Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan maupun kementerian/lembaga terkait mengenai penyiapan anggaran Rp100 triliun untuk pengangkatan PPPK menjadi PNS.

Hingga saat ini, kebijakan pemerintah hanya mengatur bahwa PPPK merupakan pegawai berbasis perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.

KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 pun hanya menyebut bahwa PPPK paruh waktu berpeluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu setelah melalui evaluasi kinerja.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Evaluasi tersebut dilakukan secara triwulanan dan tahunan, yang hasilnya menjadi dasar perpanjangan kontrak atau pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu.

Pada Diktum ke-13 KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 juga ditegaskan bahwa masa perjanjian kerja PPPK paruh waktu ditetapkan selama satu tahun dan dituangkan dalam perjanjian kerja sampai pegawai berpeluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu sesuai ketentuan.

Secara regulasi, PPPK memang dapat menjadi PNS, tetapi tidak secara otomatis. Pasal 99 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menegaskan bahwa PPPK tidak dapat langsung diangkat menjadi calon PNS dan tetap wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi CPNS.

Dengan demikian, narasi yang menyebut Presiden Prabowo meminta Menteri Keuangan menyiapkan anggaran untuk mengangkat PPPK paruh waktu menjadi PNS tidak berdasar. Dengan demikian informasi di atas adalah hoaks.

rating: hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Dalam akun tersebut Tirto menemukan unggahan lain yang disebarkan. Berbagai unggahan tersebut berkaitan dengan bantuan sosial dari Kemenkeu, seperti ini. Pengunggah juga sering membagikan gambar yang menampilkan penerima bantuan yaitu para kaum ibu dan lansia saat menerima dana secara langsung. Hal ini memberikan kesan visual yang kuat tentang aksesibilitas bantuan sosial kepada masyarakat.

Akun tersebut hanya memiliki 4 pengikut dan memang sering membagikan informasi bantuan sosial dengan mengarahkan pengunjung untuk mengirim pesan melalui messenger. Dari situ dapat dilihat bahwa akun tersebut tidak resmi dan bukan milik pemerintah maupun Kemenkeu. Adapun akun Facebook resmi Kemenkeu yaitu “Kementerian Keuangan Republik Indonesia” dengan 249 ribu pengikut dan memiliki centang biru.

Lebih lanjut, Tirto mencoba mengirim pesan kepada pengunggah klaim. Beberapa menit kemudian, Tirto mendapatkan balasan yang mengarahkan untuk mengisi data nama bank, nama pemilik rekening, nomor rekening, nomor WhatsApp aktif, dan foto KTP, atau Kartu Keluarga. Pengunggah juga mencantumkan besaran bantuan yang akan diberikan sebesar Rp35 juta.

“??????????????? ??.?? ????????????? ???????!! BPK/IBUK TELAH TERPILIH SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL UANG TUNAI SEBESAR RP35.000.000? ?DANA BANTUAN MASYARAKAT INDONESIA. ??????? ????? ??????. SEMOGA BERKAH. ?NAMA BANK?NAMA PEMILIK REK?NOMOR REKENING?NOMOR WA AKTIF?PHOTO KTP/KK. MOHON LENGKAPI DENGAN BENAR UNTUK MENGENAI FORMAT PENERIMA DANA BANTUAN YANG SAYA BERIKAN DAN SAYA HARAP JANGAN SAMPAI ADA YANG KOSONG TRIMAKASIH?,” begitu pesan yang dikirimkan pengunggah.

Biasanya, modus ini merupakan penipuan (scam) atau phishing. Pelaku berusaha mencuri data pribadi dan informasi keuangan untuk menguras saldo rekening atau menyalahgunakan identitas. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing.

Melalui penelusuran mesin pencari dengan kata kunci “Bansos Kemenkeu 2026”, ditemukan bahwa Kemenkeu memang mendorong ekonomi tumbuh 5,6% pada kuartal I dengan percepatan bansos. Ini sebagaimana dilaporkan oleh Antara pada Selasa (10/02/2026).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan pihaknya siap mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,6 persen pada kuartal I-2026, salah satu upayanya dengan mempercepat penyaluran program perlindungan sosial (perlinsos).

“Gini, kuartal I, base line kita di kementerian keuangan itu sebesar 5,5 persen. Kita akan dorong ke 5,6 persen dengan beberapa pengeluaran yang memang bisa dilakukan di kuartal I ini,” begitu keterangan Juda pada wawancara dalam acara Economic Outlook 2026 bertajuk "Consolidating Growth, Accelerating the Transformation" di Jakarta.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berperan sebagai pengelola dan penyedia anggaran, sedangkan pelaksana teknis penyaluran bansos dilakukan oleh kementerian teknis terkait, utamanya Kementerian Sosial (Kemensos) melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Melansir laman Kementerian Keuangan RI, Bansos Perlinsos (Perlindungan Sosial) yang disebutkan merupakan klaster bantuan pemerintah Indonesia, baik berupa uang tunai maupun barang (sembako). Program-program perlinsos ini antara lain berupa Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT/Kartu Sembako), Paket Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai (BST) Non-Jabodetabek, BST bagi penerima Sembako Non-PKH, bansos beras bagi penerima PKH, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Kementerian Keuangan RI, dalam media sosial resminya tidak pernah mengumumkan terkait pencairan dana bantuan sosial kuartal 1 pada 16 Februari 2026, juga tidak ditemukan berita kredibel lainnya yang membenarkan klaim tersebut. Adapun pemberian bantuan sosial tahap 1 mulai dicairkan pemerintah pada Februari ini yaitu melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Anggaran bansos tersebut bersumber dari APBN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jadi, untuk pengelolaan bansos, termasuk teknis penyalurannya dikelola oleh Kemensos, bukan dikelola oleh Kemenkeu.

Dalam rangkuman Tirto “Cara Daftar Bansos di Portal Perlinsos & Jadwal Uji Cobanya”, adapun pendaftaran bantuan sosial (bansos) bisa dilakukan melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) milik Kementerian Sosial (Kemensos). Masyarakat bisa mengakses situs resminya di perlinsos.kemensos.go.id.

Di portal perlindungan sosial, masyarakat bisa mendaftar secara online, baik secara mandiri dengan menyiapkan beberapa persyaratan seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD), face recognition, dan nominal rekening, maupun melalui agen resmi Perlinsos seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), ataupun melalui operator desa dan camat. Penerapan digitalisasi bansos ini sendiri sudah dilaksanakan sejak 18 September 2025.

Dalam artikel Tirto, Terdapat beberapa program bansos yang akan cair selama 2026 ini, termasuk PKH, BNPT, PIP, juga bansos beras 10 kg. Pengecekan status penerima bantuan dapat dilakukan secara online melalui laman resmi Cek Bansos https://cekbansos.kemensos.go.id. Berdasarkan pola pencairan bantuan tahun sebelumnya, penyaluran bansos 2026 diperkirakan akan berlangsung dalam 4 tahap:

Tahap 1: Januari-Maret 2026Tahap 2: April-Juni 2026Tahap 3: Juli-September 2026Tahap 4: Oktober-Desember 2026

messenger

Baca juga:Kemensos Siapkan Rp2,3 Triliun untuk Bansos Korban Bencana

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim adanya tautan untuk mendaftar bantuan sosial kuartal I periode 1 Januari sampai dengan Desember 2026 bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Akun Facebook pengunggah klaim bukanlah akun resmi milik pemerintah dan pengiriman pesan pada akun tersebut berujung pada permintaan data pribadi pengunjung dengan menggunakan nomor rekening dan WhatsApp aktif. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing.

Kemenkeu menyalurkan bantuan sosial melalui program perlinsos. Masyarakat dapat mendaftarkan diri secara online melalui tautan resmi perlinsos.kemensos.go.id, maupun melalui agen resmi Perlinsos seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), atau operator desa, dan camat.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Dalam akun tersebut Tirto menemukan unggahan lain yang disebarkan. Berbagai unggahan tersebut berkaitan dengan bantuan sosial dari Kemenkeu, seperti ini. Pengunggah juga sering membagikan gambar yang menampilkan penerima bantuan yaitu para kaum ibu dan lansia saat menerima dana secara langsung. Hal ini memberikan kesan visual yang kuat tentang aksesibilitas bantuan sosial kepada masyarakat.

Akun tersebut hanya memiliki 4 pengikut dan memang sering membagikan informasi bantuan sosial dengan mengarahkan pengunjung untuk mengirim pesan melalui messenger. Dari situ dapat dilihat bahwa akun tersebut tidak resmi dan bukan milik pemerintah maupun Kemenkeu. Adapun akun Facebook resmi Kemenkeu yaitu “Kementerian Keuangan Republik Indonesia” dengan 249 ribu pengikut dan memiliki centang biru.

Lebih lanjut, Tirto mencoba mengirim pesan kepada pengunggah klaim. Beberapa menit kemudian, Tirto mendapatkan balasan yang mengarahkan untuk mengisi data nama bank, nama pemilik rekening, nomor rekening, nomor WhatsApp aktif, dan foto KTP, atau Kartu Keluarga. Pengunggah juga mencantumkan besaran bantuan yang akan diberikan sebesar Rp35 juta.

“??????????????? ??.?? ????????????? ???????!! BPK/IBUK TELAH TERPILIH SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL UANG TUNAI SEBESAR RP35.000.000? ?DANA BANTUAN MASYARAKAT INDONESIA. ??????? ????? ??????. SEMOGA BERKAH. ?NAMA BANK?NAMA PEMILIK REK?NOMOR REKENING?NOMOR WA AKTIF?PHOTO KTP/KK. MOHON LENGKAPI DENGAN BENAR UNTUK MENGENAI FORMAT PENERIMA DANA BANTUAN YANG SAYA BERIKAN DAN SAYA HARAP JANGAN SAMPAI ADA YANG KOSONG TRIMAKASIH?,” begitu pesan yang dikirimkan pengunggah.

Biasanya, modus ini merupakan penipuan (scam) atau phishing. Pelaku berusaha mencuri data pribadi dan informasi keuangan untuk menguras saldo rekening atau menyalahgunakan identitas. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing.

Melalui penelusuran mesin pencari dengan kata kunci “Bansos Kemenkeu 2026”, ditemukan bahwa Kemenkeu memang mendorong ekonomi tumbuh 5,6% pada kuartal I dengan percepatan bansos. Ini sebagaimana dilaporkan oleh Antara pada Selasa (10/02/2026).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan pihaknya siap mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,6 persen pada kuartal I-2026, salah satu upayanya dengan mempercepat penyaluran program perlindungan sosial (perlinsos).

“Gini, kuartal I, base line kita di kementerian keuangan itu sebesar 5,5 persen. Kita akan dorong ke 5,6 persen dengan beberapa pengeluaran yang memang bisa dilakukan di kuartal I ini,” begitu keterangan Juda pada wawancara dalam acara Economic Outlook 2026 bertajuk "Consolidating Growth, Accelerating the Transformation" di Jakarta.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berperan sebagai pengelola dan penyedia anggaran, sedangkan pelaksana teknis penyaluran bansos dilakukan oleh kementerian teknis terkait, utamanya Kementerian Sosial (Kemensos) melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Melansir laman Kementerian Keuangan RI, Bansos Perlinsos (Perlindungan Sosial) yang disebutkan merupakan klaster bantuan pemerintah Indonesia, baik berupa uang tunai maupun barang (sembako). Program-program perlinsos ini antara lain berupa Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT/Kartu Sembako), Paket Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai (BST) Non-Jabodetabek, BST bagi penerima Sembako Non-PKH, bansos beras bagi penerima PKH, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Kementerian Keuangan RI, dalam media sosial resminya tidak pernah mengumumkan terkait pencairan dana bantuan sosial kuartal 1 pada 16 Februari 2026, juga tidak ditemukan berita kredibel lainnya yang membenarkan klaim tersebut. Adapun pemberian bantuan sosial tahap 1 mulai dicairkan pemerintah pada Februari ini yaitu melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Anggaran bansos tersebut bersumber dari APBN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jadi, untuk pengelolaan bansos, termasuk teknis penyalurannya dikelola oleh Kemensos, bukan dikelola oleh Kemenkeu.

Dalam rangkuman Tirto “Cara Daftar Bansos di Portal Perlinsos & Jadwal Uji Cobanya”, adapun pendaftaran bantuan sosial (bansos) bisa dilakukan melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) milik Kementerian Sosial (Kemensos). Masyarakat bisa mengakses situs resminya di perlinsos.kemensos.go.id.

Di portal perlindungan sosial, masyarakat bisa mendaftar secara online, baik secara mandiri dengan menyiapkan beberapa persyaratan seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD), face recognition, dan nominal rekening, maupun melalui agen resmi Perlinsos seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), ataupun melalui operator desa dan camat. Penerapan digitalisasi bansos ini sendiri sudah dilaksanakan sejak 18 September 2025.

Dalam artikel Tirto, Terdapat beberapa program bansos yang akan cair selama 2026 ini, termasuk PKH, BNPT, PIP, juga bansos beras 10 kg. Pengecekan status penerima bantuan dapat dilakukan secara online melalui laman resmi Cek Bansos https://cekbansos.kemensos.go.id. Berdasarkan pola pencairan bantuan tahun sebelumnya, penyaluran bansos 2026 diperkirakan akan berlangsung dalam 4 tahap:

Tahap 1: Januari-Maret 2026Tahap 2: April-Juni 2026Tahap 3: Juli-September 2026Tahap 4: Oktober-Desember 2026

messenger

Baca juga:Kemensos Siapkan Rp2,3 Triliun untuk Bansos Korban Bencana

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim adanya tautan untuk mendaftar bantuan sosial kuartal I periode 1 Januari sampai dengan Desember 2026 bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Akun Facebook pengunggah klaim bukanlah akun resmi milik pemerintah dan pengiriman pesan pada akun tersebut berujung pada permintaan data pribadi pengunjung dengan menggunakan nomor rekening dan WhatsApp aktif. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing.

Kemenkeu menyalurkan bantuan sosial melalui program perlinsos. Masyarakat dapat mendaftarkan diri secara online melalui tautan resmi perlinsos.kemensos.go.id, maupun melalui agen resmi Perlinsos seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), atau operator desa, dan camat.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Tidak ada usulan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengganti Program MBG menjadi bantuan uang tunai. Dengan demikian, informasi dengan klaim “Purbaya bakal transfer anggaran MBG ke rekening orang tua siswa” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).