Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di media sosial Facebook menampilkan tangkapan layar artikel yang mengeklaim Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Unggahan tersebut juga menyertakan judul yang menyebut bahwa aparat penegak hukum bertindak atas arahan Presiden.
Unggahan tersebut menyertakan judul artikel yang berbunyi bahwa Jokowi mengarahkan aparat dalam kasus tersebut.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Habiburrokhman: Presiden Jokowi Terlibat Penyiraman Air Keras Ke Aktivis Andrie Yunus, Polisi, TNI Arahan Jokowi, Jokowi Yang Mengatur”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Namun, benarkah Joko Widodo terlibat dalam kasus tersebut?
Hoaks! Habiburokhman sebut Jokowi terlibat penyiraman air keras Aktivis KontraS
Sumber:Tanggal publish: 06/04/2026
Berita
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi maupun pemberitaan dari media kredibel yang menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
Gambar dalam unggahan tersebut diketahui identik dengan artikel KompasTV yang membahas pernyataan Habiburokhman terkait permintaan kepada kepolisian untuk segera mengusut kasus dan menangkap pelaku.
Dalam artikel tersebut, Habiburokhman menyampaikan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Kapolda Metro Jaya dan meminta aparat segera bertindak serta memberikan perlindungan kepada korban.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pernyataan tersebut tidak memuat tuduhan keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam kasus tersebut.
Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Joko Widodo terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.
Klaim: Habiburokhman sebut Jokowi terlibat penyiraman air keras Aktivis KontraS
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Gambar dalam unggahan tersebut diketahui identik dengan artikel KompasTV yang membahas pernyataan Habiburokhman terkait permintaan kepada kepolisian untuk segera mengusut kasus dan menangkap pelaku.
Dalam artikel tersebut, Habiburokhman menyampaikan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Kapolda Metro Jaya dan meminta aparat segera bertindak serta memberikan perlindungan kepada korban.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pernyataan tersebut tidak memuat tuduhan keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam kasus tersebut.
Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Joko Widodo terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.
Klaim: Habiburokhman sebut Jokowi terlibat penyiraman air keras Aktivis KontraS
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Hoaks! Natalius Pigai setujui Yaqut jadi tahanan rumah
Sumber:Tanggal publish: 06/04/2026
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di media sosial Facebook menarasikan bahwa Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai menyetujui mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah.
Unggahan tersebut juga menyebut bahwa keputusan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Pigai menjelaskan Yaqut korupsi sesuai prosedur: menurut say aitu tidak melanggar HAM”
Namun, benarkah Natalius Pigai menyetujui Yaqut menjadi tahanan rumah?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Unggahan tersebut juga menyebut bahwa keputusan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Pigai menjelaskan Yaqut korupsi sesuai prosedur: menurut say aitu tidak melanggar HAM”
Namun, benarkah Natalius Pigai menyetujui Yaqut menjadi tahanan rumah?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi maupun pemberitaan dari media kredibel yang menyebut bahwa Natalius Pigai pernah menyampaikan persetujuan tersebut.
Kementerian HAM RI melalui akun resmi media sosialnya juga menegaskan bahwa informasi yang mencatut nama Natalius Pigai, termasuk terkait tahanan rumah dan pernyataan soal korupsi, tidak pernah disampaikan olehnya.
Dengan demikian, klaim yang menyebut Natalius Pigai menyetujui Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.
Klaim: Natalius Pigai setujui Yaqut jadi tahanan rumah
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kementerian HAM RI melalui akun resmi media sosialnya juga menegaskan bahwa informasi yang mencatut nama Natalius Pigai, termasuk terkait tahanan rumah dan pernyataan soal korupsi, tidak pernah disampaikan olehnya.
Dengan demikian, klaim yang menyebut Natalius Pigai menyetujui Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.
Klaim: Natalius Pigai setujui Yaqut jadi tahanan rumah
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Cek fakta, Prabowo potong dan alihkan gaji pejabat untuk program MBG
Sumber:Tanggal publish: 06/04/2026
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di media sosial Instagram mengeklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memotong hingga 70 persen gaji dan tunjangan seluruh pejabat negara untuk dialihkan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Unggahan tersebut menyebut pemotongan dilakukan dalam jumlah besar sebagai sumber pendanaan program tersebut.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Presiden perintahkan potong 70% gaji dan tunjungan seluruh pejabat diindonesia, supaya bisa dialihkan untuk program MBG”
Namun, benarkah Presiden Prabowo memotong dan mengalihkan gaji pejabat untuk program MBG?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Unggahan tersebut menyebut pemotongan dilakukan dalam jumlah besar sebagai sumber pendanaan program tersebut.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Presiden perintahkan potong 70% gaji dan tunjungan seluruh pejabat diindonesia, supaya bisa dialihkan untuk program MBG”
Namun, benarkah Presiden Prabowo memotong dan mengalihkan gaji pejabat untuk program MBG?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi maupun pemberitaan dari media kredibel yang menyebut adanya kebijakan pemotongan gaji pejabat negara untuk mendanai program MBG.
Konten dalam unggahan tersebut sebenarnya tidak berkaitan dengan isu pemotongan gaji, melainkan merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo yang menyampaikan belasungkawa atas peristiwa kecelakaan yang menewaskan seorang pengemudi ojek online.
Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo memotong dan mengalihkan gaji pejabat untuk program MBG merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.
Klaim: Prabowo potong dan alihkan gaji pejabat untuk program MBG
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Konten dalam unggahan tersebut sebenarnya tidak berkaitan dengan isu pemotongan gaji, melainkan merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo yang menyampaikan belasungkawa atas peristiwa kecelakaan yang menewaskan seorang pengemudi ojek online.
Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo memotong dan mengalihkan gaji pejabat untuk program MBG merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.
Klaim: Prabowo potong dan alihkan gaji pejabat untuk program MBG
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Hoaks! Prabowo dan Puan sepakati China kelola tanah bekas bencana
Sumber:Tanggal publish: 06/04/2026
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di media sosial Facebook mengeklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pengelolaan tanah bekas bencana oleh China sebagai bentuk kerja sama kedua negara.
Unggahan tersebut menyebut bahwa tanah bekas bencana di Indonesia akan dikelola oleh China.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Prabowo dan Puan menyetujui tanah bekas bencana dikelola China. Sebagai wujud Kerjasama antara China dan Indonesia”
Namun, benarkah Prabowo dan Puan sepakati China kelola tanah bekas bencana?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Unggahan tersebut menyebut bahwa tanah bekas bencana di Indonesia akan dikelola oleh China.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Prabowo dan Puan menyetujui tanah bekas bencana dikelola China. Sebagai wujud Kerjasama antara China dan Indonesia”
Namun, benarkah Prabowo dan Puan sepakati China kelola tanah bekas bencana?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber resmi maupun media kredibel yang menyebut adanya kesepakatan tersebut.
Dilansir dari ANTARA, Ketua DPR RI Puan Maharani pernah menerima kunjungan pejabat dari China, tetapi pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama strategis antara kedua negara, bukan terkait pengelolaan tanah bekas bencana.
Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut identik dengan postingan laman ini dan tidak berkaitan dengan klaim yang beredar.
Dengan demikian, klaim yang menyebut Prabowo dan Puan menyepakati pengelolaan tanah bekas bencana oleh China merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Klaim: Prabowo dan Puan sepakati China kelola tanah bekas bencana
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Dilansir dari ANTARA, Ketua DPR RI Puan Maharani pernah menerima kunjungan pejabat dari China, tetapi pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama strategis antara kedua negara, bukan terkait pengelolaan tanah bekas bencana.
Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut identik dengan postingan laman ini dan tidak berkaitan dengan klaim yang beredar.
Dengan demikian, klaim yang menyebut Prabowo dan Puan menyepakati pengelolaan tanah bekas bencana oleh China merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Klaim: Prabowo dan Puan sepakati China kelola tanah bekas bencana
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Halaman: 395/8624