Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber resmi KPK maupun media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Hingga saat ini, dilansir dari laman KPK, pimpinan KPK masih dijabat oleh Setyo Budiyanto yang dilantik pada Desember 2024.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tidak ada pernyataan resmi terkait rencana penggantian pimpinan KPK maupun penunjukan nama-nama yang disebut dalam unggahan tersebut.

Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo menunjuk Susi Pudjiastuti, Mahfud MD, dan Ahok sebagai pimpinan KPK merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.

Klaim: Prabowo ganti ketua KPK jadi Susi Pudjiastuti atau Mahfud MD

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Bahlil Lahadalia maupun pemberitaan dari media kredibel yang menyebut bahwa kerugian PLN disebabkan oleh masyarakat yang tidak hemat listrik.

Gambar dalam unggahan tersebut diketahui berasal dari pemberitaan lain yang membahas rencana pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas), bukan terkait pernyataan tentang kerugian PLN.

Selain itu, dalam berbagai kesempatan, Bahlil justru mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak tanpa menyalahkan masyarakat sebagai penyebab kerugian PLN.

Dengan demikian, klaim yang menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan PLN merugi karena masyarakat tidak hemat listrik merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Klaim: Bahlil sebut PLN rugi karena rakyat tidak hemat listrik

Rating: Hoaks

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi maupun sumber kredibel yang menyebut bahwa Dedi Mulyadi pernah mengusulkan kebijakan tersebut.

Hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa suara dalam video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI).



Selain itu, tidak ditemukan informasi resmi maupun unggahan di akun resmi Dedi Mulyadi yang membenarkan klaim tersebut.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dengan demikian, klaim yang menyebut Dedi Mulyadi mengusulkan seluruh aset koruptor dirampas merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.

Klaim: Video Dedi Mulyadi usul rampas aset koruptor

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi maupun laporan dari media kredibel yang menyebut bahwa Yaqut Cholil Qoumas telah bebas dari segala tuntutan.

Gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut berasal dari pemberitaan lain yang membahas kondisi Yaqut yang masih menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari proses hukum, bukan terkait pembebasan dari tuntutan.

Pada 9 Agustus 2025, KPK lebih dulu memulai penyidikan atas dugaan korupsi terkait kuota haji Indonesia tahun 2023–2024.

Selanjutnya, pada 9 Januari 2026, KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

KPK resmi menahan Yaqut Cholil Qoumas pada 12 Maret 2026 setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Yaqut. Saat ini, ia masih menunggu persidangan.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dengan demikian, klaim yang menyebut Gus Yaqut bebas dari segala tuntutan merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.

Klaim: Eks Menag Yaqut bebas dari segala tuntutan

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.