Berdasarkan penelusuran ANTARA, tidak ada narasi yang menyatakan Prabowo mencopot jabatan Kapolri.

Pada Jumat (31/1) lalu, Listyo Sigit masih memimpin acara Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2025 di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga mengatakan bahwa dalam satu tahun terakhir. Polri menghadapi berbagai macam tantangan, salah satunya terkait anggota kepolisian yang bermasalah. Jenderal bintang empat itu mengajak seluruh personel untuk mengabdi dengan tulus guna mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian.

“Institusi ini yang melahirkan kita, institusi ini yang membesarkan kita, institusi ini yang menjadikan kita seperti saat ini, kapan lagi kita membalas dengan menjaga institusi kita. Tentunya dengan apa? Dengan melakukan berbagai macam perbuatan baik, betul-betul tulus kita dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat. Disisi lain, bagaimana kita mengurangi pelanggaran,” ucapnya, dilansir dari ANTARA.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Presiden Prabowo juga berterima kasih kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, kapolda, dan seluruh perwira, bintara, tamtama TNI dan Polri atas kerja keras mereka menjaga kedaulatan dan keamanan. Hal itu diucapkan Presiden pada saat memberikan arahan-arahan saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2025 di Jakarta, Kamis.

Dengan demikian, klaim Prabowo pecat Kapolri Listo karena banyaknya kasus di Polri tidak berdasar.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek satu per satu tautan rekrutmen pendamping PKH 2025 menggunakan URL Scan dan Where Goes.

Kedua tools tersebut dapat membantu melacak ke mana arah suatu tautan, tanpa perlu mengunjunginya.

Hasil pelacakannya dapat dilihat di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini.

Namun tidak ada satu pun tautan yang mengarah ke situs resmi Kemensos.

Ada tautan yang mengarah ke situs web eror. Lainnya, mengarah ke laman yang meminta pengunjung mengisi nama dan nomor ponsel.

Tautan yang beredar kemungkinan besar merupakan upaya phishing.

Melalui akun Instagram-nya, Kemensos menginformasikan bahwa informasi rekrutmen pendamping PKH 2025 merupakan hoaks.

"Saat ini tidak ada proses rekrutmen pendamping PKH oleh Kementerian Sosial khususnya di Direktorat Jaminan Sosial," tulisnya pada Minggu (2/2/2024).

Tautan rekrutmen pendamping PKH 2025 merupakan hoaks. Adapun tautan yang disebarkan tidak mengarah ke situs resmi Kemensos.

Kemensos meluruskan, saat ini sedang tidak membuka proses rekrutmen pendamping PKH.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com video identik dengan unggahan di kanal YouTube ini, yang diunggah pada 2019.

Dalam keterangannya, video itu menampilkan shalat Jumat di Selandia baru yang dihadiri warga non-muslim.

Tim Cek Fakta Kompas.com, mengecek pemberitaan soal sejumlah warga non-muslim yang menghadiri shalat Jumat di Selandia Baru pada 2019. Hasilnya, ditemukan pemberitaan di laman Aljazeera ini.

Dalam pemberitaan disebutkan bahwa warga Selandia Baru berkumpul di dekat Masjid Al Noor Kota Christchurch.

Mereka mengheningkan cipta setelah 50 orang terbunuh dalam serangan di Masjid Al Noor dan Linwood Islamic Centre pada Maret 2019. Peristiwa itu juga dikenal dengan sebutan Tragedi Christchurch.

Prosesi mengheningkan cipta dilakukan selama dua menit setelah azan salat Jumat. 

Penduduk non-muslim turut hadir untuk berduka cita. Mereka berada di belakang warga muslim yang melaksanakan shalat Jumat. 

Kesimpulan

Video yang diklaim menampilkan ribuan warga Selandia Baru sedang belajar agama Islam sebelum mengucapkan syahadat merupakan informasi keliru yang perlu diluruskan.

Faktanya, video itu menampilkan momen ketika warga Selandia Baru mengheningkan cipta setelah insiden penembakan di Masjid Al Noor dan Linwood Islamic Centre, Christchurch, pada 15 Maret 2019.

Video yang beredar dalam unggahan memuat judul yang tidak sesuai dengan isinya.

Isi video justru lebih banyak membahas Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang menyampaikan bahwa RUU Perampasan aset telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) periode 2025-2029.

Sementara, thumbnail yang dipakai merupakan momen Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 25 September 2024.

Momen itu merupakan rapat terakhir Prabowo sebagai Menhan. Foto serupa ditemukan di situs berita Antara.

Tampak Prabowo melambaikan tangan. Namun, thumbnail video menyunting foto tersebut seolah Prabowo sedang memegang berkas.

Tidak ada informasi dalam video yang membuktikan bahwa Prabowo telah resmi mengesahkan UU Perampasan Aset.

Sebagai informasi, RUU Perampasan Aset ada dalam urutan kelima prolegnas 2025-2029.

"Kita sudah masukkan dia di dalam prolegnas jangka menengah 2025-2029," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia, 18 November 2024, dikutip dari Kompas.com.

Sempat ada isu dan anggapan bahwa DPR menjadi kambing hitam atas mandeknya pembahasan RUU Perampasan Aset.

Akan tetapi, anggota Baleg DPR RI, Benny K Harman membantahnya.

"Bukan DPR tidak mau membahas, wong pemerintahnya belum ajukan. Kalau memang sudah diajukan, kapan diajukan itu? Kalau ada, tertulis, lah. Umumkan itu. Jangan kita main cilukba. Bilang sudah padahal belum, bilang DPR yang tidak mau bahas. Barang saja enggak ada, apa yang mau dibahas?" ucap Benny dalam rapat bersama Menteri Hukum.

Ada yang perlu diluruskan soal narasi pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam sejumlah unggahan media sosial.

Prabowo belum mengesahkan UU Perampasan Aset pada Januari 2025. RUU Perampasan Aset masih masuk dalam urutan kelima prolegnas 2025-2029.