Berdasarkan penelusuran, tidak terdapat pernyataan resmi dari TNI yang menyatakan bahwa pembangunan jembatan tersebut dilakukan hanya dalam semalam.

Hasil pemeriksaan menggunakan AI Detector Hive Moderation menunjukkan bahwa video tersebut 99,8 persen merupakan hasil kecerdasan buatan (AI).



Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan bahwa menyebut TNI Angkatan Darat telah merampungkan pembangunan 17 jembatan bailey di berbagai titik pascabanjir bandang di wilayah utara Sumatera pada akhir November 2025.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Hingga saat ini, TNI AD telah membangun 17 jembatan bailey dengan target 40 unit. Sementara itu, jembatan aramco yang telah siap berjumlah 13 unit dan akan terus bertambah hingga mencapai 50 titik," kata KSAD, dilansir dari ANTARA.

Pembangunan tersebut dilakukan melalui perencanaan matang dan konstruksi yang kuat agar mampu menopang kendaraan berat serta mendukung pemulihan fasilitas publik.

Dengan demikian, klaim bahwa TNI membangun jembatan darurat di Sumatera hanya dalam satu malam merupakan tidak benar.

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari pemerintah maupun Kementerian Keuangan yang membenarkan kesepakatan penurunan harga BBM menjadi Rp7.000 per liter, serta tidak ada keterangan resmi dari Purbaya terkait klaim untung sangat besar tersebut.

Hingga saat ini, harga BBM masih mengacu pada ketetapan badan usaha penyedia BBM, termasuk Pertamina, yang per 1 Januari 2026 menyesuaikan beberapa jenis BBM non-subsidi, misalnya Pertamax di DKI Jakarta menjadi Rp12.350 per liter dari Rp12.750 per liter pada Desember 2025.

Sementara BBM bersubsidi seperti Solar Subsidi dan Pertalite tidak berubah, masing-masing tetap Rp6.800 per liter dan Rp10.000 per liter.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dengan demikian, klaim bahwa Prabowo dan Purbaya sepakat menurunkan harga BBM menjadi Rp7.000 per liter tidak berdasar.

Klaim: Prabowo dan Purbaya sepakat BBM jadi Rp7.000 perliter

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi resmi yang menyatakan adanya pencopotan menteri dalam agenda tersebut.

Mengutip laman Sekretariat Kabinet, susunan menteri Kabinet Merah Putih hingga saat ini masih tetap dan tidak mengalami perubahan.

Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Timothy Ivan Triyono, dilansir dari ANTARA, menjelaskan bahwa tujuan utama retret kabinet jilid kedua adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan sejak 20 Oktober 2024.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Agenda pembahasan difokuskan pada isu strategis seperti swasembada pangan dan energi, penanganan bencana, program Sekolah Rakyat, serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari arah transformasi pembangunan nasional.

Dengan demikian, klaim bahwa Presiden Prabowo mencopot lima menteri saat retret di Hambalang tidak benar.

Klaim: Prabowo copot menteri saat retret di Hambalang

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil seorang perempuan yang memiliki 259 pengikut. Dari situ terlihat jelas bahwa akun ini tidak resmi dan bukan asli milik pemerintah atau Kemnaker. Pengunggah juga sering menyebarkan konten terkait bantuan lainnya seperti Bansos PKH, BNPT, Bansos dengan NIK KTP, serta BSU hanya dengan syarat berkomentar ‘hadir’ pada unggahan.

Lebih lanjut, Tirto kemudian mencoba meninggalkan komentar pada unggahan dan mendapatkan pesan masuk berupa tautan yang harus dikunjungi untuk mencairkan bantuan tersebut. Namun, tertulis pada pesan yang diterima, pengunjung mendapatkan bantuan sosial Rp500 ribu. Ini tidak sesuai dengan keterangan pada unggahan.

Kemudian pengunjung diarahkan untuk membuka tautan https://menengah.pengajartekno.co.id/aplikasi-langsung-dapat-saldo/. Pengunjung juga harus menginstal iklan aplikasi yang muncul dan mengirimkan foto tangkapan layar sebagai bukti telah menginstal aplikasi, sekaligus mengirimkan nomor rekening, DANA, ataupun aplikasi lain untuk mendapatkan transfer bantuan.

Tirto mencoba memeriksa keaslian tautan yang diklaim untuk mencairkan BSU pada Januari 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik Cloudflarenet dengan domain menengah pengajartekno.co.id yang dibuat pada 13 Desember 2025, serta berlaku selama 3 bulan.

Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan tersebut. Pengunjung diarahkan pada laman dengan keterangan download the program, “Aplikasi Langsung Cuan: Dapat Saldo DANA Gratis,” begitu keterangan tertulis pada laman. Pengunjung juga ditawarkan untuk mencairkan pinjaman sebesar Rp25 juta. Tidak ada keterangan lebih lanjut untuk mencairkan BSU pada laman tersebut, pengunjung justru diarahkan mengunduh aplikasi DANA, Gojek, OVO dan Shopee untuk mendapatkan saldo DANA langsung.

Saldo tersebut didapatkan dengan mengunduh aplikasi dari Google Play Store atau App Store, membuat akun dengan memberikan informasi yang diperlukan, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, seperti mengisi survei atau menonton iklan, dan menukarkan poin yang terkumpul dengan saldo DANA. Adapun saldo yang didapatkan yaitu Rp10.000 sampai dengan Rp20.000.

Biasanya, modus ini digunakan untuk melakukan penipuan dengan permintaan untuk menginstal aplikasi palsu atau mengklik tautan berbahaya (phishing) yang dikirim melalui WhatsApp atau media sosial lainnya. Tujuannya adalah mencuri data pribadi, informasi perbankan, hingga mengambil alih akun DANA korban.

Melansir laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI, Program Bantuan Pemerintah berupa subsidi gaji/upah dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300.000, per bulan selama 2 bulan, dibayarkan sekaligus dengan total Rp600.000. Untuk mengecek data penerima BSU, penerima bisa mengakses situs resmi bsu.kemnaker.go.id dengan mengetikkan nomor NIK dan kode keamanan captcha.

Terkait dengan kartu BPJS Kesehatan, sebagaimana merujuk laman Kompas.com, Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah menyampaikan bahwa BSU tidak berkaitan dengan data peserta BPJS Kesehatan. Menurut Rizky penyaluran dan penentuan kriteria penerima BSU merupakan kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam laporan Detik.com, penyaluran BSU terakhir dilakukan pada tahun 2025 dengan jumlah penerima BSU 2025 sebanyak 16.048.472 pekerja/buruh sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga saat ini belum ada informasi dan kebijakan pemerintah terkait penyaluran BSU pada tahun 2026.

Dengan demikian, unggahan yang mengklaim pemerintah cairkan bantuan subsidi upah (BSU) Rp900 ribu pada Januari 2026 untuk pemilik kartu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah tidak benar dan terindikasi penipuan.

Baca juga:Apakah BSU 2026 Apakah Akan Cair di Pospay? Ini Cara Ceknya

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim tautan pencairan BSU pada Januari 2026 Rp900 ribu untuk pemilik kartu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tautan yang disertakan bukan berasal dari kanal resmi Kemnaker dan berujung pada permintaan data pribadi pengunjung. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing (pencurian data melalui tautan berbahaya).

Hingga Januari 2026, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum memberikan keterangan terkait jadwal resmi atau informasi pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk tahun 2026. Pemerintah juga memperingatkan masyarakat untuk waspada terhadap informasi hoaks mengenai pencairan BSU yang beredar di awal tahun ini.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.