Tim Periksa Fakta Tirto melakukan penelusuran untuk memverifikasi kebenaran klaim yang beredar di media sosial terkait pembukaan pendaftaran CPNS Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2026. Penelusuran awal dilakukan dengan menggunakan mesin pencarian serta menelusuri kanal komunikasi resmi milik Kemendagri.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim tersebut telah dibantah secara resmi oleh Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kemendagri melalui akun Instagram resmi @birosdmkemendagri. Dalam unggahan klarifikasinya, Biro SDM Kemendagri menampilkan ulang gambar yang beredar di media sosial dengan tambahan stempel “hoaks”.

Melalui unggahan tersebut, Biro SDM Kemendagri menegaskan bahwa informasi mengenai pembukaan pendaftaran CPNS Kemendagri periode 11 Januari hingga 7 Februari 2026 adalah tidak benar.

Hingga saat ini, Kemendagri belum mengumumkan secara resmi adanya pembukaan seleksi CPNS untuk tahun 2026.

Kemendagri juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Informasi resmi terkait seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk CPNS dan PPPK, hanya disampaikan melalui kanal resmi Kemendagri maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN), salah satunya melalui laman https://infocasn.kemendagri.go.id/.

Dalam artikel Tirto, Rabu (21/1/2026) berjudul Benarkah CPNS 2026 Dibuka untuk Fresh Graduate? Ini Infonya?, seperti pada tautan ini, disebutkan pemerintah melalui Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah mematangkan persiapan seleksi CPNS 2026. Namun, belum ada informasi resmi mengenai jadwal, formasi, dan mekanisme pendaftaran.

Alasannnya adalah masih dilakukan koordinasi antara instansi pusat dan daerah.

Selain itu, melansir keterangan via Antaranews, Jumat (9/1/2026), talenta muda dan lulusan baru (fresh graduate) disebut menjadi target melalui perencanaan kebutuhan pegawai jangka panjang lima tahunan yang disusun kementerian dan lembaga.

Selain itu, Tirto turut menelusuri tautan yang diklaim sebagai link pendaftaran CPNS Kemendagri 2026 yang beredar di sosial media. Tautan tersebut mengarah ke situs https://cpnsp3k.rhbapk.com/.

Setelah ditelusuri, situs ini bukan merupakan bagian dari domain resmi pemerintah. Di dalam situs tersebut, ditemukan tampilan gambar yang serupa dengan unggahan yang beredar di media sosial.

Situs itu juga memuat formulir pendaftaran CPNS/PPPK yang meminta pengguna untuk mengisi sejumlah data pribadi, seperti nama lengkap sesuai KTP, jenis kelamin, serta nomor telepon yang terhubung dengan akun Telegram. Pengguna juga diminta menyetujui penerimaan pesan dari admin melalui aplikasi Telegram.

Permintaan data pribadi melalui situs yang tidak terafiliasi dengan portal resmi pemerintah merupakan indikasi yang patut dicurigai. Selain itu, penggunaan aplikasi Telegram sebagai sarana komunikasi maupun pendaftaran tidak sesuai dengan mekanisme resmi seleksi CPNS yang selama ini dilakukan melalui portal nasional Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

Baca juga:Hoaks Pendaftaran CPNS 2025/2026Mendagri Tito Lantik 3 Pejabat di Lingkungan Kemendagri

Dengan demikian, klaim pembukaan pendaftaran CPNS Kemendagri 2026 yang beredar di media sosial tersebut tidak benar dan bersifat menyesatkan (false and misleading).

Pihak Kemendagri melalui Biro SDM secara tegas menyatakan bahwa informasi yang beredar tersebut adalah hoaks. Akun penyebar klaim bukan merupakan akun resmi pemerintah, sementara tautan pendaftaran yang disertakan tidak terafiliasi dengan portal resmi seleksi CPNS.

Baca juga:DPR Dorong Percepatan Perpindahan ASN ke IKN

===========

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Unggahan video berisi klaim “Menkeu Purbaya bakal audit kekayaan Luhut” merupakan konten palsu (fabricated content).

Faktanya, penelusuran KPK yang berkoordinasi dengan PPATK membuktikan tidak adanya rekening atas nama Joko Widodo di luar negeri. Jadi, unggahan video berisi klaim “Purbaya ungkap hasil korupsi Jokowi disembunyikan di 32 rekening asing” merupakan konten palsu (fabricated content).

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran penghapusan data pinjol dari OJK. Penelusuran mengarah pada unggahan dari OJK melalui akun resminya @ojkindonesia.
Dalam unggahannya, OJK meminta masyarakat waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan pihaknya. 
"OJK tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pemutihan data pinjaman online," tulis OJK dalam pernyataannya.
OJK meminta masyarakat selalu mengecek dahulu kebenaran informasi yang diterima ke kontak OJK 157.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran penghapusan data pinjol dari OJK, tidak benar.