Pemandangan awan bertopi yang menyelimuti puncak Gunung Sindoro adalah fenomena yang sering terjadi.

Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Ahmad Yani Semarang, Haris Syahid Hakim mengatakan, kemunculan awan bertopi tidak ada kaitannya dengan prediksi bencana.

"Awan berbentuk topi di puncak Gunung Sindoro pada dasarnya hanya fenomena biasa dan tidak terkait badai, bencana, atau apapun sejenisnya," kata Haris pada Selasa (17/12/2024), seperti diwartakan Kompas.com.

Meski tak dapat memprediksi badai, tetapi kemunculan awan berbentuk topi di puncak gunung dapat diprediksi.

"Contohnya seperti faktor kelembapan, uap air, suhu, angin, dan lainnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan bencana atau badai," jelasnya.

Awan yang biasanya muncul ketika badai adalah Cumulonimbus, yang cirinya menjulang ke atas dan bergelombang-gelombang, berwarna hitam pekat, serta kerap disertai petir dan angin kencang.

Narasi yang menyebutkan awan bertopi di Gunung Sindoro pertanda badai merupakan informasi keliru.

Awan berbentuk topi di puncak gunung merupakan fenomena wajar dan bukanlah prediksi badai.

Awan yang umumnya muncul ketika badai adalah Cumulonimbus, yang cirinya berbeda dengan awan berbentuk topi.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan video yang identik dengan postingan.
Video itu diunggah akun Tribun News di Youtube pada 6 Desember 2024. Video itu berjudul "Pecah Tangis Gus Miftah Umumkan Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo: Mohon Maaf Pak Prabowo"
Video itu disertai narasi:
"TRIBUN-VIDEO.COM - Muftah Maulana mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.
Pengumuman pengunduran diri ini disampaikan Gus Miftah di Ponpes Ora Aji miliknya di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Jumat (6/12).
Dalam kesempatan itu Gus Miftah juga meminta maaf kepada para pihak yang dirugikan atas sikapnya tersebut.
Adapun pengunduran diri Gus Miftah ini terjadi setelah videonya yang dianggap mengolok-olok penjual es teh viral di media sosial.
"Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan penuh kesadaran saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan, setelah berdoa bermuhsabah dan sberisitrakah saya memutuskan untuk mengundurkna diri dari tugas aya sebagai utusan khusus presiden," kata Gus Miftah.
(Tribun-Video.com)"
Selain itu Cek Fakta Liputan6.com memeriksa keaslian video menggunakan website Truemedia.org. Hasilnya audio dalam video tersebut terindikasi kuat menggunakan modifikasi AI.

Postingan video Miftah Maulana membagikan uang Rp 100 miliar melalui situs judi online adalah hoaks.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan yang tersemat dalam unggahan. Hasilnya, tautan tersebut tak mengarah ke laman resmi PT Arutmin Indonesia. Warganet justru diminta mengisi nama dan nomor telegram.

Dari penelusuran TurnBackHoax, tidak ditemukan informasi tentang lowongan pekerjaan atau rekrutmen serupa di laman resmi PT Arutmin Indonesia (www.arutmin.com/id/career).

Melalui laman resminya, perusahaan meminta masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen PT Arutmin Indonesia.

“Untuk informasi lebih lanjut mengenai proses rekrutmen, silakan menghubungi Departemen Sumber Daya Manusia melalui email: hrd@arutmin.com,” tulis PT Arutmin Indonesia.

Unggahan “info loker Arutmin Indonesia, gaji tembus puluhan juta” yang disertai tautan ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan (impostor content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mencermati UU No 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Dalam beleid itu disebutkan gubernur serta wakil gubernur—sebagaimana termaktub di Pasal 1 Ayat 7 dan 8—merupakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala DKJ.

Di Pasal 51 Ayat 2 dijelaskan DKJ menjadi salah satu wilayah dari kawasan aglomerasi, diikuti 9 kabupaten/kota lainnya di sekitar DKJ. Daerah-daerah tersebut akan dikoordinasikan oleh Dewan Kawasan Aglomerasi, yang mana ketua dan anggota dewan ditunjuk oleh Presiden. Namun, bukan berarti presiden dapat mencopot Kepala Daerah Provinsi DKJ.

Dilansir dari tirto.id, Presiden Prabowo pada Sabtu (30/11/2024) telah meneken revisi UU DKJ. Poin revisi mencakup nomenklatur jabatan gubernur, wakil gubernur, anggota DPRD, DPR, dan DPD dari daerah pemilihan DKI Jakarta menjadi Provinsi DKJ. Namun, tidak ada poin tentang “Presiden dapat mencopot Gubernur DKJ”.

Unggahan dengan klaim “presiden bisa copot Pramono-Rano dari jabatan Gubernur Jakarta” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)