Cek Fakta: Hoaks Artikel Jokowi Sebut Gibran-Kaesang akan Jadi Presiden-Wapres pada 2029
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2026
Berita
Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan artikel Jokowi menyebut Gibran dan Kaesang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada 2029. Postingan itu beredar sejak pekan lalu.
Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 17 Januari 2025.
Dalam postingannya terdapat tangkapan layar artikel dari Gelora News berjudul:
"Joko Widodo: Kemungkinan Gibran-Kaesang Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2029 Insya Allah kalau saya Masih Hidup, Ini wasiat Rakyat Harus Saya Perjuangkan"
Akun itu menambahkan narasi:
"Gila luh ndro,luh kira negara punya si notomiharjo gembong pki, pake segala bawa nama rakyat lg si cungkring"
Lalu benarkah postingan artikel Jokowi menyebut Gibran dan Kaesang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada 2029?
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan. Artikel itu diunggah situs Gelora.co pada 14 Januari 2026.
Namun dalam artikel asli berjudul:
"Rismon Sianipar: Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh"
Artikel itu sama sekali tidak membahas pernyataan Jokowi terkait Gibran dan Kaesang yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2029.
Artikel asli membahas pernyataan Rismon Sianipar terkait bukti pendidikan Jokowi dalam dugaan kasus ijazah palsu mantan Presiden Jokowi.
Kesimpulan
Postingan artikel Jokowi menyebut Gibran dan Kaesang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada 2029 adalah hoaks.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Cek Fakta: Tidak Benar Link Pendaftaran Lowongan Kerja Kemenkes 2026
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2026
Berita
Liputan6.com, Jakarta - Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran lowongan kerja Kemenkes 2026, informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook, pada 20 Januari 2026.
klaim link pendaftaran lowongan kerja Kemenkes 2026 berupa tulisan sebagai berikut.
"RESMI SELEKSI KEMENKES TAHUN 2026 DIBUKA DAFTAR LOKER KEMENTRIAN KESEHATAN RI 2026 1 DOKTER SPESIALIS 15JT 2 DOKTER UMUM 10JT 3 PERAWAT 75JT 4 AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 5 JT 5 BIDAN 75JT 6 DIETISIEN 5JT 7 EPIDIOMOLOG 5JT 8 TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN 5JT 9 APOTEKER 5JT 10 RADIOGRAFER 5JT 11 REKAM MEDIS 5JT 12 AHLI GIZI 5JT 13 ELEKTROMEDIS 5JT 14 PSIKOLOGIS KLINIS 5JT 15 KESEHATAN LINGKUNGAN 5JT Kemenkes RI kembali memanggil para talenta muda untuk bergabung jadi insan kemenkes melalui seleksi lowongan kerja tahun 2026 info pendaftaran kunjungi bio profil loker lokerterbaru lokerkemenkes kemenkes fyp
INFO SEPUTAR CPNS 2026"
Unggahan tersebut menyertakan link sebagai berikut.
"https://menupendaftaran33.vedima.pro/?fbclid=IwY2xjawPdg6xleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeIgwJ0Fd6TRYferZhVHpCijdsMSfoK-P98Ju3QCsi2KMPjYFRwxBNrn6yk_o_aem_8jXBglodojhl6KMsdwFstg"
Jika link tersebut diklik, mengarah pada halaman situs dengan menampilkan formulir digital yang meminta sejumlah identitas, seperti provinsi dan nomor Telegram.
Benarkah klaim link pendaftaran lowongan kerja Kemenkes 2026? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran lowongan kerja Kemenkes 2026, dengan menghubungi Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, informasi link pendaftaran lowongan kerja Kemenkes 2026 adalah hoaks.
"Informasi di atas adalah hoaks," kata Zudan, Rabu (21/1/2026).
Agar tidak menjadi korban hoaks, masyarakat pun diimbau untuk mengikuti informasi resmi dari BKN dan instansi terkait.
"Ikuti informasi resmi dari BKN dan Instansi melalui saluran resmi seperti website dan rilis resmi BKN dan instansi terkait," tutup Zudan.
Kesimpulan
Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran lowongan kerja Kemenkes 2026 tidak benar.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, informasi link pendaftaran lowongan kerja Kemenkes 2026 adalah hoaks.
1 media telah memverifikasi klaim ini
Cek Fakta: Tidak Benar Link Pendaftaran Lowongan Kerja Kemenkes 2026
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2026
Berita
Liputan6.com, Jakarta - Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran lowongan kerja Kemenkes 2026, informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook, pada 20 Januari 2026.
klaim link pendaftaran lowongan kerja Kemenkes 2026 berupa tulisan sebagai berikut.
"RESMI SELEKSI KEMENKES TAHUN 2026 DIBUKA DAFTAR LOKER KEMENTRIAN KESEHATAN RI 2026 1 DOKTER SPESIALIS 15JT 2 DOKTER UMUM 10JT 3 PERAWAT 75JT 4 AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 5 JT 5 BIDAN 75JT 6 DIETISIEN 5JT 7 EPIDIOMOLOG 5JT 8 TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN 5JT 9 APOTEKER 5JT 10 RADIOGRAFER 5JT 11 REKAM MEDIS 5JT 12 AHLI GIZI 5JT 13 ELEKTROMEDIS 5JT 14 PSIKOLOGIS KLINIS 5JT 15 KESEHATAN LINGKUNGAN 5JT Kemenkes RI kembali memanggil para talenta muda untuk bergabung jadi insan kemenkes melalui seleksi lowongan kerja tahun 2026 info pendaftaran kunjungi bio profil loker lokerterbaru lokerkemenkes kemenkes fyp
INFO SEPUTAR CPNS 2026"
Unggahan tersebut menyertakan link sebagai berikut.
"https://menupendaftaran33.vedima.pro/?fbclid=IwY2xjawPdg6xleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeIgwJ0Fd6TRYferZhVHpCijdsMSfoK-P98Ju3QCsi2KMPjYFRwxBNrn6yk_o_aem_8jXBglodojhl6KMsdwFstg"
Jika link tersebut diklik, mengarah pada halaman situs dengan menampilkan formulir digital yang meminta sejumlah identitas, seperti provinsi dan nomor Telegram.
Benarkah klaim link pendaftaran lowongan kerja Kemenkes 2026? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran lowongan kerja Kemenkes 2026, dengan menghubungi Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, informasi link pendaftaran lowongan kerja Kemenkes 2026 adalah hoaks.
"Informasi di atas adalah hoaks," kata Zudan, Rabu (21/1/2026).
Agar tidak menjadi korban hoaks, masyarakat pun diimbau untuk mengikuti informasi resmi dari BKN dan instansi terkait.
"Ikuti informasi resmi dari BKN dan Instansi melalui saluran resmi seperti website dan rilis resmi BKN dan instansi terkait," tutup Zudan.
Kesimpulan
Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran lowongan kerja Kemenkes 2026 tidak benar.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, informasi link pendaftaran lowongan kerja Kemenkes 2026 adalah hoaks.
1 media telah memverifikasi klaim ini
Hoaks Natuna Utara Menjadi Jaminan Utang Whoosh
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2026
Berita
tirto.id - Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) merupakan hasil kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok yang dikelola oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
ADVERTISEMENT
Seiring simpang siur kabar utang piutang Whoosh, beredar informasi di berbagai platform digital, yang mengklaim bahwa wilayah Natuna Utara dijadikan sebagai jaminan utang kepada China. Jaminan ini akan harus diberikan ke China apabila Indonesia gagal membayar pembiayaan proyek Kereta Cepat Whoosh.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Unggahan ini beredar melalui akun Instagram @srisumbaryani (arsip) pada Kamis (23/10/2025). Unggahan itu menampilkan foto Presiden terpilih Prabowo Subianto, dengan narasi yang menyebut dirinya terkejut atas perjanjian yang dibuat saat pemerintahan Presiden Joko Widodo. Unggahan tersebut juga menyertakan foto Jokowi yang berjabat tangan dengan Presiden China Xi Jinping.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Periksa Fakta Laut Natuna jadi Jaminan Kereta Cepat.
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
“China akan meminta Natuna utara karena tertuang dalam perjanjian antara Jokowi dan China kalau Indonesia tidak membayar kereta cepat. Inilah salah satu maksud pak Prabowo bikin terkaget-kaget!” tulis pemilik akun di keterangan unggahannya.
Narasi dengan klaim serupa juga ditemukan di akun dan platform lainnya seperti ini, ini, ini dan ini.
Lantas, benarkah Natuna Utara menjadi jaminan utang Whoosh?
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Seiring simpang siur kabar utang piutang Whoosh, beredar informasi di berbagai platform digital, yang mengklaim bahwa wilayah Natuna Utara dijadikan sebagai jaminan utang kepada China. Jaminan ini akan harus diberikan ke China apabila Indonesia gagal membayar pembiayaan proyek Kereta Cepat Whoosh.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Unggahan ini beredar melalui akun Instagram @srisumbaryani (arsip) pada Kamis (23/10/2025). Unggahan itu menampilkan foto Presiden terpilih Prabowo Subianto, dengan narasi yang menyebut dirinya terkejut atas perjanjian yang dibuat saat pemerintahan Presiden Joko Widodo. Unggahan tersebut juga menyertakan foto Jokowi yang berjabat tangan dengan Presiden China Xi Jinping.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Periksa Fakta Laut Natuna jadi Jaminan Kereta Cepat.
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
“China akan meminta Natuna utara karena tertuang dalam perjanjian antara Jokowi dan China kalau Indonesia tidak membayar kereta cepat. Inilah salah satu maksud pak Prabowo bikin terkaget-kaget!” tulis pemilik akun di keterangan unggahannya.
Narasi dengan klaim serupa juga ditemukan di akun dan platform lainnya seperti ini, ini, ini dan ini.
Lantas, benarkah Natuna Utara menjadi jaminan utang Whoosh?
ADVERTISEMENT
Hasil Cek Fakta
Tim Periksa Fakta Tirto memulai penelusuran dengan melacak klaim tersebut melalui mesin pencarian menggunakan kata kunci “perjanjian Jokowi China jaminan utang Whoosh Natuna Utara”. Penelusuran ini dilakukan untuk mencari kemungkinan adanya dokumen resmi, pernyataan pemerintah, atau pemberitaan dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.
Hasilnya, tidak ditemukan satu pun sumber resmi maupun laporan jurnalistik kredibel yang menyebut adanya perjanjian antara Indonesia dan China yang menjadikan wilayah Natuna Utara sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Whoosh.
Penelusuran lanjutan justru menemukan narasi tersebut kemungkinan berangkat dari potongan pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Pernyataan itu muncul dalam sebuah video di kanal YouTube resmi Mahfud MD Official berjudul “Mahfud MD Tentang Praperadilan Nadiem & PK Silfester”.
Dalam video tersebut, Mahfud menyampaikan pendapatnya terhadap proyek Kereta Cepat Whoosh terkait pada persoalan tata kelola proyek, skema pembiayaan, serta potensi kerugian negara.
Terkait dengan klaim yang beredar, Mahfud mengingatkan adanya potensi risiko apabila Indonesia gagal membayar utang.
"Kalau gagal bayar, jangan-jangan China minta kompensasi wilayah, misalnya di Natuna Utara. Itu berbahaya, melanggar konstitusi kita," kata Mahfud.
Ia mencontohkan kasus Sri Lanka yang kehilangan kendali atas pelabuhan strategis akibat gagal bayar utang kepada China. Namun, Mahfud menegaskan bahwa hal tersebut merupakan peringatan atas kemungkinan terburuk (worst case scenario), bukan pernyataan bahwa Indonesia telah menyepakati penyerahan wilayah, termasuk Natuna Utara, sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Whoosh.
Dengan demikian, pernyataan Mahfud tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti adanya perjanjian yang menjadikan Natuna Utara sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Whoosh. Pernyataan itu bersifat peringatan, bukan pengungkapan fakta atau kesepakatan resmi.
Hingga penelusuran dilakukan, Tirto juga tidak menemukan dokumen perjanjian, pernyataan resmi pemerintah, maupun keterangan dari otoritas berwenang yang membenarkan klaim bahwa wilayah Natuna Utara dijadikan sebagai jaminan utang kepada China. Informasi yang beredar di media sosial tersebut tidak didukung bukti autentik dan cenderung merupakan hasil spekulasi serta salah tafsir pernyataan pejabat.
Hasilnya, tidak ditemukan satu pun sumber resmi maupun laporan jurnalistik kredibel yang menyebut adanya perjanjian antara Indonesia dan China yang menjadikan wilayah Natuna Utara sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Whoosh.
Penelusuran lanjutan justru menemukan narasi tersebut kemungkinan berangkat dari potongan pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Pernyataan itu muncul dalam sebuah video di kanal YouTube resmi Mahfud MD Official berjudul “Mahfud MD Tentang Praperadilan Nadiem & PK Silfester”.
Dalam video tersebut, Mahfud menyampaikan pendapatnya terhadap proyek Kereta Cepat Whoosh terkait pada persoalan tata kelola proyek, skema pembiayaan, serta potensi kerugian negara.
Terkait dengan klaim yang beredar, Mahfud mengingatkan adanya potensi risiko apabila Indonesia gagal membayar utang.
"Kalau gagal bayar, jangan-jangan China minta kompensasi wilayah, misalnya di Natuna Utara. Itu berbahaya, melanggar konstitusi kita," kata Mahfud.
Ia mencontohkan kasus Sri Lanka yang kehilangan kendali atas pelabuhan strategis akibat gagal bayar utang kepada China. Namun, Mahfud menegaskan bahwa hal tersebut merupakan peringatan atas kemungkinan terburuk (worst case scenario), bukan pernyataan bahwa Indonesia telah menyepakati penyerahan wilayah, termasuk Natuna Utara, sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Whoosh.
Dengan demikian, pernyataan Mahfud tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti adanya perjanjian yang menjadikan Natuna Utara sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Whoosh. Pernyataan itu bersifat peringatan, bukan pengungkapan fakta atau kesepakatan resmi.
Hingga penelusuran dilakukan, Tirto juga tidak menemukan dokumen perjanjian, pernyataan resmi pemerintah, maupun keterangan dari otoritas berwenang yang membenarkan klaim bahwa wilayah Natuna Utara dijadikan sebagai jaminan utang kepada China. Informasi yang beredar di media sosial tersebut tidak didukung bukti autentik dan cenderung merupakan hasil spekulasi serta salah tafsir pernyataan pejabat.
Kesimpulan
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebut wilayah Natuna Utara dijadikan sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Whoosh kepada China adalah keliru dan menyesatkan (false and misleading).
Hingga penelusuran dilakukan, tidak ditemukan perjanjian resmi, dokumen negara, maupun pemberitaan kredibel yang membuktikan adanya kesepakatan penyerahan atau penjaminan wilayah Natuna Utara dalam proyek Kereta Cepat Whoosh. Pernyataan Mahfud MD yang kemungkinan dikaitkan dengan klaim tersebut merupakan peringatan atas potensi risiko gagal bayar, bukan bukti adanya perjanjian penyerahan wilayah kedaulatan Indonesia.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
Hingga penelusuran dilakukan, tidak ditemukan perjanjian resmi, dokumen negara, maupun pemberitaan kredibel yang membuktikan adanya kesepakatan penyerahan atau penjaminan wilayah Natuna Utara dalam proyek Kereta Cepat Whoosh. Pernyataan Mahfud MD yang kemungkinan dikaitkan dengan klaim tersebut merupakan peringatan atas potensi risiko gagal bayar, bukan bukti adanya perjanjian penyerahan wilayah kedaulatan Indonesia.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Halaman: 512/8401