Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri akun TikTok “info.pemerintahidn” dan membandingkan isi unggahannya dengan informasi resmi yang dipublikasikan oleh kementerian dan lembaga pemerintah terkait.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan kementerian, lembaga, maupun instansi negara mana pun. Sejumlah klaim yang disampaikan dalam video-video akun tersebut tidak ditemukan padanannya dalam siaran pers, pengumuman resmi, maupun kanal komunikasi pemerintah seperti situs web kementerian, akun media sosial terverifikasi, atau pernyataan pejabat berwenang.

Pemerintah sendiri secara konsisten mengingatkan masyarakat agar hanya merujuk informasi bantuan sosial dan kebijakan publik melalui kanal resmi, seperti situs kementerian terkait, akun media sosial bercentang biru, serta pengumuman langsung dari pejabat berwenang. Informasi yang beredar di luar kanal resmi berpotensi merupakan hoaks atau informasi menyesatkan.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) juga sering mengulas informasi palsu mengenai akun ataupun tautan yang mencatut lembaga pemerintah, diantaranya:

• [PENIPUAN] PLN Tawarkan Listrik Gratis Lewat Akun TikTok

• [PENIPUAN] Akun TikTok Khusus Bantuan Resmi Pemerintah

• [PENIPUAN] Tautan "Pendaftaran Bantuan PKH 2026 Rp900 Ribu dari Kementerian Sosial"

• [PENIPUAN] Pendaftaran CPNS Kementrian Imigrasi Tahun 2025

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “keributan sidang Nadiem Makarim yang melibatkan Hotman Paris” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan tempo.com “Debat Hotman Paris dan Ahli dari Kejagung soal Nadiem Makarim”.

Pemberitaan yang tayang pada Rabu (8/10/2025) itu melaporkan bahwa Hotman Paris Hutapea (kuasa hukum Nadiem Makarim) berdebat dengan ahli hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, dalam sidang praperadilan melawan Kejaksaan Agung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (8/10/2025).

TurnBackHoax lalu memanfaatkan Google Lens untuk memeriksa video yang disertakan dalam unggahan akun Facebook “Maman Arief Rahman”. Penelusuran mengarah ke video di kanal YouTube kompas.com. Diketahui, video yang diunggah akun Facebook “Maman Arief Rahman” adalah cuplikan dari video di kanal YouTube “kompas.com”.

Konteks asli video adalah momen ricuh saat sidang kasus pencemaran nama baik antara dua pengacara (Hotman Paris Hutapea dan Razman Arif Nasution) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (6/2/2025).

Untuk diketahui, dilansir dari detik.com, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terjerat kasus korupsi dalam dugaan pengadaan laptop Chromebook. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada Kamis (4/9/2025). Hotman Paris merupakan kuasa hukum Nadiem Makarim dalam kasus tersebut. Namun, sejak pertengahan November 2025 Hotman Paris tidak lagi menjadi kuasa hukum Nadiem.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri video yang beredar menggunakan fitur Google Image Search. Hasil penelusuran menemukan unggahan serupa pada saluran YouTube “Ngaji Roso” tayang Jum’at (09/01/2026). Potongan video yang beredar mengenai listrik mati selama 7 hari ditemukan pada durasi 1:24:57.

Video yang beredar memperlihatkan Dharma Pongrekun sebagai salah satu pihak yang memberikan penjelasan. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Dharma kerap menyampaikan pandangan yang bernuansa spekulatif dan dikaitkan dengan narasi konspirasi, khususnya terkait isu kesehatan, pandemi, serta agenda global.

Dalam cuplikan podcast tersebut, juga disinggung bahwa selain Belanda, Jerman disebut telah menyiapkan skenario keadaan darurat. Namun, tidak ditemukan penjelasan maupun pernyataan resmi yang mengaitkan status darurat tersebut dengan konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran.

Pernyataan Dharma dalam video lebih berupa ajakan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan situasi darurat yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Meski demikian, tidak ada data, dokumen, atau keterangan resmi yang mendukung klaim bahwa konflik global, khususnya perang antara Amerika Serikat dan Iran, akan berdampak langsung pada terhentinya pasokan listrik maupun layanan internet di Indonesia.

Hingga saat ini, pemerintah maupun PT PLN (Persero) juga belum mengeluarkan pengumuman atau peringatan apa pun terkait rencana pemadaman listrik secara nasional selama tujuh hari sebagaimana klaim yang beredar.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) melakukan penelusuran dengan mengunjungi tautan yang dibagikan akun TikTok “info.seputar.cpns5”. Diketahui, tautan tidak mengarah ke laman resmi Kemenkes RI (kemkes.go.id). Sebaliknya, tautan tersebut mengarahkan pengguna ke laman yang meminta pengisian data pribadi, seperti nama, asal provinsi, hingga nomor Telegram.

TurnBackHoax kemudian menelusuri tangkapan layar dari video melalui Google Lens. Pencarian mengarah ke pemberitaan antaranews.com “Kemenkes: Perkuat vaksinasi, COVID-19 varian baru masih ditemukan” pada Senin (27/2/2023). Pemberitaan tersebut memuat pernyataan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi, yang mengimbau masyarakat untuk memperkuat vaksinasi COVID-19 seiring masih ditemukannya kasus varian baru di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2023 di Balai Sidang JCC, Jakarta, Jumat (23/2/2023), dan tidak memiliki kaitan dengan pembukaan seleksi CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2026.

Sementara itu, berdasarkan informasi dari laman resmi CASN Kementerian Kesehatan, sesuai dengan ketentuan Alur Pendaftaran CASN 2024, pelamar dapat memperoleh informasi dan persyaratan terkait pendaftaran CPNS melalui laman casn.kemkes.go.id. Selain itu, pelamar juga dapat mengakses portal resmi SSCASN melalui laman sscasn.bkn.go.id.