Namun setelah dilakukan penelusuran, surat peringatan karantina tersebut ternyata hoaks. Ohio National Guard melalui akun Twitter resminya, menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat seperti yang beredar di masyarakat. Dalam cuitannya, pihak Ohio National Guard menyatakan,

” If you see this letter, which is once again circulating on social media and in public, please be aware it IS FALSE AND FAKE,” atau dalam terjemahannya berbunyi,

“Jika Anda melihat surat ini, yang sekali lagi beredar di media sosial dan di depan umum, harap diketahui itu SALAH DAN PALSU.”

Dalam artikel periksa fakta AFP, disebutkan bahwa Undang-undang Stafford 1988 memberikan presiden kekuasaan untuk mengumumkan keadaan darurat nasional, memantau dana bantuan bencana oleh Kongres dan menugaskan Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA) untuk membantu pemerintah daerah.

Trump mengumumkan keadaan darurat nasional selama menjabat sebagai presiden, seperti mengatasi bencana alam, kebakaran hutan di California dan badai di Florida. Dia juga mengumumkan keadaan darurat pada 13 Maret 2020, beberapa hari setelah AS melaporkan kematian Covid-19 pertamanya.

Pada 11 Januari 2021, Trump mengumumkan keadaan darurat di Washington DC jelang pelantikan Presiden terpilih Joe Biden pada 20 Januari 2021.

“FEMA berwenang untuk mengidentifikasi, memobilisasi, dan menyediakan atas kebijakannya sendiri, peralatan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengurangi dampak darurat,” kata pernyataan Gedung Putih, menambahkan bahwa tindakan itu akan diberlakukan hingga 24 Januari.

Namun dalam hal ini, Undang-Undang Stafford tidak secara eksplisit memberi presiden kewenangan untuk mengkarantina warga pada saat bencana. Dalam pernyataannya, Gedung Putih tidak ada menyatakan perintah untuk karantina selama dua minggu atau penutupan bisnis bagi warga AS.

Jadi dapat disimpulkan bahwa surat perintah dari Ohio National Guard tentang karantina selama dua minggu bagi warga AS adalah hoaks kategori fabricated content atau konten palsu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa surat perintah dari Ohio National Guard tentang karantina selama dua minggu bagi warga AS adalah hoaks kategori fabricated content atau konten palsu.

Dari hasil penelusuran diketahui informasi tersebut tidak benar. Cerita tentang daging yang terbuat dari kotoran manusia berawal dari video yang diunggah ke kanal Youtube “ahscotty” pada 2010 lalu, menunjukan penemuan dari ilmuwan bernama Mitsuyuki Ikeda yang berhasil membuat daging dari kotoran manusia. Video itu memuat proses pembuatan daging buatan mulai dari mengekstrak protein dari limbah saluran air yang dicampur dengan bahan kimia.
Namun video berdurasi 2 menit 25 detik itu kini telah dihapus. Kemudian pada 10 April 2011, kanal “ill318” mengunggah kembali video tersebut dengan judul “Solution to the Global Food Crisis – Let them eat TURD BURGERS!?”.

Blog inhabitat.com membuat ulang cerita dengan tulisannya yang kemudian menjadi viral di internet hingga diberitakan oleh situs besar seperti Fox News dan lain-lain. Penulis cerita telah memberikan keterangan bahwa cerita ini kemungkinan besar adalah hoaks. Namun cerita tentang daging buatan dari kotoran manusia sudah terlanjur beredar di internet sejak saat itu.

Dilansir dari salon.com, video dari Youtube tersebut adalah sumber utama dari hoaks ini. Namun video tidak memiliki sumber yang jelas berasal dari situs atau media mana. Beberapa arsip berita menunjukan topik serupa tentang “Shit Burger” pada tahun 1990-an, sangat identik dengan cerita yang beredar, kemungkinan besar video sengaja dibuat untuk tujuan tertentu, seperti untuk hiburan atau parodi. Dalam video disebutkan seorang bernama Mitsuyuki Ikeda, sebenarnya adalah seorang direktur Asosiasi UNESCO Okayama, bukan ilmuwan peneliti. Labolatorium Okayama sendiri terletak di Universitas Okayama dan hanya memproduksi alat-alat kesehatan.

“Kisah yang telah beredar luas di web dan media arus utama ternyata hanya berdasarkan video berita misterius yang di upload di Youtube, di mana tidak ada jurnalis yang memeriksa kebenarannya”. Diterjemahkan dari situs salon.com pada 23 Juni 2011.

Dari penelusuran di atas, artikel tentang steak yang berasal dari kotoran manusia masuk kategori Konten Palsu.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya 32 hotel di Jakarta untuk isolasi mandiri yang biayanya ditanggung pemerintah adalah klaim yang keliru.

Faktanya, bukan 32 hotel. Hanya 5 hotel di Provinsi DKI Jakarta yang menjadi tempat isolasi mandiri dengan biaya ditanggung pemerintah.

Dilansir dari situs Jala Hoaks Jakarta, berdasarkan hasil koordinasi Tim Jalahoaks dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (19/01/2021), disampaikan klarifikasi bahwa terdapat 5 hotel di Provinsi DKI Jakarta yang menjadi tempat isolasi mandiri pada masa pandemi Covid-19 hingga saat ini.

Daftar nama hotel yang menjadi tempat isolasi mandiri tersebut, sebagai berikut:
1. Hotel Grand Asia Penjaringan
2. Hotel IBIS Senen
3. Hotel IBIS Style Mangga Dua
4. Hotel Twin Plaza – Slipi
5. Hotel U-Stay Mangga Besar

Adapun pembiayaan isolasi mandiri pada 5 hotel tersebut ditanggung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Terkait beredarnya informasi tersebut, Tim Cek Fakta Kompas.com menghubungi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Lies Dwi Oktavia. Ketika dikonfirmasi ulang, Dwi membenarkan akan hal tersebut.

“Ya Mas (hanya 5),” terang Dwi.

Setelah ditelusuri, Dr. dra. Lucia Rizka Andalusia selaku Juru Bicara BPOM menegaskan bahwa pemilihan tanggal 13 Januari 2021 sebagai waktu perdana vaksinasi sudah diprediksi oleh BPOM sebelumnya.

“Enggak (dipaksa menyesuaikan jadwal vaksinasi presiden). Kami sudah memprediksi tanggal segitu sudah selesai,” tutur dia lagi.

Sebelumnya, BPOM telah mengeluarkan izin dalam kondisi darurat yaitu Emergency Use Authorization (EUA) pada penggunaan Vaksin Covid-19 sejak 11 Januari 2021 lalu. Ketua BPOM Penny K Lukito mengatakan bahwa pemberian EUA atau izin penggunaan darurat Vaksin Sinovac atau CoronaVac menggunakan metode adaptive trial dan rolling submission. Metode ini dilakukan untuk melihat data keamanan, khasiat, serta mutu vaksin covid-19 itu secara bertahap.

BPOM menjelaskan ada beberapa data yang harus dikumpulkan untuk dapat menerbitkan EUA. Pertama data uji klinis fase 1 dan 2 dalam pemantauan yang full 6 bulan untuk menunjukkan keamanan dan imunogenitas vaksin. Selain itu, Vaksin Sinovac tersebut memenuhi standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk bisa mendapatkan izin EUA dengan tingkat efikasi minimal 50 persen. Vaksin Sinovac di Indonesia sudah memperoleh EUA meski efikasinya baru 65,3 persen. Menurut Penny, sebenarnya efikasi 65,3 persen sudah mengikuti ketetapan internasional untuk digunakan.

“Jadi untuk menerbitkan EUA itu ada beberapa data yang harus kita kumpulkan dulu. Pertama data uji klinis fase 1 dan 2 dalam pemantauan yang full 6 bulan untuk menunjukkan keamanan dan imunogenitas vaksin. Ini untuk melengkapi, karena kita akan menerbitkan use authorization dengan data uji klinis fase III. Dengan analis pemantauan 3 bulan untuk menunjukkan keamanan, imunogenitas plus efikasi vaksin. Di mana standarnya dibolehkan minimal 50%,” paparnya.

Sehingga, klaim terkait adanya tekanan dan ancaman terhadap BPOM untuk mengeluarkan EUA vaksin Sinovac lebih cepat tidak benar sehingga termasuk hoaks dengan kategori konten yang menyesatkan.