Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) melakukan penelusuran dengan mengunjungi tautan tersebut. Diketahui tautan yang dibagikan akun Instagram “info_terbaru2026” tidak mengarah ke laman resmi BPJS Kesehatan di www.bpjs-kesehatan.go.id. Sebaliknya, tautan tersebut mengarahkan ke sebuah laman yang meminta pengunjung untuk mengisi data pribadi. Informasi yang diminta meliputi nomor telepon, nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor telegram, domisili provinsi, serta jenis kelamin.

Sementara itu, melalui akun Instagram resminya BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi hoaks terkait rekrutmen pegawai yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan menegaskan bahwa seluruh pengumuman resmi hanya disampaikan melalui kanal resmi, yaitu situs web www.bpjs-kesehatan.go.id serta akun media sosial resmi yang telah terverifikasi. Selain itu, BPJS Kesehatan juga menegaskan tidak pernah memungut biaya dalam bentuk apapun kepada calon pendaftar dalam proses rekrutmen. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap informasi mencurigakan dan segera melaporkannya melalui kanal resmi BPJS Kesehatan.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “PSI dorong Gibran maju pilpres 2029 dan Kaesang pilpres 2034” ke mesin pencari Google. Tidak ditemukan sumber informasi kredibel yang menyebutkan PSI pernah menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep akan maju sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2029.

Hoaks serupa juga pernah ada dengan narasi “Jokowi Sebut Gibran-Kaesang akan Jadi Presiden-Wapres 2029”. Berdasarkan penelusuran dari tirto.id, tidak ditemukan sumber informasi kredibel yang menyebutkan Presiden Joko Widodo pernah menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep akan maju sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2029.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan gambar tersebut ke mesin pencarian gambar Google Image Search. Hasil penelusuran mengarah pada salah satu video dari akun Tiktok Sudewo yang diunggah Rabu (27/11/2024).

Dalam video tersebut, Sudewo dan Chandra menyampaikan rasa terima kasih kepada relawan dan pendukungnya di Pemilihan Bupati 2024. Video tersebut diambil setelah pasangan Sudewo-Chandra unggul dalam hitung cepat. 

Dilansir Kompas.com, usai ditetapkan sebagai tersangka, Sudewo ditahan oleh KPK untuk sementara waktu selama 20 hari. 

Sebelumnya, KPK menangkap Sudewo dalam OTT di Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Senin (19/1/2026).  Ia ditangkap KPK karena diduga terlibat pemerasan untuk pengisian jabatan calon perangkat desa. 

Selain Sudewo, KPK juga menangkap dua camat, tiga kepala desa, dan dua calon perangkat desa. Dalam OTT tersebut, penyidik KPK menyita barang bukti berupa uang tunai senilai miliaran rupiah.

Hingga kini, tidak ada informasi valid terkait kembalinya Sudewo ke rumahnya di Pati.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “syarat terpenuhi, MPR respons upaya pemakzulan Gibran” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi resmi atau pemberitaan terbaru yang membenarkan klaim.

Penelusuran berlanjut dengan memasukkan kata kunci “Berita CNN Respons MPR Terkait Pemakzulan Gibran”. Hasilnya, ditemukan berita di kanal YouTube CNN Indonesia “MPR Respons Upaya Pemakzulan Gibran” yang tayang Senin (28/4/2025). Berita ini melaporkan bahwa MPR melalui Wakil Ketua Eddy Soeparno menyebut pelantikan Gibran sudah sesuai kaidah hukum dan tidak bisa dimakzulkan hanya dengan dasar putusan MK yang dinilai sarat akan kepentingan.

TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “Berita Tribun Terkait Pandangan Zainal Arifin Mochtar Soal Pemakzulan Gibran”. Penelusuran mengarah ke pemberitaan di kanal YouTube Tribun Singkawang berjudul “Pakar Hukum Sebut Syarat Pemakzulan Gibran Terpenuhi, Ini yang Jadi Penghalang”

Berita yang tayang Minggu (22/6/2025) itu melaporkan bahwa pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar menilai syarat pemakzulan Gibran telah terpenuhi, tetapi prosedur di DPR dan MPR menjadi tembok penghalang. Ia menekankan syarat persetujuan 2/3 anggota DPR sulit dicapai karena jumlah fraksi pendukung Prabowo-Gibran yang menduduki kursi DPR lebih dominan.

Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “syarat pemakzulan terpenuhi, Gibran pulang ke Solo”.