PLN dalam akun Instagram resminya menarasikan tautan pendaftaran diskon tarif listrik 50 persen merupakan penipuan.

PLN mengingatkan kepada para pelanggan untuk berhati-hati terhadap informasi palsu. Diskon tarif listrik 50 persen untuk pelanggan rumah tangga (450 VA, 950 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA) tidak memerlukan pendaftaran maupun pembayaran apa pun.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

PLN juga meminta masyarakat untuk selalu memastikan informasi hanya dari media sosial resmi PLN. Jika ragu, segera hubungi call center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile.



Berikut cara mendapatkan diskon listrik PLN 50 persen

Untuk pelanggan pascabayar:

Diskon tarif listrik sebesar 50 persen akan langsung diterapkan secara otomatis pada tagihan listrik bulan Januari dan Februari 2025.

Contohnya, jika tagihan listrik Anda pada bulan Januari sebesar Rp100.000, maka pada bulan Februari Anda hanya perlu membayar setengahnya, yaitu Rp50.000. Tidak ada langkah tambahan yang perlu dilakukan oleh pelanggan karena potongan ini akan masuk langsung ke dalam sistem tagihan.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Untuk pelanggan prabayar:

Potongan diskon juga berlaku untuk pelanggan yang menggunakan sistem prabayar. Diskon akan langsung diterima saat pembelian token listrik pada bulan Januari dan Februari 2025.

Misalnya, jika Anda membeli token listrik senilai Rp100.000, maka Anda hanya perlu membayar Rp50.000, tetapi tetap mendapatkan jumlah kWh yang setara dengan nilai token Rp100.000.



Klaim: Tautan pendaftaran diskon tarif listrik 50 persen

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Rating: Hoaks



Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Tim Cek Fakta Kompas.com menghubungi BPJS Kesehatan untuk mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, informasi dan tautan pendaftaran layanan BPJS Kesehatan gratis adalah hoaks.

"Ini hoaks dan penipuan. Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut," kata Rizzky saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/1/2025).

Rizzky meminta masyarakat berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan yang beredar di media sosial.

Sementara itu, BPJS Kesehatan melalui akun Instagram resmi, 4 November 2024, telah membantah adanya program peralihan kepesertaan mandiri ke penerima bantuan iuran (PBI).

"Tidak ada kebijakan untuk peserta mandiri (PBPU) harus dialihkan ke kepesertaan yang bersifat gratis (PBI)" demikian imbauan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi pendaftaran layanan BPJS Kesehatan gratis yang beredar di Facebook adalah hoaks.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, informasi dan tautan pendaftaran tersebut adalah hoaks serta modus penipuan.

Klip Klaus Schwab bersumber dari acara Cyber Polygon pada Juli 2020.

Salah satu video acara tersebut diunggah di kanal YouTube BI.ZON?.

Acara tersebut mempertemukan pejabat senior dari organisasi global dan praktisi keamanan siber.

Dalam pidato versi lengkapnya, Schwab memberi peringatan tentang risiko jika keamanan siber tidak ditanggapi dengan serius dan manfaat keamanan siber dalam skala global.

Namun narasi yang beredar di media sosial menyalahartikan video seolah serangan siber adalah agenda global yang telah direncanakan.

Sebelumnya, pemeriksa fakta Logically Facts telah meluruskan konteks dari video serupa.

Pengguna media sosial keliru menarasikan video tersebut sebagai seruan penerapan ID biometrik digital yang wajib bagi pengguna internet di seluruh dunia.

Padahal, Schwab atau WEF tidak mengemukakan gagasan tersebut.

Video Klaus Schwab memperingatkan mengenai keamanan siber disebarkan dengan konteks keliru.

Ketua eksekutif WEF tersebut bicara mengenai manfaat keamanan siber dan risiko jika mengabaikannya dalam acara Cyber Polygon pada Juli 2020.

Dia tidak menyampaikan rencana mengenai agenda serangan siber.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim akun penjualan pupuk subsidi, dalam artikel berjudul "Waspada Hoaks Penebusan Pupuk Bersubsidi, Simak Ragam Faktanya" yang dimuat Liputan6.com, 9 Januari 2025 menyebutkan, beredar hoaks terkait penebusan pupuk bersubsidi di media sosial, unggahan tersebut memuat sejumlah klaim palsu, termasuk harga bersubsidi yang lebih murah dari harga resmi, alur penebusan yang tidak sesuai prosedur, serta kontak narahubung yang mengatasnamakan Dinas Pertanian.
VP Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia Cindy Systiarani Galuchandri mengatakan, unggahan tersebut mencantumkan logo Pupuk Indonesia secara tidak sah dan mengarahkan petani untuk memesan pupuk langsung dari pabrik melalui aplikasi WhatsApp, yang jelas melanggar mekanisme resmi penebusan pupuk bersubsidi.
"Pupuk Indonesia menegaskan bahwa unggahan di platform Facebook adalah informasi tidak benar dan akun tersebut bukan saluran resmi dari Pupuk Indonesia maupun anak perusahaan," kata Cindy, saat berbincang dengan Liputan6.com, Rabu (9/1/2025).
Dia melanjutkan, terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, pemerintah telah menetapkan melaluikeputusan Menteri Pertanian No.644/KPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025 yang diteken oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada 19 November 2024, yaitu HET pupuk organik sebesar Rp800 per kilogram, HET pupuk urea sebesar Rp2.250 per kilogram, HET pupuk NPK sebesar Rp2.300per kilogram, dan HET pupuk NPK untuk kakao sebesar Rp3.300 per kilogram.
Cindy menjelaskan, mekanisme resmi penebusan pupuk subsidi hanya dapat dilakukan melalui kios resmi sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024. Prosesnya memerlukan data petani yang telah terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
"Jika telah terdaftar dalam e-RDKK, petani hanya perlu membawa KTP untuk menebus pupuk dan dapat langsung membawa pupuk saat itu juga. Bagi petani yang tidak dapat menebus langsung, dapat diwakilkan oleh anggota keluarga atau pun gapoktan dengan menyertakan surat kuasa," tuturnya.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com klaim akun penjualan pupuk subsidi tidak benar.
Unggahan tersebut memuat sejumlah klaim palsu, termasuk harga bersubsidi yang lebih murah dari harga resmi, alur penebusan yang tidak sesuai prosedur yaitu dengan memesan pupuk langsung dari pabrik melalui aplikasi WhatsApp, yang jelas melanggar mekanisme resmi penebusan pupuk bersubsidi.