Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek tautan tersebut dan menemukan bahwa tautan itu tidak mengarah ke situs DTKS, cekbansos.kemensos.go.id.

Tautan tersebut mengarah ke sebuah situs yang meminta pengunjung memasukkan nomor Telegram aktif dan nama lengkap.

Sedangkan situs DTKS berfungsi untuk mengecek data penerima bantuan sosial, dengan memasukkan alamat dan nama lengkap sesuai KTP.

Tautan yang beredar di Facebook kemungkinan adalah modush phishing atau pencurian data untuk mengambil alih akun Telegram.

Menurut perusahaan keamanan siber Kaspersky, pembajakan akun di Telegram telah menjadi masalah serius. Para peretas menggunakan beragam metode untuk mencuri akses ke akun.

Peretas umumnya mengirim pesan dengan tautan phishing yang seolah resmi, misalnya https://t.me/premium, tetapi sebenarnya mengarahkan ke situs web palsu.

Jika pengguna mengeklik tautan dan memasukkan informasi login di situs tersebut, kemungkinan akses ke akun Telegram akan diambil alih.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang beredar di Facebook dan diklaim untuk mendapatkan bansos tunai Rp 2 juta adalah hoaks.

Tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi DTKS yang dikelola Kemensos, melainkan ke situs yang meminta pengunjung memasukkan nomor Telegram aktif dan nama lengkap.

Tautan yang beredar di Facebook kemungkinan adalah modush phishing atau pencurian data untuk mengambil alih akun Telegram.

Tim Cek Fakta Kompas.com menghubungi BPJS Kesehatan untuk mengonfirmasi kebenaran tautan bantuan tersebut.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzy Anugerah mengatakan, tautan bantuan dana yang beredar di Facebook itu merupakan hoaks dan modus penipuan.

"Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut. Masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan," kata Rizzky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (23/1/2025).

Masyarakat dapat menghubungi saluran komunikasi resmi apabila memiliki pertanyaan atau keluhan terkait BPJS Kesehatan.

Berikut saluran komunikasi resmi BPJS Kesehatan:

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, Tautan pendaftaran bantuan dana mengatasnamakan BPJS Kesehatan yang beredar di Facebook adalah hoaks.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzy Anugerah mengatakan, BPJS Kesehatan tidak mengadakan bantuan atau program seperti dalam unggahan tersebut, dengan metode pendaftaran menggunakan akun Telegram.

Pihak Rumah Sakit Permata Cibubur menyebut unggahan itu adalah hoaks.

Manajamen RS Permata Cibubur tidak pernah menawarkan rumah sakit itu untuk dijual. Mereka meminta masyarakat tidak menyebarluaskan informasi keliru tersebut.

"Kami mengklarifikasi dan menyatakan berita penjualan Rumah Sakit Permata Cibubur adalah tidak benar (hoaks)," tulis manajemen Rumah Sakit Permata Cibubur melalui akun Instagram-nya.

Manajemen Rumah Sakit Permata Cibubur menyebutkan, pihaknya akan melaporkan dan menindaklanjuti secara hukum pihak yang masih menyebarluaskan informasi keliru itu.

"Kami mengingatkan bahwa pihak yang membuat dan atau menyebarkan berita tidak benar dapat dikenakan sanksi hukum Pasal 28 (1) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dengan perubahan Nomor 19 Tahun 2016," tulis pihak Rumah Sakit Permata Cibubur. 

Unggahan yang menyebut Rumah Sakit Permata Cibubur dijual tidak benar atau hoaks.

Pihak manajemen Rumah Sakit Permata Cibubur membantah narasi itu. Mereka tidak pernah menawarkan rumah sakit untuk dijual.

Video Fink yang beredar bersumber dari acara Pertemuan Khusus Forum Ekonomi Dunia (WEF) bertajuk Kolaborasi Global, Pertumbuhan, dan Energi untuk Pembangunan yang diselenggarakan pada 28-29 April 2024 di Riyadh, Arab Saudi.

Momen ketika Fink berbicara diunggah di kanal YouTube WEF, 28 April 2024, tepatnya pada menit ke-21 detik ke-16.

Fink menyoroti perubahan cepat yang akibat kemajuan teknologi, terutama AI, robotika, dan teknologi sensor.

Ia memperkirakan, negara-negara maju dengan sistem pendidikan yang kuat akan melampaui negara-negara dengan pertumbuhan populasi tinggi dan negara-negara dengan sistem pendidikan yang lebih lemah.

Larry Fink juga menyatakan negara-negara berkembang yang memiliki dasar pendidikan kuat akan mengalami kemajuan lebih cepat dibandingkan wilayah seperti Afrika.

Namun, di sisi lain, pertumbuhan penduduk sering melampaui pembangunan pendidikan.

Sementara, negara-negara maju dengan populasi yang menyusut bisa menjadi "pemenang besar" dalam beradaptasi terhadap perubahan teknologi.

Dalam komentarnya, Fink tidak pernah secara langsung menghubungkan depopulasi dengan penggantian manusia dengan AI.

Video Larry Fink dalam acara WEF di Riyadh disebarkan dengan konteks keliru.

Fink bicara soal perbandingan adaptasi teknologi di negara dengan populasi tinggi dan rendah. Namun, ia sama sekali tidak menyebutkan soal depopulasi.