Berdasarkan hasil penelusuran, klaim yang dinyatakan oleh pengunggah salah. Menurut keterangan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan, pelaku yang melakukan pelemparan batu di atas Kantor DPRD Medan bukan polisi, melainkan pihak satuan pengamanan (satpam) DPRD Medan sebanyak dua orang.

Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Martuasah Tobing, menyebutkan bahwa kedua satpam tersebut terkena lemparan batu saat massa mulai anarkis. Kedua pelaku pun kesal dan mencoba menaiki kantor DPRD Medan untuk melakukan aksi balasan dengan melempar batu ke massa.

Dengan demikian, video yang beredar yang menyatakan polisi melempar batu di atas kantor DPRD Medan merupakan klaim yang salah dan menyesatkan. Faktanya, menurut keterangan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan, oknum pelempar batu merupakan satpam di Kantor DPRD Medan. Keduanya sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Hoaks ini masuk ke kategori konten yang menyesatkan.

Faktanya, bukan ketika aksi tolak UU Cipta Kerja. Berita di video itu adalah berita tahun 2019 pada saat aksi unjuk rasa tolak UU KPK hasil revisi dan RKUHP, September 2019. Selain itu, Polda Metro Jaya sudah menyatakan bahwa ambulans itu tidak membawa batu seperti yang diberitakan sebelumnya. Batu yang berada di ambulans itu merupakan milik massa yang mencari perlindungan di dalam ambulans ketika petugas mengejarnya.

Video berita yang sama, diunggah di kanal Youtube Seputar iNews pada 26 September 2019 dengan judul “Diduga Membawa Batu untuk Demonstran, 5 Ambulans Pemprov DKI Jakarta Diamankan – SIP 26/09”

Polda Metro Jaya sudah mengklarifikasi soal mobil ambulans yang diamankan pada saat peristiwa kerusuhan massa, di kawasan Pejompongan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, semalam. Ternyata, ambulans itu tidak membawa batu seperti yang diberitakan sebelumnya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, batu yang berada di ambulans itu merupakan milik massa yang mencari perlindungan di dalam ambulans ketika petugas mengejarnya.

“Jadi anggota Brimob yang melakukan kegiatan pengamanan, dia dilempari batu oleh perusuh. Kemudian perusuh itu pun membawa alat ini ada batu. Dia itu mencari perlindungan masuk ke mobil PMI membawa batu dan ada kembang api juga. Jadi anggapan dari Brimob ini diduga mobil yang digunakan untuk perusuh, tapi (ternyata) bukan. Tapi perusuh masuk ke mobil untuk perlindungan,” ujar Argo, Kamis (26/9/2019).

Dikatakan Argo, ke depannya Polda Metro Jaya, Dinas Kesehatan DKI dan Palang Merah Indonesia (PMI) akan meningkatkan koordinasi serta komunikasi sehingga kegiatan operasional bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan fungsi masing-masing.

“Kita akan menyerahkan mobil ambulans kepada PMI dan Dinas Kesehatan DKI. Kita serahkan dengan perangkatnya, artinya dengan krunya. Tapi nanti kalau mau dimintai keterangan sebagai saksi sudah siap,” ungkap Argo.

Surat palsu berkedok penipuan yang mengatasnamakan Bappenas RI, perihal Desa Waukuni Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat (Mubar) sebagai desa terpilih penerima bantuan alokasi dana desa sebesar Rp 960 juta.

Berdasarkan hasil penelusuran diketahui surat palsu mengatasnamakan Bappenas (RI) menetapkan Desa Wakuin berhak mendapatkan bantuan ADD adalah salah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) mengklarifikasi bahwa informasi tersebut hoaks.

“Kasus seperti ini jelas penipuan. Karenanya agar para kades tidak tertipu, saya minta untuk tidak percaya jika menerima surat serupa. Modus seperti ini pernah terjadi beberapa tahun lalu. Ada oknum kades yang tertipu dan mentrasnfer uang untuk baiaya administrasi sebelum ADD atau DD ditransfer. Padahal itu penipuan. Apalagi kop surat mengatasnamakan Kementrian Bappenas RI yang tidak mengurus dana desa ” ujarnya pada pihak Kendari Pos Rabu 28 September 2020.

Robert meminta kepala desa melaporkan kepada pihak berwajib jika menerima surat mengatasnamakan Bappenas atau Bappeda dan meminta sejumlah dana.

Robert meminta kepala desa melaporkan kepada pihak berwajib jika menerima surat mengatasnamakan Bappenas atau Bappeda dan meminta sejumlah dana.

Dengan demikian, informasi terkait surat palsu mengatasnamakan Bappenas RI perihal Desa Waukuni Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat (Mubar) sebagai desa terpilih penerima ADD adalah salah dan termasuk dalam konten palsu.

Dari penelusuran yang dilakukan, ditemukan bahwa hoaks mengenai penyadapan oleh pemerintah tersebut adalah hoaks lama yang kembali beredar. Hoaks yang persis sama tentang penyadapan oleh pemerintah sebelumnya telah diklarifikasi oleh Kominfo pada Agustus 2018.

Melalui wawancara bersama cnnindonesia, pakar siber, Ruby Alamsyah mengatakan bahwa BSSN (Badan Sandi dan Siber Negara), dibentuk sebagai penopang utama kedaulatan keamanan siber di Indonesia, terkhusus pada koordinasi antar lembaga yang berinfrastruktur IT. Dan lagi, BSSN menegaskan bahwa penegak hukum tidak akan melakukan penyadapan dengan sembarangan. Ada proses hukum yang harus ditempuh terkait hal tersebut.

Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa narasi tentang penyadapan yang dilakukan pemerintah pada aktivitas telepon dan media sosial masyarakat adalah hoaks, dengan kategori fabricated content atau konten palsu.