Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya dua pria berpakaian merah putih yang menjadi pelaku penipuan dengan modus hipnotis mengatasnamakan bantuan / peduli Pulau Sebuku adalah klaim yang keliru.

Faktanya, klaim itu adalah hoaks lama yang beredar kembali. Klaim ini sudah pernah beredar sejak tahun 2018 dengan lokasi yang berubah-ubah, namun hasil penyelidikan pihak berwajib menyatakan klaim itu hoaks.

Dilansir dari Liputan6, Humas Polda Kalimantan Tengah menyatakan bahwa pertama kali muncul, berita hoax ini dikatakan tempatnya di Jatiasih, dua orang minta bantuan untuk korban banjir Jatiasih. Kemudian muncul hoax lagi dengan narasi agak berbeda dengan mengatakan minta bantuan untuk korban gempa Palu.

Dilansir dari JawaPos, Polsek Waru, Sidoarjo, yang membawahkan wilayah Bungurasih juga telah menerjunkan bhabinkamtibmas. ”Tidak ada laporan. Bhabinkamtibmas juga sudah mengecek ke lapangan, tapi tidak ada kasus tersebut,” kata Kapolsek Waru Kompol Fathoni.

Sementara itu, dikutip dari Detikcom, Bungur yang disebutkan di broadcast yang mengklaim bantuan peduli Palu itu ada di Tapin, Kalimantan Selatan.

Kapolres Tapin AKBP Bagus Suseno menyebut broadcast itu hoax.

“Kami telah membahas tentang informasi yang viral itu ternyata hoax karena di Bungur tidak ada trotoar. Namun, kami tetap meminta masyarakat waspada dan memberikan sumbangan melalui pihak-pihak yang tepercaya,” kata AKBP Bagus saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin (1/10/2018).

Imbauan senada datang dari Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto. Irjen Setyo meminta warga waspada saat memberikan sumbangan.

“Kalau ada orang-orang yang mengaku-aku untuk menyumbang bencana, sebaiknya kita lebih waspada. Kalau mau nyumbang, silakan ke posko atau ke tempat yang sudah ditetapkan. Apakah itu dari organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, ataupun TNI-Polri yang membantu memberangkatkan barang bantuan,” ungkap Irjen Setyo di kantornya, Jakarta, Senin (1/10/2018).

Hoaks lama beredar kembali. Klaim ini sudah pernah beredar sejak tahun 2018 dengan lokasi yang berubah-ubah, namun hasil penyelidikan pihak berwajib menyatakan klaim itu hoaks.

Beredar informasi melalui pesan Whatsapp bahwa adanya penunjukkan pihak ketiga oleh Diskopindag Kota Malang untuk memberikan pinjaman lunak tanpa bunga hanya dengan mengisi persyaratan berdasarkan data pribadi.

Saat ditelusuri melalui media daring, tidak ditemukan adannya Diskopindag Kota Malang tunjuk pihak ketiga untuk memberikan pinjaman lunak tanpa bunga adalah salah. Melalui akun Instagram resmi @pemkotmalang, pemerintah Kota Malang menegaskan bahwa informasi tesebut tidak benar alias hoaks.

“Diskopindag kota malang tidak menunjuk pihak ketiga untuk memberikan pinjaman dana lunak tanpa Bunga maupun sejenisnya dan berita yang beredar tersebut adalah hoaks”.

Dengan demikian informasi yang beredar melalui pesan Whatsapp bahwa Diskopindag Kota Malang tunjuk pihak ketiga untuk memberikan pinjaman lunak tanpa bunga adalah salah dan termasuk dalam kategori konten palsu.

Hasil Periksa Fakta Sandiori Umbu Ngedo Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Informasi tersebut salah. Faktanya pemerintah Kota Malang melalui media sosial Instagram menyatakan informasi tersebut tidak benar alias hoaks.

Cek Fakta Liputan6.com membuat tangkapan layar dan mencari kebenaran video tersebut melalui pencarian gambar terbalik, Google Images dan Yandex.

Hasil penelusuran mengarahkan ke channel YouTube Shirin Koohyar. Video itu berada di situs berbagi video sejak 27 September 2020 dengan judul: "Dr. Heiko Schoning arrested & dragged by police moments after speaking Hyde Park on Saturday Sep 26" atau dalam Bahasa Indonesia: "Dr. Heiko Schoning ditangkap dan digelandang oleh polisi beberapa saat setelah berbicara di Hyde Park pada Sabtu 26 September".

Namun, channel YouTube itu tidak menjelaskan alasan Dr. Heiko Schoning ditangkap. Untuk melihat video aslinya, klik tautan ini.

Hasil penelusuran Google juga mengarahkan ke situs The Liberny Beacon dengan judul artikel: "German Doctor Heiko Schoning Arrested After Speaking At “We Do Not Consent” Rally In London [VIDEOS]". Artikel itu sudah dipublikasikan pada 28 September 2020.

Dalam artikel tersebut, pria yang berada di Facebook Novi Yulianti bernama Dr. Heiko Schoning, seorang dokter asal Jerman.

Dia ditangkap oleh kepolisian Inggris bersama dua dokter asal Jerman lainnya dengan Dr. Bobo Schiffmann dan Dr. Martin Haditsch.

Mereka ditangkap di London karena memprotes adanya aturan penguncian wilayah atau lockdown yang kedua kalinya di Inggris. Mereka ditangkap pada 26 September lalu dan diperiksa kantor polisi Wandsworth. Namun, tidak sampai 24 jam, tiga dokter itu dibebaskan polisi.

Video yang menggambarkan penangkapan ketua aliansi dokter sedunia ternyata salah. Faktanya, pria yang ditangkap dalam video tersebut Dr. Heiko Schoning, seorang dokter asal Jerman.

Dia ditangkap oleh kepolisian Inggris bersama dua dokter asal Jerman lainnya dengan Dr. Bobo Schiffmann dan Dr. Martin Haditsch.

Mereka ditangkap di London karena memprotes adanya aturan penguncian wilayah atau lockdown yang kedua kalinya di Inggris, akhir September 2020.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa Kemenkumham membekukan Polri adalah klaim yang salah.

Faktanya, tidak ada informasi resmi mengenai hal itu. Video berdurasi 10 menit 7 detik itupun sama sekali tidak menyebutkan Kemenkumham membekukan Polri.

Dikutip dari Medcom.id, video itu berisi pernyataan terkait Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Di antaranya terkait KAMI yang mengadukan Polri ke Komnas HAM. Pengaduan itu tertuang dalam surat audiensi atas nama Koordinator Tim Advokasi KAMI Abdullah Al Katiri.

Dilansir dari tvOneNews, Tim advokasi hukum KAMI mendatangi kantor Komnas HAM Selasa siang (27/10/2020). Mereka mengadukan proses penangkapan terhadap petinggi KAMI yakni Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, dan Anton Permana. Proses penangkapan ketiganya dianggap sebagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Advokasi Hukum KAMI Abdullah Al Katiri. Usai mengadu, dia menyatakan telah menyampaikan pendapat hukum mereka atas proses penangkapan yang dilakukan Polisi.

Berikut bunyi sebagian narasi terkait surat audiensi tersebut:

“Bersama ini Majelis Penyelamat Indonesia/Deklarator KAMI, bersama para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi KAMI, beralamat di Jln. Dr. Kusuma Atmaja No.
76 Menteng, Jakarta Pusat, beraudiensi dan menyampaikan aduan kepada Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI) atas Dugaan
Pelanggaran HAM Berat oleh POLRI dalam Penangkapan dan Proses Hukun Para
Pejuang KAMI dan Jejering KAMI di Daerah, khususnya atas nama:
1. Syahganda Nainggolan.
2. Moh Jumhur Hidayat.
3. Anton Permana.”

Tidak ada informasi resmi mengenai hal itu. Video berdurasi 10 menit 7 detik itupun sama sekali tidak menyebutkan Kemenkumham membekukan Polri.