Jika ditelusuri melalui laman pencarian Google, informasi terkait foto tersebut mengarah pada artikel berjudul, “Dato Sri Tahir, Orang Terkaya Indonesia Diangkat Jadi Warga Kehormatan Brimob” yang dimuat pada 12 November 2018.

Dilansir dari beritasatu.com, Inspektur Jendral (Irjen) Pol Rudy Sufahriadi selaku Komandan korps Brimob Polri, menuturkan pihaknya memberi anugerah warga kehormatan kepada Dato Sri Tahir karena dedikasinya dan kerja sama, serta kepedulian kepada Korps Brimob.
Dalam penjelasannya kepada media, Irjen Pol Rudy menyatakan bahwa penganugerahan warga kehormatan korps Brimob Polri adalah sebagai suatu wujud tertinggi yang diberikan korps Brimob Polri kepada personel Polri atau pejabat Polri di luar Brimob, dan warga masyarakat yang memiliki kontribusi kepada korps Brimob Polri.

Dari hasil penelusuran, maka dapat disimpulkan bahwa klaim mengenai foto proses pengangkatan Dato Sri Tahir menjadi pembina Brimob adalah hoaks kategori false context. Selain itu, postingan ini juga merupakan hoaks berulang yang sudah ada sejak tahun 2019.

Dari hasil penelusuran, dalam video tersebut tidak ditemukan pernyataan yang menyebutkan bahwa akhirnya Mahkamah Konstitusi resmi menggagalkan omnibus law setelah Presiden Jokowi dicecar mahasiswa.

Dari penelusuran lebih lanjut, sampai saat ini (22/10/20) tidak ada pemberitaan maupun pernyataan dari instansi-instansi terkait bahwa UU Cipta Kerja resmi dibatalkan.

Melansir dari suara.com, melalui juru bicara MK, Fajar Laksono memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi siap menerima permohonan Judicial Review (JR) terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR dan Pemerintah, Senin (5/10/2020) lalu.

Fajar juga mengatakan bagi para pemohon uji materi untuk menyiapkan seluruh prosedur untuk nantinya diverifikasi agar diterima oleh MK.

“Prosedurnya dengan hukum acara untuk perkara PUU (pengujian undang-undang) seperti biasanya, diterima, diverifikasi, diregistrasi, disidangkan, kemudian diputuskan,” ucap Fajar.

Fajar mengklaim hakim MK akan memutus setiap permohonan uji materi secara adil dan berharap nantinya masyarakat turut memantau proses selama persidangan uji materi terkait UU Cipta Kerja di MK.

“Mari ikut memastikan penanganan perkara berjalan sesuai koridor ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutup Fajar.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa video dan narasi yang beredar adalah tidak benar dan masuk ke dalam kategori konten yang menyesatkan.

Setelah dilakukan penelusuran akun pada unggahan tersebut diketahui merupakan akun yang mengatasnamakan Ustadz Abdul Somad. Melalui tulisan di akun Instagramnya UAS pun mengungkapkan Facebook dan Instagram resmi Ustadz Abdul Somad hanya ; Instagram : @ustadzabdulsomad_official ; Facebook : Ustadzabdulsomadofficialfanpage.

Berdasarkan pada seluruh referensi yang ada, klaim tangkapan layar akun Facebook Ustadz Abdul Somad itu termasuk hoaks dengan kategori konten palsu.

Setelah ditelusuri, Cawabup Kabupaten OKU Timur M. Adi Nugraha Purna Yudha mengaku geram dengan adanya pemalsuan namanya. Yudha mengatakan, penipuan itu tentu merugikan masyarakat dan juga merusak namanya pribadi.

“Ini tak benar saya tak pernah menawarkan pelelangan atau jual beli mobil, ini jelas penipuan mengatasnamakan dirinya,saya harap masyarakat jangan mudah percaya dengan isi pesan atau telp yang tidak dikenal,” pungkasnya.

Yudha menambahkan, pihaknya tidak pernah memberikan penawaran kepada masyarakat OKU Timur seperti yang beredar di media sosial. Baik itu Facebook ataupun Whatsapp. Untuk itu, pihaknya menghimbau masyarakat agar tidak percaya dengan hal semacam itu.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, dapat disimpulkan Calon Wakil Bupati Kabupaten OKU Timur M. Adi Nugraha Purna Yudha menawarkan kredit mobil melalui Whatsapp adalah salah dan termasuk hoaks dengan kategori konten palsu.