PENJELASAN

1. Waktu Pengambilan Foto
Tim CekFakta Tempo melakukan pencarian gambar di Google dengan kata kunci “Warga NU Rindu Khilafah”. Hasilnya, muncul sebuah foto yang identik dengan foto di atas, namun diambil dari sudut pandang yang berbeda. Foto itu digunakan dalam artikel opini dengan judul “NU, NKRI dan Khilafah” di situs Visimuslim.org yang dimuat pada 25 April 2013.

Dalam foto ini, tidak tampak tribun stadion dengan tulisan “sektor 11”. Namun, terdapat spanduk yang bertuliskan “Warga Nahdliyin Rindu Khilafah” serta dua bendera yang diikatkan ke pagar. Selain itu, terdapat backdrop di kanan atas foto yang bertuliskan “Konferensi Khilafah Internasional 2007”.

Tempo pun menelusuri pemberitaan mengenai Konferensi Khilafah Internasional 2007. Konferensi itu diberitakan oleh BBC Indonesia pada 12 Agustus 2007. Menurut berita tersebut, konferensi yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno itu diselenggarakan oleh Hizbut Tahir Indonesia (HTI).

Dalam berita tersebut, disebutkan pula bahwa konferensi itu bertujuan untuk menegakkan kembali khilafah. Juru bicara HTI, Muhammad Ismail Yusanto, mengatakan khilafah dan syariah Islam adalah cara terbaik untuk menyelesaikan berbagai masalah dunia Islam.

Menjelang konferensi, panitia menyebut nama pejabat dan tokoh dari berbagai organisasi Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang bakal hadir. Namun, menurut BBC Indonesia, yang benar-benar hadir hanya Ketua Umum Pengurus Pusat Muhamadiyah, Dien Syamsuddin, serta ulama Abdullah Gimnastiar alias AA Gim.

Dalam arsip pemberitaan Tempo edisi 12 Agustus 2007, niat HTI untuk mengundang sejumlah tokoh dalam Konferensi Khilafah Internasional 2017 tidak terlalu sukses. Dari begitu banyak tokoh yang diundang, hanya hadir Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dien Syamsuddin; Abdullah Gymnastiar; dan Fuad Bawazier. Nama lain seperti Amien Rais, Kyai Haji Zainuddin MZ, dan Adyaksa Dault abstain tanpa alasan yang jelas.

2. Nama NU Dicatut
Tempo pun menghubungi Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU, Helmy Faishal Zaini, untuk mengkonfirmasi spanduk yang bertuliskan “Warga Nahdliyin Rindu Khilafah” itu. Dia menegaskan bahwa spanduk dalam foto yang diunggah akun Volt tersebut mencatut nama warga NU.

Menurut Helmy, sejak 1984, yakni dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Situbondo, Jawa Timur, NU telah menyatakan bahwa Pancasila dan NKRI adalah bentuk final Indonesia. “Atas dorongan dari Kyai Haji Ahmad Shidiq dan Gus Dur (Kyai Haji Abdurrahman Wahid),” kata Helmy pada Rabu, 13 November 2019.

Bukan kali itu saja nama NU dicatut. Dikutip dari situs resmi PBNU, nama salah satu badan otonom NU, Pagar Nusa, dicatut dalam spanduk yang dipasang di Muktamar Khilafah 2013 yang diselenggarakan HTI pada 2 Juni 2013. Dalam spanduk itu, tercantum tulisan “Pagar Nusa Wilayah Tanjungsari-Sumedang Siap Mengawal Tegaknya Syariah dan Khilafah”.

Menurut Sekretaris Pengurus Cabang NU Kabupaten Sumedang, Aceng Muhyi, Pagar Nusa di Sumedang hanya ada di tingkat pimpinan cabang atau kabupaten, belum ada di tingkat kecamatan. Tanjungsari merupakan salah satu kecamatan di Sumedang. Aceng pun menegaskan bahwa spanduk-spanduk itu palsu dan tidak terkait dengan Pengurus Cabang NU Kabupaten Sumedang.

3. NU dan Paham Khilafah
Mustasyar PBNU, Kyai Haji Muchith Muzadi, menegaskan bahwa NU menolak gagasan dan sistem Khilafah Islamiyah (Pemerintahan Islam). “NU memiliki khittah (landasan) sendiri. NU tidak memaksakan syariat Islam dalam sebuah negara, apalagi dengan cara kekerasan. Berbeda dengan kelompok liberal yang menolak syariat agama dalam bentuk apapun,” katanya pada 21 Agustus 2007.

Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, pun pernah menyatakan harapannya agar khilafah tidak benar-benar berdiri di Indonesia. Hal itu diungkapkannya setelah PBNU bertemu dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah pada 31 Oktober 2018.

“Saya baca, kalau enggak salah, 2024 harus sudah ada khilafah di ASEAN ini, termasuk di Indonesia. Mudah-mudahan mimpi ini tidak terjadi, tidak akan terlaksana, berkat NU dan Muhammadiyah sebagai ormas menjaga civil society, menjaga konstitusi empat pilar bahasa politiknya, dulu, sekarang, dan seterusnya,” katanya.

Said Aqil tak segan menyebut bahwa pihak yang bermimpi mendirikan khilafah adalah HTI. Dia pun menegaskan bakal melawan siapa pun yang merongrong Indonesia.

PENJELASAN

Tim CekFakta Tempo memeriksa gambar tangkapan layar tayangan berita di KompasTV yang menampilkan Ma’ruf Amin dalam unggahan akun Hafid Ali U. Berdasarkan penelusuran dengan reverse image tools Google, gambar tangkapan layar itu memang berasal dari video berita di kanal YouTube KompasTV.

Video yang diunggah pada 30 Juli 2015 itu berjudul “MUI: BPJS Haram Karena Tidak Sesuai Syariah”. Dalam video tersebut, Ma’ruf Amin yang ketika itu masih menjabat sebagai Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa BPJS Kesehatan, dilihat dari sisi prosedural maupun sisi substansial, tidak sesuai syariah.

Ma’ruf Amin sempat menyebut kata “haram” dalam video itu. Namun, dalam konteks investasi atas dana masyarakat yang terkumpul di BPJS Kesehatan. Berikut pernyataan lengkap Ma’ruf Amin: “Menyangkut investasi, dana masyarakat itu diinvestasikan di mana? Kalau diinvestasikan di bank-bank non syariah, di bank-bank konvensional, maka dinyatakan bahwa investasinya haram dan tidak sesuai syariah.”

Tempo pun menelusuri pemberitaan pada 2015 terkait fatwa MUI soal BPJS Kesehatan. Di tanggal yang sama dengan diunggahnya video KompasTV di atas, situs Detik.com memuat berita yang berjudul “Ijtima Ulama MUI: BPJS Bukan Haram, Tapi Tidak Sesuai Syariah”.

Dalam berita itu, anggota Dewan Syariah Nasional MUI, Jaih Mubarok, menyatakan bahwa tidak ada fatwa haram yang dikeluarkan oleh lembaganya terhadap BPJS Kesehatan. “Bukan fatwa haram, teksnya bukan haram. Ini Ijtima Komisi Fatwa MUI, keputusannya bukan BPJS haram, tapi BPJS yang sekarang berjalan tidak sesuai syariah,” ujar Jaih dikutip dari Detik.com.

Alasannya, menurut Jaih, BPJS Kesehatan masih mengandung unsur riba dan gharar atau tidak jelas akadnya. “Dan ini juga bersifat maisir, untung-untungan,” kata Jaih.

Untuk mencapai titik terang soal BPJS Kesehatan yang disebut MUI tidak sesuai syariah, pada 4 Agustus 2015, BPJS Kesehatan, MUI, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menggelar pertemuan.

Dalam pertemuan itu, seperti dikutip dari laman CNN Indonesia, diperoleh tiga kesepakatan. Pertama, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait keputusan dan rekomendasi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan dengan membentuk tim bersama yang terdiri dari BPJS Kesehatan, MUI, DJSN, pemerintah, dan OJK.

Kedua, dalam keputusan dan rekomendasi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, tidak ada kosa kata “haram”.

Ketiga, masyarakat diminta tetap mendaftar dan melanjutkan kepesertaannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, dan selanjutnya perlu ada penyempurnaan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan nilai-nilai syariah untuk memfasilitasi masyarakat yang memilih program sesuai dengan syariah.

Akhirnya, pada Mei 2018, Ma’ruf Amin yang ketika itu menjabat sebagai Ketua MUI menyatakan bahwa BPJS Kesehatan telah siap menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana keputusan dan rekomendasi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia pada 2015.

“Alhamdulillah was-syukru lillah kerja panjang tersebut pada akhirnya membuahkan hasil,” kata Ma’ruf Amin dalam pembukaan Ijtima Ulama 2018 yang digelar di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada 7 Mei 2018.

Setelah melalui berbagai dinamika, Ma’ruf Amin mengatakan bahwa semua akad yang melibatkan para pihak telah disesuaikan dengan fatwa. Telah disiapkan pula formulir, perjanjian kerja sama, dan hal lain yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Instrumen investasi pun, secara bertahap, disesuaikan dengan prinsip syariah.

“Akhirnya, dua hari yang lalu, saya langsung memimpin rapat penetapan kesimpulan kerja tim yang intinya BPJS Kesehatan siap menjalankan operasionalnya sesuai prinsip syariah,” tutur Ma’ruf Amin.

Gambar kedua merupakan gambar tangkapan layar tayangan berita di iNews. Berdasarkan penelusuran Tempo di YouTube, gambar tangkapan layar itu memang berasal dari video di kanal Official iNews, yakni video berjudul “Ma’ruf Amin Sebut Kenaikan Iuran BPJS sebagai Tolong Menolong – iNews Malam 01/11” yang diunggah pada 1 November 2019.

Dalam video itu, Ma’ruf mengomentari kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100 persen.

Berikut pernyataan lengkap Ma’ruf Amin dalam video tersebut: “Iuran BPJS itu kan untuk dirinya sendiri. Yang tidak miskin itu, untuk dirinya sendiri. Andai kata dirinya itu tidak memerlukan, kebetulan sehat terus, untuk menolong orang lain. Artinya, BPJS itu suatu bentuk pelayanan sosial, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dalam rangka melakukan tolong-menolong dan saling membantu. Bahasa agamanya taawun, ber-taawun. Itu oleh agama dianjurkan.”

PENJELASAN

Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa foto tersebut sudah mengalami proses penyuntingan.

Pada foto asli, Jokowi yang yang sedang berjalan dengan didampingi oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada 24 Maret 2018 di di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat nyatanya mengenakan kaos berwarna kuning polos tanpa tulisan apapun.

Begitu juga baju kaos yang dikenakan Airlangga Hartarto, pada foto asli, baju kaos Airlangga Hartarto berwarna putih polos tanpa tulisan dan gambar apapun.

Salah satu situs yang memuat foto tersebut adalah netz.id, foto tersebut dimuat dalam artikel yang berjudul “Kaos Kuning Jokowi Sinyal Cawapres untuk Partai Golkar?”

Tampak juga beberapa foto lain yang menunjukkan kalau Jokowi memang mengenakan kaos kuning polos tanpa tulisan apapun.

Sementara itu, terkait tulisan yang ditambahkan ke kaos tersebut, hasil penelusuran menemukan bahwa tulisan tersebut pernah diunggah pada 12 Januari 2019 di situs behance.net oleh Riyan Kresnandi dengan narasi “2018, T-Shirt Design for Bargibanti “Cheap & Cheerful here’s the Aica Aibon”

PENJELASAN

Pemeriksaan fakta pertama dilakukan terhadap klaim “Parlemen telah memutuskan utk menyutujui penggunaan cadar/niqab bagi warga muslimah di negara Denmark.”. Berdasarkan hasil penelusuran, fakta yang ditemukan adalah sebaliknya.

Sejak Mei 2018 lalu, parlemen Denmark telah mengesahkan undang-undang yang melarang pengenaan penutup muka yang biasa dikenakan perempuan muslim di muka publik. Larangan busana penutup wajah pada awalnya diusulkan oleh koalisi sayap kanan atau kubu berkuasa di negara itu.

Larangan kemudian disahkan dengan suara 75:30 di parlemen dan mulai berlaku pada 1 Agustus. Denmark sepakat melarang perempuan muslim mengenakan pakaian menutup seluruh wajah, termasuk cadar, niqab atau burqa.

“Sempat terjadi adu mulut antara pendukung dan penentang ketika pelarangan tersebut mulai diberlakukan Rabu, 1 Agustus 2018,” Al Arabiya melaporkan.

Mereka yang melanggar hukum terancam dikenakan denda sebesar 1.000 kroner (sekira Rp1,8 juta), dengan pelanggaran berikutnya dapat dijatuhi denda mencapai 10.000 kroner (sekira Rp18 juta) atau hukuman penjara.

Pemeriksaan fakta kedua dilakukan terhadap video yang diunggah oleh sumber klaim. Berdasarkan hasil penelusuran, peristiwa yang terekam dalam video adalah momen ketika aksi penolakan aturan pelarangan cadar di Ibu Kota Kopenhagen. Insiden itu terjadi pada 1 Agustus 2018, hari pertama di mana aturan larangan penutup wajah di Denmark mulai berlaku.

Seorang polisi wanita di Denmark tengah diselidiki setelah dia memeluk seorang wanita yang mengenakan niqab pada demonstrasi menentang pelarangan penutup wajah wanita di negara tersebut.

Momen lain dalam foto yang tertangkap oleh kamera juru foto Reuters itu telah beredar dan menimbulkan kemarahan dari Partai Liberal yang anti-imigran dan partai lainnya yang melaporkannya pada kepolisian.

“Foto itu membuat polisi menjadi aktor yang tidak disengaja dalam perdebatan politik yang sangat sensitif yang seharusnya tidak mereka ikuti,” kata anggota parlemen dari Partai Liberal, Marcus Knuth kepada media sebagaimana dilansir RT, Kamis (27/9/2018).

Dia menambahkan bahwa peran polisi adalah untuk “memberlakukan hukum, tidak memeluk orang yang menentangnya.” Namun, dia mengakui bahwa dia tidak yakin apakah wanita itu dipeluk karena simpati atau karena dia sakit.

Pengacara polisi wanita itu mengatakan laporan tersebut “benar-benar tidak masuk akal,” dan bahwa kliennya bertindak tepat dalam perannya sebagai “petugas yang berdialog.” Wanita yang mengenakan niqab tersebut tampak menangis di foto itu.

“Seperti yang dikatakan klien saya, jika ada orang lain dalam situasi yang sama dia akan melakukan hal yang sama, jadi itu tidak ada hubungannya dengan perempuan itu mengenakan niqab,” kata Pengacara Torben Koch.

Nama polisi wanita tersebut tidak diungkap kepada publik, tetapi laporan Reuters menyebutkan bahwa dia adalah warga kulit putih berkebangsaan Denmark.