Liputan6.com, Jakarta - Kampanye Pilpres 2019 secara resmi baru dimulai pada Minggu, 23 September 2018. Namun, aksi dukung-mendukung untuk pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah lama digelar, dari kalangan emak-emak hingga para jenderal, di dunia nyata hingga jagat maya.

Salah satunya digelar di Sumatera Utara pada Selasa, 18 September 2018. Sejumlah sopir angkutan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang menyatakan dukungan pada Joko Widodo atau Jokowi untuk kembali memperebutkan kursi Presiden RI.

Aksi digelar dari Lapangan Merdeka, Kota Medan menuju Lapangan Garuda, Tanjung Morawa, Deli Serdang, menempuh jarak 20 kilometer.

.


Klarifikasi Viva.co.id
Penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, situs berita Vivanews kini telah berganti nama menjadi viva.co.id.

Pada Rabu, 19 September 2018 pukul 00.00 WIB, viva.co.id memuat sebuah artikel yang isinya dikutip oleh Suara Nasional. Judulnya, Seribu Angkot untuk Jokowi.


Artikel tersebut mengabarkan tentang 1.000 sopir angkutan kota di Medan dan Kabupaten Deli Serdang yang mendukung pencalonan kembali Jokowi.

Narasumber artikel tersebut adalah sejumlah pimpinan organisasi pemilik dan pengemudi angkutan umum, salah satunya Ketua Kesatuan Pemilik dan Sopir Angkutan (Kesper) Sumut, Israel Situmeang.

"Israel yang dimaksud bukan negara. Tapi merujuk pada nama Ketua Kesper Sumatera Utara, Isreal Situmeang," kata Wakil Pemimpin Redaksi VIVA (viva.co.id), Umi Kalsum saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (25/9/2018).

Wapemred VIVA menjelaskan, seminggu lalu, pada 18 September 2018, asosiasi angkutan di Sumut menyatakan dukungan kepada Jokowi. "Di antara pendeklarasi ada Israel Situmerang."

Dia menambahkan, atas kesepakatan redaksi, judul artikel tersebut sebelumnya telah diganti. "Untuk menghindari salah duga," tambah Umi Kalsum.


Kesimpulan
Artikel mengenai dukungan Israel ke pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sama sekali tak ada kaitannya dengan pihak asing, dalam hal ini negeri zionis.

Israel yang dimaksud adalah seorang pria bernama lengkap Israel Situmeang. Judul artikel, Israel Nyatakan Dukungan ke Jokowi-KH Ma'ruf Amin berpotensi menimbulkan misinformasi.

Pihak viva.co.id, sebagai yang pertama memuat kabar tersebut, telah menyampaikan klarifikasi bahwa Israel yang ada dalam berita adalah nama orang, bukan nama negara.

Liputan6.com, Jakarta - Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyatakan, pemukulan Andi Bibir, massa aksi 21-22 Mei 2019, oleh sejumlah anggota Brimob lantaran dipicu emosi. Aksi pemukulan saat penangkapan di halaman masjid di Kampung Bali, Tanah Abang itu sempat viral di media sosial.

Menurut keterangan diperoleh pihaknya, satuan Brimob ini emosi karena melihat komandannya terkena panah beracun kala tengah mengamankan jalannya aksi 21-22 Mei 2019.

"Itu spontanitas anggota Brimob itu nyari siapa yang melakukannya. Salah satunya (diduga) Andi Bibir dan Markus," terang Dedi saat jumpa pers di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2019).

Dia mengatakan, komandan kompi satuan brimob tersebut tidak terluka saat aksi 21-22 Mei 2019. Sebab, rompi keselamatan anti huru-hara terpasang kokoh sehingga panah beracun tersebut tak berdampak apa pun.

Dedi mengatakan, aksi emosi spontan yang mengeroyok Andi Bibir dan Markus sangat tidak dibenarkan. Karenanya, 10 anggota satuan Brimob diduga terlibat langsung diproses dengan sidang disiplin satuan untuk dihukum selama 21 hari di ruang khusus.

"Jadi mereka akan menjalani hukuman sebelum dikembalikan ke Polda setempat, tapi bila ada yang terbuktu melanggar akan ditindak tegas," Dedi menandaskan

Seperti diberitaka sebelumnya, Andri Bibir pria yang terdapat dalam video viral dikeroyok Brimob di Kampung Bali Jakarta mengaku sebagai salah satu perusuh yang menyusup ke aksi 22 Mei 2019.

Lewat pengakuannya, Andri menceritakan penyebab dirinya dipukuli beberapa personel Brimob di dekat Masjid Al-Huda, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Saat itu saya memang mau melarikan diri, tapi di belakang ada Brimob dan saya kembali lagi ke lapangan itu. Dan ternyata saat itu saya ditangkap," kata Andri di polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu 25 Mei 2019.

Andri mengaku dirinya mengumpulkan batu dan membantu demonstran aksi 22 Mei.

"Awalnya saya ikut-ikutan dan di situ saya kena gas air mata, saya sakit hati dan saya membantu supaya pendemo semakin lebih mudah untuk mendapatkan batu," kata Andri.

Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I, Brigjen Pol Musyafak, membantah semua yang dikatakan Didin, termasuk syarat untuk tidak melaporkan siapa pun. “Ini sama sekali tidak benar. Saya jamin itu tidak benar,” ujar Musyafak kepada reporter Tirto, Selasa (28/5/2019). Musyafak lantas bercerita asal usul jenazah Harun. Dia bilang jajarannya mendapatkan kiriman jenazah tanpa identitas dari RS Dharmais. “Dengan status Mr. X karena korban belum teridentifikasi,” sambung Musyafak. Jenazah langsung dibawa ke bagian Forensik. Pihak rumah sakit mencoba mendapatkan identitas dengan cara menyertakan unit Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS). Sayangnya datanya tetap tidak ditemukan karena korban masih di bawah umur dan belum punya KTP. Kemudian, ada yang datang dan mengaku sebagai orangtua korban. Lantas Musyafak menginstruksikan unit forensik untuk melakukan proses identifikasi sesuai standar Interpol. “Artinya jangan sampai kami menyerahkan [jenazah] tidak sesuai dengan haknya. Kami lakukan secara ilmiah, jadi sebenarnya itu pendataan. Diminta keterangan antemortem untuk dicocokkan dengan jenazah.” “Itu proses identifikasi supaya tidak salah memberikan yang tidak tepat,” sambung dia. Musyafak lantas memaklumi pernyataan Didin yang mengaku sulit mengambil jenazah anaknya sendiri. “Saya maklum siapa pun yang kehilangan keluarga agak emosi. Yang jelas RS Polri tidak pernah membuat persyaratan itu,” kata dia meyakinkan. Merasa Diawasi Selain mengatakan perlu tanda tangan tak bakal menggugat dan dipersulit, Didin juga mengaku ditekan Kepolisian Sektor (Polsek) Kebon Jeruk, daerah tempat ia bermukim, terutama setelah anaknya dimakamkan. Dia lantas meminta perlindungan ke Kantor Komnas HAM pada 28 Mei. “Saya minta perlindungan. Karena sudah banyak tekanannya,” ujar Didin saat itu. “Dari Polsek Kebon Jeruk sudah beberapa kali datang,” tambahnya.

Reporter Tirto mengkonfirmasi ulang Didin apa yang dimaksud Didin dengan “tekanan”, kemarin (29/5/2019). Dia lantas bilang tidak pernah diintimidasi verbal maupun non verbal oleh kepolisian. “Hanya merasa diawasi saja, bukan tekanan lain. Ada polisi yang memang mau datang untuk belasungkawa, ada juga yang kasih bingkisan. Hampir setiap hari ada yang memberi,” sambung Didin. Ia menuturkan ada anggota dari Polsek Kebon Jeruk yang nekat berkunjung ke rumahnya usai pemakaian. Nekat, lanjut Didin, karena polisi itu khawatir warga setempat tidak menerima kedatangan kepolisian setelah kerusuhan. “Tapi polisi itu berhasil ke rumah saya, ngobrol dan sebenarnya ia niat mengawal pemakaman Harun,” ujar lelaki 45 tahun itu. Terkait ini, Kapolsek Kebon Jeruk AKP Erick Sitepu menegaskan bahwa dia maupun anak buahnya memang tidak pernah menekan Didin. “Tidak ada [tekanan],” kata Erick kepada reporter Tirto. Meski begitu dia membenarkan bahwa ada anggotanya yang datang ke rumah Didin, sebatas menyatakan belasungkawa. “Datang dalam bentuk belasungkawa, kami ikut menguburkan, ikut sampai tujuh harian [tahlilan], Bhabinkamtibmas-nya ikut terus," kata Erick. Baca juga artikel terkait AKSI 22 MEI atau tulisan menarik lainnya Adi Briantika (tirto.id - Hukum)

Reporter: Adi Briantika & Riyan Setiawan
Penulis: Adi Briantika
Editor: Rio Apinino

Pemilik akun menyertakan caption yang berbunyi, "Bocoran rencana makar tanggal 22 Mei nih. Katanya sih mantan Danjen Kopassus yang ngomong ini". Salah satu hal yang mereka bicarakan adalah rencana menutup gedung KPU jika pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, dinyatakan menang. "Nanti kalau tanggal 22 diumumkan, kalau Jokowi menang, yang kita lakukan kita tutup dulu KPU, tutup. Tutup. Kemudian mungkin ada yang tutup Istana dan DPR," ucap pria tersebut seperti dikutip dari video yang beredar. Kendati demikian, Dedi mengatakan bahwa saat ini pihaknya belum menerima laporan perihal tersebut. "Masih ditunggu. Jadi setiap ada dugaan peristiwa-peristiwa seperti itu, dari Direktorat Siber lebih banyak melakukan suatu analisis dulu, kajian-kajian dulu," ungkapnya.