VIVA - Universitas Indonesia menyatakan keberatannya atas penggunaan simbol-simbol institusi mereka secara tidak sah. Pernyataan ini resmi dikeluarkan dalam surat edaran terkait dengan adanya aksi yang mengatasnamakan Solidaritas Alumni UI Lintas Generasi.

“Kami tegaskan bahwa penggunaan nama dan kegiatan tersebut tidak ada kaitan sama sekali dengan UI secara kelembagaan dan karenanya tidak berhak mengatasnamakan UI,” kata Humas UI, Egia Tarigan, saat dikonfirmasi pada Selasa 7 Mei 2019.

Egia menjelaskan penggunaan simbol-simbol UI secara tidak sah, bertentangan dengan Peraturan Rektor UI Nomor 058 tahun 2017 tentang penggunaan nama, logo, dan atau merek UI oleh pihak yang mengatasnamakan aksinya sebagai Solidaritas Alumni UI Lintas Generasi.

“Kami sampaikan bahwa setiap elemen sivitas akademika, yaitu mahasiswa, tenaga pengajar, tenaga kependidikan dan alumni tidak diperkenankan menyalahgunakan nama, logo, simbol dan atribut UI,” katanya.

Terkait hal itu, UI pun bakal menempuh jalur hukum jika ditemukan adanya pelanggaran tersebut. “Sesuai dengan Peraturan Rektor UI, UI akan menempuh jalur proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atas adanya pelanggaran tersebut. Mari bersama-sama kita jaga netralitas institusi pendidikan kita dan bersama menjaga kampus UI agar bebas dari segala bentuk politik praktis.”

Surat edaran tersebut dikeluarkan UI setelah adanya selebaran yang menyatakan Solidaritas Alumni UI Lintas Generasi bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Sarinah Thamrin pada Selasa 7 Mei 2019. Dalam edaran itu tertulis, UI Bergerak ke KPU dan Bawaslu.

tirto.id - Sabtu, 27 April 2019, menjadi hari yang cukup bersejarah bagi Cina dan Indonesia. Kedua negara telah menandatangani 23 kesepakatan kerja sama untuk sejumlah proyek di bawah panji kebijakan luar negeri pemerintah Cina yang dikenal sebagai One Belt One Road (OBOR) atau Belt Road Initiative (BRI). Sejumlah Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani itu dilakukan dengan skema business to business (B-to-B) oleh para pebisnis dari kedua negara. Seperti dilaporkan harian Bisnis dan Kompas, penandatanganan MoU dilakukan dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kedua BRI yang dilangsungkan pada 25-27 April di Beijing, Cina. Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyaksikan penandatanganan sejumlah MoU tersebut menyampaikan harapannya kepada sekitar 400 pengusaha Cina dan Indonesia agar pelaksanaan proyek-proyek dapat berjalan dengan baik dan konsisten dengan skema B-to-B yang telah disepakati. Menurut Bisnis, lima dari 23 proyek yang ada total nilainya mencapai sekitar $14,21 miliar. Lima proyek tersebut adalah proyek PLTA Kayan ($1,5 miliar), investasi pengolahan limbah ($3 miliar), PLTA Salo Pebatua ($560 juta), pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seluas 31.000 Ha ($9 miliar), dan proyek industri perikanan terintegrasi di Pulau Seram, Maluku ($150 juta). Mengutip Antaranews, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah Indonesia telah mengalokasikan empat koridor untuk proyek-proyek BRI tersebut. Baca juga: Ambisi Cina dengan Proyek Jalur Sutra Abad 21 “Itu di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Pulau Bali yang terkenal. Jumlah populasi keempat provinsi ini di atas 30 juta orang. Kecuali untuk Bali, ketiga provinsi tersebut memiliki angka kemiskinan sekitar tujuh hingga sembilan persen,” sebut Luhut yang turut hadir dalam KTT tersebut, sembari menambahkan bahwa setiap proyek BRI diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan, salah satunya melalui terbukanya peluang kerja lokal. Pemerintah Indonesia sendiri memproyeksikan 30 proyek di keempat koridor tersebut, dilansir Antaranews. Nilai investasi diperkirakan mencapai 91,1 miliar dolar AS. Ini berarti masih terdapat tujuh proyek yang belum disepakati. Salah satunya adalah kerja sama peremajaan kembali (replanting) tanaman kelapa sawit. “Karena prinsip kehati-hatian, ada beberapa poin yang kita belum sepakat, sehingga pemerintah masih belum berencana untuk menandatangani MoU kerja sama penanaman kembali kelapa sawit dengan pemerintah Cina,” sebut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin. Masih dari Bisnis, Luhut berjanji untuk mempermudah proses perizinan bagi para pengusaha Cina yang ingin turut berpartisipasi dalam proyek-proyek BRI di Indonesia. Paranoia Utang Penandatanganan MoU proyek-proyek BRI masih dihantui kecurigaan banyak pengamat akan jebakan utang. Pemerintah Indonesia dan Cina sendiri berulangkali meyakinkan bahwa proyek-proyek BRI di Indonesia dan secara keseluruhan jauh dari praktek jebakan utang. Staf Khusus Kemenko Bidang Kemaritiman Atmadji Sumarkidjo, misalnya, mengatakan pada Kamis (25/4) lalu bahwa pemerintah Indonesia, melalui Luhut, sudah menetapkan bahwa hanya akan membuka opsi skema B-to-B dalam proyek-proyek BRI dan menolak penggunaan skema government to government (G-to-G). Sebagai catatan, Luhut merupakan penanggung jawab investasi Cina dalam konteks BRI. “Hal ini berdasarkan studi tim mengenai jeratan utang beberapa negara,” kata Atmadji kepada reporter Tirto. “Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak akan terjebak dengan China’s Debt Trap.” Baca juga: Mengapa Malaysia & Pakistan Tinjau Ulang Proyek Infrastruktur Cina? Lebih lanjut, meski pemerintah Indonesia akan memfasilitasi kemudahan izin dan fasilitas kepada investor asal Cina, pemerintah Indonesia juga mewajibkan adanya feasibility study dari institusi internasional. Peran pemerintah Cina dalam hal ini hanya sebatas pembiayaan murah langsung kepada perusahaan asal Cina yang akan mengerjakan tawaran proyek investasi di Indonesia. Atmadji mengatakan langkah ini dilakukan setelah melihat kasus gagal bayar Sri Lanka dalam BRI Cina. Dalam kasus Sri Lanka, negara itu harus melepas 70 persen saham Pelabuhan Hambatota kepada sebuah BUMN Cina. “Pemerintah bekerja dengan ekstra hati-hati mempelajari praktik investasi asing di beberapa negara,” ucap Atmadji. “Dengan tim dan berlandaskan data yang akurat, kami lihat sangat kecil kemungkinan kami berbuat salah.” Selain Sri Lanka, Malaysia dan Pakistan juga sempat mempertimbangkan ulang keterlibatan mereka di dalam insiatif pemerintah Cina tersebut. Malaysia merasa perjanjian kerjasama ekonomi dengan Cina tersebut berjalan tidak seimbang. Sementara Pakistan mengatakan perjanjian yang telah terbentuk lebih banyak menguntungkan perusahaan-perusahaan Cina. Mengutip Financial Times, banyak dari 70-an negara yang terlibat dalam BRI merupakan negara dengan ekonomi yang cukup berisiko jika menilik daftar peringkat risiko negara yang dikeluarkan oleh The Organisation for Economic Co-operation dan Development (OECD). Amerika Serikat dalam laporan yang disusun oleh Pentagon pada Agustus 2018 sendiri melihat BRI sebagai upaya Cina untuk "menghalau konfrontasi dan kritik terhadap isu-isu yang sensitif". Berdasarkan studi dari Pusat Studi ASEAN di ISEAS-Yusof Ishak Institute berjudul “The State of Southeast Asia: 2019”, sebanyak 73 persen responden yang terdiri dari akademisi, pemerintahan, komunitas bisnis, dan pemimpin masyarakat sipil serta media di ASEAN mengatakan bahwa pengaruh ekonomi Cina di kawasan ASEAN memang sangat terasa. Lebih lanjut, sebanyak 50 persen merasa bahwa proyek BRI dapat membawa negara-negara ASEAN berada di bawah cengkeraman Cina. Sementara itu, sebanyak 70 persen mengatakan pemerintah negara-negara ASEAN harus berhati-hati dalam negosiasi dengan Cina terkait BRI. Baca juga: Risiko di Balik Pembiayaan Infrastruktur Indonesia dari KTT BRI Pemerintah Cina sendiri berusaha keras memperbaiki citra BRI yang terlanjur negatif akibat masalah utang. Dilansir CNBC, Presiden Xi Jinping dalam pidatonya di akhir KTT, misalnya, mengatakan bahwa meski BRI diluncurkan oleh Cina, ia menekankan manfaat dan kesempatannya dapat dirasakan oleh seluruh dunia. Di waktu yang berbeda, masih dalam kesempatan yang sama seperti dilaporkan VOA, Xi juga menjanjikan transparansi dan nol toleransi terhadap praktik korupsi dalam setiap proyek kerja sama yang ada di dalam naungan BRI. Lebih lanjut, Xi juga mengatakan bahwa pemerintah Cina saat ini juga menawarkan “kerangka kerja utang yang berkelanjutan” (debt sustainability framework) untuk mendorong kepatuhan terhadap standar internasional dalam kontrak-kontrak infrastruktur. Hal ini dilakukan Xi karena kritik utama terhadap BRI adalah menyasar praktik-praktik korupsi dan dominasi perusahaan-perusahaan Cina di proyek-proyek BRI. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Zulfikar Rachmat mengatakan penting bagi Indonesia untuk tetap berhati-hati. “Poin saya bagaimana kita bisa bernegosiasi. Kalau kita enggak pintar bernegosiasi, bisa terperangkap China’s debt trap itu,” sebutnya. Perusahaan ‘Kotor’ Hal lain yang perlu diwaspadai terkait BRI adalah keterlibatan perusahaan dengan rekam jejak buruk. Seperti dilaporkan oleh BuzzfeedNews, Pemerintah Cina salah satunya menggunakan jasa Frontier Service Group (FSG), sebuah perusahaan logistik yang didirikan pada 2014 dan terdaftar di Bursa Efek Hongkong. Orang yang berada di balik FSG adalah Erik Prince, mantan angkatan laut AS (Navy SEAL) dan adik dari Menteri Pendidikan AS Betsy DeVos. Erik dikenal setelah mendirikan Blackwater, sebuah perusahaan tentara bayaran yang dilarang di Iraq setelah para personelnya membunuh penduduk sipil tidak bersenjata di Baghdad.

BuzzfeedNews melaporkan FSG memberikan layanan logistik dan keamanan bagi proyek-proyek BRI. FSG mendapatkan pendanaan dari dana investasi pemerintah Cina, CITIC. Rekan kerja Erik mengatakan bahwa Erik berencana menggunakan FSG untuk melatih dan menempatkan pensiunan prajurit Cina yang dapat melindungi perusahaan-perusahaan Cina dan kepentingan Beijing di seluruh dunia tanpa harus meli

Alfian Pamungkas Sakawiguna dari IDCloudHost, pemilik laman realcount.id, mengatakan bahwa fungsi situs hitung KPU bukanlah situs untuk menyiasati suara, baik mengurangi atau menambahkan, melainkan agar publik dapat mencocokkan data di setiap TPS. Menurut Alfian, “berkurangnya” jumlah suara nasional seperti klaim Soegianto kemungkinan terjadi setelah ada koreksi atas kesalahan input data. Selanjutnya, pemeriksaan fakta dari update suara Situng KPU dari twitter Indonesia Election Result Update @ieru_2019. Kami menggunakannya karena timestamp data yang ditampilkan akun Twitter @ieru_2019 sama persis dengan setiap update terbaru dari Situng KPU. Catatan akun Twitter @ieru_2019 pukul 20:15:03 menunjukkan perolehan suara nasional Prabowo-Sandi sebesar 45.231.166. Jumlah itu berubah pada 20:30:04; total perolehan suara nasional paslon tersebut menjadi 45.123.359 atau berkurang 107.807 suara. Artinya, data klaim Soegianto bukanlah data palsu. Namun, kami masih harus mencari tahu lebih lanjut mengapa pengurangan ini bisa terjadi.
Pemeriksaan fakta berlanjut ke Komisioner KPU Ilham Saputra. Menurut KPU, “berkurangnya” 107.807 suara paslon 02 pada 5 Mei 2019 antara pukul 20:15 hingga 20:30 adalah akibat dari koreksi data input C1 tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Banten dan Nusa Tenggara Barat. Pada saat koreksi dilakukan, angka suara 01 ataupun 02 di TPS yang hendak dikoreksi akan sama-sama “berkurang”. Sebab, input data akan diganti. Kami sempat melakukan cek-ricek dengan tiga TPS yang KPU sebutkan melakukan kesalahan input dan hendak dikoreksi. Sebagai pembanding, menggunakan laman bantukpu.id. Di TPS 31 Kel. Pangarengan, Kec. Rajeg, Kab Tangerang, Banten, kasusnya adalah kesalahan input data untuk paslon 02. Suara yang semestinya 111, awalnya terinput 111.160. Suara 01 sejumlah 49 tidak mengalami kesalahan input. Di TPS 02 Kel. Montong Terep, Kec. Praya, Kab Lombok Tengah, NTB, kasusnya adalah kesalahan input data penjumlahan suara sah 01+02. Suara 01 adalah 49 dan suara 02 adalah 126. Semestinya, jumlahnya adalah 175, tetapi tertulis di dalam Situng: 173. Di TPS 42 Kel. Mangkung, Kec. Praya Barat, Kab Lombok Tengah, NTB, kasusnya adalah kesalahan input data untuk paslon 02. Perolehan suara 02 yang semestinya 137, awalnya terinput 173 pada Situng KPU. Suara 01 sebesar 35 tidak mengalami kesalahan input. Karena koreksi-koreksi di tiga TPS tersebut, suara paslon 02 berkurang sebanyak 111.160. Namun, pada saat yang bersamaan, suara 02 bertambah 3.652 dari update suara di TPS lain, sehingga totalnya berkurang sebanyak 107.807.
Selain itu, sosok Soegianto memang dosen di Universitas Airlangga (Unair) dan mengajar di Departemen Fisika, tetapi ia bukanlah profesor. Hal itu dikonfirmasi oleh Prof. Dr. Yasin, M.Si sebagai Kepala Departemen Fisika Unair pada 6 Mei 2019.

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum atau KPU masih melakukan penghitungan secara manual pada Pemilu 2019. Penghitungan manual yang berdasarkan form C1 tersebut dilakukan secara berjenjang.
Di tengah proses penghitungan, beberapa hari lalu ramai kabar ditemukan ribuan form C1. Awalnya polisi melakukan operasi lalu lintas. Polisi mengamankan sebuah mobil Sigra di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ternyata mengangkut ribuan form C1. Form itu diduga palsu.

Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan dua kardus berisi ribuan form C1. Atas temuan itu, polisi langsung berkoordinasi dengan pihak Bawaslu Jakarta Pusat. Berikut ulasan detail mengenai kasus penemuan form C1 palsu di Pemilu 2019:

2. Total Dua Kardus Berisi 3.767 Form C1
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah menelusuri dugaan pemalsuan form C1 yang ditemukan pihak kepolisian akhir pekan lalu. Total form C1 dari dua kardus itu sebanyak 3.767.

Di kardus pertama berjumlah 2.006 form C1, sementara di kardus kedua 1.761 form. Ternyata formulir itu berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah.

"Daerahnya itu ada dari Grobogan, Karanganyar, Blora, Temanggung, Batang, Tegal, Cilacap, Brebes, Semarang, Sragen, Banjarnegara dan Boyolali. Jadi itu kira-kira isinya daripada C1," kata Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar di kantor KPU, Senin (6/5).

3. Formulir C1 Untuk BPN
Merdeka.com - Formulir C1 yang dikirim dari wilayah Jawa Tengah, ditujukan untuk Direktur Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Toto Utmo Budi Santoso. Dalam catatan yang berada di depan dua kardus itu, pengirim form C1 Seknas Prabowo-Sandi, Moh Taufik.

"Kepada Yth Bapak Toto Utmo Budi Santoso Direktur Satgas BPN PS Jl Kertanegara No 36 Jakarta Selatan' dan 'Dari Moh Taufik Seknas Prabowo-Sandi Jl HOS Cokro Aminoto no 93 Menteng Jakarta Pusat" tulis di kertas HVS.

Oleh karena itu, form tersebut dituding menguntungkan pasangan nomor urut 02. "Menguntungkan 02. Karena kita lihat C1 di kardus putih itu kita cek di situ, kita cek di situs KPU, beda. Terbalik balik," kata Koordinator Divisi SDM Bawaslu Jakarta Pusat, Roy Sofia Patra Sinaga.

4. Penjelasan KPU Jateng
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah mengaku tidak pernah mengirim form C1 sampai ke luar wilayah. Untuk menelusuri apakah ribuan lembar formulir tersebut asli atau palsu, KPU Jateng bakal mencocokkan dengan C1 yang sudah di-scan.

"C1 itu hanya diberikan kepada saksi, panwas, (C1 plano) ditempel, lalu yang untuk pleno dan satu di luar kotak untuk discan yang untuk KPU. Jadi kita tidak mengirim ke Jakarta, kami tidak mengirim C1 ke pihak yang lain. Bahkan KPU provinsi juga tidak mendapat C1," kata Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Jateng, Paulus Widiyantoro, Semarang, Senin (6/5).

5. BPN Bantah Soal Form C1
Merdeka.com - Dari foto Bawaslu Jakarta Pusat, tampak dua kardus berisi formulir C1 bertuliskan 'Kepada Yth Bapak Toto Utmo Budi Santoso Direktur Satgas BPN PS Jl Kertanegara No 36 Jakarta Selatan' dan 'Dari Moh Taufik Seknas Prabowo-Sandi Jl HOS Cokro Aminoto no 93 Menteng Jakarta Pusat'. Menanggapi hal tersebut, CEO Seknas Prabowo-Sandiaga M. Taufik membantah bahwa C1 itu milik seknas. Taufik berencana membawa kasus tersebut ke jalur hukum.

"Itu bohong ya, fitnah. Berita itu sama sekali tidak betul Seknas tidak pernah mengumpulkan C1, tidak pernah mengirimkan C1 ke BPN," kata Taufik di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Senin (6/5/2019). [has]