Jakarta - Pernyataan mantan Ketua MK, Mahfud Md, yang menyebut daerah yang dimenangkan capres Prabowo Subianto dulunya dianggap 'provinsi garis keras' jadi heboh. Kritik tetap ramai muncul meski Mahfud sudah memberi penjelasan.

Berikut rangkumannya:

Pernyataan Mahfud Md yang Viral

Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam wawancara di salah satu stasiun TV. Video potongan wawancara yang berdurasi 1 menit 20 detik lalu beredar di media sosial. Berikut pernyataan Mahfud:

Kemarin itu sudah agak panas dan mungkin pembelahannya sekarang kalau lihat sebaran kemenangan ya mengingatkan kita untuk lebih sadar segera rekonsiliasi. Karena sekarang ini kemenangan Pak Jokowi ya menang dan mungkin sulit dibalik kemenangan itu dengan cara apapun

Tapi kalau lihat sebarannya di beberapa provinsi-provinsi yang agak panas, Pak Jokowi kalah. Dan itu diidentifikasi tempat kemenangan Pak Prabowo itu adalah diidentifikasi yang dulunya dianggap provinsi garis keras dalam hal agama misal Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan sebagainya, Sulawesi Selatan juga.

Saya kira rekonsiliasinya jadi lebih penting untuk menyadarkan kita bahwa bangsa ini bersatu karena kesadaran akan keberagaman dan bangsa ini hanya akan maju kalau bersatu

Kubu Prabowo Kritik Mahfud Md

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengkritik pernyataan Mahfud Md itu. Kritik tersebut datang di antaranya dari Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak hingga Waketum Gerindra Fadli Zon dan Jubir BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade. Mereka ramai membahasnya di Twitter.

Dahnil Anzar / Dahnil Anzar / Foto: Lamhot Aritonang


Dahnil menganggap pernyataan Mahfud itu tidak menunjukkan sikap Pancasilais. Dia menyinggung gerakan Suluh Kebangsaan yang digagas Mahfud.

"Apakah sikap Pancasilais itu adalah sikap menuduh dan melabel kelompok lain yang tidak satu garis politik sebagai Islam Garis keras seperti yang dilakukan oleh Pak @mohmahfudmd ketika menyebut daerah di mana Prabowo menang adalah daerah Islam Garis keras?" ungkap Dahnil lewat Twitter.

"Bagaimana mungkin Pak @mohmahfudmd yang menyatakan dirinya menggerakkan suluh kebangsaan justru mengeluarkan pernyataan keruh kebangsaan dengan menuduh daerah seperti Aceh, Sumbar, Jawa Barat dan seterusnya yang dukung Prabowo adalah daerah Islam Garis keras," sambung Dahnil.

Unggahan akun Facebook @fahrulrazi87 dan cuitan akun Twitter @MSApunya yang menampilkan foto Jokowi mengenakan kemeja kotak-kotak dan kepalanya nampak dipegang oleh seorang Ustadz dengan inti pesan bahwa foto tersebut adalah prosesi ruqiyah, tidak benar adanya. Diketahui foto tersebut diambil tahun 2014, saat Jokowi sebagai Capres didoakan oleh Kiai Pondok Pesantren Jawiyah Samarangan di Garut, Jawa Barat.

PENJELASAN: (1) Yang dijual adalah saham, salahsatu media memuat beritanya di https://goo.gl/3r9anr, “”Rencananya kita melepas sekian persen saham, pasti minoritas, investor akan memasukkan uang ke dalam perusahaan dan uang tersebut akan menjadi investasi untuk mengembangkan Kuala Namu dan Sepinggan,” ungkapnya di Kantor Kemenhub, Selasa (17/1/2017).”.
.
(2) https://goo.gl/C7nBFq, “Struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia cenderung terkonsentrasi pada segelintir
pemegang saham, yaitu sebagian besar perusahaan dimiliki oleh kelompok perusahaan atau pemegang
saham mayoritas yang pada penelitian ini selanjutnya disebut sebagai pemegang saham pengendali
(Claessens, Djankov, & Lang, 2000; Siregar, 2007; Diyanty, 2012). Kepemilikan yang terkonsentrasi
dapat menyebabkan konflik keagenan yang terjadi bergeser menjadi masalah keagenan antara
pemegang saham pengendali dan pemegang saham nonpengendali, bukan lagi konflik keagenan
antara manajemen dan pemegang saham. Penyebab terjadinya masalah keagenan tersebut dikarenakan
terdapat pemisahan hak kendali dan hak arus kas pemegang saham pengendali melalui lintas
kepemilikan atau struktur piramida antar perusahaan.
Menurut La Porta et al. (1999) hak kendali merupakan persentase hak suara pemegang saham
untuk ikut serta dalam mengambil keputusan kebijakan perusahaan, sedangkan hak arus kas
merupakan klaim keuangan pemegang saham terhadap perusahaan sesuai persentase hak arus kas.
Hak kendali pemegang saham dalam perusahaan harusnya diwakili oleh hak arus kas pemegang
saham yang timbul dari investasi yang sebenarnya, tetapi karena pengaruh struktur piramida dan
partisipasi dalam manajemen maka hak kendali dan hak arus kas mungkin tidak sama. Hal tersebutlah
yang menyebabkan pemegang saham pengendali biasanya memiliki hak kendali atas perusahaan
melebihi hak arus kas mereka. Perbedaan hak kendali dan hak arus kas mendorong pemegang saham
pengendali melakukan ekspropriasi1
dengan mengatur transaksi-transaksi dalam perusahaan yang
dapat merugikan pemegang saham minoritas, hal ini disebut efek negatif entrenchment2
yang
dilakukan oleh pemegang saham pengendali.”.
.
(3) Bukan hal yang aneh untuk dilakukan, contohnya yang belum lama ini diberitakan: https://goo.gl/TTnQgg, “DUBAI (Reuters) – Arab Saudi telah mempekerjakan Goldman Sachs (GS.N) untuk mengelola penjualan saham di bandara Riyadh, privatisasi besar pertama di sebuah bandara di kerajaan tersebut, tiga sumber yang mengetahui hal tersebut mengatakan.”.

“Beredar Info Penambahan Kuota Haji Indonesia, Dirjen PHU: Itu Tidak Benar
Kamis, 08 Desember 2016 18:39 WIB
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Djamil. (foto: mch)
Jakarta (Pinmas) —- Kabar tentang adanya pertemuan Menag Lukman dan Raja Salman (Saudi Arabia) beredar di media sosial. Disebutkan juga bahwa Raja Salman akan menambah kuota haji Indonesia hingga 100ribu per tahun pada 2017.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Djamil menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan.
“Informasi tersebut tidak benar sama sekali,” tegas Abdul Djamil di Jakarta, Kamis (08/12).
“Kuota baru akan diketahui setelah ada penandatanganan NOTA KESEPAHAMAN antara Menag dengan Menteri Haji Arab Saudi pada awal Januari 2017,” tandasnya lagi.
Mantan Rektor IAIN Walisongo Semarang ini mengimbau masyarakat untuk cermat saat menerima informasi soal haji yang beredar di media sosial. Untuk memastikan informasi soal haji, publik bisa datang ke Kankemenag terdekat atau mengakses layanan informasi di web Kemenag.
“Masyrakat diimbau untuk tidak lekas percaya pada pemberitaan semacam ini. Jika ada yang tidak jelas, silahkan tanya ke Kemenag,” katanya.
Adapun informasi tidak benar yang beredar di media sosial, lengkapnya adalah sebagai berikut:
INFO HAJI, KABAR GEMBIRA !!
Alhamdulillahirabilalamiin
Ini ada info yg sdh daftar haji mungkin bermanfaat
Hasil pertemuan Menteri Agama RI dg Raja Saudi (Raja Salman)
-Mengingat bahwa jumlah masyarakat muslim Indonesia adalah terbesar di dunia (mencapai sktr 50%)
-Juga dikarenakan antrian jemaah haji Indonesia sudah mencapai 25 thn an
-Juga dikarenakan pengelolaan haji Indonesia yang paling terurus dan teratur
Maka,
-Raja Salman memohon maaf kepada seluruh masyarakat muslim Indonesia karena merasa bahwa Beliau sudah mendzolimi masyarakat muslim Indonesia.
-Kemudian Beliau memerintahkan kepada Kementrian Haji Arab Saudi untuk mulai tahun 2017 yang akan datang agar menambahkan kuota haji Indonesia 100.000/tahun hingga antrian tersebut habis…
Dan selanjutnya Indonesia akan diberi kuota sekitar 30-40% dari kapasitas haji yang sekitar 3-4jt jemaah per musim haji (kuota Indonesia menjadi sktr 1-1,25jt) dengan membatasi kuota untuk negara arab lainnya (selama ini tidak dibatasi).
Informasi dari Sekretaris Raja Salman
Di telivisi sudah ada info dari kementrian agama…..insylh tahun depan ditambah kuotanya…
Sebetulnya tahun ini sudah ada..tapi pemerintah saudi menyampaikannya saat jamaah sudah mulai diberangkatkan..jadi terlalu mepet persiapannya..
Jadi insylh tahun depan..
Semoga Allah mudahkan niat seluruhnya untuk sampai ke tanah suci.
dan semoga berita tsb bisa terwujud mengingat waiting list haji sdh belasan tahun lamanya…. Aamiin….
Di share dr group HPAI
Smg bermanfaat Nomor Porsi Haji Reguler Tahun 2016 s/d Tahun 2030
Tahun Keberangkatan 2016, No Porsi 1300368647 – 1300395789t
Tahun Keberangkatan 2017, No Porsi 1300395790 – 1300422932
Tahun Keberangkatan 2018, No Porsi 1300422933 – 1300450075
Tahun Keberangkatan 2019, No Porsi 1300450076 – 1300477218
Tahun Keberangkatan 2020, No Porsi 1300477219 – 1300504361
Tahun Keberangkatan 2021, No Porsi 1300504362 – 1300531504
Tahun Keberangkatan 2022, No Porsi 1300531505 – 1300558647
Tahun Keberangkatan 2023, No Porsi 1300558648 – 1300585790
Tahun Keberangkatan 2024, No Porsi 1300585791 – 1300612933
Tahun Keberangkatan 2025, No Porsi 1300612934 – 1300640076
Tahun Keberangkatan 2026, No Porsi 1300640077 – 1300667219
Tahun Keberangkatan 2027, No Porsi 1300667220 – 1300694362
Tahun Keberangkatan 2028, No Porsi 1300694363 – 1300721505
Tahun Keberangkatan 2029, No Porsi 1300721506 – 1300748648
Tahun Keberangkatan 2030, No Porsi 1300748649 – 1300775791
Sumber: Siskohat Depag Kanwil Jawa Timur,
Mohon konfirmasi, share dari dan untuk kerabat. ???? bisa juga di lihat di alamat www.kemenag.go.id
masukin no porsi nya….klik cari…insyaa Allah kelihatan deh thn berangkat nya
*Barakallah fiikum*
*??????? ??????? ?????*
(mkd/mkd)
Sumber : –
Penulis : Khoiron
Editor : Khoiron”.