Isu lama yang sudah diklarifikasi tahun lalu: “Menanggapi hal ini Johnny Andrean selaku pendiri dan pemilik gerai J.CO mengatakan bahwa pihaknya sedang mengurus proses sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sejauh ini, Johnny mengatakan bahwa baru gerai J.CO di daerah Banten yang telah mengantongi sertifikat halal dari MUI.
“Di awal tahun ini kami sudah mendapat sertifikat halal terutama untuk daerah Banten karena pengurusannya harus per daerah. Banten merupakan store pertama kami sehingga sertifikasi halal kami mulai dari store ini,” ujar Johnny pada temu media J.CO Fun Run 2016 di Mall @Alam Sutera Tanggerang, Kamis (12/5/2016).”.

Hujan yang mengguyur sebagian wilayah di Indonesia memang memberikan dampak yang berbeda-beda di setiap wilayah. Di Sidoarjo, banjir dengan volume cukup tinggi juga menimpa Jalan Raya Porong. Ditengah kejadian tersebut, ada oknum yang justru memanfaatkan keadaan dengan menyebarkan berita bohong alias HOAX. Si pembuat hoax mengatakan jika tanggul lumpur lapindo jebol dan mengakibatkan akses jalan lumpuh, serta Sidoarjo harus di tutup.
Melansir dari detik.com , bantahan datang langsung dari Kapolresta Sidoarjo Kombespol Himawan Bayu Aji. Kapolres membantah kabar tersebut dan memastikan jika tanggul lumpur lapindo dalam kondisi aman. Banjir yang terjadi di kawasan Jalan Raya Porong murni akibat meluapnya kali ketapang di wilayah Tanggulangin Sidoarjo yang mengarah ke kawasan Jalan Raya Porong.
Dan bagi masyarakat yang ingin melintas dihimbau tak perlu khawatir karena jalur alternatif telah disiapkan, diantaranya melalui kawasan Krembung, atau kawasan Prambon yang bisa tembus ke kawasan jalan Pasuruan untuk kemudian mengarah ke Malang.
FAKTANYA:
1. Arus lalu lintas jembatan Porong memang sengaja dialihkan (REKAYASA ARUS) ke selatan agar kendaraan melewati jalan arteri Porong.
2. Tanggul lapindo tidak jebol melainkan hanya masih ada genangan air pada sisi barat rel kereta api.
3. Pintu keluar tol Gempol kearah Pasuruan tetap lancar, demikian juga dengan exit tol pandaan arah Malang masih lancar.

Isu uang Rp. 50 ribu cetakan baru yang dapat luntur bukan terjadi pada kali ini saja. Sebelumnya juga pernah terjadi pada Februari 2017. Isu ini memperlengkap informasi sebelumnya yang mendiskreditkan pemerintah, khususnya Bank Indonesia (BI) dan Pengawas Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) yang bertanggungjawab dengan pencetakan uang rupiah.
Menanggapi isu tersebut, Ketua Dewan Peruri sekaligus Deputi Direktur Departemen Pengelolaan Uang BI, Hasiholan Siahaan menyatakan bahwa uang rupiah dicetak dengan tinta security khusus. ’’Tentunya punya ketahanan terhadap air. Dalam kondisi normal sulit untuk luntur apabila terkena air biasa,” katanya, Minggu (26/11).
Terkait kasus uang rupiah Rp. 50 ribu cetakan baru yang luntur, Hasion pun tak mau buru-buru menyimpulkannya. Menurutnya perlu dibuktikan terlebih dahulu melalui uji laboratorium. ’’Terkait gambar yang beredar, tentu kami sulit menyimpulkan karena fisik uang tersebut perlu diteliti di laboratorium Bank Indonesia,’’ tegasnya.
Meski begitu, sebelumnya Gubernur BI, Agus Martowardojo menerangkan bahwa uang rupiah baru cetakan 2016 adalah salah satu uang dengan unsur pengaman terbaik di dunia. Alasannya uang pecahan baru rata-rata memiliki 9 sampai 12 unsur pengaman.
Di sisi lain Manajer Unit Distribusi Uang BI Provinsi Riau, Triyanta dalam menyikapi peredaran uang palsu di wilayahnya menerangkan bahwa penggunaan air merupakan tambahan cara untuk mengidentifikasi uang palsu, selain 3 D yakni dilihat, diraba dan diterawang. “Penggunaan air paling ampuh untuk mengetahui uang palsu, karena biasanya pelaku belum bisa menyamai kertas yang digunakan uang asli sehingga tintanya akan luntur apabila terkena air,” kata Triyanta, Rabu (22/6/2016).
Diketahui BI pernah melakukan pelaporan ke Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas para penyebar isu dan hoax yang dinilai merugikan BI sebagai institusi. Dasarnya adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pencetakan Mata Uang.

Setelah melakukan penelusuran, SPDP tersebut bukan menyatakan Prabowo Subianto sebagai tersangka dugaan makar. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menampik terbitnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Prabowo Subianto terkait kasus makar.

Dasco juga mengatakan, SPDP yang beredar luas itu merupakan SPDP Eggy Sudjana, tersangka kasus dugaan makar. Menurut Dasco, dalam SPDP itu status Prabowo adalah terlapor bukan tersangka. “Pak Prabowo memang turut dijadikan Terlapor oleh Pelapor, tapi status Pak Prabowo bukan Tersangka bahkan juga bukan saksi,” ucap Dasco.

Dasco menegaskan, tak ada fakta yang mengaitkan Prabowo dengan tuduhan makar. "Sebagaimana kita tahu bahwa Pak Prabowo senantiasa berjuang dalam koridor hukum dan konstitusi," tegas Dasco.

Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade membenarkan bahwa dalam SPDP yang beredar status Prabowo sebagai terlapor dalam laporan yang sama terkait kasus dugaan makar Eggi. Sebab, SPDP yang diterbitkan oleh polisi itu merupakan tindak lanjut daripada pelaporan masyarakat.

“Sudah dapat konfirmasi barusan. Menurut info valid. Pak Prabowo turut terlapor bersama-sama dengan Eggi Sudjana,” kata Andre (21/5).

Andre menyebut pihaknya akan mempelajari surat tersebut. Ia meyakini bila Prabowo tak pernah melakukan perbuatan melawan hukum. “Dan pak Prabowo tidak ada satu pun mengambil tindakan yang bertentangan dengan hukum,” katanya.

Adapun, pihak Kepolisian sudah menarik SPDP Prabowo sebagai terlapor. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menjelaskan, pihaknya menarik Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus dugaan makar tersangka Eggi Sudjana dengan terlapor Prabowo Subianto. “Bapak Prabowo merupakan tokoh bangsa yang harus dihormati,” kata Argo.

Argo mengatakan penyidik telah menganalisis kasus dugaan makar yang melibatkan Eggi Sudjana. Penyidik kemudian menilai belum waktunya untuk menerbitkan SPDP kasus tersebut.

“Karena nama Pak Prabowo hanya disebut namanya oleh tersangka Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma,” katanya.

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, maka isu SPDP kepada Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan makar tidak tepat. Sebenarnya, bila membaca isi surat tersebut, tertulis jelas kapasitas Prabowo dalam SPDP itu sebagai terlapor dalam kasus yang menyangkut Eggi Sudjana, bukan sebagai tersangka.