“…
Februari 2008: Pada bulan Februari 2008, upacara peletakan batu pertama untuk Proyek 212istanbul tercapai.
…
September 2009: Pembangunan Pusat Perbelanjaan Power Outlet 212istanBUL telah selesai dan dibuka.
…
Januari 2010: Pusat Perbelanjaan 212istanBUL dibuka dengan upacara oleh Perdana Menteri Recep Tayyip Erdoğan.”

Selengkapnya dapat dilihat di bagian REFERENSI.

Informasi tersebut masuk dalam kategori disinformasi. Faktanya adalah "212 Instanbul Power Outlet” adalah nama sebuah Mall yang selesai dibangun di tahun 2009 dan resmi dibuka di tahun 2010, jadi dari faktor waktu sudah lebih dulu ada sebelum aksi 212 di tahun 2016.

Pihak Istana Negara melalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP menyatakan surat berbahasa Inggris yang mengatasnamakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menggunakan kop Kantor Kepresidenan Indonesia dan tujuannya meminta dukungan untuk Pemilu 2019 kepada BUMN penerima adalah tidak benar adanya.
“Presiden maupun pihak Istana tidak pernah mengeluarkan surat atau yang sejenis seperti itu. Surat tersebut dipastikan adalah hoax,” kata Johan Budi, Selasa (11/7).
Mantan Juru Bicara KPK itu juga menambahkan, bahwasannya Presiden Jokowi tidak memiliki akun email yang tertera dalam surat. “Presiden tidak memiliki akun email baik resmi maupun pribadi dengan nama jokowiriana@gmail.com,” tegasnya.
Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Polri, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono menjelaskan pelaku pembuat dan penyebaran surat tersebut berjumlah tiga orang, dua merupakan WNA (Guinea dan Liberia) serta satu dari Indonesia. Menurut pengakuan pelaku, mereka telah menyebarkan surat palsu ini kepada puluhan BUMN dengan menggunakan jasa perusahaan pengiriman barang. “Jadi pelaku sudah mengirimkan 51 surat kepada perusahaan atau BUMN di Jakarta dengan melalui JNE,” tuturnya, Rabu (19/7).
Kombes Argo menjelaskan ada lebih dari dua barang bukti yang disita oleh Kepolisian. Polisi menyita delapan (8) handphone, satu (1) Macbook Air, satu (1) laptop, delapan (8) buku rekening bank, satu (1) surat palsu yang mengatasnamakan Istana Kepresidenan dan Presiden Joko Widodo, satu (1) tanda terima surat, dua (2) passport, dua (2) starter box Sim Card, dan dua (2) buah Sim Card.
“Pelaku diancam Pasal 263 dan/atau Pasal 264 dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 35 Juncto Pasal 51 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” tutupnya.
Presiden Jokowi menghimbau kepada Rakyat Indonesia agar tidak mempercayai surat atau sejenisnya yang mengatasnamakan Presiden atau Istana Presiden.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Minggu, 15 April 2018.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menekankan bahwa pemusnahan limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan aman bagi masyarakat. Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, SH, MSD, menegaskan bahwa “Penanganan limbah medis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di industri semen aman bagi masyarakat karena limbah tersebut masuk ke dalam tanur clinker industri semen yang musnah terbakar pada suhu antara 1.400 – 2.000 derajat Celsius yang memiliki Continues Emission Monitoring (CEM) untuk memantau emisi udara, prosedur handling, tanggap darurat dan risk assessment yang baik untuk setiap aktifitas pengumpanan. Pabrik semen juga memiliki pengujian kualitas semen yang ketat sesuai standard Indonesia maupun internasional.”

Kementrian Lingkungan Hidup telah menegaskan bahwa “Penanganan Limbah medis di industri semen aman bagi masyarakat karena Tanur pada pabrik semen memiliki suhu pembakaran sekitar 1.400-2.000 derajat celcius, dan mampu membunuh kuman sehingga mencegah penyebaran penyakit”. Oleh karena itu, berita yang tersebar melalui whatsapp tersebut tidaklah benar alias hoax.

Tidak seluruh jalan Trans Papua dibangun pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memulai pembangunan jalan ini secara besar-besaran sejak 2014 lalu. Berdasarkan informasi yang dihimpun detikFinance, seperti ditulis di Jakarta, Jumat (5/1/2018), pembangunan jalan Trans Papua telah dimulai sejak zaman Pemerintahan Presiden ketiga RI, BJ Habibie.

“Ini (Trans Papua) sudah dimulai lama. Zaman Pak Habibie sudah ada, tapi masifnya sejak Pak Jokowi. Dulu kan sporadis (kadang-kadang) saja, kecil-kecil di spot-spot tertentu. Katakanlah daerah Nabire, Merauke, Jayapura,” ujarnya saat ditemui detikFinance beberapa waktu lalu.