Habib Rizieq Syihab yang saat ini berada di Saudi, mengaku mendapatkan laporan ini secara langsung dari WNI yang bekerja di KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah. Para staf KBRI dan KJRI, sebut Rizieq, merasa hak untuk memilih dalam Pilpres 2019 terancam.
“Sangat kita sesalkan beberapa waktu yang lalu Menlu datang ke Saudi Arabia, kemudian melakukan pertemuan, baik di KBRI maupun di KJRI, selanjutnya Menlu tanpa malu-malu, tanpa sungkan-sungkan, secara terang-terangan mengajak para staf dan seluruh pekerja yang ada di KBRI maupun KJRI agar bekerja keras memenangkan paslon 01, yaitu Jokowi. Ini sangat kita sesalkan karena apa yang disampaikan oleh Menlu tersebut bernada ancaman dan itu sangat merisaukan seluruh staf maupun para pekerja dan pegawai yang ada di KBRI dan KJRI,” ujar Rizieq dalam video yang ditayangkan akun youtube Front TV, yang diunggah pada tanggal 29 Maret 2019.
[SALAH] Habib Rizieq Syihab : Menlu Retno LP Marsudi mengimbau staf KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah di Arab Saudi agar memenangkan capres Jokowi
Sumber: youtube.comTanggal publish: 03/04/2019
Berita
Hasil Cek Fakta
Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel menyesalkan pernyataan Habib Rizieq yang menyebut Menlu Retno Marsudi menggalang kemenangan untuk capres Jokowi kepada staf KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh. Agus menyebut Rizieq menyampaikan fitnah.
“Sangat tidak benar Menlu RI datang ke Arab Saudi untuk mengarahkan KBRI dan KJRI untuk menyukseskan pasangan capres-cawapres tertentu. Tuduhan MRS dalam video yang dibuat di Kota Suci Madinah tersebut adalah merupakan fitnah,” ujar Agus kepada detikcom, Senin (1/4/2019).
Agus mengatakan kunjungan Retno ke Saudi terkait peresmian pelayanan satu atap di Jeddah. Selain itu, Agus menyesalkan Rizieq yang memfitnahnya.
“Beberapa minggu sebelumnya, 1 Rajab 1440 H, dalam sebuah pertemuan dengan WNI di Mekah yang beredar di medsos dan YouTube, MRS juga melancarkan fitnah kepada saya sebagai Duta Besar RI di Arab Saudi. Fitnah tersebut adalah MRS menuduh Dubes akan mencabut paspor WNI yang mendukung pasangan capres-cawapres tertentu. Dalam rekaman tersebut, MRS juga memerintahkan kepada hadirin untuk menyampaikan rekaman video tersebut kepada Dubes RI di Riyadh,” kata Agus.
“Tuduhan tersebut adalah sangat tidak berdasar dan mengarah pada penyebaran fitnah yang sistematis terhadap perwakilan RI yang berada di Arab Saudi,” imbuhnya.
Agus menyayangkan Rizieq sudah menyebar fitnah-fitnah tersebut. Apalagi diketahui Rizieq berdomisili di Mekah, yang merupakan kota suci.
“Kami menyesalkan Kota Suci Mekah dan Madinah dijadikan sebagai tempat menebar fitnah,” tuturnya.
KJRI Jeddah membantah pernyataan imam besar FPI, Habib Rizieq Syihab, yang menyebut Menlu Retno LP Marsudi mengimbau staf KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah di Arab Saudi agar memenangkan capres Joko Widodo. Hal itu dinyatakan tidak benar.
“Tidak benar bahwa Menlu RI mengajak pejabat dan staf KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah untuk memenangkan salah satu calon pada Pemilu 2019,” demikian pernyataan KJRI Jeddah lewat pernyataan tertulis, Senin (1/4/2019).
Retno berada di Jeddah pada 3-5 Maret 2019 untuk meninjau pelayanan publik yang ada dan meresmikan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Atap di KJRI Jeddah. Selain itu, Retno juga mengunjungi Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ) karena ada rencana pemindahan gedung sekolah.
“Tidak benar Menlu RI melakukan pertemuan dengan staf di KBRI. Menlu RI tidak ke KBRI Riyadh dan hanya melakukan kunjungan ke Jeddah,” papar KJRI Jeddah.
Dalam pertemuan di aula Wisma KJRI Jeddah, Retno menegaskan dua isu penting yaitu terkait peningkatan pelayanan publik bagi WNI dan peningkatan kerjasama ekonomi Indonesia-Arab Saudi. Secara lisan dan tertulis, Retno sudah menginstruksikan perwakilan RI untuk mendukung penuh PPLN dan agar tetap menunjukkan sikap netral.
“Sebagai catatan, pelaksanaan pemilu di luar negeri adalah tanggung jawab dan kewenangan Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) yang bertanggung jawab langsung kepada KPU. Anggota PPLN adalah dari unsur masyarakat Indonesia di luar negeri,” jelas KJRI Jeddah.
“Sangat tidak benar Menlu RI datang ke Arab Saudi untuk mengarahkan KBRI dan KJRI untuk menyukseskan pasangan capres-cawapres tertentu. Tuduhan MRS dalam video yang dibuat di Kota Suci Madinah tersebut adalah merupakan fitnah,” ujar Agus kepada detikcom, Senin (1/4/2019).
Agus mengatakan kunjungan Retno ke Saudi terkait peresmian pelayanan satu atap di Jeddah. Selain itu, Agus menyesalkan Rizieq yang memfitnahnya.
“Beberapa minggu sebelumnya, 1 Rajab 1440 H, dalam sebuah pertemuan dengan WNI di Mekah yang beredar di medsos dan YouTube, MRS juga melancarkan fitnah kepada saya sebagai Duta Besar RI di Arab Saudi. Fitnah tersebut adalah MRS menuduh Dubes akan mencabut paspor WNI yang mendukung pasangan capres-cawapres tertentu. Dalam rekaman tersebut, MRS juga memerintahkan kepada hadirin untuk menyampaikan rekaman video tersebut kepada Dubes RI di Riyadh,” kata Agus.
“Tuduhan tersebut adalah sangat tidak berdasar dan mengarah pada penyebaran fitnah yang sistematis terhadap perwakilan RI yang berada di Arab Saudi,” imbuhnya.
Agus menyayangkan Rizieq sudah menyebar fitnah-fitnah tersebut. Apalagi diketahui Rizieq berdomisili di Mekah, yang merupakan kota suci.
“Kami menyesalkan Kota Suci Mekah dan Madinah dijadikan sebagai tempat menebar fitnah,” tuturnya.
KJRI Jeddah membantah pernyataan imam besar FPI, Habib Rizieq Syihab, yang menyebut Menlu Retno LP Marsudi mengimbau staf KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah di Arab Saudi agar memenangkan capres Joko Widodo. Hal itu dinyatakan tidak benar.
“Tidak benar bahwa Menlu RI mengajak pejabat dan staf KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah untuk memenangkan salah satu calon pada Pemilu 2019,” demikian pernyataan KJRI Jeddah lewat pernyataan tertulis, Senin (1/4/2019).
Retno berada di Jeddah pada 3-5 Maret 2019 untuk meninjau pelayanan publik yang ada dan meresmikan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Atap di KJRI Jeddah. Selain itu, Retno juga mengunjungi Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ) karena ada rencana pemindahan gedung sekolah.
“Tidak benar Menlu RI melakukan pertemuan dengan staf di KBRI. Menlu RI tidak ke KBRI Riyadh dan hanya melakukan kunjungan ke Jeddah,” papar KJRI Jeddah.
Dalam pertemuan di aula Wisma KJRI Jeddah, Retno menegaskan dua isu penting yaitu terkait peningkatan pelayanan publik bagi WNI dan peningkatan kerjasama ekonomi Indonesia-Arab Saudi. Secara lisan dan tertulis, Retno sudah menginstruksikan perwakilan RI untuk mendukung penuh PPLN dan agar tetap menunjukkan sikap netral.
“Sebagai catatan, pelaksanaan pemilu di luar negeri adalah tanggung jawab dan kewenangan Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) yang bertanggung jawab langsung kepada KPU. Anggota PPLN adalah dari unsur masyarakat Indonesia di luar negeri,” jelas KJRI Jeddah.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
[BENAR] “Dugaan Pelanggaran Pemilu di Acara Singkawang Bersholawat”
Sumber: whatsapp.comTanggal publish: 03/04/2019
Hasil Cek Fakta
“Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Singkawang, Kalimantan Barat, tengah menyelidiki dugaan pelanggaran pemilu dalam ceramah bertajuk “Singkawang Bersholawat” yang digelar di Halaman Stadion Kridasana Singkawang, Minggu (31/3/2019) malam”, selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.
Rujukan
2 media telah memverifikasi klaim ini
“Klarifikasi Grup “hoax”, malah nyebar hoax..”
Sumber: www.facebook.comTanggal publish: 24/10/2017
Berita
“Klarifikasi Grup “hoax”, malah nyebar hoax..
Modusnya begini..
1. Mereka mengambil sebuah berita dari salahsatu sumber yg akan mrk jadikan tertuduh sbg media berita hoax.
2. Lalu dicari berita lain yg berbeda dg isi berita pertama sbg pembanding.
3. Kemudian diframing seolah berita pertama hoax, tentunya dg sedikit propaganda dan analisa yg seolah ilmiah.
Padahal sebenarnya, ini hal biasa dlm dunia jurnalis. Misalnya ada berita kontroversial yg dianggap merugikan pihak tertentu. Wartawan akan memberikan hak jawab pada para pihak tsb sbg klarifikasi, terhadap pemberitaan yg dianggap merugikan mrk.
Ketika jak jawab itu diberikan, bukan berarti berita pertama sifatnya berubah menjadi hoax, krn tdk sama isinya dg berita klarifikasi tsb.
Poinnya, setiap ada pihak yg dirugikan atas pemberitaan, ybs berhak melakukan hak jawab dan klarifikasi. Bisa jadi apa yg disampaikannya berbeda dg pemberitaan lainnya. Karena para pihak itu berbeda-beda dlm melihat persoalan, dan media hanya mengutip dari sumber tsb dan memberitakan kpd masyarakat. Penilaiannya diserahkan pd masyarakat. Bukan disimpulkan oleh media. Seperti metrotipu. Bijaklah dlm menilai.
Modusnya begini..
1. Mereka mengambil sebuah berita dari salahsatu sumber yg akan mrk jadikan tertuduh sbg media berita hoax.
2. Lalu dicari berita lain yg berbeda dg isi berita pertama sbg pembanding.
3. Kemudian diframing seolah berita pertama hoax, tentunya dg sedikit propaganda dan analisa yg seolah ilmiah.
Padahal sebenarnya, ini hal biasa dlm dunia jurnalis. Misalnya ada berita kontroversial yg dianggap merugikan pihak tertentu. Wartawan akan memberikan hak jawab pada para pihak tsb sbg klarifikasi, terhadap pemberitaan yg dianggap merugikan mrk.
Ketika jak jawab itu diberikan, bukan berarti berita pertama sifatnya berubah menjadi hoax, krn tdk sama isinya dg berita klarifikasi tsb.
Poinnya, setiap ada pihak yg dirugikan atas pemberitaan, ybs berhak melakukan hak jawab dan klarifikasi. Bisa jadi apa yg disampaikannya berbeda dg pemberitaan lainnya. Karena para pihak itu berbeda-beda dlm melihat persoalan, dan media hanya mengutip dari sumber tsb dan memberitakan kpd masyarakat. Penilaiannya diserahkan pd masyarakat. Bukan disimpulkan oleh media. Seperti metrotipu. Bijaklah dlm menilai.
Hasil Cek Fakta
FAFHH selalu menggunakan sumber resmi dan valid untuk bahan bantahan, jika ke depannya ada klarifikasi, koreksi, atau pembaruan, akan dibuatkan post susulan untuk klarifikasi, misalnya post https://goo.gl/TQ2Ag6 yang mengklarifikasi post sebelumnya di https://goo.gl/fQdsiB. Adalah hal yang tidak tepat menyanggah bantahan yang dasarnya sumber resmi dan valid menggunakan bahan yang sumbernya tidak jelas validitasnya. Mari kita tunggu tanggapan dari akun resmi dan terverifikasi Divisi Humas Polri, jika ada tanggapan akan saya informasikan.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
“Anies : Solusi Banjir Di Jakarta Bukan Dari Gubernur Melainkan Dari Allah Swt, Mintalah Supaya Tidak Hujan !!”
Sumber: Republiknkri.netTanggal publish: 23/10/2017
Berita
“Anies : Solusi Banjir Di Jakarta Bukan Dari Gubernur Melainkan Dari Allah Swt, Mintalah Supaya Tidak Hujan !!”
Hasil Cek Fakta
Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan, masalah banjir ibu kota merupakan tugas bersama, jadi jangan hanya diserahkan kepada gubernur.
“Saya selalu mengatakan, solusi itu bukan dari gubernur tapi dari duduk semua Berdoa minta Allah tidak turunkan hujan. Ya warga ya para ahli dalam doa, ya pemerintah, kemudian pemerintah daerah lain,” terang Anies usai mengunjungi korban banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur,
Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, mendengar suara dari berbagai kalangan sangat penting karena masalah banjir sangat kompleks.
“Jadi saya enggak mau, oh Pak Anies solusi untuk daerah abcd. Yang saya inginkan, kita laksanakan sesuai dengan hasil dari duduk bersama,” ujar dia.
Anies Baswedan juga menyoroti masalah banjir ibu kota akibat tidak terlaksananya perbaikan dan normaliasi sungai di sejumlah wilayah di Jakarta.
“Saya selalu mengatakan, solusi itu bukan dari gubernur tapi dari duduk semua Berdoa minta Allah tidak turunkan hujan. Ya warga ya para ahli dalam doa, ya pemerintah, kemudian pemerintah daerah lain,” terang Anies usai mengunjungi korban banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur,
Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, mendengar suara dari berbagai kalangan sangat penting karena masalah banjir sangat kompleks.
“Jadi saya enggak mau, oh Pak Anies solusi untuk daerah abcd. Yang saya inginkan, kita laksanakan sesuai dengan hasil dari duduk bersama,” ujar dia.
Anies Baswedan juga menyoroti masalah banjir ibu kota akibat tidak terlaksananya perbaikan dan normaliasi sungai di sejumlah wilayah di Jakarta.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Halaman: 6323/6682