Menurut Kapolda Papua Irjen Martuani Sormin Siregar, video ini dibuat dan diviralkan untuk membuat isu di Tingginambut tidak ada Pemilu karena tidak aman. Sekaligus untuk mendiskreditkan KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang independen.

“Dokumen yang dibakar oleh masyarakat di depan kantor Distrik Tingginambut adalah sisa dokumen-dokumen Pemilu yang sudah tidak butuhkan lagi dan sudah dibuatkan Berita Acara Pemusnahannya,” kata Kapolda Papua dalam keterangannya kepada merdeka.com, Rabu (24/4).

Pembakaran ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dokumen sisa Pemilu. Menurut Martuani, pemungutan suara di Distrik Tingginambut dilakukan pada Rabu (17/4) lalu dengan aman dan sudah ada hasilnya.

Kapolres Puncak Jaya AKBP Ari Purwanto juga membenarkan video pembakaran kotak dan surat suara di Distrik Tingginambut yang menjadi viral di media sosial.

“Tadi, pagi saya bersama Dandim 1714/Puncak Jaya Letkol Inf Agus Sunaryo sedang berada di mapolres, kemudian menerima video yang dikirimkan tersebut dan kami langsung cek ke Ketua PPD dan Panwas Distrik yang sedang berada di Mulia,” katanya ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Papua, Rabu (24/4/2019).

Para PPD dan Panwas Distrik, kata dia, sedang berada di Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya terkait rekapitulasi surat suara dan membenarkan bahwa kotak dan surat suarat yang jadi viral dalam video memang dibakar warga karena tidak lagi digunakan.

Atas isu pelaku bom Sri Lanka adalah WNI itu, pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Polri angkat bicara.

Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa Kedutaan Besar RI di Sri Lanka sudah melakukan komunikasi secara langsung dengan otoritas di Sri Lanka, untuk memastikan informasi tersebut. Iqbal juga mengatakan, pelakunya sebenarnya bernama Insan Seelawan dan ada kemungkinan telah terjadi salah penulisan nama pelaku bom oleh media-media lokal di sana.

“KBRI telah berkomunikasi langsung dengan otoritas keamanan Sri Lanka. Diperoleh informasi bahwa nama yang benar adalah Insan Seelawan, warga negara Sri Lanka,” kata Iqbal.

Senada dengan Kemenlu, pihak Polri pun menyatakan bahwa pelaku pemboman di Sri Lanka bukan WNI. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, Polri telah berkoordinasi dengan Kemenlu hingga Kepolisian Sri Lanka perihal informasi tersebut.

“Setelah dilakukan koordinasi yang di-leading sektor Kemenlu, kemudian dengan Kepolisian RI, dan Sri Lanka, sudah diidentifikasi seluruh pelaku dan korban,” kata Dedi.

Dia juga membantah kabar yang beredar bahwa salah satu pelaku teror tersebut merupakan WNI. Ia mengatakan, pelaku yang dimaksud adalah warga negara Sri Lanka.

“Sudah terindentifikasi dan yang bersangkutan adalah warga negara Sri Lanka, bukan WNI,” ujarnya.

Peristiwa di tahun 2015 yang diedarkan kembali (28/10/2015).
"Jokowi Bawa Humor di Amerika"

WASHINGTON DC — Brookings Institution adalah salah satu lembaga kajian Amerika paling terkemuka dan berpengaruh di dunia. Berbagai riset mereka di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, politik luar negeri dan pembangunan paling sering dijadikan acuan oleh para pembuat kebijakan.”,
Itu sebabnya, pidato Presiden Joko Widodo di Brookings hari Selasa (27/10) sangat dinantikan kalangan akademisi Amerika yang ingin mengetahui visi dan kebijakan pemerintahannya.”, selengkapnya di bagian REFERENSI.

Berkaitan juga dengan artikel yang di tahun tersebut diedarkan dengan judul “Polisi Akan Lacak Komentator Video Dialog Bahasa Inggris Jokowi di Brooking Instute AS”, selengkapnya di bagian REFERENSI.

Viralnya video yang memperlihatkan produk pangan ikan sarden kaleng yang mengandung cacing membuat BPOM Kepri mengambil langkah tegas dengan menarik 3 merek ikan sarden kaleng dari peredaran di wilayah Kepulauan Riau, mulai Rabu (21/3/2018). Ketiganya merupakan produk pangan asal China dan diimpor secara legal ke Indonesia oleh importir yang berbeda. Sarden kaleng merk IO diimpor PT Mexindo Mitra Perkasa, sarden Hoki oleh PT Interfood Sukses Jasindo, dan merek Farmerjack diimpor PT Prima niaga Indomas.

“Setelah isu ini berkembang kuat, kami diperintahkan untuk menarik produk sarden kaleng dari peredaran. Ada 3 merek yang kita tarik. Penarikan sudah mulai dilakukan hari ini,” ujar Kepala BPOM Kepri, Yosef Dwi Irwan.

Ia menjelaskan, pihaknya telah meminta secara resmi kepada pihak importir untuk menarik seluruh produk sarden kaleng tiga merek tersebut dari peredaran. BPOM Kepri memberikan waktu satu bulan untuk proses penarikan tersebut.

“Masyarakat tidak perlu resah karena BPOM Kepri bekerjasama dengan Dinkes (Dinas Kesehatan) kabupaten/kota telah bergerak untuk mengatasi hal ini,” katanya.

Meskipun tergolong tidak berbahaya, juga tidak dibenarkan bila produk pangan tersebut mengandung cacing atau zat lain yang tidak semestinya. Ini telah menunjukkan adanya kesalahan pada proses produksi.