“Sedangkan menurut Kepala Imigrasi Klas I Serang, hingga kini belum ditemukan TKA bermasalah yang bekerja di KS. Termasuk yang saat ini ramai di media sosial. “Terkait TKA yang ada di KE, itu semua tenaga ahli, bukan tenaga kasar. Jadi perizinannya sudah sesuai semua,” kata Syamsul, Kepala Imigrasi Klas I Serang, di tempat yang sama.”

Berdasarkan hasil penelusuran, berita yang ditampilkan pada situs tersebut merupakan hasil saduran dari berita wartaekonomi.co.id pada tanggal 19 Februari 2019. Berita tersebut kemudian ditambahkan kesimpulan mengenai Turn Back Hoax dikarenakan tidak ditemukan adanya pernyataan kesimpulan tersebut pada berita asli yang disadur.
Selain itu Turn Back Hoax sendiri adalah bagian dari komunitas Masyarakat Anti Fitnah Indonesia yang tidak terikat pada salah satu kubu, serta hanya berpihak pada keadilan dan kebenaran seperti halnya yang tertera pada kode etik relawan grup tersebut.

Kode Etik Relawan Mafindo;

Para relawan, dalam berbagai kegiatan yang membawa nama organisasi Mafindo, terikat dengan kode Etik sebagai berikut :

1/ Adil : katakan bahwa yang benar itu adalah benar, dan salah itu adalah salah.
2/ Netral : tidak berpihak. Keberpihakan kita adalah pada keadilan & kebenaran.
3/ Fokus pada kegiatan anti hoax : Baik preventif (mencegah), reaktif (tindakan), analisis & evaluasi (paska) – semuanya terkait usaha anti hoax.
4/ Menjaga nama baik organisasi : setiap relawan wajib berusaha untuk menjaga nama baik organisasi.
5/ Taat pada hukum yang berlaku di NKRI.
6/ Non diskriminatif : seluruh kegiatan relawan Mafindo wajib diusahakan agar inklusif, terbuka, dan tidak diskriminatif.
7/ Respect : relawan menghormati & memperlakukan semua pihak dengan beradab, tanpa memandang suku ras ataupun agama ybs.
8/ Persuasif : mengutamakan komunikasi yang santun, bukan konfrontatif.

Pelintiran daur ulang, tidak ada kaitannya dengan proyek infrastruktur. Foto yang digunakan adalah foto-foto mengenai pengungkapan jaringan narkoba dengan modus dimasukkan di dalam pipa, selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Mabes Polri melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo membanah tuduhan ini. Ia memastikan bahwa Polri netral dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

Hal ini sebagaimana diberitakan Liputan6.com dengan judul 'Penjelasan Polri soal Tudingan Pengerahan Pasukan Buzzer Pilpres 2019'.

Liputan6.com, Jakarta - Jagad maya dihebohkan dengan kicauan-kicauan akun Twitter @opposite6890 terkait dugaan keterlibatan Polri dalam mengerahkan buzzer pada Pilpres 2019. Mabes Polri merespons tudingan tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo membantah institusinya memiliki buzzer untuk mendukung salah satu kandidat di Pilpres 2019. Dia menegaskan bahwa Polri netral dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

"Saya tegaskan bahwa apa yang disebarkan (Opposite6890) itu enggak benar, apalagi menyangkut masalah Pemilu. Bahwa Polri dalam hal ini menegaskan netralitas harga mati," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/3/2019).

Opposite6890 menyebut, ratusan buzzer di media sosial berinduk pada akun @alumnisambhar. Saat beroperasi, mereka menggunakan APK Sambhar.

Dan dari penelusuran Opposite6890, IP APK tersebut diketahui beralamat di Divisi Teknologi Informasi Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Terkait hal itu, Dedi menjelaskan bahwa IP address WiFi di Mabes Polri bersifat umum. Siapa saja bisa mengakses internet menggunakan jaringan yang dimiliki Korps Bhayangkara itu.

"IP address WiFi di areal Mabes ini ada di area publik, jadi bisa diakses publik," tuturnya.

Lebih lanjut, Dedi menuturkan bahwa @opposite6890 merupakan akun anonymous. Menurut Dedi, informasi yang disampaikan akun tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Ini saya minta tidak dijadikan sumber rujukan berita. Karena ini bahaya kalau akun-akun ini enggak bisa diklarifikasi, konfirmasi, dan verifikasi, maka adalah apa yang disebarkan berita hoaks. Kalau berita hoaks ada ancaman hukuman pidananya nanti," ucap Dedi.

Akun Opposite6890 membeberkan dugaan keterlibatan Polri dalam mengerahkan pasukan buzzer di Pilpres 2019. Akun tersebut menyebut polisi membentuk tim buzzer 100 orang per Polres di seluruh Indonesia yang terorganisasi hingga Mabes Polri.

Mereka saling mengikuti atau follow, baik di Instagram, Twitter, maupun Facebook yang berinduk pada akun utama @alumnisambhar. Opposite6890 juga membeberkan profil followers @alumnisambhar yang rata-rata berseragam polisi.

Selain itu, Dedi mengatakan bahwa pihaknya akan menelusuri akun @opposite6890. Hal ini seperti diberitakan Liputan6.com dengan judul berita 'Bareskrim Usut Akun Opposite6890 yang Tuding Polri Kerahkan Buzzer Pilpres'.

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menelusuri akun Twitter @opposite6890. Akun anonymous itu membeberkan dugaan keterlibatan Polri mengerahkan buzzer yang mendukung salah satu kandidat di Pilpres 2019.

"Langkah progresif sudah dilakukan, Dit Siber akan mengidentifikasi siapa yang memiliki akun Opposite6890 sebagai akun anonymous," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di kantornya,Jakarta, Jumat (8/3/2019).

Dedi menuturkan, sumber informasi yang berasal dari Opposite6890 tidak bisa dipertanggungjawabkan karena berasal dari akun anonymous yang tidak bisa diklarifikasi, konfirmasi, dan verifikasi.

"Apabila ada pihak-pihak yang dirugikan terkait hal tersebut dapat dilaporkan dan akan ditindak lanjuti," tuturnya.

Jenderal bintang satu itu menyatakan bahwa tudingan Opposite6890 tidak benar. Dia memastikan bahwa Polri bersikap netral pada Pemilu 2019 ini.

"Polri adalah institusi negara yang mengawal demokrasi dan mengamankan kontestasi Pemilu 2019 dengan prinsip netralitas yang utama. Serta menjamin proses Pemilu 2019 dapat berjalan dengan aman, sejuk dan damai," kata Dedi.

Hingga kini kabar tentang kebenaran Polri melibatkan buzzer untuk Pilpres 2019 masih diselidki. Belum ada kepastian tentang kebenaran isu ini.

Tetapi yang pasti, kabar ini disebarkan oleh akun anonim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.