Tim Cek Fakta Liputan6.com mencoba mencari tahu kebenaran dari unggahan Okto Humala Siahaan. Namun rupanya, foto yang diunggah merupakan foto lama sejak 2016 lalu.

Hal itu juga diketahui melalui artikel yang diunggah Liputan6.com www.liputan6.com pada 18 November 2016. Artikel tersebut berjudul BNN Klarifikasi Sabu dalam Tiang Pancang Tidak Terkait Reklamasi.

"Badan Narkotika Nasional (BNN) menegaskan bahwa sabu dalam tiang pancang asal Tiongkok tidak terkait dengan proyek reklamasi sebagaimana disebut dalam pesan berantai yang beredar di masyarakat.

"Kasus ini tidak ada kaitannya dengan proyek reklamasi Jakarta dan total barang bukti seberat enam ton yang beredar pada pesan berantai adalah salah," ujar Kabag Humas BNN Kombes Slamet Pribadi dalam keterangan pers yang diterima Liputan6.com, Kamis (17/11/2016).

Ia mengatakan tanggal 14 Juni 2016 BNN menangkap lima orang tersangka atas keterlibatan mereka dalam penyelundupan sembilan batang pipa besi berisi sabu di kawasan Rawa Bebek, Jakarta Utara.

"Total barang bukti yang diselundupkan adalah 40 kilogram sabu dan diduga berasal dari negara Tiongkok. Kasus tersebut telah dirilis secara resmi oleh BNN pada tanggal 15 Juni 2016," kata Slamet.

Menurut Slamet, BNN merasa perlu melakukan klarifikasi karena pesan berantai itu menyebar di masyarakat. BNN berharap masyarakat tidak mudah teperdaya pemberitaan tidak benar alias hoax.

"Mari bersama-sama kita wujudkan negara demokrasi yang sehat dan bersama menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba," kata Slamet.

Sebelumnya, Kepala BNN Komjen Budi Waseso menjelaskan bahwa penyelundupan narkoba yang disimpan di dalam pipa dengan ketebalan mencapai 4 sentimeter serta ditutup dengan alumunium foil agar kedap merupakan modus baru."

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo) juga sudah menulis artikel tersebut melalui laman resminya www.kominfo.go.id.

Artikel dengan judul [DISINFORMASI] Narkoba Dikirim dari China Melalui Tiang Pancang Proyek Infrastruktur itu diunggah pada 9 Maret 2019.

"KATEGORI: DISINFORMASI

Penjelasan :

Meski hal ini merupakan berita lama namun belakangan masyarakat kembali dibuat resah dengan munculnya postingan dengan narasi terkait isu pengiriman narkoba dari Cina melalui tiang pancang proyek infrastruktur yang tengah dilakukan pemerintah Indonesia.

Setelah dilakukan penelusuran informasi, terdapat disinformasi pada narasi yang dimunculkan dalam beberapa postingan di media sosial tersebut. Dilansir dari beberapa sumber berita, bahwa benar Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Ditjen Bea Cukai berhasil mengungkap sindikat narkotika jenis sabu jaringan Freddy Budiman dalam sembilan buah pipa besi berbahan baja yang total di dalamnya terdapat kurang lebih 50 kilogram sabu kristal yang diselundupkan dari Guangzhou, China pads 14 Juni 2016 lalu. Namun BNN menegaskan bahwa penyelundupan sabu dalam tiang pancang ini adalah merupakan modus baru jaringan terpidana mati Freddy Budiman dan sama sekali tidak terkait dengan proyek infrastruktur atau reklamasi sebagaimana yang beredar.

Link Counter :

https://www.liputan6.com/news/read/2655186/bnn-klarifikasi-sabu-dalam-tiang-pancang-tidak-terkait-reklamasi

https://www.viva.co.id/arsip/785650-sabu-pipa-besi-ternyata-jaringan-freddy-budiman"

Kabar yang diunggah oleh akun Facebook bernama Okto Humala Siahaan tidak benar.

Selain itu, aparat penegak hukum tidak pernah menemukan adanya kasus penyelundupan narkoba melalui pipa-pipa proyek infrastruktur.

Tim Cek Fakta Liputan6.com mencoba menelusuri kebenaran dari video Prabowo Subianto tersebut.

Namun rupanya, yang terjadi bukan seperti yang diberitakan.

Prabowo saat itu berusaha menegur petugas pengawalan agar lebih bersikap humanis kepada warga masyarakat yang berada di lokasi.

Hal ini seperti diunggah Liputan6.com www.liputan6.com melalui sebuah video yang berjudul VIDEO: Pengawal Prabowo Minta Maaf pada Warga Cianjur.

Video tersebut diunggah pada Selasa, 12 Maret 2019.

"Satuan petugas pengawal VVIP Mabes Polri yang bertugas mengamankan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf melalui sebuah video."

Berita lengkapnya ada dalam artikel berjudul Anggota Satgas Pengawal Capres Prabowo Sampaikan Permohonan Maaf yang diunggah hari ini, Rabu (13/3/2019).

"Seorang anggota Satgas Pengawal Capres Prabowo Subianto, AKBP Rahmat Hakim menyampaikan permintaan maaf. Hal ini menyusul viralnya video capres nomor urut 02, Prabowo Subianto yang terlihat menegur seorang ketika berkampanye.

Video itu kemudian ramai dibicarakan publik, lantaran Prabowo diduga memarahi seorang warga yang ingin mendekatinya.

"Saya AKBP Rahmat Hakim, Satgas Pamdal VVIP Mabes Polri yang ditugaskan selaku ADC paslon Capres 02 Bapak H. Prabowo Subianto, kami memohon maaf pada masyarakat Cianjur, serta kepada Bapak H Prabowo Subianto atas kegiatan pengawalan yang kami laksanakan," kata dia dikutip dari video Instagram @Indonesiaadilmakmur, seperti dilihat Liputan6.com, Selasa (12/3/2019).

Menurut Hakim, ketika itu Prabowo bukan sedang menegur seorang warga, melainkan anggota Satgas yang tengah melakukan pengawalan. Hakim mengatakan, situasi ketika itu cukup padat lantaran banyak masyarakat antusias mendekati Prabowo.

"Bapak Prabowo Subianto mengingatkan kami untuk menjaga keselamatan masyarakat dan bersikap lebih humanis kepada masyarakat," terang AKBP Hakim.

Lewat surat terbuka ini, AKBP Hakim dan satuannya berharap dapat meluruskan pemberitaan publik yang simpang siur, terkait insiden yang terjadi.

"Demikian penyampaian kami untuk meluruskan berita-berita hoaks beredar, terimakasih," tutup dia.

Kronologis

Awalnya insiden ini terjadi saat Prabowo menyapa warga dari kabin atap mobil Alphard hitamnya. Seketika, tatapan eks Danjen Kopassus yang ramah ke arah simpatisan, berbalik tajam menuju seseorang berbaju lengan panjang batik dan memukul tangan sosok tersebut.

Mobil Prabowo yang terus bergerak maju tampak masih diikuti sosok tangan berbatik lengan panjang gelap itu. Meski sudah dipukul, tangan tersebut kembali menempel di body mobil Alphard hitam tersebut. Prabowo yang menampilkan raut tak suka lantas menunjukknya dengan gerakan seperti mengusir sosok tersebut keluar dari barisan pengawalan."

Selain itu, Merdeka.com juga mengunggah artikel serupa. Artikel tersebut berjudul Pengawal Capres: Pak Prabowo Ingatkan Kami Jaga Keselamatan Rakyat.

"Satgassus pengawal VVIP Capres 02 Prabowo Subianto meminta maaf atas sikap yang berlebihan dalam mengawal. Khususnya, pada saat melakukan pengawalan di Cianjur, Jawa Barat, Selasa (12/3).

Sebelumnya, viral video Prabowo pukul tangan pengawalnya. Video itu menyudutkan Prabowo karena dianggap emosional dan kasar di depan publik.

Kepala Satgassus Pengawal VVIP Capres 02, AKBP Rahmat Hakim mengakui kesalahannya. Karena terlalu berlebihan menjaga Prabowo saat kampanye.

"Kami memohon maaf kepada masyarakat Cianjur serta kepada bapak Prabowo Subianto atas kegiatan pengawalan yang kami laksanakan," kata Rahmat dalam video yang diunggah dalam akun Twitter Jubir BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak, dikutip merdeka.com.

Dia mengatakan, pengawalan terlalu ketat karena antusias masyarakat yang mendekat kepada Prabowo. Dia pun mengaku telah diingatkan oleh Prabowo untuk lebih humanis kepada rakyat.

"Karena antusias masyarakat yang mendekat, sehingga bapak Prabowo Subianto mengingatkan kami untuk menjaga keselamatan masyarakat, dan bersikap lebih humanis kepada masyrakat," tutup Rahmat."

Video yang diunggah akun Facebook Jakarta Optimis, Denny Siregar, dan Mohamad Guntur Romli memang benar adanya. Tetapi, apa yang diberitakan tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya atau salah.

Hal ini lantaran Prabowo Subianto bukanlah memarahi warga masyarakat yang hadir, tetapi justru ia meminta kepada para petugas pengawal agar lebih menjaga dan bersikap humanis kepada mereka.

Foto tersebut merupakan hasil suntingan dari berita dalam portal poskotanews.com yang berjudul “Mobil Boks Nyungsep di Saluran Air.” Sebelumnya, postingan semacam ini pernah muncul namun dengan logo Partai Gerindra dan sudah pernah diperiksa faktanya oleh MAFINDO.

Bagian penjelasan UU 42/2008 tersebut disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Dengan demikian seseorang yang sedang menjabat Presiden atau Wakil Presiden RI tidak termasuk pejabat negara yang harus mengundurkan diri sesuai undang-undang.

Namun UU 42/2008 tersebut sudah tidak berlaku setelah diterbitkannya UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.