Muncul isu yang mengatakan Bupati Kapuas Kalimantan Tengah, Ben Brahim S Bahat, telah terkena operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atas isu tersebut, pihak Ben Brahim pun angkat bicara.

Melalui siaran persnya kepada awak media, Ben Brahim menyatakan bahwa isu penangkapan dirinya tidak benar. “Saya menyampaikan klarifikasi bahwa semuanya itu tidak benar, dan saya tegaskan isu tersebut hanya kabar bohong,” kata Ben Brahim.

Ben pun mengatakan, bahwa awalnya memang ada rencana kegiatan pelantikan di jajaran Pemkab Kapuas. Namun berhubung ada panggilan rapat dari Pemprov Kalteng secara mendadak dan tidak dapat diwakilkan, maka pihaknya bersama sejumlah kepala daerah lainnya langsung berangkat ke Kota Palangka Raya.

Ia menjelaskan, rapat yang harus dihadiri di Palangka Raya saat itu, yakni rapat terkait pengamanan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019. Ben pun menyatakan sempat kaget dirinya dikabarkan tertangkap OTT KPK.

“Saya juga sempat kaget mendengar isu yang beredar menerpa saya. Dan saya tegaskan kembali bahwa permasalahan tersebut tidak benar adanya. Terkait rencana kegiatan pelantikan di jajaran Pemkab Kapuas, maka terpaksa ditunda dulu, dan akan dijadwalkan ulang kembali,” ungkap Ben Brahim.

Klarifikasi atas tidak benarnya isu OTT KPK Bupati Kapuas juga disampaikan oleh Humas Polda Kalteng. Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Hendra Rochmawan menegaskan, informasi yang beredar terkait adanya dugaan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat beserta istri dan salah seorang anggota DPRD, sama sekali tidak benar.

“Tidak benar dan tidak ada kaitannya dengan kepolisian dan KPK. Tolong informasi ini disampaikan ke teman-teman yang lainnya ya,” kata Hendra.

Hendra pun menjelaskan, kehadiran Bupati Kapuas Ben Ibrahim di Palangka Raya karena mengikuti kegiatan. “Beliau memang ada kegiatan di Palangka Raya, tapi tidak ada kaitannya sama sekali dengan hal tersebut,” ujar Hendra.

Foto tersebut berasal dari event bernama Amateur OverClocking Tournament (AOCT) yang diselenggarakan oleh pihak bernama JagatReview.

Dukungan Megawati dinyatakan pada saat Rakernas III PDIP pada 23 Februari 2018. ”Dengan ini saya nyatakan, Calon Presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo,” tegas Megawati.

Dukungan Megawati kepada Jokowi tersebut menurut Ketua DPP PDIP, Andreas Pareira adalah hak prerogatif Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. “Disampaikan tidak secara tiba-tiba. Ketua Umum PDI Perjuangan punya hak prerogatif untuk menyampaikan hal itu,” kata Andreas.

Setelah deklarasi dukungan untuk Jokowi tersebut, akun twitter @PDI_Perjuangan langsung membuat beberapa hashtag, yakni #M3gaBeriMandat #Bant3ngPilihJokowi #T3tap Jokowi #PDIPerjuanganM3nang #PDIPM3nang #Rakernas III PDIPerjuangan.

Meme yang bertuliskan “Saya Nyatakan Jokowi Harus Berhenti Jadi Presiden” dengan menyertakan foto Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, dapat dikategorikan sebagai disinformasi. Faktanya Megawati saat Rakernas III PDIP di Bali pada Februari 2018, dengan menggunakan hak preogratifnya sebagai Ketum PDIP menyatakan mendukung kembali Joko Widodo (Jokowi) sebagai Calon Presiden (Capres) dari PDIP.

Kedutaan Besar Arab Saudi membantah kabar ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Biro Media Kedutaan Arab Saudi, Ahmad Suryana kepada Sindonews