Selain Charta Politik, Lembaga Riset Independen Indo Barometer juga dicatut namanya untuk menyebarkan kabar bohong atau hoaks seputar pemilihan presiden (pilpres) 2019. Kabar bohong yang tersebar melalui pesan berantai Whatsapp tersebut berbentuk meme dengan isi foto Jokowi dan Prabowo, ditambah logo Indo Barometer serta hasil survei di beberapa daerah, yakni Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Sumatera Utara (Sumut) dan Sulawesi Selatan (Sulsel). Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari menyatakan meme itu bukan berasal dari pihaknya. “Secara tegas Indo Barometer menyatakan meme hasil survei Pilpres 2019 tersebut hoax alias tidak benar. Kami dari Indo Barometer mengklarifikasi, bahwa data tersebut tidak benar dan bukan bersumber dari Indo Barometer,” ujar Qodari, Minggu (12/8).

Beberapa institusi pendidikan yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) membantah isu yang mengatakan UNAS 2019 akan dilaksanakan sebanyak tiga kali yakni pada Januari, April, dan Mei.

Menanggapi hal tersebut KPK pun memberikan klarifikasinya. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang membantah kabar tersebut. Ia menerangkan yang ada sesungguhnya adalah undangan pada saat pembukaan Asian Games. “Undangan acara pembukaan yang ada,” katanya. Diketahui para pimpinan KPK tidak diperkenankan menerima apapun yang bernilai uang dari pejabat maupun penyelenggara negara. Pemberian tiket dapat dikategorikan seperti itu.

Kepala Seksi Penyidikan BPOM Surabaya, Siti Amanah jika permintaan iklan ucapan HUT oleh BPOM kepada perusahaan tidak benar. “Kami tegaskan kepada semua pihak yang mendapat surat kemitraan dengan BPOM berupa iklan ucapan HUT RI adalah hoax,” ujar Siti kepada Malang Post.