Beredar kabar melalui pesan singkat yang menginformasikan hadiah cek tunai senilai Rp175 juta. Dalam narasinya, pesan menyertakan tautan yang harus diklik oleh penerima. Tautan tersebut mencatut nama PT Whatsapp dan memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima hadiah, salah satunya membayar sejumlah uang. Selain itu, situs juga mencantumkan foto Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Dari hasil penelusuran diketahui pesan tersebut palsu. Pemenang Undian dari PT WhatsApp Indonesia ini adalah modus penipuan internet yang mirip dengan modus penipuan undian berhadiah lainnya seperti Shopee dan lain-lain. Diketahui pesan serupa juga telah beredar sebelumnya dengan narasi yang berbeda-beda. Seperti pada tahun 2018, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono membantah kabar yang mencatut nama instansinya tersebut dengan mengatakan pesan itu digunakan untuk penipuan.

“Kami tidak pernah bekerja sama dengan pihak WhatsApp atau pihak mana pun untuk mengadakan undian berhadiah,” dilansir dari detikcom, Senin 05 Maret 2018.

Lebih lanjut Argo meminta masyarakat untuk berhati-hati dengan modus penipuan. Menurutnya banyak situs penipuan mengatasnamakan produk dan perusahaan terkenal yang mencatut nama kepolisian untuk meyakinkan korbannya. Namun Argo menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak pernah bekerjasama untuk undian. Situs resmi dari Whatsapp hanya www.whatsapp.com, selain itu dapat dipastikan situs palsu. Dari penelusuran di atas, status tersebut masuk kategori Konten Palsu.

Hasil periksa fakta Rizqi Abdul Azis (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Pendidikan Indonesia).

Pesan singkat palsu. Pesan yang mencatut nama Whatsapp dan kepolisian adalah hoaks lama yang kembali beredar dengan narasi yang berbeda. Pihak kepolisian mengatakan pesan tersebut adalah penipuan. Situs resmi dari Whatsapp hanya www.whatsapp.com.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim CekFakta Tempo, klaim bahwa Joe Biden menggunakan Massonic Illuminaty Bible ketika disumpah menjadi Presiden ke-46 Amerika Serikat (AS) adalah klaim yang keliru.

Faktanya, bukan Kitab Illuminati Masonik. Kitab yang digunakan Joe Biden saat dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2021 lalu adalah Alkitab dengan sampul bergambar salib Celtic. Alkitab tersebut telah menjadi bagian dari keluarga Biden sejak 1893.

Dilansir dari Tempo, foto pertama, yang memperlihatkan alkitab tersebut saat Biden dilantik sebagai Wakil Presiden AS pada 2009, merupakan potongan dari foto yang pernah dimuat oleh Voice of America pada 10 Januari 2021. Foto ini diberi keterangan: “FILE – U.S. Vice President Joe Biden is sworn in as his wife Jill Biden watches during the inauguration of President Barack Obama in Washington, Jan. 20, 2009.”

Sementara foto kedua, yang memperlihatkan alkitab tersebut saat Biden dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2021, merupakan potongan dari foto yang pernah dimuat oleh The Guardian pada 21 Januari 2021. Foto ini diberi keterangan: “Joe Biden, the new president of the United States, with his wife Jill Biden at his swearing-in. At 78, Biden is the oldest president ever to take the oath of office. Photograph: Kevin Lamarque/Reuters.”

Dilansir dari CNN, Alkitab setebal lima inci yang pada sampulnya terdapat salib Celtic ini telah menjadi bagian dari keluarga Joe Biden sejak 1893. Biden memakai Alkitab ini setiap dia mengambil sumpah, termasuk saat dilantik sebagai anggota Senat AS untuk pertama kalinya pada 1973 dan sebagai Wakil Presiden AS pada 2009 dan 2013. Alkitab ini juga dipakai oleh mendiang putra Biden, Beau Biden, saat dilantik sebagai Jaksa Agung Delaware pada 2007.

Dikutip dari organisasi cek fakta AS Politifact, dalam sebuah wawancara di acara televisi The Late Show with Stephen Colbert pada Desember 2020, Joe Biden juga menuturkan bahwa Alkitab itu hanyalah pusaka keluarga yang telah digunakan sejak 1893. “Setiap tanggal penting ada di sana. Misalnya, setiap kali saya disumpah untuk apa pun, tanggalnya akan tercatat di sana,” kata politikus dari Partai Demokrat tersebut.

Menurut Politifact, istilah “Illuminati” mengacu pada sebuah masyarakat rahasia yang disebut Illuminati Bavaria yang berusaha menyusup ke institusi yang kuat, seperti monarki, untuk mempromosikan cita-cita “pencerahan”. Sementara istilah “Masonik” mengacu pada freemasonry, praktik organisasi persaudaraan tertua dan terbesar di dunia. Illuminati Bavaria menyusup ke kelompok-kelompok Masonik sebelum bubar pada abad ke-18.

“Alkitab yang digunakan Biden untuk mengambil sumpah tidak ada hubungannya dengan kedua organisasi tersebut, yang telah menjadi subyek dari banyak teori konspirasi. Kami tidak dapat menemukan bukti yang kredibel bahwa Alkitab milik Biden itu terkait dengan Illuminati. Meskipun banyak mantan Presiden AS seorang Freemason, kami tidak menemukan bukti bahwa Biden adalah anggota persaudaraan tersebut,” demikian penjelasan Politifact.

Terdapat foto lain yang diunggah oleh akun Shekinah Adina Eliseva sebagai bukti bahwa Alkitab Biden terkait dengan Illuminati. Foto ini menunjukkan sebuah kitab dengan sampul yang mirip dengan sampul Alkitab Biden. Kitab itu disebut sebagai Haydock Douay Rheims Bible, yang diklaim berisi informasi tentang bagaimana Illuminati “mengubah nama Putra Allah dalam Tritunggal Katolik”, sebuah “trik Masonik” yang juga disebut “Da Vinci Code”.

Menurut Politifact, Alkitab Biden memang merupakan edisi Haydock Douay Rheims. Namun, Alkitab ini umum digunakan oleh umat Katolik berbahasa Inggris di AS hingga 1940-an. Klaim bahwa edisi Alkitab ini terkait dengan Illuminati pun berhubungan dengan sejarah panjang teori konspirasi tentang Illuminati, yang hanya beroperasi selama satu dekade di tahun 1700-an dan berusaha untuk menggantikan agama Kristen dengan “agama akal”.

BUKAN Kitab Illuminati Masonik. Kitab yang digunakan Joe Biden saat dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2021 lalu adalah Alkitab dengan sampul bergambar salib Celtic. Alkitab tersebut telah menjadi bagian dari keluarga Biden sejak 1893.

Akun Facebook bernama Muhammad Saisal pada 19 Januari 2021 memposting sebuah gambar yang terdapat narasi bahwa sanksi pidana jika menolak divaksin telah dihapus oleh Kumham setelah anak buah Megawati menolak divaksin.

Setelah ditelusuri, melansir dari wartakota.tribunnews.com Menteri Hukum dan HAM membantah terkait informasi sanksi pidana bagi warga masyarakat yang menolak vaksin. Yasonna Laoly juga menghimbau masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19. Bagi mereka yang tidak mengikuti Vaksin Covid-19 tetap akan diberi sanksi berupa sanksi administratif agar dapat mendorong masyarakat untuk ikut bersama-sama dalam program vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan terkait sanksi akan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria vaksinasi, tetapi menolak disuntik vaksin.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.


Namun, Pemprov DKI Jakarta memberikan pengecualian bagi masyarakat yang tidak memenuhi kriteria vaksinasi. Berdasarkan Pasal 30 Perda Nomor 2 Tahun 2020, penolak vaksin Covid-19 akan didenda Rp5 juta. Pasal 30 berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000. Pasal 30 perda tersebut diketahui digugat ke Mahkamah Agung (MA). Sedangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tidak menerapkan sanksi kepada masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19.

Dengan demikian, klaim bahwa Kumham menghapus sanksi pidana setelah anak buah megawati tolak vaksin tidak benar. Informasi tersebut sudah dibantah oleh Menteri Hukum dan HAM dan sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif, sehingga masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Luthfiyah Oktari Jasmien (Institut Agama Islam Negeri Surakarta).

Informasi tersebut tidak benar. Faktanya, hal tersebut sudah dibantah oleh Menteri Hukum dan HAM dan sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif bukan sanksi pidana.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri logo "CTV" yang tercantum dalam video di atas. Logo itu merupakan logo stasiun televisi Cordoba TV yang berbasis di Cordoba, Andalusia, Spanyol. Tempo kemudian menelusuri video-video di kanal YouTube Cordoba TV.
Hasilnya, ditemukan bahwa video itu merupakan potongan dari video berdurasi 42 menit diunggah oleh Cordoba TV pada 18 Mei 2020. Namun, video tersebut merupakan video yang menunjukkan prosesi pemberangkatan jenazah politikus Spanyol Julio Anguita ke pemakaman.
Tempo kemudian menelusuri pemberitaan terkait meninggalnya Julio Anguita. Dilansir dari situs majalah Jacobin, Anguita meninggal pada 16 Mei 2020 di Rumah Sakit Reina Sofia, Cordoba, setelah mengalami gagal jantung. Anguita adalah seorang raksasa politik Spanyol, yang memainkan peran penting dalam tansisi pasca-Prancis serta perkembangan aliran kiri.
Anguita pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Spanyol (PCE). Ia juga merupakan pendiri Izquierda Unida (IU, United Left), yang saat ini menjadi bagian dari Unidas Podemos. Unidas Podemos merupakan aliansi elektoral saya kirip yang dibentuk oleh Podemos, United Left, dan partai sayap kiri lainnya pada Mei 2016 untuk mengikuti Pemilu Spanyol.
Anguita pun pernah menjadi Walikota Cordoba selama tujuh tahun. Saat ia meninggal, Balai Kota Cordoba menerima lebih dari 16 ribu ucapan belasungkawa secara online. Ratusan warga juga berkumpul untuk menyanyikan The Internationale (lagu aliran kiri) saat peti mati Anguita memasuki kapel kamar mayat. Mereka bertepuk tangan selama hampir 20 menit.
Dikutip dari kantor berita Cina Xinhua, Julio Anguita meninggal pada usia 78 tahun. Ia meninggal karena gagal jantung pada 16 Mei 2020 setelah mengalami serangan jantung pada 9 Mei 2020. Dalam ucapan belasungkawanya, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez berkata bahwa Anguita adalah "orang yang jujur dan kritis, yang tanpa lelah membela kesetaraan dan keadilan sosial".
Anguita bergabung dengan PCE pada 1972 dan menjadi Walikota Cordoba pada 1979. Ia terpilih kembali sebagai walikota pada 1983. Pada 1988, Anguita terpilih sebagai Sekretaris Jenderal PCR dan, setahun kemudian, diangkat sebagai Koordinator Jenderal IU. Dia adalah kandidat koalisi sayap kiri untuk menjadi perdana menteri dalam pemilu pada 1989, 1993, dan 1996.
Julio Iglesias
Berdasarkan penelusuran Tempo di media-media kredibel, tidak ditemukan pemberitaan bahwa Julio Iglesias meninggal pada 23 Januari 2021. Di media sosial milik Iglesias pun, baik di Twitter maupun di Instagram, tidak ditemukan informasi resmi bahwa penyanyi asal Spanyol tersebut meninggal baru-baru ini.
Dilansir dari situs resminya, Julio Iglesias merupakan salah satu artis yang paling terkemuka dalam sejarah musik Spanyol dan Latin. Ia adalah salah satu dari 10 artis terlaris yang berhasil menjual lebih dari 300 juta rekaman dalam 14 bahasa. Memiliki lebih dari 60 juta penonton dan 2.600 album, Iglesias beberapa kali mendapatkan penghargaan dari Guinness World Records.
Pada November 2020 lalu, Iglesias sempat diwawancara oleh jurnalis Carlos Herrera. Ketika itu, ia mengomentari kematian sahabatnya yang merupakan legenda sepakbola asal Argentina, Diego Maradona, dan menceritakan bagaimana ia yang kini tinggal di Miami, Amerika Serikat, bertahan dari pandemi Covid-19 serta menunggu momen kembalinya ia ke atas panggung.
Dilansir dari Marca, Iglesias mengaku melakukan isolasi diri karena berisiko tinggi terkena Covid-19. Pada 23 September 2020 lalu, ia berusia 77 tahun. "Saya tinggal bersama orang yang saya tahu tidak keluar rumah. Saya semakin menjadi pertapa. Saya panik saat muncul Covid-19. Saya ingin kembali bekerja, tapi sepertinya tidak mungkin sekarang," ujarnya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa video di atas adalah video prosesi pemakaman penyanyi Spanyol Julio Iglesias yang meninggal karena Covid-19, keliru. Video itu adalah video prosesi pemberangkatan jenazah politikus Spanyol Julio Anguita ke pemakaman. Anguita meninggal pada 16 Mei 2020 di Rumah Sakit Reina Sofia, Cordoba, setelah mengalami gagal jantung.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id