Setelah melakukan reverse search dari gambar yang digunakan menuju kesebuah artikel berita kumparan.com berjudul “Ironi Kuburan Ratusan Bus Transjakarta” yang dipublikasikan pada 7 September 2019. Pada artikel tersebut dijelaskan sekitar 400 bus TransJakarta dengan kondisi tidak terawat di sebuah lahan kosong di dekat Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pengadaan bus TransJakarta yang sempat bermasalah dikarenakan adanya masalah korupsi pengadaan bus oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada tahun 2013 sedangkan pemerintahan provinsi DKI Jakarta sudah membayar uang muka sebesar kurang lebih 110 miliar rupiah. Pada masa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta menagih uang muka yang telah dibayarkan kepada perusahaan penyedia bus TransJakarta yaitu PT INKA (Industri Kereta Api). BPK merekomendasikan uang muka tersebut dikembalikan kepada Pemprov DKI Jakarta karena perjanjian pengadaan dengan penyedia bus telah dinyatakan batal secara hokum.

Melihat dari penjelasan tersebut, foto “Telah ditemukan situs peninggalan PRASEJARAH dimasa Raja Firaun” adalah tidak benar dan termasuk dalam Satire/Parodi.

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, Presiden Jokowi tidak pernah memberikan penghargaan kepada budayawan Betawi Ridwan Saidi. Foto dalam unggahan akun Sam Budi, yang memperlihatkan pria yang mirip dengan Ridwan dan bersalaman dengan Jokowi, adalah hasil suntingan.
Untuk memeriksa klaim dalam unggahan akun Sam Budi, Tempo mula-mula menelusuri foto pria yang mirip dengan Ridwan yang bersalaman dengan Jokowi itu denganreverse image toolGoogle. Hasilnya, ditemukan foto yang identik. Namun, pria dalam foto itu bukan Ridwan, melainkan Harifin Andi Tumpa, Ketua Mahkamah Agung periode 2009-2012.
Foto tersebut pernah dimuat oleh kantor berita Antara dalam artikelnya yang berjudul "Penganugerahan Tanda Gelar Kehormatan untuk Harifin Tumpa" pada 15 Agustus 2019. Antara memberikan keterangan bahwa peristiwa dalam foto tersebut terjadi saat Harifin menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama di Istana Negara Jakarta pada 15 Agustus 2019.
Sejumlah kesamaan antara foto ini dengan foto dalam unggahan akun Sam Budi, baik atribut yang dikenakan maupun latar belakang, terlihat dengan jelas. Setidaknya, terdapat enam kesamaan antara kedua foto tersebut.

Tempo juga mendapatkan foto Ridwan Saidi yang identik yang ditempelkan pada foto Harifin Tumpa. Foto Ridwan tersebut pernah dimuat oleh Liputan6.com dalam artikelnya yang berjudul “Dikritik Ridwan Saidi, Jokowi: Saling Serang Itu Biasa” pada 9 Desember 2013.

Ridwan Saidi merupakan budayawan Betawi yang kerap melontarkan kritiknya terhadap Jokowi. Pada 2013, dilansir dari Merdeka.com, ia menyebut Jokowi tidak pantas menjadi presiden. Kemudian, pada 2014, dikutip dari Okezone.com, Ridwan menyebut deretan dosa-dosa Jokowi.
Ridwan Saidi juga pernah memberikan pernyataan yang kontroversial mengenai sejarah. Beberapa di antaranya, seperti dilansir dari Detik.com, adalah menyebut Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Tarumanegara fiktif belaka dan menyatakan tidak pernah ada kerajaan di Ciamis.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Presiden Jokowi memberikan penghargaan kepada budayawan Betawi Ridwan Saidi meski kerap mengkritiknya, keliru. Foto yang digunakan untuk menyebarkan klaim itu adalah hasil suntingan. Foto aslinya menunjukkan peristiwa ketika Jokowi memberikan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama pada Harifin Andi Tumpa, Ketua Mahkamah Agung periode 2009-2012 di Istana Negara pada 15 Agustus 2019. Wajah Harifin dalam foto itu ditempel dengan foto wajah Ridwan.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo menelusuri jejak digital foto tersebut denganreverse image toolGoogle. Hasilnya, ditemukan bahwa penurunan bendera PDIP oleh Satpol PP dalam foto tersebut bukan terjadi di Sumbar, melainkan di DKI Jakarta.
Foto itu pernah dimuat oleh kantor berita Antara pada 17 Januari 2020 dengan keterangan “Petugas Satpol PP Cempaka Putih membawa atribut bendera PDIP yang telah diturunkan di sepanjang Kecamatan Cempaka Putih, Jumat (17/1/2020). (ANTARA/HO-Sudin Kominfotik Jakarta Pusat).”
Dilansir dari Antara, Satpol PP Cempaka Putih menurunkan bendera-bendera PDIP itu karena adanya aduan masyarakat yang merasa terganggu. Menurut mereka, lingkungannya tidak lagi terlihat estetis setelah satu minggu atribut itu terpasang.
"Kita turunkan sebanyak 500 atribut partai seperti spanduk dan bendera. Semuanya kita bawa ke (Kantor) Kecamatan Cempaka Putih," kata Kepala Satpol PP Cempaka Putih Aries Cahyadi.
Berita tentang penurunan bendera PDIP oleh Satpol PP Cempaka Putih ini juga pernah dimuat oleh Tempo pada 17 Januari 2020. Menurut berita itu, pencopotan bendera-bendera tersebut dilakukan di sepanjang Jalan Pramuka Raya, Jalan Layang atau Fly Over Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani, serta Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat.
Atribut-atribut itu diturunkan oleh 20 petugas hingga kondisi lingkungan kembali seperti semula. "Jika dalam satu minggu (atribut) tidak diambil, akan dibawa ke gudang Satpol PP di Cakung, Jakarta Timur," kata Kepala Satpol PP Cempaka Putih Aries Cahyadi.
Sebelumnya, atribut-atribut berwarna merah milik PDIP itu memenuhi jalanan Ibu Kota Jakarta ketika PDIP menggelar rapat kerja nasional di JIExpo Kemayoran pada 10 Januari 2020. Rakernas PDIP itu turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa foto di atas merupakan foto ketika bendera PDIP di Sumatera Barat dicopot keliru. Pencopotan bendera PDIP dalam foto tersebut terjadi di DKI Jakarta pada 17 Januari 2020, jauh sebelum Ketua DPP PDIP Puan Maharani melontarkan harapannya agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Pencopotan ini dilakukan atas dasar aduan masyarakat yang merasa terganggu di mana lingkungannya tidak lagi terlihat estetis setelah satu minggu atribut itu terpasang.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, judul artikel yang digunakan oleh Swarakyat.com tersebut tidak mencerminkan fakta-fakta yang terdapat dalam isi artikel itu, di mana tidak terdapat pernyataan dari Gibran bahwa ia akan membebaskan Palestina dari Israel.
Artikel yang dimuat oleh Swarakyat.com itu terdiri dari lima paragraf, yang berisi tentang pemberian rekomendasi PPP kepada Gibran yang maju sebagai calon Wali Kota Surakarta. Mereka memberikan SK dukungan partai bersama dengan syal atau selendang asli dari Palestina.
PPP memberikan syal Palestina itu sebagai penyemangat dalam membawa Solo menjadi lebih baik. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Tengah Masruhan Samsurie, Palestina merupakan simbol perjuangan yang tidak pernah mati, sehingga hal ini akan menjiwai Gibran dalam menyejahterakan dan meningkatkan taraf hidup Kota Solo.
Tempo pun membandingkan artikel Swarakyat.com itu dengan berita dari media kredibel. Detik.com misalnya, menulis bahwa penyerahan rekomendasi ini dilakukan di Kantor DPW PPP Jateng di Semarang pada 28 Agustus 2020. Sebelum dokumen diberikan, Ketua DPW PPP Jateng Masruhan Samsurie mengalungkan syal Palestina sebagai simbol perjuangan.
"Sebelum kami sampaikan SK, kami punya selendang asli dari Palestina, dari pemerintah di sana. Sampaikan ke Mas Gibran agar selama nanti insyaallah ditakdirkan sebagai Wali Kota, akan terus bergerak memperjuangkan. Palestina adalah simbol perjuangan yang tak pernah mati, tak pernah henti, itu akan menjiwai Mas Gibran dengan harapan perjuangannya menyejahterakan dan meningkatkan taraf hidup Kota Solo akan tercapai," kata Masruhan.
Dalam berita Detik.com ini, tidak terdapat pernyataan bahwa Gibran akan membebaskan Palestina dari Israel. Demikian pula dalam berita yang dimuat oleh IDN Times, tidak menyinggung bahwa Gibran akan membebaskan Palestina dari Israel.
Masrukan mengatakan lambang bendera Palestina memiliki arti penting bagi partainya yang bernapaskan Islam. "Sampai kapan pun Palestina tetap menjadi simbol perjuangan Islam, sehingga ini punya manfaat yang penting bagi kita semua," ujar Masrukan.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, judul artikel yang dipakai oleh situs Swarakyat.com, yakni “Gibran akan Bebaskan Palestina dari Israel?”, menyesatkan. Judul tersebut tidak mencerminkan isi artikel yang dimuatnya, di mana tidak terdapat pernyataan bahwa Gibran bakal membebaskan Palestina dari Israel. Artikel itu sendiri berisi informasi tentang pemberian syal bermotif Palestina dari DPW PPP Jateng kepada anak sulung Presiden Jokowi tersebut yang akan maju sebagai calon Wali Kota Solo. Syal itu diberikan oleh PPP sebagai simbol perjuangan.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id