Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Medcom, klaim adanya artikel berjudul “Kamis Besok, FPI-PA 212 DEMO DEPAN DPR RI Stok makanan di rumah menipis Lumayan dapat nasi bungkus+15.000” yang dimuat di situs Tagar.id adalah klaim yang salah.

Faktanya, judul artikel tersebut adalah judul hasil editan atau suntingan. Judul asli artikel itu adalah “Kamis Besok, Buruh dan PA 212 Bakal Kepung DPR”.

Di dalam artikel itu, dijelaskan kelompok buruh dan organisasi masyarakat (ormas) Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis, 16 Juli 2020. Meski aksi dilakukan di hari dan tempat yang sama, tapi masing-masing kelompok bakal menyuarakan isu yang berbeda.

Tujuan kelompok buruh hendak mendesak penghentian pembahasan Omnibus Law atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Sementara, PA 212 datang ke Senayan untuk menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) Ellena Ekarahendy menuturkan posisi politik Gebrak adalah menolak keseluruhan klaster dalam Omnibus Law RUU Cilaka.

Sementara itu, Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif mengklaim gelombang demonstrasi penolakan RUU HIP jilid II di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020 nanti akan lebih besar dari aksi sebelumnya, karena didukung sedikitnya 174 ormas. Slamet Maarif pun optimistis aksi ini dapat berjalan lancar seperti aksi pertama. Dia mengklaim aksi akan berjalan damai dan kondusif. Slamet Maarif juga mengklaim akan menerapkan protokol kesehatan.

Judul suntingan / editan. Judul asli artikel itu adalah “Kamis Besok, Buruh dan PA 212 Bakal Kepung DPR”, dimuat di situs Tagar.id pada 15 Juli 2020.

Suara.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatakan negara hemat Rp 260 miliar saat 30 ribu narapidana dibebaskan karena wabah corona. Hal itu dinyatakan Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produkasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Yunaedi.

Kata dia duit itu berasal dari anggaran kebutuhan warga binaan pemasyarakatan (WBP).


"Penghematan anggaran kebutuhan warga binaan pemasyarakatan mencapai Rp260 miliar," kata Yunaedi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/4/2020).

Duit itu tersebut merupakan hasil penghitungan dari 270 hari dari April sampai Desember. Lalu dikalikan Rp 32 ribu biaya hidup makan, kesehatan, pembinaan dan lain-lain. Kemudian dikalikan 30.000 orang.

Selain menghemat anggaran, Yunaedi juga menilai pembebasan narapidana dan anak tersebut juga akan berdampak pada turunnya angka kelebihan kapasitas atau overcrowding di dalam lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

Sebelumnya, Kemenkumham menyatakan akan membebaskan sekitar 30.000 narapidana dan anak dari lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) melalui asimilasi dan integrasi terkait dengan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

Pembebasan 30.000 narapidana dan anak tersebut setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

Berdasarkan hasil penelusuran, beberapa bagian informasi dalam pesan berantai tersebut keliru. Dilansir dai tribunnews.com, Direktur RSUD Pasar Rebo, dr Isnindyarti secara resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 32/SE/2020 yang berisikan pernyataan klarifikasi.

“Terkait informasi tersebut, kami mengklarifikasi dan memastikan bahwa RSUD Pasar Rebo tetap membuka pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus bagi pasien umum atau pasien JKN," katanya di Jakarta Timur, Kamis (9/7/2020).

Untuk RSUD Kalideres, diketahui bahwa memang melakukan penutupan pada 7-13 Juli 2020 untuk melakukan sterilisasi. Tindakan itu dilakukan lantaran terdapat delapan pegawai umum RSUD Kalideres terpapar Covid-19. “Pegawai umum yang terpapar ada delapan," kata Direktur RSUD Kalideres dr M Bal'an Kamali Rangkuti di Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Meski demikian, RSUD Kalideres tidak menutup semua layanannya dan masih bisa melayani untuk kasus penanganan pasien dalam keadaan darurat. “Enggak tutup semuanya. Tapi masih dapat melayani untuk kasus penanganan pasien dalam keadaan darurat," ujar Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Kristy Wathin.

Lalu, untuk RSUD Depok, pada Mei 2020 memang sempat menutup layanannya. Akan tetapi, pada Juni 2020, layanannya sudah dibuka kembali. "Poliklinik RSUD Kota Depok sudah dibuka kembali. Ini dilakukan setelah para tenaga medis sembuh dari Covid-19," ujar Direktur RSUD Kota Depok, dr Devi Maryori, di RSUD Kota Depok.

Devi menambahkan, pembukaan hanya 50 persen dari poli yang ada. "Setiap poli tiga kali sepekan. Namun jumlah kunjungan dan waktunya juga masih dibatasi," terang dia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka informasi dalam pesan berantai tersebut terdapat konteks informasi yang salah pada beberapa bagiannya. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori Misleading Content atau Konten yang Menyesatkan.

Dari hasil penelusuran, gambar tersebut merupakan layar tangkap dari pemberitaan Kompas.com yang berjudul “Buka Suara soal Reklamasi Ancol, Anies: Ini untuk Melindungi Warga dari Banjir”. Kemudian judulnya dipelintir menjadi “Melindungui warga dari banjir.”

Anies Baswedan pada berita aslinya di Kompas.com mengklaim bahwa proses yang dilakukan ini adalah untuk melindungi warga Jakarta dari bencana banjir yang menjadi momok di Ibu Kota.

"Proses ini sudah berlangsung cukup panjang bahkan menghasilkan lumpur yang amat banyak, 3,4 juta meter kubik. Lumpur ini kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan Ancol. Jadi ini adalah sebuah kegiatan untuk melindungi warga Jakarta dari bencana banjir," ucap Anies, Sabtu (10/07/2020).

Sebelumnya Anies Baswedan menolak program reklamasi DKI Jakarta pada 2017 seperti yang diberitakan Detik.com pada status. Hal ini yang membuat Anies disebut sebagai “penipu” karena pada 2020 mengizinkan program reklamasi sebagaimana narasi dalam gambar.

Gambar suntingan/editan. Judul berita Kompas dipelintir. Anies Baswedan tidak pernah menyatakan hal tersebut tentang kebijakan reklamasi.