Untuk memeriksa klaim pertama, Tim CekFakta Tempo menelusuri jejak digital foto dan video di atas dengan reverse image tool Source, Google, dan Yandex. Hasilnya, terdapat dua foto yang tidak terkait dengan penolakan RUU HIP. Berikut ini fakta-fakta atas foto dan video tersebut:

Fakta: Foto ini benar foto aksi yang menolak RUU HIP oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 di depan gedung DPR, Jakarta. Dalam aksi ini, massa menuntut agar DPR mencabut RUU HIP dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Foto ini diambil dari video yang dipublikasikan oleh tvOne pada 24 Juni 2020.
Sumber: Kanal YouTube tvOneNews

Fakta: Foto ini tidak terkait dengan aksi penolakan RUU HIP. Foto tersebut merupakan foto aksi Bela Islam Jilid 3 pada 1 Desember 2016 yang meminta Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, segera ditangkap. Foto ini pernah diunggah oleh MNC TV di akun Twitter resminya, @Official_MNCTV.
Sumber: Akun Twitter MNC TV

Fakta: Foto ini bukan foto aksi penolakan RUU HIP, melainkan aksi ribuan umat Islam dari berbagai organisasi di depan gedung DPR pada 29 September 2017 untuk menuntut agar DPR membatalkan Perpu Ormas dan menolak kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Foto ini diambil oleh jurnalis VOA Indonesia, Fathiyah, dan dipublikasikan pada 30 September 2017.
Sumber: VOA Indonesia

Fakta: Foto dan video ini benar foto dan video terkait penolakan RUU HIP, tepatnya di Kalimantan Barat. Foto tersebut diambil oleh jurnalis Suara Kalbar dengan keterangan bahwa ribuan umat Islam berdemontrasi untuk menolak RUU HIP dengan konvoi bersama menuju Tugu Digulis dan kantor DPRD Kalimantan Barat pada 26 Juni 2020.
Sumber: Suara Kalbar

Fakta: Foto dan video ini benar foto dan video terkait penolakan RUU HIP, yakni di Purwakarta, Jawa Barat. Aksi tersebut digelar di depan kantor DPRD Purwakarta pada 26 Juni 2020. Tempo membandingkannya dengan video yang dimuat oleh Tribun Jabar, dan ditemukan kesamaan pada warna kepala truk dan orang-orang yang berorasi di atas truk.
Sumber: Kanal YouTube TribunJabar Video

Fakta: Video ini benar video aksi yang menolak RUU HIP yang berlangsung di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 27 Juni 2020.
Sumber: Kanal YouTube Official iNews
Pemberitaan unjuk rasa tolak RUU HIP
Untuk memeriksa klaim "apakah benar hanya tvOne yang memberitakan aksi penolakan RUU HIP oleh sejumlah ormas Islam", Tempo memasukkan kata kunci “unjuk rasa tolak RUU HIP” di Google dan YouTube. Hasilnya, terdapat 4.780 artikel di situs berbahasa Indonesia yang terkait dengan unjuk rasa tolak RUU HIP dalam sepekan terakhir.
Artikel berita tersebut ditulis oleh berbagai media online Indonesia, baik media nasional maupun lokal. Demikian halnya dengan berbagai televisi Indonesia yang juga memuat rekaman aksi penolakan RUU HIP di berbagai daerah. Hasil pencarian bisa disimak melalui gambar di bawah ini:
Gambar tangkapan layar hasil pencarian Google mengenai pemberitaan aksi penolakan RUU HIP.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim dalam unggahan akun Facebook Lutfi MDj sebagian benar. Beberapa foto dan video yang diunggah oleh akun tersebut memang menunjukkan aksi penolakan RUU HIP di berbagai daerah. Namun, terdapat pula klaim yang salah atas dua foto yang sebenarnya memperlihatkan peristiwa pada 2016 dan 2017, yang tidak terkait dengan penolakan RUU HIP. Klaim yang salah berikutnya adalah bahwa hanya tvOne yang memberitakan unjuk rasa tolak RUU HIP tersebut. Faktanya, sebagian besar media, baik nasional dan lokal, menayangkan aksi penolakan RUU HIP.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan hasil penelusuran Tim CekFakta Tempo, klaim bahwa Covid-19 adalah singkatan dari Certificate of Vaccination ID dan konsep “new normal” bermuatan LGBT adalah klaim yang keliru.

Nama Covid-19 merujuk pada singkatan dari “coronavirus disease 2019″ atau penyakit yang disebabkan oleh virus Corona pada 2019. Adapun serial televisi yang berjudul “The New Normal”, yang di dalamnya menyinggung LGBT, tidak berkaitan dengan pandemi Covid-19 karena ditayangkan pada 2012, jauh sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Berikut penjelasan selengkapnya yang dilansir dari cekfakta.tempo.co:

Klaim 1: Tes swab PCR dibuat tidak akurat agar sampai kapan pun Covid-19 seolah-olah tidak pernah hilang. Sampel swab tidak dimurnikan dulu. Tidak jelas urutan genetik apa yang dibandingkan.

Fakta:
Hingga saat ini, reverse transcriptase PCR dianggap sebagai metode standar emas (gold standard) yang digunakan untuk mendeteksi Covid-19. Metode ini tidak hanya digunakan di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain di Asia, Eropa, dan Amerika. Dilansir dari jurnal PubMed Central, tes PCR merupakan tes berbasis deteksi asam nukleat yang memiliki sensitivitas yang memadai untuk membantu mendiagnosis infeksi dini.
Meski memiliki akurasi yang lebih tinggi ketimbang tes antibodi (rapid test), tes PCR tetap memiliki potensi negatif palsu. Namun, potensi ini bukan diakibatkan oleh kesengajaan agar Covid-19 tetap selalu ada seperti klaim dalam video di atas. Negatif palsu bisa terjadi karena tiga hal. Pertama, jika infeksi yang terjadi pada seseorang yang dites masih terlalu dini atau malah terlambat sehingga tidak terdapat virus dalam jumlah yang cukup di sel mereka. Kedua, jika layanan kesehatan tidak mengumpulkan jumlah sampel yang cukup, misalnya swab kurang. Ketiga, jika jarak waktu antara pengambilan sampel dan tes terlalu lama, yang membuat RNA virus terurai.
Dengan adanya risiko negatif palsu tersebut, dokter biasanya tidak hanya mengandalkan tes untuk menentukan apakah seseorang mengidap Covid-19. Jika seseorang menunjukkan gejala klasik Covid-19 dan berada di lokasi wabah, dokter kerap mendiagnosis seseorang terkena Covid-19 meskipun hasil tesnya negatif.

Klaim 2: Bill Gates mengatakan mereka yang sudah divaksin Covid-19 harus ditato sertifikat digital. Sertifikat digital itu dibuat oleh Tattoo ID dan tertera dalam situs ID2020.org. Tato tersebut berkode 666 atau tato dajal. Vaksin dan sertifikat digital ini kemudian akan dihubungkan dengan chip implan transaksi online (microchip).

Fakta:
Rumor ini pernah beredar pada April 2020, dan Tim CekFakta Tempo telah menerbitkan artikel cek fakta yang membantah rumor tersebut. Dilansir dari Reuters, rumor mengenai rencana Bill Gates untuk memakai implan microchip dalam melawan pandemi Covid-19 memang bermula dari wawancara pendiri Microsoft tersebut dengan para pengguna Reddit. Setelah wawancara itu berakhir, muncul sebuah tulisan berjudul “Bill Gates will use microchip implants to fight coronavirus”.
Ditulis layaknya sebuah berita, tulisan yang menyesatkan itu menyebut bahwa “quantum dot dye” atau “quantum dot tattoo”, teknologi yang ditemukan oleh Bill and Melinda Gates Foundation, bakal digunakan sebagai kapsul yang diimplan ke manusia yang memiliki “sertifikat digital”. Teknologi ini disebut dapat menunjukkan siapa saja yang sudah menjalani tes Covid-19.
Kepada Reuters, salah satu penulis utama makalah penelitian mengenai quantum dot dye, Kevin McHugh, mengatakan, “Teknologi quantum dot dye bukan berbentuk microchip atau kapsul yang bisa diimplan ke manusia, dan setahu saya tidak ada rencana menggunakan teknologi ini untuk memerangi pandemi Covid-19.”
Dalam wawancara di Reddit itu, Bill Gates memang sempat menyebut “sertifikat digital”. Namun, penyebutan “sertifikat digital” itu untuk menjawab pertanyaan mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis dan ekonomi dunia. Dalam wawancara itu, Bill Gates sama sekali tidak menyinggung masalah microchip.
Organisasi cek fakta Amerika Serikat, FactCheck, juga telah memverifikasi klaim “Bill Gates berencana menggunakan vaksin Covid-19 untuk melacak orang-orang dengan microchip”. Menurut mereka, klaim itu keliru. Gates Foundation mengkonfirmasi bahwa penelitian mengenai quantom dot dye tidak terkait dengan vaksin Covid-19. Begitu pula dengan sertifikat digital.
Bill Gates merupakan salah satu orang terkaya di dunia, yang menempatkan sebagian kekayaannya itu dalam berbagai organisasi dan inisiatif amal melalui Bill and Melinda Gates Foundation. Fokus utama yayasan ini, dan filantropi Bill Gates secara umum, adalah mengurangi ketidaksetaraan dalam bidang kesehatan, dengan fokus pada negara berkembang.
Melalui organisasi-organisasi ini, Bill Gates juga mendanai penelitian terkait solusi teknologi untuk menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat di komunitas termiskin secara global. Sejak 2015, ia telah mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kurangnya kesiapsiagaan dunia dalam menghadapi bencana pandemi.
Salah satunya karena pembelaannya terhadap vaksin, Bill Gates menjadi sasaran utama gerakan anti-vaksin selama lebih dari satu dekade terakhir. Permusuhan yang dibangun selama bertahun-tahun oleh klaim palsu dari kelompok-kelompok anti-vaksin itu, yang meningkat selama pandemi Covid-19, telah menciptakan teori konspirasi seputar Covid-19 yang semakin luas dan berpusat pada Bill Gates.

Klaim 3: ID2020 adalah bagian dari konspirasi vaksin global.

Fakta:
Sebenarnya, ID2020 adalah organisasi nirlaba yang berbasis di Amerika yang bertujuan untuk membantu miliaran orang yang tidak berdokumen, seperti pengungsi. Mereka yang tidak berdokumen ini adalah kelompok rentan yang tanpa perlindungan hukum, tidak dapat mengakses layanan dasar dan berpartisipasi sebagai warga negara atau pemilih, serta bertransaksi dalam ekonomi modern. Organisasi pemeriksa fakta Amerika, Snopes, menulis bahwa ID2020, atau Digital Identity Alliance, didanai oleh beragam yayasan dan perusahaan, termasuk Microsoft dan GAVI yang didanai oleh Bill Gates.
ID2020 Alliance menyediakan dana dan bantuan lain untuk proyek identitas digital dalam rangka melindungi privasi. Setiap individu atau organisasi yang memenuhi kriteria dapat mengajukan proposal. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem di mana individu memiliki kendali penuh atas identitas pribadi atau dokumentasi kesehatannya. Sementara produk akhirnya adalah sistem yang memungkinkan informasi semacam itu dapat diakses di mana saja tapi hanya dengan persetujuan pemilik.
Salah satu proyek percontohan yang terkait dengan ID2020 adalah MyPass, upaya untuk memberikan identifikasi digital kepada populasi tuna wisma di Austin, Texas. Proyek tersebut berupaya membuat repositori identifikasi dan dokumen medis berbasis cloud. Versi awal, mereka menggunakan beberapa kombinasi kartu kode QR yang diberikan kepada individu yang berpartisipasi. Namun, kepesertaan dalam penelitian ini bersifat sukarela. Proyek berikutnya berada di Tanzania dan Bangladesh, yang melakukan pencatatan online pada bayi.
Proyek-proyek tersebut tidak terkait dengan pandemi Covid-19 dan tidak menyuntikkan apapun ke dalam tubuh manusia, atau sesuatu yang memungkinkan segala jenis pelacakan aktif atau pengawasan. Namun, teori konspirasi telah mendorong fakta-fakta di atas ke dalam narasi yang tidak berdasar.

Klaim 4: Covid adalah singkatan dari Certificate of Vaccination ID.

Fakta:
Pemberian nama Covid-19 merujuk pada singkatan dari “coronavirus disease 2019” atau penyakit yang disebabkan oleh virus Corona pada 2019. Nama Covid-19 tersebut diumumkan oleh Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pada 11 Februari 2020. Sesuai pedoman internasional, nama tersebut tidak merujuk pada lokasi geografis, hewan, individu, ataupun kelompok tertentu.

Klaim 5: Konsep “new normal” diambil dari serial televisi tentang LGBT.

Fakta:
Tidak ada kaitan antara “new normal” sebagai konsep kenormalan baru untuk beradaptasi dengan Covid-19 dan serial televisi berjudul “The New Normal” yang pernah ditayangkan oleh CNBC. Serial televisi tersebut dirilis pada 2012 dan berakhir pada 2013, jauh sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Cerita da

Nama Covid-19 merujuk pada singkatan dari “coronavirus disease 2019″ atau penyakit yang disebabkan oleh virus Corona pada 2019. Adapun serial televisi yang berjudul “The New Normal”, yang di dalamnya menyinggung LGBT, tidak berkaitan dengan pandemi Covid-19 karena ditayangkan pada 2012, jauh sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Menurut penelusuran merdeka.com, isi berita dari belajardirumah.org mengarah pada kanal berita CNN Indonesia berjudul "Kemendikbud Buat Skenario Belajar di Rumah sampai Akhir 2020" pada 24 April 2020 dan Tribunnews berjudul "Tak Ingin Sekolah Jadi Klaster Baru, Jokowi Masih Godok Penerapan New Normal Sektor Pendidikan" pada 31 Mei 2020.

Artikel yang dibuat belajardirumah.org memang benar, karena bersumber dari kanal berita CNN Indonesia dan Tribunnews. Kanal belajardirumah.org juga mencantumkan sumber tersebut.

Berikut isi berita CNN Indonesia berjudul "Kemendikbud Buat Skenario Belajar di Rumah sampai Akhir 2020"

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah menyiapkan skenario belajar dari rumah hingga akhir tahun 2020. Hal itu sebagai antisipasi andai wabah virus corona (Covid-19) masih belum berakhir di Indonesia hingga akhir tahun.

"Kita sedang siapkan kalau nanti belajar dari rumah ini bisa terjadi sampai akhir tahun," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikbud Muhammad Hamid kepada CNNIndonesia.com, Jumat (24/4).

Hamid mengatakan hingga hari ini tercatat sebanyak 97,6 persen sekolah sudah melakukan pembelajaran jarak jauh. Sisanya sebanyak 2,4 persen belum melakukan karena daerahnya tidak terjangkit corona atau tidak memiliki perangkat pendukung.

Dari jumlah 97,6 persen tersebut, sebanyak 54 persen sekolah sudah melakukan pembelajaran jarak jauh sepenuhnya, yakni guru dan siswa mengajar dan belajar dari rumah.

"[46 persen lainnya] Gurunya masih mengajar dari sekolah, tapi muridnya di rumah. Karena ada beberapa daerah yang masih mewajibkan guru-guru datang ke sekolah, secara piket bergantian," ucap Hamid.

Sejauh ini, kemendikbud sudah membuat beberapa program seperti Rumah Belajar sampai Belajar dari Rumah di TVRI dan RRI untuk mendukung proses belajar. Program untuk siswa berkebutuhan khusus masih dirancang.

Begitu juga siswa SMK yang seharusnya sudah menjalani kerja praktik namun tak bisa dilakukan secara langsung maupun via internet.

"Karena kita harus bicara dulu dengan industri dan yayasan-yayasan yang menangani anak berkebutuhan khusus," kata Hamid.

Tahun Ajaran Baru

Jika kegiatan belajar mengajar di rumah diperpanjang hingga akhir tahun, maka harus ada penyesuaian kembali berkenaan dengan tahun ajaran baru. Kemendikbud akan membuat penyesuaian agar tiap sekolah dapat menjalankan KBM di masa tahun ajaran baru.

Mengacu pada kalender pendidikan, Tahun Ajaran 2020/2021 mulai pada Juli 2020 sampai Juni 2021 setelah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) usai dilaksanakan.

Menurut Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020, dinas pendidikan dan sekolah harus menyiapkan PPDB di wilayahnya yang mengikuti protokol kesehatan. Orang tua dan siswa tidak boleh berkumpul secara fisik di sekolah. Dengan kata lain PPDB dianjurkan dilakukan daring.

Kemdian artikel kedua merujuk ke kanal Tribunnews berjudul "Tak Ingin Sekolah Jadi Klaster Baru, Jokowi Masih Godok Penerapan New Normal Sektor Pendidikan". Namun ada beberapa poin yang tidak sama dan sepertinya ditambahkan oleh belajardirumah.org.

Keputusan kapan masuk sekolah di masa pandemi Virus Corona atau covid-19, masih diperbincangkan.

Namun yang terbaru, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan arahan terbaru sektor pendidikan di era new normal.

Meteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy memberikan tanggapan terkait rencana penerapan new normal, khususnya di sektor pendidikan.

Muhadjir Effendy menyampaikan saran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk benar-benar menggodok secara matang untuk penerapan new normal di lingkup sekolah.

Hal ini disampaikan Muhadjir Effendy dalam tayangan Youtube KompasTV, Jumat (29/5/2020).

Dirinya mengatakan Presiden Jokowi tidak ingin penerapan new normal di sekolah diterapkan secara grusa-grusu.

"Untuk pengurangan pembatasan di sektor pendidikan akan kita godok dulu semateng mungkin," ujar Muhadjir Effendy.

"Jadi Pak Presiden wanti-wanti untuk tidak grusa-grusu," imbuhnya.

Menurutnya, protokol keselamatan di sekolah berbeda kondisinya dengan sektor umum lainnya.

Terlebih yang dihadapi adalah anak-anak.

"Risikonya terlalu besar untuk sektor pendidikan," jelasnya.

Maka dari itu untuk mengantisipasi terjadinya risiko tersebut, pemerintah bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masih terus mengkaji kemungkinan tersebut.

Karena seperti yang diketahui jika mengacu pada kalender pendidikan Indonesia, sekolah akan memasuki ajaran baru pada 13 Juli 2020.

Dirinya tidak ingin, sekolah justru menjadi klaster baru penyebaran Virus Corona.

Selain berdampak buruk pada siswa, pemerintah juga akan mendapatkan sorotan buruk.

"Dan kalau nanti salah kelola itu bisa menjadi klaster baru dan kalau menjadi klaster baru nanti citranya nanti kurang bagus atau bahkan membahayakan karena ini menyangkut anak-anak," pungkasnya.

Dalam berita kedua yang dimuat belajardirumah.org, ada tambahan-tambahan yang dimuat dalam artikelnya. Dalam artikel kedua belajardirumah.org menyadur dari kanal berita Tribunnews.

Kemudian dari judul berita yang dibuat belajardirumah.org tidak sesuai dengan isi berita yang dimuat. Judul berita yang dibuat yakni "Sah! Bunda Bisa Tenang, Jokowi Putuskan Tunda Masuk Sekolah, 'Resikonya Terlalu Besar'".

Dalam berita tersebut tertulis Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak ingin penerapan new normal di sekolah diterapkan secara grusa grusu. Karena resikonya terlalu besar untuk sektor pendidikan.

Dua berita yang dibuat belajardirumah.org mengutip dari dua media, yakni CNN Indonesia dan Tribunnews. Hanya saja belum ada keputusan resmi sampai kapan kegiatan belajar mengajar di rumah diberlakukan. Sampai saat ini pemerintah masih mengkaji dan merancang skenario.

Kemudian judul berita kedua yang dibuat belajardirumah.org, yakni ""Sah! Bunda Bisa Tenang, Jokowi Putuskan Tunda Masuk Sekolah, 'Resikonya Terlalu Besar'" tidak seusai dengan isi berita. Dalam isi berita dijelaskan bahwa Presiden Jokowi bukannya menunda masuk sekolah, hanya tidak ingin grusa grusu dalam penerapan new normal di sekolah.

Namun, pelabuhan tetap beroperasi untuk pengangkutan logistik seperti kebutuhan pokok. Dia mengatakan pelabuhan hanya ditutup untuk penumpang.

"Yang berubah terkait surat edaran hari Minggu, yakni terkait pengangkutan penumpang. Kalau logistik dan kebutuhan pokok tetap beroperasi," tegasnya.

"Ada larangan mudik Lebaran dari Presiden Jokowi. Sehingga kebijakan itu dicabut dengan surat edaran yang baru isinya tidak ada lagi pelayanan penumpang di hari minggu," lanjutnya.