Melalui hasil penelusuran, diketahui bahwa klaim tersebut tidak benar. Mengacu kepada hasil temuan tim Cek Fakta Liputan6 dengan mengontak Juru Bicara Facebook Indonesia, diketahui bahwa Facebook belum ada fitur mengganti latar belakang.

"Belum ada fitur seperti ini," demikian keterangan Juru Bicara Facebook Indonesia, Jumat (8/5/2020) kepada tim Cek Fakta Liputan6.

Lalu, penelusuran dilakukan melalui mesin pencarian, diketahui bahwa pengubahan latar belakang Facebook harus menggunakan aplikasi lain atau menggunakan ekstensi pada peramban. Sebab, di dalam Facebook tidak terdapat fitur untuk mengganti tampilan latar belakang. Adapun, fitur yang ada pada tampilan Facebook terbaru ialah fitur dark mode.

Dari hasil pencarian tersebut, dapat dikatakan bahwa pengubahan latar belakang Facebook bisa dilakukan namun harus menggunakan aplikasi atau program lain yang tidak berasal dari Facebook. Berdasarkan hal itu, maka klaim bahwa penggantian latar belakang Facebook dengan mengikuti tata cara yang tersebar itu tidak benar. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori Fabricated Content atau Konten Palsu.

Klaim bahwa 10 ribu pendeta GBI dan GPIB menjadi klaster terbesar penyebaran virus Corona Covid-19 tidak memiliki dasar. Sebab, dari total kasus positif Covid-19 di Indonesia per 8 Mei 2020 yang mencapai 13.112 kasus, jumlah pendeta GBI dan GPIB yang positif Covid-19 tidak mencapai 10 ribu orang.
Dua kegiatan GBI dan GPIB memang menjadi salah satu klaster awal penyebaran Covid-19 di Jawa Barat, yakni Persidangan Sinode Tahunan GPIB di Hotel Aston, Bogor, pada 28-29 Februari 2020 dan seminar keagamaan GBI di Lembang, Bandung, pada 3-5 Maret 2020.
Dilansir dari Kompas.com, dari Persidangan Sinode Tahunan GPIB yang dihadiri 600 perserta itu, terdapat satu peserta dari Bandar Lampung dan empat jemaat dari Bogor yang dinyatakan positif Covid-19. Wali Kota Bogor Bima Arya juga dinyatakan positif Covid-19 usai menghadiri acara itu.
Adapun dari seminar keagamaan GBI tersebut, salah satu pimpinan GBI yang menghadiri seminar itu dinyatakan positif Covid-19 dan meninggal dunia. Kemudian, dari hasil rapid test terhadap 637 jemaat GBI, 226 di antaranya dinyatakan positif Covid-19.
Beragamnya klaster penularan Covid-19
Meskipun begitu, dua kegiatan GBI dan GPIB itu bukan satu-satunya klaster penularan Covid-19 di Jawa Barat. Klaster lainnya di Jawa Barat adalah Seminar Masyarakat Tanpa Riba di Hotel Darmawan Park, Sentul, pada 25-28 Februari 2020 yang dihadiri oleh 200 orang serta Musyawarah Daerah Hipmi Jawa Barat di Hotel Swiss-Belinn, Karawang, pada 9-10 Maret 2020.
Episentrum Covid-19 pun sudah menyebar hampir ke semua provinsi dengan klaster beragam. Di Jawa Timur misalnya, pada pekan pertama April 2020, terdapat sedikitnya 21 klaster penularan Covid-19. Klaster terbesar adalah kegiatan pelatihan petugas haji di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, pada 8-19 Maret 2020. Hingga 25 April 2020, dari kegiatan itu, terdapat 81 orang yang tertular. Adapun klaster terbaru di Jawa Timur adalah pabrik rokok Sampoerna di Surabaya di mana terdapat 65 karyawan yang positif Covid-19.
Klaster Ijtima Gowa menjadi salah satu klaster penularan Covid-19 terbesar di Jawa Tengah. Diperkirakan, terdapat 1.500 warga Jawa Tengah yang mengikuti Ijtima Gowa di Sulawesi Selatan. Meskipun acara itu dibatalkan, sejumlah peserta terlanjur datang ke lokasi.
Dilansir dari Solopos.com, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut jumlah kasus Covid-19 dari klaster tersebut mencapai lebih dari 50 orang. Mereka tersebar di berbagai daerah di Jawa Tengah, seperti Sukoharjo, Karanganyar, Wonosobo, Banjarnegara, dan lain-lain.
Di Kalimantan Selatan, dari 199 kasus positif Covid-19 per 5 Mei 2020, 137 di antaranya berasal dari klaster Ijtima Gowa tersebut. Adapun di Kalimantan Timur, kasus positif Covid-19 yang berasal dari klaster Ijtima Gowa mencapai 112 orang dari total kasus Covid-19 di Kalimantan Timur yang sebanyak 168 kasus.
Tidak terkait agama tertentu
Penularan Covid-19 sejatinya tidak terkait ataupun dibawa oleh agama tertentu. Adanya klaster GBI dan GPIB serta klaster Ijtima Gowa menunjukkan bahwa kerumunan orang dalam jumlah besar, termasuk di acara keagamaan, menyebabkan semakin cepatnya penularan Covid-19.
Beberapa ahli menyarankan masyarakat untuk menjaga jarak sosial atau social distancing untuk mencegah penyebaran virus Corona Covid-19. Jarak sosial untuk individu, menurut Harvard Health, adalah jarak yang cukup antara satu orang dengan orang lainnya untuk mengurangi risiko terpaparnya droplet dari orang terinfeksi yang batuk atau bersin. Penelitian menunjukkan virus flu dapat menyebar sejauh 182-243 centimeter lewat batuk atau bersin.
William Schaffner, profesor dari Universitas Vanderbilt dan penasihat untuk Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat (CDC), mengingatkan bahwa Covid-19 harus menjadi perhatian utama bagi orang di atas 60 tahu dan mereka yang memiliki masalah kesehatan bawaan, seperti penyakit jantung atau paru-paru, diabetes, dan sebagainya. "Satu-satunya hal terpenting yang dapat Anda lakukan untuk menghindari virus adalah mengurangi kontak langsung dengan orang lain," ujar Schaffner.
Menurut kepala koresponden medis CBS News Jon LaPook, meskipun mungkin tidak cukup untuk menghentikan virus sepenuhnya, menjaga jarak sosial telah terbukti membantu memperlambat penyebaran penyakit di masa lalu, termasuk saat pandemi flu 1918. "Kota-kota yang melakukan jaga jarak sosial bertahan lebih baik daripada yang tidak," katanya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta di atas, klaim bahwa klaster penyebaran virus Corona Covid-19 terbesar di Indonesia adalah 10 ribu pendeta GBI dan GPIB adalah klaim yang keliru. Dari total kasus positif Covid-19 di Indonesia per 8 Mei 2020 yang mencapai 13.112 kasus, jumlah pendeta GBI dan GPIB yang positif Covid-19 tidak mencapai 10 ribu orang. Klaster GBI dan GPIB pun bukan satu-satunya klaster yang dominan dalam penularan Covid-19.
Selain itu, penularan virus Corona Covid-19 sebenarnya tidak terkait dengan agama tertentu. Klaster-klaster itu terjadi karena kegiatan keagamaan yang menjadi klaster-klaster tersebut melibatkan banyak orang atau kerumunan, yang rentan akan penularan Covid-19. Para ahli telah merekomendasikan jaga jarak aman minimal 1 meter dan menghindari kerumunan sebagai salah satu pencegahan Covid-19.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan hasil penelusuran, isu mengenai SMKN 12 Jakarta Utara tidak memasang foto Presiden Jokowi sudah terklarifikasi pada bulan Desember 2019. Melalui surat klarifikasi kepada kepada Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta kala itu, pihak SMKN 12 menyatakan bahwa foto Presiden Joko Widodo harus diturunkan karena bingkainya pecah akibat renovasi ruangan.

“Sebelumnya foto Presiden, Wakil Presiden, dan Garuda Pancasila sudah terpasang dengan baik,” tulis SMKN 12 pada surat tertanggal 27 Desember 2019.

Dalam surat klarifikasi tersebut, pihak SMKN 12 Jakarta Utara menjelaskan bahwa kejadian pecahnya bingkai foto Presiden Joko Widodo terjadi saat adanya renovasi Lab OTKP. “Ketika ada renovasi Lab OTKP, bingkai foto Presiden Jokowi kacanya pecah terkena material. Tetapi pada saat itu tidak ada cadangan bingkai dengan ukuran yang sama dengan bingkai yang lama. Sehingga untuk sementara foto Presiden diturunkan dahulu,” tulis SMKN 12 Jakarta.

Pihak SMKN 12 juga menuliskan bahwa saat itu belum sempat mengganti dengan yang baru namun ruangan sudah digunakan. “Belum sempat mengganti dengan yang baru, ruangan sudah digunakan untuk kegiatan UKG,” tulis klarifikasi SMKN 12.

Saat ini, berdasarkan surat klarifikasi SMKN 12 Jakarta, kondisi foto sudah lengkap di dalam ruangan tersebut. “Pada saat ini kondisi ruangan tersebut sudah lengkap dengan Atribut Kenegaraan (berupa foto Presiden, Wakil Presiden, dan lambang Garuda Pancasila,” tulis SMKN 12 pada poin keempat klarifikasinya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, klaim bahwa pihak SMKN 12 Jakarta Utara tidak memasang foto Presiden Jokowi keliru. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori False Context atau Konten yang Salah.

PENJELASAN

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa tenaga kesehatan COVID-19 RSUD Purworejo keluar dari lokasi transit di Hotel Ganesha karena ditagih biaya Rp150.000 per malam adalah klaim yang salah.

Mereka dipindahkan sementara di RSU RAA Tjokronegoro, karena Hotel Ganesha akan disterilisasi. Setelah itu mereka akan kembali ke Hotel Ganesha. Dipilihnya lokasi sementara di RSU RAA Tjokronegoro karena lokasinya lebih dekat daripada di Pusdiklat Kutoarjo.

Klarifikasi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Drs. Said Ramadhon, Selasa (05/05/2020) menanggapi pemberitaan di sejumlah media, terkait keluarnya para tenaga kesehatan dari Hotel Ganesha. “Hotel Ganesha tidak hanya ditempati para tenaga kesehatan, tetapi juga ada tamu atau konsumen dari masyarakat umum. Sehingga untuk kenyamanan semuanya, perlu dilakukan sterilisasi secara berkala,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Purworejo masih mencukupi, termasuk untuk kebutuhan sumberdaya tenaga kesehatan. “Karena itu saya tegaskan bahwa tidak benar kalau para tenaga kesehatan yang transit di Hotel Ganesha disuruh membayar,” tandasnya.

Dijelaskan bahwa pemindahan ini hanya sementara sampai proses sterilisasi selesai, setelah itu mereka akan kembali ke Hotel Ganesha. Dipilihnya lokasi sementara di RSU RAA Tjokronegoro, karena lokasinya lebih dekat daripada di Pusdiklat Kutoarjo. “Oleh karena itu, rekan-rekan tenaga kesehatan tidak perlu khawatir. Tidak mungkin para pejuang kesehatan dibebani membayar biaya sewa tempat transit yang memang disediakan Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Sterilisasi tidak hanya dilakukan di Hotel Ganesha, tapi juga di tempat lain seperti ruang rawat inap RSUD. “Ruangan itu tidak boleh dipakai terus menerus sehingga perlu disterilisasi. Makanya BOR (bed occupancy ratio/angka penggunaan tempat tidur) RSUD harus kurang dari 75%, bila melebihi itu kurang bagus,” katanya.

Menurut Sekda, Pemkab juga sedang mempersiapkan tiga tempat lain untuk jaga-jaga apabila dibutuhkan. Yaitu GOR Sarwo Edhie Wibowo, Gedung Kesenian WR Soepratman dan Gedung Wanita A Yani, agar masyarakat terlayani dan bila sedang disterilisasi bisa saling menggantikan. ”Selain itu, desa juga harus menyiapkan tempat isolasi mandiri di wilayah masing-masing,” katanya.

Sekda menambahkan, kita memang harus satu pemahaman bahwa salah satu upaya melindungi masyarakat adalah dengan pengendalian orang mudik, melakukan pemeriksaan rapid test dan swab, agar bisa ditemukan sedini mungkin warga yang ODP, PDP dan positif, sehingga mudah penanganannya.

“Dengan langkah itu tentu datanya jadi melonjak tapi bisa terkendali. Sedangkan kalau kita pasif, data ODP, PDP dan positif mungkin sangat kecil, tapi suatu saat bisa meledak dan tak terkendali,” jelasnya.