Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Heripoerwanto menjelaskan bahwa bantuan FLPP kini masih tersedia sekitar 30 persen untuk disalurkan.

“Kalau selama ini sering dituliskan bahwa bantuan perumahan atau subsidi habis, sebetulnya tidak demikian. Kita lihat, FLPP itu capaian kinerjanya saat ini masih sekitar 70 persen. Jadi masih ada sekitar 30 persen yang kita bisa proses,” ungkapnya.

Eko memaparkan, hingga 11 Juli 2019, pemerintah telah menyalurkan dana FLPP bagi sebanyak 47.077 unit rumah dari target 68.858 unit rumah dengan anggaran yang disediakan Rp 4,52 triliun.

Lalu, perihal SSB, Eko mengatakan, realisasinya saat ini masih 0 persen. "Padahal kita lihat, SSB itu targetnya adalah akan untuk 100 ribu unit. Jadi itu belum direalisasikan. Memang permintaan dan penagihan sudah datang kepada kami, dan kami catat sekitar 60 ribu. Kalau itu diproses dan disetujui semua maka SSB kinerjanya adalah sekitar 60 persen. Kita berharap bahwa Agustus ini capaian itu bisa tercapai," sebut dia.

Berdasarkan fakta tersebut, Eko menekan kan, bahwa bantuan untuk rumah subsidi masih ada. "Tapi apapun juga, kami ingatkan bahwa sampai saat ini baik itu FLPP ataupun SSB itu masih ada," tegasnya.
Eko juga menyatakan, Menteri PUPR telah bersurat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati guna menyiapkan antisipasi jika bantuan rumah subsidi masih kurang. "Menteri PUPR sudah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan untuk antisipasi bila ada kekurangan subsidi. Harapan kita semua akan ada tambahan," tandasnya.

Tanggapan PT PLN PT Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DI membantah informasi tersebut. Klarifikasi disampaikan melalui akun resmi Instagram PLN Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY, @pln.jatengdiy. Berikut bunyi tanggapannya: "Perlu kami sampaikan bahwa issue pemadaman serempak pada tanggal 7 Agustus 2019 pukul 09.00-16.00 yang saat ini beredar di wilayah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta adalah tidak benar, mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tulis keterangan dalam unggahan resmi mengatasnamakan komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Saat dihubungi Kompas.com, salah satu Humas PLN membenarkan tanggapan di atas resmi dikeluarkan oleh pihak PLN Jateng dan DIY. Pemberitaan Kompas.com juga mengonfirmasi bahwa informasi soal pemadaman serentak tidak benar.
"Belakangan beredar broadcast mengenai pemadaman serentak di Jawa Tengah tanggal 7 Agustus 2019, kami sampaikan bahwa berita tersebut tidak benar," kata Manager Komunikasi PLN Distribusi Jateng-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Haris, melalui keterangan tertulis, Selasa malam. Ia mengatakan, sistem kelistrikan di Jateng dan DIY saat ini dalam kondisi normal. PLN terus berupaya memantau dan mengendalikan pasokan listrik Jateng dan DIY untuk memastikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Tentu kita masih ingat saat produk Sari Roti mendapat boikot dari sekelompok masyarakat. Ini terkait pernyataan manajemen PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) yang menyebutkan pihaknya tak terkait aksi pemberian roti gratis saat aksi 212 akhir tahun lalu.

Lalu ada ajakan memboikot produk buku tulis produksi Sinar Mas Group, lantaran pemilik perusahaan ini dituding salah satu sembilan naga alias konglomerat hitam. Terbaru, seruan boikot terhadap Starbucks terkait dukungannya dengan kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT)

Setelah peristiwa tersebut, produk Sari Roti sempat hilang pamor. Bagaimana kinerjanya? Pendapatan perusahaan ini turun 1,4% dari Rp 610,97 miliar pada kuartal I 2016 menjadi Rp 602,45 miliar di kuartal I-2017.

Stephen Orlando, Corporate Communication Nippon Indosari Corpindo, mengklaim, penjualan produk Sari Roti sejauh ini masih baik. Terbukti bisa meraup penjualan hingga Rp 602,45 miliar. "Pencapaian ini di tengah maraknya persaingan industri makanan dewasa ini," katanya kepada KONTAN, Kamis (6/7).

Ia optimistis penjualan bisa meningkat 20% tahun ini. Sedangkan manajemen Sinar Mas Group tidak mau berkomentar terkait aksi boikot tersebut.

Pengamat Pemasaran dari Bina Nusantara Asnan Furinto menyatakan, aksi boikot produk hanyalah reaksi spontan dari masyarakat yang sifatnya hanya sementara. Sudah begitu, pasar Indonesia sangat besar. Tapi, produsen harus waspada terhadap berbagai isu.

"Pasar Indonesia ini memang besar. Tapi jika brand tidak peka, bisa beneran diboikot," terang Asnan.

tirto.id - Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta menarik undangan rapat yang disebarkannya setelah ramai diperbincangkan di sosial media. Undangan itu dipersoalkan oleh warganet lantaran mengundang organisasi masyarakat yang sudah dilarang di Indonesia, yakni Muslimah Hizbut Tahrir (HTI). “Kami akui ada kesalahan,” kata Kepala DPPAPP Provinsi DKI Jakarta, Tuty Kusumawati melalui keterangan tertulis pada Kamis (13/6/2019). Tuty menyampaikan bahwa pihaknya mengakui terdapat kekeliruan dalam undangan rapat tersebut. Kekeliruan itu berupa undangan kepada organisasi yang telah dinyatakan terlarang oleh pemerintah. "Saya juga tidak melihat secara detil daftar undangan saat menandatangani. Sebab, sudah melalui pemeriksaan Plt. Kabid dan Sekretaris Dinas,” kata Tuty.
Rapat tersebut hendak membahas Konten Poster Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Jumat (14/6/2019). Namun akibat kejadian tersebut, rapat diundur hingga waktu yang belum ditentukan. “Tujuannya [pada awalnya] untuk mendapatkan masukan dan pendapat utuh mengenai perempuan dan anak,” kata Tuty. Selain Muslimah HTI, Dinas PPAPP juga mengundang Indonesia Tanpa Feminis. "Kami juga akan melakukan pemeriksaan internal untuk menentukan tingkat kesalahan dan sanksi yang berlaku bagi semua yang terlibat dalam pembuatan undangan. Selama pemeriksaan, penyusun undangan akan dibebastugaskan,” tegas Tuty. DPPAPP Provinsi DKI Jakarta, lanjut Tuty, berkomitmen untuk mentaati ketentuan dari pemerintah. Pihaknya memastikan melakukan koreksi dan mengakui telah terjadi kekeliruan yang tidak akan terulang lagi.

Reporter: Fadiyah Alaidrus
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Irwan Syambudi