Berdasarkan penelusuran Tempo.com, mendapatkan data bahwa foto kakek-nenek yang meninggal itu pasangan suami istri bernama Maimunah Yunus (70) dan Batriy Selkam (73). Keduanya merupakan warga Jl Cakalang, Kecamatan Bontoala, Makassar. Maimunah meninggal dunia pada Minggu (4/8) pukul 13.30 Wita sementara suaminya, Batriy Selkam, meninggal pada Senin (5/8) pukul 01.40 Wita. Bukan Pasangan haji yang tak ingin dipisahkan, dan viral pada pemberangkatan Haji beberapa waktu lalu.
Dengan demikian, foto jenazah kakek-nenek itu bukan pasangan yang sedang menunaikan ibadah haji di Mekkah. Sebab, pasangan kakek-nenek yang videonya viral itu bernama bernama Mahmud Sopamena, 86 tahun, dan Kulsum Litiloli, 75 tahun. Keduanya berasal dari Maluku.
Batriy Selkam meninggal karena menderita kanker tulang. Sedangkan Maimunah meninggal karena mengalami kanker otak. Jazad keduanya rencananya akan dimakamkan di kampung halamannya di Pangkep, Sulawesi Selatan.

Foto yang digunakan sudah dibagikan sebelumnya pada tahun 2018 oleh Page Facebook perusahaan transmisi listrik Uttarakhand, India.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Video diedarkan beberapa hari setelah peristiwa mati listrik Jakarta-Jabar-Banten. Lokasi peristiwa adalah di Biswanath Charali (India), bukan Pedurungan, Cibinong, atau lokasi lain seperti yang diedarkan di pesan berantai WhatsApp.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Setelah menyampaikan 'Amanat Perjuangan untuk Perubahan Reuni Mujahid Akbar 212', Habib Rizieq Syihab juga menyampaikan larangan untuk memilih capres dan caleg pendukung penista agama. Habib Rizieq mengharamkan memilih capres dan caleg penista agama. Padahal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah melarang aksi tersebut dipakai untuk kampanye.
Bawaslu sebelumnya telah meminta agar tidak ada unsur kampanye dalam Reuni 212, baik oleh peserta maupun panitia acara. "Iya semua peserta Reuni 212 nggak boleh berkampanye, baik panitia dan peserta," ujar anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, saat dihubungi detik.com, Kamis (29/11/2018).
Bagja mengatakan kampanye dilarang, baik kampanye pilpres maupun caleg. Selain itu, peserta atau panitia reuni 212 dilarang menghina atau menyampaikan ujaran kebencian.

"Kami nyatakan tanpa sedikit pun keraguan bahwasanya haram kita memilih capres dan caleg partai-partai pendukung penista agama," kata Habib Rizieq dalam rekaman pidato yang diputar dari panggung Reuni 212, Monas, Jakarta, Minggu (2/12/2018).
Pernyataan tersebut diulangi hingga tiga kali. Habib Rizieq menyeru peserta Reuni 212 untuk memilih capres dan caleg yang diusung partai-partai koalisi keumatan.

Dilansir dari cnnIndonesia.com, Ketua Umum PPP, Romahurmuziy menegaskan partainya tak termasuk sebagai bagian parpol pengusung penista agama. "Yang disampaikan HRS sama sekali tidak dimaksudkan untuk PPP, karena pada Pilkada DKI 2016-17, kami tidak mengusung Ahok. Sebaiknya ditanyakan, partai mana yang dimaksudkan HRS," kata Romi dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (4/12). Diketahui, pasangan Ahok-Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI 2017 lalu diusung koalisi PDIP, Hanura, NasDem, dan Golkar. Sedangkan PPP saat itu turut dalam koalisi yang mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Sementara itu, dilansir dari merdeka.com, Ketua DPP PKB Abdul Karding menanggapi ucapan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab soal jangan mendukung capres-cawapres dari partai penista agama. "Kami disebut penista agama tentu, biar saja, toh pendukung PKB terus meningkat. Kenapa PKB terus meningkat? karena keseharian, kebijakan gerakan perjuangan PKB selalu berorientasi kepada bagaimana memperjuangkan, memberdayakan umat khususnya, misalnya membangun pesantren, madrasah, mendorong kebijakan-kebijakan yang pro Islam," kata Karding melalui pesan tertulis, Senin (3/12).

Mantan Kuasa Hukum Habib Rizieq Syihab (HRS) Kapitra angkat bicara terkait pernyataan bekas kliennya itu yang mengimbau peserta reuni 212 untuk memilih pemimpin yang direkomendasikan Ijtima Ulama. Dilansir dari republika.co.id, Kapitra mengatakan, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memberikan suara mereka kepada siapapun. "Gak bisa generalisasi begitu, pendukung apa yang didukung, ini kan tidak ada indikator yang jelas, standarisasi ini, pendukung penista ini, dan ini itu gak ada indikatornya," kata Kapirtra di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Senin (3/12).