Akronim dari “Listrik”, sempat digunakan oleh PLN pada tahun 2018 lalu sebelum dihentikan setelah pengumuman nomer urut Pasangan Capres Cawapres. Tidak terkait politik, biasa digunakan pada saat berfoto di acara Hari Pelanggan Nasional.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Tangkapan layar yang dibagikan adalah hasil suntingan, tidak ada artikel dengan judul tersebut. Selain itu, tata letak artikel tidak sesuai dengan standar tata letak artikel detik, dan tata bahasa yang digunakan tidak baku.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Di tengah situasi pemadaman listrik yang terjadi sejak kemarin, beredar sebuah informasi melalui pesan berantai Whatsapp dengan narasi bahwa kepada masyarakat yang listriknya sudah kembali menyala, akan dilakukan pemadaman bergilir kembali setiap 3 jam. Dalam pesan juga disampakan agar masyarakat lebih waspada dan melakukan persiapan berupa mengecas telepon genggam, mengisi air dan menyiapkan pencahayaan cadangan.
Menanggapi informasi tersebut, pihak terkait yakni PT PLN pun akhirnya melakukan klarifikasi. Melansir dari tribunnews.com, Vice President Publik Relation PT PLN (Persero), Dwi Suryo Abdullah mengatakan bahwa kabar pemadaman listrik bergilir setiap 3 jam tersebut adalah tidak benar. Menurutnya hingga saat ini, pihaknya tengah berupaya melakukan pemulihan di sejumlah wilayah.
“Dapat kami pastikan itu hoaks. Kami terus berupaya untuk memulihkan, menyalakan kembali (listrik) untuk masyarakat,” pungkas Dwi.
Sementara melalui akun media sosial resmi Twitter milik PT PLN @pln_123, akun tersebut menginformasikan mengenai daerah yang masih terdampak penghentian listrik sementara di wilayah Jakarta Raya. Dalam akun media sosial resminya, tidak ditemukan informasi seputar pedaman bergilir seperti halnya yang tersebar melalui pesan berantai tersebut.

Menanggapi hal tersebut, pihak KKP pun memberikan klarifikasi. Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto menegaskan, surat undangan yang beredar tersebut adalah hoaks dan kategori penipuan oleh oknum yang tidak bertanggunghawab. Modus penipuan seperti itu sudah terjadi beberapa kali.

“Kami pastikan surat yang beredar di media daring adalah hoaks, pihak kami tidak pernah mengeluarkan surat seperti itu. Kalau kita teliti dari fisiknya saja (kop surat) sudah tidak sesuai,” tegas Slamet.

Slamet pun mengatakan, bila diteliti substansi surat tersebut terdapat kejanggalan. “Jika diteliti subtansi surat juga sangat janggal, tidak mungkin instansi pemerintah sampai mengarahkan pembayaran sementara tiket dan akomodasi lewat agen,” ungkapnya.

Ia pun menjelaskan, Ditjen Perikanan Budidaya tidak pernah menerbitkan surat dimaksud dan tidak menyelenggarakan bimbingan teknis terkait ini pada tanggal 2-3 Agustus 2019 di Jakarta. Terkait kegiatan/program di instansi KKP khususnya perikanan budidaya ada pedomannya. Artinya semua ketentuan resmi dan mekanisme ada di dalamnya. Masyarakat juga dapat mengakses info resmi terkait ini melalui website resmi KKP.

“Sekali lagi kami pastikan yang beredar itu penipuan. Oleh karena itu, melalui rillis resmi ini, kami meminta seluruh Dinas terkait, UPT dan para penyuluh di seluruh Indonesia untuk segera memberikan klarifikasi ikhwal surat palsu ini. Jika menemukan kasus serupa, kami meminta seluruh pihak untuk meminta konfirmasi terlebih dahulu lewat no telpon resmi kami di nomor (021) 3519070 Untuk klarifikasi resmi dari kami telah kami siapkan dan segera kami edarkan,” katanya.