Menanggapi hal tersebut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan RI, Nufransa Wira Sakti mengklarifikasi bahwa Foto tersebut diambil ketika Menteri Keuangan RI meninjau lokasi penampungan korban gempa di Desa Vatutela, Mantikulore. Setelah selesai berdialog dengan warga, beberapa ibu dan remaja putri mengajak Menkeu untuk foto selfie.
Salah satu remaja putri memberikan dan meminta untuk memakai topi tersebut kepada Menteri Keuangan dan mengajak foto bersama. Menteri Keuangan secara spontan menerima ajakan tersebut sebagai bagian keramahtamahan beliau sebagai public figure. Tidak ada maksud dan niat apapun dalam pemakaian topi tersebut selain menyambut baik ajakan foto bersama. Selesai dialog dan foto bersama, Menkeu melakukan door stop dengan media yang hadir. Menteri Keuangan sangat menyesalkan apabila ada pihak yang memanfaatkan dan menyalah-gunakan interaksi sosial dan ramah tamah dengan masyarakat tersebut untuk tujuan lain.

Kepolisian menegaskan hal tersebut tidak benar. “Tidak benar itu hoax,” ujar Kapolsek Kemayoran Komisaris Polisi Syaiful Anwar, Kamis, 25 Oktober 2018. Syaiful memastikan, kabar tersebut bohong atau hoax setelah pihaknya melakukan penelusuran. Tidak didapati peristiwa itu di kawasan Kemayoran. Setelah diselidiki lebih lanjut bersama dengan jajaran Polres Metro Jakarta Pusat, ternyata foto bocah yang disebut korban itu adalah foto korban Rohingya. Kejadiannya pun di luar Indonesia. “Itu kejadiannya di luar (Indonesia),” katanya.

Melansir dari cnnindonesia.com, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dengan tegas menyatakan bahwa surat pemanggilan terhadap Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Tito Karnavian adalah palsu alias hoaks. Terkait hal ini, Agus menyebut jika pihaknya akan bekerja sama mengungkap kasus pembuatan penyebaran surat palsu ini. Tak hanya pihak KPK, pihak Kepolisian pun turut membantah beredarnya surat tersebut. Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto juga memastikan jika foto surat tersebut adalah palsu alias hoaks. Setyo mentatakan pihaknya sudah mengecek dan mengkonfirmasi kepada KPK terkait surat tersebut.

VP Corporate Affairs Go-Jek Indonesia Michael Reza Say menegaskan bahwa informasi tentang PT Go-Jek akan memberlakukan pemutihan massal atau open suspend tidak benar. Michael mengatakan, open suspend tidak sejalan dengan kebijakan Go-Jek dalam memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada pengguna. “Open suspend massal berseberangan dengan apa yang menjadi salah satu prioritas Go-Jek yakni memberikan layanan yang aman dan nyaman kepada para pengguna,” ujarnya.