“SOAL PALESTINA, JOKOWI DIDUGA AMBIGU, MENIPU RAKYAT DAN UMAT MUSLIM
Oleh: Natalius Pigai
Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph Donovan menyebut sikap AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sudah dikonsultasikan dengan Indonesia. Komunikasi itu dilakukan sebelum klaim ini diumumkan Presiden AS Donald Trump. “Kami telah berkonsultasi dengan para teman, mitra, dan sekutu kami, termasuk Indonesia, sebelum Presiden Trump mengeluarkan keputusannya,” kata Donovan dalam pernyataan yang diunggah di situs Kedubes AS, Kamis (7/12/2017).” (salinan selengkapnya di bagian REFERENSI).
[DISINFORMASI] “Soal Palestina, Jokowi Diduga Ambigu, Menipu Rakyat dan Umat Muslim”
Sumber: Sosial MediaTanggal publish: 09/12/2017
Berita
Hasil Cek Fakta
“Natalius Pigai “memakai bahan” yang sudah diklarifikasi sendiri oleh yang membuat pernyataan: “Kamis 07 Desember 2017, 23:30 WIB
Dubes AS Klarifikasi Rilis Klaim Konsultasi dengan RI soal Yerusalem
Tsarina Maharani – detikNews
Dubes AS untuk Indonesia Joseph Donovan. (Rina Atriana/detikcom)
Tangerang – Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph Donovan mengklarifikasi rilis Kedubes AS yang mengklaim keputusan AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sudah dikonsultasikan dengan Indonesia. Donovan menyebut terjadi kesalahan penerjemahan dalam rilis berbahasa Indonesia.”.”
Dubes AS Klarifikasi Rilis Klaim Konsultasi dengan RI soal Yerusalem
Tsarina Maharani – detikNews
Dubes AS untuk Indonesia Joseph Donovan. (Rina Atriana/detikcom)
Tangerang – Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph Donovan mengklarifikasi rilis Kedubes AS yang mengklaim keputusan AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sudah dikonsultasikan dengan Indonesia. Donovan menyebut terjadi kesalahan penerjemahan dalam rilis berbahasa Indonesia.”.”
Rujukan
[HOAX] “Rakyat Vietnam Usir Ribuan Warga Cina”
Sumber: www.rakyatsumatera.onlineTanggal publish: 08/12/2017
Berita
Blog www.rakyatsumatera.online yang sempat tidak aktif kini kembali beraksi. Isu-isu anti-Tionghoa mereka goreng menjadi hoax.
Bahkan, berita luar negeri tiga tahun lalu dibuat sebagai bahan provokasi.
Itulah yang terjadi pada sebuah artikel di blog rakyatsumatera.online yang mereka munculkan pada 27 November 2017.
Judulnya, Rakyat Vietnam Usir Ribuan Warga China, Menlu China: Indonesia Jangan Coba-Coba Ikutan!.
Isinya soal evakuasi warga Tiongkok di Vietnam setelah kerusuhan terkait dengan pengeboran minyak di wilayah sengketa Laut China Selatan.
Blog tersebut menuliskan bahwa artikel yang dibuatnya bersumber dari Reuters dan USA Today.
Bahkan, berita luar negeri tiga tahun lalu dibuat sebagai bahan provokasi.
Itulah yang terjadi pada sebuah artikel di blog rakyatsumatera.online yang mereka munculkan pada 27 November 2017.
Judulnya, Rakyat Vietnam Usir Ribuan Warga China, Menlu China: Indonesia Jangan Coba-Coba Ikutan!.
Isinya soal evakuasi warga Tiongkok di Vietnam setelah kerusuhan terkait dengan pengeboran minyak di wilayah sengketa Laut China Selatan.
Blog tersebut menuliskan bahwa artikel yang dibuatnya bersumber dari Reuters dan USA Today.
Hasil Cek Fakta
“Ternyata artikel itu merupakan hasil copy paste dari berita portal Tempo.co. Judul berita yang dibuat Tempo adalah China Evakuasi 3.000 Warganya dari Vietnam. Berita Tempo tersebut diunggah pada Senin, 19 Mei 2014. Berita Tempo juga bersumber dari Reuters dan USA Today. Artinya, artikel yang dibuat Rakyat Sumatera Online itu hanyalah berita dari peristiwa 3 tahun silam. Selain di judul, hoax diselipkan Rakyat Sumatera Online pada bagian akhir artikel tersebut. Isinya adalah ancaman Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tiongkok agar kejadian serupa tidak merembet ke negara-negara ASEAN lainnya seperti Indonesia. Kesimpulan: tidak ada ancaman dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok ke Indonesia terkait dengan kerusuhan di Vietnam. Ancaman tersebut adalah hoax yang disebarkan sebuah blog dengan memelintir artikel dari media luar negeri.”
Rujukan
[KLARIFIKASI] “BPJS Tak Tanggung Jaminan Kesehatan Untuk Perokok”
Sumber: Sosial MediaTanggal publish: 08/12/2017
Berita
“Walau info yang beredar bahwa perokok tidak ditanggung bpjs.
Terlepas dari pro kontra soal rokok, setiap perokok aktif secara tidak langsung turut membantu bpjs.”.
Terlepas dari pro kontra soal rokok, setiap perokok aktif secara tidak langsung turut membantu bpjs.”.
Hasil Cek Fakta
“Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan klarifikasi terkait isu tersebut. Melalui Donald Pardede selaku Staf Ahli Kemenkes Bidang Ekonomi Kesehatan, mengakui bahwa menjustifikasi suatu penyakit katastropik murni diakibatkan oleh rokok tidaklah mudah, seperti dikutip dari kantor berita antaranews.com di Jakarta, Kamis (7/12). “Misalnya sakit kanker paru, memang salah satu penyebabnya adalah rokok, tapi untuk memastikan itu akibat rokok itu tidak mudah,” kata Donald. Namun, dia juga tidak menampik ada semangat dari berbagai pihak di sektor kesehatan untuk tidak menjamin biaya pengobatan bagi perokok. Tapi sekali lagi ditegaskan bahwa hal itu tidak mudah dijalani. Dia mengatakan, Kemenkes lebih bergerak pada sektor hulunya dengan mencegah masyarakat untuk merokok dan menganjurkan perokok untuk berhenti.”
Rujukan
[KLARIFIKASI] “Soal Ujian Akhir Semester SMA Madrasah Aliyah Membahas Khilafah”
Sumber: Sosial MediaTanggal publish: 08/12/2017
Berita
“jadi pak prof mahfud md? ini kemenag jg menyebarkan ideologi terlarang dong?
#khilafahituajaranIslam
#yukNgajibiarngerti”.
#khilafahituajaranIslam
#yukNgajibiarngerti”.
Hasil Cek Fakta
“Kemenag menilai tak ada yang salah dengan soal tersebut karena masih dikaitkan dengan makna pemerintahan dalam Islam.
“Berkenaan dengan soal ujian yang beredar/viral tersebut, sebenarnya Kemenag memberikan kewenangan kepada guru dan Kemenag provinsi untuk menyusun kisi-kisi soal sesuai dengan ketentuan kurikulum yang dipergunakan,” kata Kepala Biro Humas Kemenag, Mastuki, saat dihubungi detikcom, Selasa (5/12/2017).
“Jika pun ada pertanyaan tentang khilafah dan khalifah itu dikaitkan dengan makna ‘pemerintahan dalam Islam’ seperti penjelasan poin satu. Jadi tidak ada yang salah dalam pertanyaan tersebut. Seperti pertanyaan soal yang lain yang menuntut pemahaman atas bahan ajar pada masing-masing pokok bahasan,” jelasnya.”
“Berkenaan dengan soal ujian yang beredar/viral tersebut, sebenarnya Kemenag memberikan kewenangan kepada guru dan Kemenag provinsi untuk menyusun kisi-kisi soal sesuai dengan ketentuan kurikulum yang dipergunakan,” kata Kepala Biro Humas Kemenag, Mastuki, saat dihubungi detikcom, Selasa (5/12/2017).
“Jika pun ada pertanyaan tentang khilafah dan khalifah itu dikaitkan dengan makna ‘pemerintahan dalam Islam’ seperti penjelasan poin satu. Jadi tidak ada yang salah dalam pertanyaan tersebut. Seperti pertanyaan soal yang lain yang menuntut pemahaman atas bahan ajar pada masing-masing pokok bahasan,” jelasnya.”
Rujukan
Halaman: 8180/8392







