Pihak terkait yakni Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Medan pun akhirnya memberikan klarifikasi yang didapat detik.com melalui Hasan Basri :

Sehubungan dengan beredarnya video PPDB SMP Negeri 9 Medan di media sosial, kami klarifikasi beberapa hal

1. Tidak benar kami menolak siswa yang tidak punya kartu keluarga untuk mendaftar di SMP Negeri 9 Medan, kami sekadar mengingatkan bahwa tanpa kartu keluarga maka nilai zonasi adalah 0. 

2. Kalaupun tanpa kartu keluarga tetap kami terima mendaftar di SMP Negeri 9 Medan

3. Kartu keluarga yang belum berumur 6 bulan tetap kami terima dengan diperjelas dengan KTP. Apabila kartu keluarga dengan KTP sama dan usia KTP lebih tua dari krtu keluarga tetap kami terima

4. Penerimaan siswa di SMP Negeri 9 Medan dari jalur RMP, ABK berjumlah 11 orang dilihat dari KKS/ KIP diranking dengan nilai SKHUSBN

5. Kami SMP Negeri 9 Medan tidak benar menolak keluarga miskin/ RMP kalau memiliki data yang jelas

Sebagai bahan pertimbangan Bapak kami telah melakukan klarifikasi dengan pihak LPMP dan Kabid Pendidikan Dasar. Kami juga tela membuat klarifikasi dengan Dirjen GTK Bapak Hamid Muhammad melalui WA sesuai dengan petunjuk Bapak Kepala LPMP Drs H. Afrizal Sihotang, M.Si. 

Demikian surat klarifikasi ini kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan kami mohon petunjuk selanjutnya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 

Kepala SMP Negeri 9 Medan

Samrin Alim

Badan Pengelolaan Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan edaran mengenai label dan iklan produk SKM beserta analognya. Tujuannya, demi meluruskan salah kaprah informasi SKM yang dianggap sebagai produk susu bernutrisi penambah asupan gizi oleh masyarakat.

Salah satu isi edaran itu, larangan menampilkan anak-anak berusia di bawah lima tahun dalam bentuk apa pun pada iklan produk SKM. Pengiklan juga dilarang menggunakan visualisasi bahwa produk susu kental dan analognya (kategori pangan 01.3) disetarakan dengan produk susu lain sebagai penambah atau pelengkap zat gizi.

Sementara itu, Dokter Spesialis Gizi Klinik dr Tirta Prawita Sari, Sp.GK. M.Sc mengatakan, SKM kerap digunakan sebagai pengganti susu biasa oleh masyarakat. Padahal, kebutuhan yang diharapkan dari susu, terutama bagi anak-anak, tak bisa didapat dari produk SKM.

Dalam portal resmi Polri, tribratanewspapuabarat.com, Polres Sorong membenarkan telah memerintahkan jajaran Polresta hingga Polsek untuk menurunkan bendera-bendera negara peserta Piala Dunia 2018 dari rumah warga. Beberapa foto yang diunggah dalam website tersebut, juga sama dengan yang beredar di media sosial. Kapolres Sorong Kota AKBP Mariochroisty P. S. Siregar, mengatakan, penurunan bendera – bendera tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 41 tahun 1958 tentang penggunaan Bendera Negara Asing di wilayah NKRI.

Namun Anies membantah tidak pernah menandatangani surat yang dimaksud. Anies menegaskan surat yang beredar tersebut hoaks.

“Itu hoaks. Itu saya tidak pernah tanda tangan. Masa gubernur tanda tangan surat itu, itu hoaks. Itu anda juga sudah tahu tapi baru konfirmasi saya kan,” kata Anies di RSKD Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis, (5/7).

Anies menjelaskan bahwa seorang gubernur tidak sekadar menandatangani surat perizinan penggunaan Monas. Untuk itu Anies meminta publik memeriksa kebenaran surat itu.

“Bukan boleh dan tidak (penggunaan Monas). Kalau seperti itu dicek saja sama surat itu hoaks. Mana ada gubernur tanda tangan surat permintaan izin,” ujar Anies.