Jakarta, HanTer – Rencana pemerintah yang ingin menghapus tunjangan profesi guru (TPG) ditentang organisasi guru. Sebab ketika kampanye, presiden sudah berjanji tidak akan menghapus tunjangan tersebut.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengatakan, menjelang Pemilu Presiden 2014, Joko Widodo berkunjung ke Kantor PB PGRI. Ketika itu Jokowi berjanji bahwa TPG tidak akan dihapus, bahkan akan ditambah.

Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta agar PGRI meluruskan wacana yang beredar menjelang Pilpres 2014 lalu melalui pesan singkat, bahwa jika Jokowi terpilih menjadi presiden, maka TPG akan dihapus.

Kemudian, pada saat Rakorpimnas PGRI akhir Juni 2014, Jokowi kembali menyatakan di depan peserta rakorpimnas bahwa kelak jika dia terpilih sebagai presiden tidak akan menghapus tunjangan profesi. BACA: Ada Kejutan di Paket Ekonomi Jilid II: Jokowi Jangan jadi PHP

“Jadi jika Kemendikbud akan menghapus TPG, berarti Anies Baswedan, telah memberikan andil besar, sehingga Presiden Jokowi membohongi guru,” tegas Sulistiyo di Jakarta, Minggu (27/9/2015).

Adapun dasar hukum pemerintah ingin menghapus TPG karena adanya UU Aparatur Sipil Negara ASN. Dikatakan, ada pemahaman yang salah dari pejabat Kemendikbud. Sebab TPG dan TPD (Tunjangan Profesi Dosen) harus tetap diberikan karena hal itu merupakan amanat UU Nomor 14/2015 tentang Guru dan Dosen (UUGD).

Dalam UUGD tertulis sangat jelas bahwa guru (termasuk dosen) yang telah memeroleh sertifikat pendidikan (mengikuti sertifikasi) akan memperoleh satu kali gaji pokok. Diketahui, sampai saat ini, dari sekitar 1,6 juta guru yang telah memeroleh TPG. Masih sekitar 1,5 juta guru belum memerolehnya.

“Sangat jelas bahwa untuk mengatur dan mengelola guru ya dasarnya UUGD bukan ASN. Kecuali guru sebagai PNS, jika ada hal yang belum diatur dalam UUGD. Perlu diingat, tidak semua guru adalah ASN. Guru di sekolah swasta, guru tetap termasuk guru honorer itu tidak termasuk ASN. Mereka punya hak memeroleh TPG tetapi belum diatur penghasilan lainnya menurut ASN,” ujarnya.

Sulistiyo memberi contoh, jika ada orang mencuri kayu milik perhutani, orang tersebut tidak dikenai pasal korupsi walau kayu itu milik pemerintah, tetapi yang digunakan adalah UU Perhutani. Sama halnya juga jika orang membeli bahan bakar subsidi, padahal dia tidak berhak memakainya, orang yang bersangkutan tidak dikenaikan pasal korupsi tetapi UU Migas.

“PGRI tentu percaya dan akan memegang janji teguh Jokowi. Jika guru dibohongi, tentu PGRI tidak tinggal diam, terlebih kalau penghasilan pegawai dan pejabat lain naik, malah guru turun, karena TPG dihapus. Jangan salahkan guru jika mereka berbondong-bondong mendatangi istana menangih janji presiden,” kata Sulistiyo mengancam. BACA : Kemdikbud: Pemerintah Tidak Akan Menghapus Tunjangan Profesi Guru

Diketahui, Kemendikbud merencanakan akan menghapus TPG karena adanya fakta guru yang sudah menerima TPG belum bermutu baik. TPG juga akan dihapus karena d UU ASN PNS hanya akan menerima tunjangan kinerja.

“Jokowi Mau Minta Maaf pada eks PKI. Apakah Ini Another TEST THE WATER???

Saya menemukan gambar ini dari status FB seorang teman. Di sejumlah media pun, TERMASUK METRO TV dan CNN Indonesia, banyak berita yang memuat info bahwa Jokowi akan meminta maaf pada eks PKI

Jadi Hok, mendingan lo tidur aje, ngga usah ngeluarin instuksi-instruksi segala apalagi mengeluarkan instruksi seperti Kementerian Kesehatan Arab Saudi menyatakan melarang menyembelih qurban unta selama musim haji karena khawatir bahaya yang ditimbulkan virus pernapasan mematikan (MERS-CoV) di Timur Tengah.

PAS KAMPANYE ada warning dugaan PKI bangkit di Era Jokowi. Kubu sebelah pun menyebut itu fitnah, hoax, ghibah, black campaign, dan sebagainya.
Kini, warning tersebut mulai menjadi fakta. Apakah Anda masih menyebut ini hoax, fitnah, gagal move on, masih sakit hati???