SuaraJakarta.id - Media sosial kembali diramaikan dengan klaim mengejutkan yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), resmi menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Unggahan tersebut disertai narasi seolah-olah pengangkatan Jokowi sebagai Wantimpres telah diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Tak sedikit warganet yang langsung bereaksi dan membagikan ulang informasi itu.

Beredar unggahan foto [arsip] dari akun Facebook “Murshid 2” pada Minggu  (8/2/2026). Unggahan beserta narasi :

“Ungguli SBY Pak Jokowi Resmi JAdi Watimpres Tim Anti Jokowi Terjungkal Mas Wapres Gibran Sambut Pak Jokowi di Istana”

Hingga Sabtu (14/2/2026) unggahan telah mendapatkan 1.400 tanda suka, 1.400 komentar dan telah dibagikan ulang sebanyak 31 kali.

Namun, benarkah Jokowi sudah resmi menjadi Wantimpres? Simak hasil cek fakta berikut sebelum Anda ikut menyebarkannya.

Sejumlah akun media sosial membagikan narasi yang menyatakan bahwa Jokowi telah diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Unggahan tersebut menggunakan foto Jokowi dan dikemas seperti potongan berita resmi, sehingga terlihat meyakinkan bagi pembaca yang tidak menelusuri lebih lanjut.

Hasil Cek Fakta: Klaim Ini SALAH

Berdasarkan penelusuran Tim Pemeriksa Fakta TurnBackHoax, klaim bahwa Jokowi resmi menjadi Wantimpres adalah tidak benar (hoaks).

Tidak ditemukan:

Jika benar ada pengangkatan anggota Wantimpres, hal itu biasanya diumumkan secara resmi melalui kanal pemerintah dan dilaporkan luas oleh media arus utama nasional.

Fakta Sebenarnya

Hingga saat ini:

Mengapa Isu Ini Mudah Viral?

Isu yang melibatkan tokoh besar seperti Jokowi selalu menarik perhatian publik. Narasi yang dikemas menyerupai berita resmi juga membuat banyak orang terkecoh.

Padahal, jabatan strategis seperti Wantimpres tidak bisa diangkat tanpa prosedur resmi dan pengumuman terbuka.

Suara.com - Beredar di media sosial narasi yang menyebut peserta uji coba vaksin tuberkulosis (TBC) M72 akan mendapatkan bantuan sosial (Bansos) senilai Rp150.000.

Diketahui, vaksin tersebut dikembangkan pengusaha asal Amerika Serikat yang juga pendiri Microsoft yakni Bill Gates.

Indonesia menjadi salah satu tempat uji klinis vaksin TBC Bill Gates selain Afrika Selatan, Kenya, Zambia dan Malawi.

Adapun narasi dalam unggahan akun Facebook itu sebagai berikut:

"Bansos senilai Rp. 150k untuk yang mau ikut vaksin"

Lantaa benarkah peserta vaksin TBC Bill Gates akan dapat bansos Rp150 ribu?

SuaraLampung.id - Informasi mengenai pinjaman online dengan jumlah besar sering jadi incaran netizen, terutama di kala kebutuhan ekonomi meningkat. Namun belakangan ini beredar tautan pendaftaran pinjaman BRI sampai Rp500 juta yang diklaim berasal dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Tautan itu tampak seperti formulir resmi dan disebut bisa langsung dipakai untuk mendapat pinjaman besar.

Beredar di media sosial, video yang mengklaim Bank Rakyat Indonesia (BRI) secara resmi mengeluarkan pinjaman berbasis online pada 8 Januari 2026. Klaim menyebutkan pinjaman yang diberikan minimal sebesar Rp5 juta sampai dengan Rp500 juta tanpa jaminan, agunan dan survei. ADVERTISEMENT Video tersebut disebarkan oleh akun TikTok “m_rizki_budiman” (arsip) pada Kamis (8/1/2026). Unggahan video tersebut memperlihatkan suasana antrian masyarakat di depan bank.

Unggahan ini ramai dibagikan di platform seperti Facebook, WhatsApp, dan TikTok, banyak pengguna yang penasaran dan ingin mendaftar.

Tetapi sebelum Anda mengeklik atau mengisi data penting, cek dulu fakta sesungguhnya, karena klaim ini ternyata penipuan / hoaks.

Unggahan viral tersebut menggambarkan:

Hasil Penelusuran FaktaTim pemeriksa fakta dari TurnBackHoax.ID / Mafindo melakukan verifikasi dan menemukan hal-hal berikut:

1. BRI tidak pernah mengeluarkan tautan pendaftaran pinjaman resmi seperti yang beredar.2. Situs resmi BRI memiliki domain .co.id dan semua informasi pinjaman jelas tercantum di laman resmi serta melalui kantor atau aplikasi resmi saja.3. Tautan yang tersebar bukan berasal dari domain atau kanal resmi BRI — melainkan domain pihak ketiga yang tidak memiliki afiliasi dengan bank.4. Banyak tautan semacam ini dibuat untuk phishing atau penipuan data — yang meminta informasi penting seperti nomor KTP, data keuangan, atau akses personal lainnya.5. Program pinjaman bank besar seperti BRI bukan melalui tautan viral di media sosial, melainkan melalui aplikasi resmi atau kantor cabang terdaftar sesuai ketentuan dan syarat perbankan.

Karena itu, klaim bahwa tautan tersebut merupakan pendaftaran pinjaman resmi dari BRI tidak benar dan sangat berbahaya jika diikuti.

SuaraJakarta.id - Sebuah unggahan yang viral di media sosial mengklaim bahwa mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas dugaan penerimaan uang kuota haji.

Unggahan itu tampak seperti artikel berita dengan judul provokatif dan bahasa yang seolah berasal dari sumber resmi.

narasinya:

Beredar di media sosial postingan artikel mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas meminta Ketua KPK memeriksa Jokowi karena menerima uang kuota haji. Postingan itu beredar sejak akhir pekan ini. Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 8 Januari 2025. Dalam postingannya terdapat tangkapan layar artikel dari Gelora News berjudul: "Yaqut Cholil Qiemas Meminta Kepada Ketua KPK Periksa Juga Jokowi Dia Memberi Perintah dan Menerima Juga Uang Kuota Haji" Lalu benarkah postingan artikel mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas meminta Ketua KPK memeriksa Jokowi karena menerima uang kuota haji?

Namun sebelum Anda mempercayai atau bahkan ikut menyebarkannya, penting untuk membaca hasil cek fakta yang sebenarnya, karena klaim ini ternyata tidak benar dan menyesatkan.

Unggahan yang ramai dibagikan menyatakan bahwa:

“Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta KPK untuk memeriksa Presiden Jokowi terkait tuduhan menerima uang kuota haji.”

Narasi ini disertai seolah-olah kutipan pernyataan resmi Yaqut dan dipadukan dengan foto kepala negara untuk memberi kesan kuat seolah hal tersebut benar terjadi.

Hasil Penelusuran FaktaTim pemeriksa fakta dari TurnBackHoax.ID / Mafindo menelusuri klaim tersebut dan menemukan hal berikut:

1. Tidak ada pernyataan resmi dari Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan meminta KPK memeriksa Presiden Jokowi atas dugaan penerimaan uang kuota haji.2. Tidak ada kutipan pidato, wawancara, atau pernyataan pers dari Menag yang mendukung klaim tersebut.3. Media arus utama kredibel seperti Kompas, Tempo, Detik, Antara, dan CNN Indonesia tidak pernah melaporkan peristiwa atau pernyataan semacam itu.4. Unggahan viral ini hanya berisi teks yang dibuat tanpa sumber resmi, tidak mencantumkan rujukan, dan cenderung berasal dari akun tidak terverifikasi.

Dengan demikian, klaim yang beredar tidak berdasar fakta yang dapat diverifikasi.