SuaraJakarta.id - Isu serius tentang pembubaran DPR RI belakangan ramai diperbincangkan netizen setelah sebuah unggahan di media sosial mengklaim bahwa Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sepakat menjalankan langkah ekstrem yakni membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Unggahan yang beredar memuat narasi provokatif dan menuduh kedua tokoh itu hendak mengambil alih fungsi legislatif melalui keputusan bersama. Namun sebelum kamu percaya atau ikut menyebarkannya, simak dulu hasil cek fakta lengkapnya. karena klaim itu SALAH dan menyesatkan.

Beberapa akun di Facebook dan X/Twitter menyebarkan narasi yang menyatakan bahwa Gibran dan AHY “telah sepakat untuk membubarkan DPR RI” dan menggantinya dengan solusi lain guna mempercepat reformasi birokrasi.

Beredar unggahan foto [arsip] dari akun Facebook “Murshid 2” pada Jumat (6/2/2026). Unggahan beserta narasi :

“GIBRAN AHY SETUJU PEMBUBARAN DPR

AHY AMUK FRAKSI YANG HINA RAKYAT

AKHIRNYA PUAN MUNDUR SEBAGAI KETUA DPR” 

Hingga Kamis (12/2/2026) unggahan telah mendapatkan 1.700 tanda suka, 810 komentar dan telah dibagikan ulang 40 kali.

Klaim itu menyerukan kepada publik agar mendukung langkah tersebut. Unggahan viral juga dibagikan melalui grup WhatsApp tanpa menyertakan tautan ke pernyataan resmi kedua tokoh tersebut.

Klaim bahwa Gibran Rakabuming dan AHY sepakat membubarkan DPR adalah SALAH dan termasuk konten palsu/hoaks. Klaim ini tidak didukung bukti faktual atau pernyataan resmi dari kedua tokoh.

 Fakta Sebenarnya

2. Tidak Ada Liputan Media Utama

Isu serius tentang pembubaran DPR pasti akan masuk pemberitaan media arus utama jika benar terjadi, tetapi tidak ada satu pun media besar yang pernah memberitakan atau melaporkan tentang pernyataan seperti itu.

3. Konteks Klaim Tidak Jelas dan Spekulatif

Unggahan viral tersebut tidak menjelaskan konteks strategi politik, sumber kutipan, atau tanggal pernyataan. Klaim yang demikian adalah ciri khas konten menyesatkan yang memanfaatkan nama tokoh publik untuk menarik perhatian dan memicu respons emosional.

Suara.com - Beredar unggahan yang menarasikan Presiden Prabowo Subianto menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk memenjarakan pejabat yang menghina rakyat.

Dalam postingan Instagram tersebut tidak dijelaskan isi hukuman dan lama waktu tahanan bagi pejabat yang menghina rakyat. Adapun narasi yang disampaikan sebagai berikut:

"PRABOWO AKAN MENYUSUN UU PEJABAT YANG HINA RAKYAT"

Lantas, benarkah Prabowo susun RUU untuk penjarakan pejabat yang hina rakyat?

Suara.com - Beredar narasi yang menyebut bahwa Menteri Budi Arie Setiadi akan mengembalikan dana haji yang digunakan untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam bentuk tunjangan hari raya (THR).

Narasi itu bermula dari unggahan Akun Twitter (X) ebe_ganzo pada Senin (17/3/2025) dengan mengunggah gambar yang menampilkan tangkapan layar sebuah artikel dari CNN Indonesia.

Postingan tersebut disertai narasi:

"Benarkah Dana Haji yg dipakai pemerintah tidak sengaja untuk IKN mencapai 700 Triliun."

Lantas benarkah Budi Arie akan mengembalikan dana haji yang dipakai IKN?

SuaraJakarta.id - Sebuah unggahan di media sosial yang mengatasnamakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ramai dibagikan warganet. Dalam narasi yang beredar, disebutkan bahwa Ahok sedang membagikan bantuan modal usaha kepada masyarakat melalui tautan pendaftaran online.

Unggahan tersebut tampak meyakinkan karena menyertakan foto Ahok serta kalimat persuasif yang mengajak masyarakat segera mendaftar sebelum kuota habis. Namun, benarkah informasi tersebut resmi dan dapat dipercaya?

Sebelum Anda tergiur dan mengisi data pribadi, simak hasil cek fakta berikut ini — karena klaim tersebut ternyata merupakan penipuan.

Di Facebook dan platform lain, akun tertentu membagikan tautan yang diklaim sebagai program bantuan modal usaha dari Ahok. Unggahan itu mengajak masyarakat untuk:

Hasil Cek Fakta: Ini Penipuan

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Fakta TurnBackHoax, tautan tersebut bukan berasal dari kanal resmi Ahok maupun lembaga resmi pemerintah.

Tidak ada pengumuman resmi dari Ahok melalui akun terverifikasi atau pernyataan publik mengenai program bantuan modal usaha seperti yang diklaim dalam unggahan viral tersebut.

Tautan yang dibagikan justru mengarah ke halaman yang meminta data pribadi pengguna, yang berpotensi digunakan untuk tujuan tidak bertanggung jawab.

Fakta Sebenarnya

Waspada Modus Serupa

Penipuan berkedok bantuan sosial atau bantuan modal usaha bukan pertama kali terjadi. Biasanya pelaku: