Tim Riset Tirto mula-mula mengecek profil halaman Facebook pengunggah, yakni “program haji gratis”. Menurut informasi profilnya, halaman itu diikuti oleh 111 orang dan baru dibuat pada 5 Februari 2025.

Begitu pula dengan halaman Facebook "Haji & Umroh" yang hanya memiliki 74 pengikut dan baru dibuat pada 1 Januari 2025. Akun-akun ini diketahui bukanlah akun Facebook resmi Kementerian Agama.

Media sosial Facebook asli Kemenag bernama “Kementerian Agama RI” dengan centang biru, yang diikuti oleh 704 ribu pengikut.

Tirto lalu mencoba menelusuri tautan yang disematkan dalam unggahan. Kami menyalin tautan itu ke situs urlscan.io untuk mengecek keamanannya tanpa harus mengklik tautan.

Hasilnya, kami menemukan situs ini besifat malicious atau berbahaya. Tautan itu juga sama sekali tidak mengarah ke situs maupun akun-akun media sosial resmi Kemenag.

Saat mengecek akun Instagram resmi Direktorat Penerangan Agama Islam Kemenag RI, Tirto menjumpai klaim ini sudah dinyatakan hoaks. Kemenag menyatakan pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran haji gratis dengan persyaratan tertentu.

“Jika ada pihak yang mengatasnamakan Kemenag RI untuk percepatan keberangkatan haji gratis harap berhati-hati. Dan jika ada kerugian yang terjadi segera laporkan kepada pihak berwajib,” tulis akun Direktorat Penerangan Agama Islam Kemenag RI dalam unggahan Instagramnya, Selasa (28/1/2025).

Kemenag juga mengimbau masyarakat untuk mencari informasi resmi hanya melalui kanal Kemenag RI dan Informasi Haji. Masyarakat bisa mengunjungi situs https://haji.kemenag.go.id/v5/?search=waiting-list untuk mengecek informasi terkait waktu tunggu dan kuota untuk setiap daerah.

Berdasarkan penelusuran fakta yang sudah dilakukan, narasi soal pendaftaran haji gratis untuk 100 orang yang mengatasnamakan Kementerian Agama (Kemenag RI) bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Akun-akun pengunggah diketahui bukan akun Facebook resmi Kemenag dan baru dibuat pada Januari - Februari 2025. Adapun tautan pendaftaran yang disertakan juga bersifat malicious atau berbahaya, berdasarkan penelusuran menggunakan urlscan.io.

Klaim ini sudah dinyatakan hoaks oleh Direktorat Penerangan Agama Islam Kemenag RI. Kemenag menyatakan pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran haji gratis dengan persyaratan tertentu.

Untuk mencari kebenaran klaim yang beredar, Tim Riset Tirto mencoba melakukan penelusuran Google dengan kata kunci berbahasa Inggris, “UN and WEF join forces to initiate water crisis”. Hasilnya, kami tak menemukan adanya sumber resmi atau pemberitaan kredibel yang mengonfirmasi.

Hasil pencarian teratas justru membawa kami ke artikel WEF tentang Konferensi Air yang diadakan WEF bersama PBB. Kedua lembaga itu memang pernah melangsungkan Konferensi Air pada 22 – 24 Maret 2023, di New York, AS.

Konferensi ini justru dimaksudkan untuk mengantisipasi krisis air dan sanitasi, di samping juga merayakan Hari Air Sedunia. Tujuan utama diadakan konferensi ini disebut guna mendukung dan mencapai target terkait air yang disepakati secara internasional, termasuk yang tercantum dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.

“Krisis air dan sanitasi yang sedang berlangsung merupakan ancaman bagi semua orang karena pengelolaan air yang buruk meningkatkan atau melipatgandakan risiko dalam semua aspek kehidupan,” begitu bunyi potongan pernyataan visi Konferensi Air di laman PBB.

Prinsip konferensi ini yakni inklusif, berorientasi pada tindakan, dan dilakukan secara lintas-sektoral.

Menurut informasi dari situs WEF, konferensi pertama dalam hampir lima dekade ini ditutup dengan adopsi Agenda Aksi Air, yang berisi hampir 700 komitmen untuk melindungi “kebaikan bersama global yang paling berharga bagi manusia”.

WEF juga sering menyerukan terkait “water security”. Ketahanan air disebut lebih dari sekadar apakah kita memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit sumber daya fisik. Manusia membutuhkan air yang cukup, dengan kualitas yang tepat, untuk menjaga mereka tetap sehat. Oleh karenanya, nantinya bisa menopang penghidupan, mengembangkan ekonomi, dan melindungi ekosistem.

“Ketahanan air mencakup semua aspek masalah ini, mulai dari bencana yang berhubungan dengan air dan penyakit yang ditularkan melalui air, hingga konflik atas sumber daya bersama dan tantangan tata kelola, hingga keanekaragaman hayati dan kualitas air tanah,” tulis WEF di laman resminya.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa WEF dan PBB justru menyerukan dan menciptakan agenda-agenda untuk mengatasi krisis air, bukan malah berkolaborasi menciptakan krisis itu sendiri.

WEF sendiri sudah sering menjadi sasaran narasi miring. Sebelumnya, mencuat klaim terkait dokumen WEF yang menyebut 6 miliar orang akan meninggal pada 2025. Namun, setelah diperiksaTirto, narasi itu tidak benar adanya.

Pihak WEF telah menyatakan bahwa klaim yang menghubungkan organisasi itu dengan konspirasi depopulasi tidak berdasar dan berakar pada disinformasi yang berasal dari sumber tak kredibel.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa klaim PBB dan WEF berkolaborasi merencanakan krisis air bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Alih-alih menemukan sumber resmi atau pemberitaan kredibel yang mengonfirmasi, Tirto justru menjumpai artikel tentang Konferensi Air yang diadakan WEF bersama PBB. Kedua lembaga itu memang pernah melangsungkan Konferensi Air pada 22 – 24 Maret 2023, di New York, AS.

Konferensi ini justru dimaksudkan untuk mengantisipasi krisis air dan sanitasi, di samping juga merayakan Hari Air Sedunia.

==Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Kapolsek Panyileukan Kompol Kurnia, dalam keterangannya mengatakan konten itu dibuat untuk meningkatkan viewers dan followers. Menurut Kurnia, kegiatan para konten kreator asal Malaysia ini dilakukan tanpa izin pihak kepolisian.

"Maksud tujuan pembuatan konten tersebut dalam rangka menaikkan rating dan follower akun Tiktok dan YouTube miliknya, dengan skenario seolah-olah WNA Malaysia Tiktoker bernama Eykaa hilang di hutan Bandung namun dengan kejadian tersebut mereka tidak mengetahui bahwa di negara Indonesia ada Undang-undang yang mengatur apabila melakukan berita hoax dikenai sanksi pidana," kata Kurnia.

Kurnia menegaskan jika informasi WNA Malaysia yang hilang di hutan Bandung adalah hoaks. Dia juga mengatakan konten kreator itu sudah meminta maaf di hadapan polisi.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Setelah informasi adanya dugaan penculikan anak di Desa Buga, Kecamatan Ogodeide beredar di media sosial, Polres Tolitoli mengecek informasi tersebut ke lokasi.

Namun, tidak ada informasi valid soal dugaan penculikan anak di Desa Buga. Kapolres Tolitoli, AKBP Wayan Wayracana Aryawan memastikan informasi tersebut adalah hoaks.

Menurut Wayan, ibu dari anak yang disebut menjadi korban penculikan juga membantah narasi yang beredar di media sosial. 

Wayan mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan menyebar informasi yang belum jelas kebenarannya.

“Kami pastikan bahwa informasi terkait penculikan anak di Desa Buga adalah tidak benar alias hoaks. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya," kata Wayan dikutip dari Instagram Humas Polres Talitoli. 

Kabar bohong mengenai penculikan anak merupakan salah satu bentuk provokasi yang membahayakan, karena menimbulkan kecurigaan terhadap orang asing di masyarakat.

Sejumlah peristiwa kerusuhan bahkan pernah terjadi akibat hoaks penculikan. Salah satunya yang terjadi di Wamena, isu penculikan yang kemudian menimbulkan kecurigaan terhadap orang asing menyebabkan kerusuhan.

Masyarakat Wamena terprovokasi adanya kabar penculikan, dan berupaya melakukan main hakim sendiri. Polisi mengamankan orang yang disebut akan melakukan penculikan, namun masyarakat mengamuk.

Aksi massa menyebabkan kerusuhan yang menyebabkan tewasnya 10 orang.

Konten hoaks penculikan memang memantik sisi emosional, terutama para orangtua, sehingga mudah tersebar luas. Namun, hoaks ini sangat membahayakan.

Jangan terprovokasi dengan informasi tidak jelas di media sosial terkait penculikan anak!

Informasi soal dugaan penculikan anak di Desa Buga, Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah tidak benar atau hoaks.

Setelah Polres Tolitoli mengecek ke lokasi, tidak ada informasi valid soal dugaan penculikan di Desa Buga. Waspada, jangan terprovokasi hoaks yang memancing kecurigaan di masyarakat!