Cek Fakta Liputan6.com menelusuri video yang diklaim kapal dari India terdampar di Patai Nias Barat. Penelusuran dilakukan dengan memasukkan kata kunci "kapal india terdampar di nias barat" di kolom pencarian Google Search.
Hasilnya terdapat beberapa artikel yang menjelaskan mengenai keberadaan kapal tersebut. Satu di antaranya artikel berjudul "Polres Nias Klarifikasi Isu Kapal dan WNA di Nias Barat" yang dimuat situs rri.co.id pada 9 April 2025.
KBRN, Gunungsitoli: Polres Nias, Polda Sumut, menyikapi viralnya sebuah postingan Reels Facebook milik akun Juli Berkat Batee, yang menyebut adanya kapal asing asal India terdampar beserta orang-orang berkewarganegaraan India di pesisir pantai wilayah Humene, Nias Barat.
Menyikapi hal itu, Polsek Alasa bersama Polsek Mandrehe langsung bergerak cepat melakukan monitoring ke lokasi yang dimaksud, Rabu (9/4/2025).
Kapolsek Alasa AKP M. Ichsan, S.H., M.H. bersama personel gabungan dari dua polsek melakukan pengecekan lapangan di Desa Siwawo, Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nias Utara.
Dari hasil monitoring di lokasi, ditemukan memang benar terdapat sebuah kapal yang terdampar di tepi laut seperti yang terlihat pada video tersebut, namun lokasi kejadian bukan berada di wilayah Kabupaten Nias Barat, melainkan di Desa Siwawo, Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nias Utara.
"Informasi dalam postingan yang menyebutkan adanya warga negara India di lokasi tersebut dinyatakan tidak benar," ujarnya.
Orang-orang yang berada di lokasi, lanjut AKP Ichsan, merupakan para pekerja dari PT. 3G DIVING Jakarta yang sedang melakukan proses evakuasi terhadap kapal yang terdampar.
Pimpinan pekerja bernama Sudirman menjelaskan bahwa seluruh pekerja yang berjumlah 17 orang adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan telah menunjukkan identitas berupa KTP.
"Direktur PT. 3G DIVING diketahui bernama Abdul Halik N, dan tenda yang digunakan oleh para pekerja di lokasi merupakan milik TNI Angkatan Laut, sesuai keterangan dari Sudirman," katanya.
Aktivitas evakuasi kapal telah dilaporkan secara resmi kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Gunungsitoli, dan Pos AL Gunungsitoli, serta pemerintah desa setempat.
Personel TNI AL juga secara rutin melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut dimana lokasi tempat tinggal sementara para pekerja diketahui berada di atas lahan milik warga setempat atas nama Temazisohi Hulu.
"Dengan klarifikasi ini, masyarakat diharapkan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum diverifikasi kebenarannya dan tetap menjaga kondusifitas wilayah," ucapnya.
Polres Nias juga mengimbau agar pengguna media sosial lebih bijak dalam membagikan informasi serta memverifikasi sumber sebelum menyebarkannya ke publik.
 

Video yang diklaim kapal dari India terdampar di Patai Nias Barat telah diklarifikasi pihak Polres Nias. Berdasarkan hasil pengecekan langsung, polisi menemukan fakta lain, yakni posisi kapal yang terdampar berada di Desa Siwawo, Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nias Utara.
Orang-orang yang berada di lokasi merupakan para pekerja dari PT 3G DIVING Jakarta, bukan WNA. Mereka sedang melakukan proses evakuasi terhadap kapal yang terdampar.
 

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri video yang diklaim seorang pria diterkam harimau saat melintas di Alas Baluran, Situbondo, Jawa Timur. Penelusuran dilakukan dengan mengunggah gambar tangkapan layar dari video tersebut ke situs Google Images.
Hasilnya, ditemukan gambar identik pada beberapa situs berita media online. Satu di antaranya artikel berjudul "Nelayan Sungai Desa Delas Diterkam Buaya Ganas, Tangan Kanan Putus" yang dimuat situs babeltimes.co pada 5 Januari 2024.
Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa video pria yang mengalami luka-luka dan kehilangan lengan kanannya merupakan seorang nelayan di Desa Delas, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung.
Pria tersebut bernama Harjo, ia diterkam buaya ganas di Sungai Binjai. Peristiwa itu terjadi pada 5 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB. Akibat dari peristiwa tersebut, korban mengalami luka-luka dibagian tubuh, bahkan tangan sebelah kanan korban putus akibat terkaman buaya ganas.
Korban langsung dibawa pihak keluarga ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah untuk mendapatkan perawatan dan sebagian warga juga membantu mencari tangan korban.
Penelusuran juga dilakukan dengan memasukkan kata kunci "pengendara diterkam macan di alas baluran" di kolom pencarian Google Search. Hasilnya terdapat beberapa artikel membantah kabar tersebut.
Satu di antaranya artikel berjudul "Viral Video Seorang Pengendara Diterkam Harimau di Baluran Situbondo, Begini Penjelasan Polisi" yang dimuat situs radarsitubondo.jawapos.com pada 10 April 2025.
RADAR SITUBONDO - Beredar video 30 detik yang mengatakan seseorang diterkam harimau di Taman Nasional (TN) Baluran Situbondo.
Dalam rekaman video yang beredar di grup-grup medsos itu memperlihatkan bagaimana kondisi korban. Terlihat lengan korban putus dalam dengan menyertakan kejadian terjadi di TN Baluran.
Menyusul beredarnya informasi tersebut, pihak Polsek Banyuputih memberikan penjelasan. Dalam keterangan yang diterima RadarSitubondo.id, disampaikan bahwa kabar itu tidak benar.
"Video dengan caption diterkam macan Baluran. Tidak ada kejadian pengendara diserang macan," kata Kapolsek Banyuputih, AKP Hasan Bisri, Kamis (10/4).
Menurut Hasan, pihaknya sudah melakukan giat bersama polisi hutan (polhut) TN Baluran dan tidak ada peristiwa seperti yang disebarkan.
Bahkan, Hasan mengatakan, peristiwa itu sebenarnya terjadi di Bangka Belitung pada 2024 dimana korban diterkam buaya. Polisi menghimbau agar masyarakat tidak mempercayai dan menyebar informasi yang belum pasti kebenarannya.
Saat ini, TN Baluran Situbondo masih aman dan nyaman dikunjungi oleh berbagai kalangan. Terlebih, Baluran menjadi salah satu tujuan destinasi wisata favorit di Situbondo maupun Banyuwangi.
 

Video yang diklaim seorang pria diterkam harimau saat melintas di Alas Baluran, Situbondo, Jawa Timur ternyata tidak benar. Faktanya, pria dalam video tersebut merupakan korban serangan buaya di Sungai Binjai, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa itu terjadi pada 5 Januari 2024.
 

Tempo memeriksa klaim tersebut dengan menggunakan data terbuka, pemberitaan media kredibel, dan wawancara pakar kebijakan publik dan pertanian. Hasil verifikasi menunjukkan adanya proyeksi surplus beras tahun ini yang diperoleh dari jumlah cadangan beras yang melebihi konsumsi. 

Hal ini juga didukung dengan panen beras yang berpotensi meningkat. Sehingga tidak ada prediksi mengenai krisis beras di Indonesia pada awal tahun berdasarkan data-data yang disediakan oleh lembaga negara. Demikian juga negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina juga memiliki upaya untuk mengendalikan pasokan beras mereka.

Klaim 1: Awal tahun 2025, Indonesia diprediksi krisis beras

Fakta: Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, mengatakan tidak pernah ada yang memprediksi Indonesia akan mengalami krisis beras pada awal 2025. 

“Sependek pengetahuan saya, tidak ada yang memperkirakan bahwa awal tahun 2025 akan terjadi krisis beras,” ujar pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, melalui pesan percakapan kepada Tempo, Jumat, 11 April 2025.

Hal itu juga sesuai dengan data-data yang banyak disampaikan oleh lembaga maupun pejabat negara sendiri. Dikutip dari artikel Tempo dan paparan Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi dalam Seminar Nasional “Outlook Sektor Pertanian 2025 dan Launching Buku Transformasi Sistem Pangan pada 3 Januari 2025, stok beras Bulog per 30 Januari 2025 sebesar 1,96 juta ton. Stok ini, dinilai merupakan capaian terbaik pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

Stok tersebut adalah gabungan dari Stok Komersial dan Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Stok komersial artinya stok beras yang diperdagangkan untuk menghasilkan keuntungan. Sedangkan CBP adalah persediaan beras dan/atau gabah yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. 

Bapanas mencatat total realisasi pengadaan beras dari dalam dan luar negeri sebanyak 103.427 ton. Adapun realisasi bagian dari sisa importasi 2024 mencapai 70.400 ton. Sedangkan pengadaan dalam negeri jumlahnya sebanyak 33.027 ton yang terdiri atas CBP 30.178 ton serta beras komersial 2.849 ton. Hingga Februari 2025, pemerintah mengklaim telah mendistribusi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) sebanyak 100.960 ton kepada masyarakat. 

Dilansir dari Kontan, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan, produksi beras nasional tahun ini diperkirakan mencapai 32 juta ton setara beras. Sementara  kebutuhan konsumsi nasional hanya sekitar 31 juta ton, sehingga Indonesia berpotensi mengalami surplus 1 juta ton beras.

Selain jumlah stok beras yang mencukupi, produksi beras Indonesia sejak awal diprediksi meningkat pada 2025. Dilansir oleh Tempo Februari 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan produksi beras pada Januari-Maret tahun ini diperkirakan akan mencapai 15,06 juta ton GKG atau mengalami peningkatan sekitar 5,18 juta ton gkg atau naik 52,40 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Sumber: Berita Rilis Statistik BPS 8 April 2025

Klaim 2: Negara-negara tetangga Indonesia mengalami krisis beras.

Fakta: Krisis beras di Asia Tenggara hingga tahun ini cukup terkendali. Dosen Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, Malang, M. Rizki Pratama, menjelaskan bahwa sejak 2013 negara-negara di ASEAN Bersama Cina, Jepang, dan Korea Selatan sepakat membentuk The ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) dengan tujuan untuk memastikan keamanan pangan di seluruh negara anggota.

Menurutnya, pernyataan presiden Prabowo terkait krisis beras di negara-negara tetangga mungkin didasarkan pada prediksi penurunan sebesar 3-6 % ekspor beras Thailand pada 2023-2024, sebagai eksportir terbesar beras di Asia Tenggara sehingga mempengaruhi seluruh negara-negara importir beras di ASEAN termasuk Indonesia, Filipina, dan Malaysia.

Di Malaysia pada 1 Maret 2025, pemerintah Negeri Jiran mempublikasikan shortage beras dan pada 3 Maret 2025 PM Malaysia Anwar Ibrahim memerintahkan percepatan suplai beras. Sementara itu pemerintah Filipina, pada 3 Februari 2025 menyatakan National Food Security Emergency karena naiknya harga beras impor hampir dua kali lipat. 

“Dapat dinyatakan bahwa krisis beras di negara-negara tetangga memang terjadi, akan tetapi merupakan krisis beras yang terkendali,” ujarnya.

Pengamat pertanian Khudori menambahkan, langkah yang dilakukan pemerintah Filipina mengumumkan keadaan darurat itu agar cadangan beras yang dikelola oleh Otoritas Pangan Nasional (NFA) bisa dikeluarkan. “Undang-undang di negara itu memang demikian. Jadi, deklarasi darurat itu sebagai bagian penanganan masalah,” ujarnya.

Khudori menegaskan, Malaysia dan Filipina adalah importir netto beras. Produksi domestik mereka tidak mencukupi kebutuhan nasional, meski pangsa produksi domestik terhadap impor di Malaysia lebih bagus daripada Filipina. Sementara Filipina adalah salah satu negara importir beras besar dunia. “Berbeda dengan Indonesia yang hanya sesekali saja jadi importir besar.”

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Tempo, pernyataan Presiden Prabowo mengenai prediksi krisis beras di Indonesia pada awal tahun 2025 dan krisis beras yang dialami negara-negara tetangga adalah sebagian benar.

Indonesia diperkirakan mengalami peningkatan produksi beras sepanjang Januari-April atau subround I 2025, mencapai 13,95 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 2,88 juta ton atau naik 25,99%.

Negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Filipina memang mengumumkan kekurangan beras dan darurat nasional. Akan tetapi hal itu merupakan krisis beras yang terkendali.

Tempo memverifikasi klaim tersebut dengan bantuan Yandex Image Reverse dan wawancara Epidemiologi Indonesia dari Griffith University Australia, Dicky Budiman.

Potongan video di atas berisi saat Dharma Pongrekun berpidato pada acara silaturahmi Alim Ulama Se-DKI Jakarta. Saat itu Dharma menjadi bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Video versi lebih Panjang pernah diunggah di akun YouTube Suardin Laila pada 29 Maret 2024.

Dalam pidatonya, Dharma menyampaikan alasan maju sebagai calon gubernur DKI 2024-2029 karena akan diberlakukannya WHO Pandemic Treaty. Program asing tersebut berpotensi menghilangkan kedaulatan Indonesia.

Menurut Epidemiolog Dicky Budiman, Pandemic Treaty adalah sebuah instrumen hukum internasional yang saat ini sedang dirancang oleh negara-negara anggota WHO. Tujuannya untuk menciptakan sistem global yang lebih adil, tangguh dan siap dalam menghadapi pandemi masa depan.

“Mengapa Pandemic Treaty dibentuk? Karena pengalaman pahit  saat pandemi COVID-19, dimana dunia termasuk Indonesia sadar bahwa sistem kesiapsiagaan pandemi global dan nasional ini masih sangat rapuh. Kemudian juga ada ketimpangan akses terhadap vaksin dan alat Kesehatan,” kata Dicky kepada Tempo, Kamis, 10 April 2025.

Perjanjian tersebut memiliki dampak positif sekaligus tantangan. Dampak positif akan membuka akses yang lebih adil terhadap vaksin, alat kesehatan, dukungan finansial, teknologi, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, termasuk pelatihan tenaga kesehatan, dan sistem perekrutan SDM saat darurat di masa pandemi. 

Sedangkan tantangannya, menurut Dicky, Indonesia harus menyiapkan regulasi nasional yang kompatibel  dengan isi dari Pandemic Treaty. Kedua, dibutuhkan komitmen politik dan anggaran yang kuat untuk memperkuat sistem kesehatan nasional. Ketiga, perlu strategi komunikasi risiko untuk menghadapi potensi resistensi di masyarakat terhadap pandemi.

Terkait klaim denda Rp500 juta bagi masyarakat yang menolak vaksin, Dicky menegaskan bahwa klaim tersebut tidak benar. “Itu informasi keliru dan konspirasi yang berkembang yang perlu diluruskan,” kata Dicky yang dalam 20 terakhir terlibat dalam penanganan kasus-kasus flu burung. Dicky juga membantah bahwa WHO akan memaksa vaksinasi ke seluruh warga dunia.  

Dilansir dari laman Kementerian Kesehatan, delegasi untuk perundingan Pandemic Treaty, Prof. drh. Wiku Bakti Bawono Adisasmito, M.Sc., Ph.D, mengatakan, pembahasan Pandemic Treaty sedang berlangsung  antara negara anggota WHO.

Pasal 24 ayat 2 rancangan Pandemic Treaty mengatur, WHO tidak dapat mengarahkan, memerintahkan, mengubah atau menentukan kebijakan nasional domestik saat terjadi krisis kesehatan. Rancangan perjanjian pandemi ini berlandaskan pada prinsip penghormatan penuh terhadap martabat, hak asasi manusia, dan kebebasan mendasar setiap orang.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim  Pandemic Treaty mendenda Rp500 juta bagi warga yang menolak vaksin adalah klaim keliru.