Mula-mula, Tirto mengamati ulang video yang disertakan dalam unggahan secara seksama dari awal hingga akhir. Kami menemukan ada ketidaksinkronan antara gerak bibir dan suara Prabowo dalam video tersebut. Suara Prabowo dalam video tersebut juga terdengar tidak natural.

Kejanggalan tersebut mengindikasikan bahwa video tersebut adalah hasil manipulasi menggunakaan kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI).

Kami menggunakan bantuan perangkat pemindai AI Hive Moderation untuk menelusuri video tersebut. Hasilnya, video tersebut kemungkinan merupakan hasil manipulasi menggunakan AI/deepfake dengan keyakinan sebesar 99,8 persen.

Selanjutnya, untuk menemukan konteks asli dari video tersebut, Tirto mencoba mengambil tangkapan layar dari video singkat tersebut. Kami melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) dari tangkapan layar itu lewat Google Reverse Image Search dan Yandex.

Hasilnya video tersebut identik dengan video Prabowo saat mengucapkan ulang tahun kepada Agung Rasono yang ke-75 tahun.

Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok bernama “prabowosubianto08” pada Senin (25/3/2024). Kemudian diunggah ulang di kanal youtube akun bernama “Bugis Warta” pada Senin (15/4/2024). Dalam video asli tersebut, Prabowo sama sekali tidak berbicara soal bagi-bagi uang seperti dalam klaim video.

Lebih lanjut, penelusuran Tirto pada akun resmi Prabowo Subianto di IG Prabowo, X @prabowo, Facebook Prabowo Subianto juga tidak menemukan informasi yang menyebut bantuan uang sebesar Rp50 juta.

Hingga Jumat (24/1/2025) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, tidak ditemukan juga keterangan resmi dan pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim bahwa Prabowo membagikan uang ke masyarakat dengan nominal Rp50 juta.

Sementara itu, terkait unggahan soal penghapusan utang, hasil pemindaian dengan Deepware, menunjukkan bahwa unggahan tersebut terdeteksi menggunakan deepfake.

Prabowo memang telah menandatangani aturan yang menghapus utang macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada November 2024 lalu. Jumlahnya maksimal Rp 500 juta untuk badan usaha dan Rp 300 juta untuk perseorangan.

Namun, penghapusan utang hanya menyasar 1 juta UMKM yang sudah terdaftar dalam daftar penghapusbukuan himpunan bank-bank milik negara (Himbara). Penghapusan utang juga hanya berlaku bagi UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, maupun perkebunan yang terkena beberapa permasalahan, yaitu gempa bumi, bencana alam, dan Covid-19.

Nasabah penerima kebijakan tersebut harus berkategori tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar piutang dalam rentang waktu kurang lebih 10 tahun.

Tak ada informasi kredibel yang bisa membuktikan bahwa penghapusan ini harus melalui kontak dengan WhatsApp nomor pribadi seperti unggahan.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Prabowo membagikan uang ke masyarakat dengan nominal Rp50 juta, juga menghapus utang sebesar Rp500 juta dengan mengontak sebuah nomor pribadi.

Hasil pemindaian perangkat analisis AI juga menunjukkan bahwa baik video bagi-bagi uang, maupun penghapusan utang, adalah hasil manipulasi AI.

Jadi, informasi bahwa Prabowo membagikan uang ke masyarakat dengan nominal Rp50 juta, serta menghapus utang sebesar Rp500 juta dengan mengontak nomor pribadi, bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

SPPI merupakan program yang dibuka oleh Universitas Pertahanan (Unhan).

Lulusan D4, S1, dan S2 perguruan tinggi akan mendapatkan gaji dan status kepegawaian akan diarahkan menjadi ASN pada Badan Gizi Nasional.

Dilansir Kompas.com, masyarakat yang ingin terlibat sebagai SPPI dapat mendaftar secara daring melalui laman www.spp-indonesia.com.

Pendaftaran dibuka mulai 27 Desember 2024 sampai 15 Maret 2025.

Kendati demikian, tautan yang disebarkan pengguna Facebook tidak mengarah ke situs resmi Badan Gizi Nasional atau saluran resmi pendaftaran SPPI.

Tim Cek Fakta Kompas.com menggunakan tools URL Scan untuk melacak tautan yang beredar. Hasil pelacakannya dapat dilihat di sini dan di sini.

Satu tautan mengarah ke formulir lowongan kerja yang mensyaratkan untuk mengisi nama lengkap, nomor telepon, tempat tanggal lahir, alamat, dan jenis kelamin.

Sementara tautan lainnya mengarah ke situs menyerupai penyaluran bantuan bantuan sosial PKH yang meminta nama lengkap dan nomor telepon.

Kedua tautan tersebut kemungkinan besar merupakan upaya phishing, dengan mengambil dan memanfaatkan data pribadi masyarakat.

Tautan rekrutmen SPPI Badan Gizi Nasional merupakan hoaks.

Pendaftaran SPPI yang dibuka oleh Unhan hanya dilakukan melalui situs web www.ssp-indonesia.com. Namun, tautan yang beredar tidak mengarah ke situs tersebut.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek tautan tersebut dan menemukan bahwa tautan itu tidak mengarah ke situs DTKS, cekbansos.kemensos.go.id.

Tautan tersebut mengarah ke sebuah situs yang meminta pengunjung memasukkan nomor Telegram aktif dan nama lengkap.

Sedangkan situs DTKS berfungsi untuk mengecek data penerima bantuan sosial, dengan memasukkan alamat dan nama lengkap sesuai KTP.

Tautan yang beredar di Facebook kemungkinan adalah modush phishing atau pencurian data untuk mengambil alih akun Telegram.

Menurut perusahaan keamanan siber Kaspersky, pembajakan akun di Telegram telah menjadi masalah serius. Para peretas menggunakan beragam metode untuk mencuri akses ke akun.

Peretas umumnya mengirim pesan dengan tautan phishing yang seolah resmi, misalnya https://t.me/premium, tetapi sebenarnya mengarahkan ke situs web palsu.

Jika pengguna mengeklik tautan dan memasukkan informasi login di situs tersebut, kemungkinan akses ke akun Telegram akan diambil alih.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang beredar di Facebook dan diklaim untuk mendapatkan bansos tunai Rp 2 juta adalah hoaks.

Tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi DTKS yang dikelola Kemensos, melainkan ke situs yang meminta pengunjung memasukkan nomor Telegram aktif dan nama lengkap.

Tautan yang beredar di Facebook kemungkinan adalah modush phishing atau pencurian data untuk mengambil alih akun Telegram.

Tim Cek Fakta Kompas.com menghubungi BPJS Kesehatan untuk mengonfirmasi kebenaran tautan bantuan tersebut.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzy Anugerah mengatakan, tautan bantuan dana yang beredar di Facebook itu merupakan hoaks dan modus penipuan.

"Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut. Masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan," kata Rizzky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (23/1/2025).

Masyarakat dapat menghubungi saluran komunikasi resmi apabila memiliki pertanyaan atau keluhan terkait BPJS Kesehatan.

Berikut saluran komunikasi resmi BPJS Kesehatan:

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, Tautan pendaftaran bantuan dana mengatasnamakan BPJS Kesehatan yang beredar di Facebook adalah hoaks.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzy Anugerah mengatakan, BPJS Kesehatan tidak mengadakan bantuan atau program seperti dalam unggahan tersebut, dengan metode pendaftaran menggunakan akun Telegram.