Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi klaim di atas dengan bantuan Google Lens dan mesin pencarian Google. Faktanya memang terjadi penggerebekan di sebuah rumah yang diduga sebagai pabrik atau laboratorium narkoba cair, bukan pabrik yang khusus memproduksi minuman untuk anak-anak yang dicampur narkoba. Peristiwa tersebut terjadi di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, bukan Bogor seperti yang disebut dalam narasi.  

Tempo melansir bahwa laboratorium tersebut berada di sebuah perumahan mewah di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap tiga tersangka dalam operasi tersebut. 

Barang yang disita sebagai produk dalam laboratorium atau pabrik itu antara lain Happy Water sebanyak 7.573 bungkus, liquid vape berbagai rasa sebanyak 259 liter, bahan baku narkotika, alat produksi seperti mesin penghancur dan berbagai perlengkapan kimia. 

Laboratorium narkotika di Bandung itu diduga terhubung dengan jaringan narkoba Malaysia-Indonesia. Modus operandi yang mereka gunakan adalah dengan menyamarkan lokasi produksi di kawasan permukiman untuk menghindari kecurigaan.

Dalam video juga terlihat minuman bermerk “Jus Tea” rasa anggur putih teh hijau bergambar kartun dan tertulis “Fly till the end”. Dikutip dari Sindonews, narkoba cair tersebut dikemas menyerupai minuman untuk anak-anak.

Dikutip dari Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan ( UNODC ), Happy water adalah nama produk baru dari narkoba sintetis. Produk ini biasanya dijual daring melalui media sosial serta di tempat hiburan dalam bentuk cair atau bubuk dan dikonsumsi dengan cara dilarutkan dalam air atau minuman lainnya. 

Produk “Happy Water” mungkin mengandung berbagai zat psikoaktif dalam berbagai kombinasi dan konsentrasi. Sampel “Happy Water” yang disita baru-baru ini di Thailand, misalnya, mengandung MDMA, metamfetamin, diazepam, kafein, tramadol, dan ketamin.

Efek dari mengkonsumsi produk obat yang mengandung kombinasi zat dapat tidak terduga dan berbahaya. Sebagian besar kasus overdosis, termasuk yang berakibat fatal, melibatkan penggunaan lebih dari satu jenis obat.

Menurut IDN Times, Happy Water bisa mengandung ketamin yang sekarang penyebarannya sedang marak di wilayah Asia Timur dan Tenggara, serta Oseania yang melaporkan adanya penyitaan besar selama 2023. Produk yang mengandung ketamin ini sudah masuk ke banyak negara seperti Australia, Myanmar, Taiwan, hingga Cina dan Thailand.

Di Asia Timur dan Tenggara, penyitaan ketamin sebanyak 23,3 ton dilaporkan pada tahun 2023. Kelompok kejahatan terorganisasi tampaknya mengejar strategi perluasan pasar yang didorong oleh pasokan yang mirip dengan pendekatan yang diadopsi untuk memperluas pasar metamfetamin selama dekade terakhir.

UNODC pun memperingatkan pemerintah di berbagai negara tentang kemungkinan peningkatan ketersediaan ketamin, upaya para penyelundup untuk memasarkan produk obat yang mengandung ketamin kepada pengguna muda dan tidak berpengalaman, dan keberadaan ketamin dalam produk obat yang belum tentu dipasarkan sebagai ketamin.

Tempo mencoba mencari “Jus Tea” dalam tokoonline Indonesia, dan tidak menemukan produk tersebut dijual secara terbuka.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, klaim bahwa pusat produksi minuman anak-anak yang mengandung narkoba di Bojongsoang, Bogor, adalahsebagian benar.

Faktanya memang terjadi penggerebekan di sebuah rumah yang diduga sebagai pabrik atau laboratorium narkoba cair, bukan pabrik yang khusus memproduksi minuman untuk anak-anak yang dicampur narkoba. Peristiwa tersebut terjadi di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, bukan Bogor seperti yang disebut dalam narasi.

Hasil verifikasi Tempo menemukan fakta, meskipun pemerintah membuka program Pendamping Lokal Desa (PLD), namun tautan yang disebar untuk mendaftar program tersebut adalah keliru. Tautan untuk mendaftar program telah disediakan melalui situs resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemen PDTT)  di sini.

Mula-mula Tempo memeriksa situs pendaftaran program PLD yang dicantumkan pengunggah di https://register2024.info/pendampingdesa/. Website tersebut meminta pengunggah mengisi sejumlah data pribadi. Situs itu bukanlah situs resmi untuk mendaftar program PLD 2024/2025. 

Kemen PDTT melalui unggahannya di akun Instagram Kemendespdtt pada 22 November 2024  pernah menyatakan bahwa informasi tersebut hoax. Berikut narasinya lengkapnya:

Informasi mengenai Lowongan Kerja Pendamping Lokal Desa (PLD) Tahun 2024-2025 yang beredar adalah HOAX. #Sobatdesa selalu cek informasi resmi hanya melalui situs atau kanal resmi Kementerian Desa, PDT atau hubungi call center kami di 1500040.  Tetap waspada terhadap penipuan!



Dikutip dari Suara.com, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto menegaskan bahwa saat ini tidak ada proses rekrutmen yang berlangsung dan masyarakat diimbau untuk melaporkan setiap pungutan liar yang mungkin terjadi dalam proses tersebut.

Informasi seputar posisi Pendamping Desa bisa didapat secara online melalui situs resmi dan media sosial Kemendesa, yakni:

Meski begitu, tidak ada salahnya masyarakat mempersiapkan diri dengan mempelajari apa saja syarat, tugas, dan besaran gaji Pendamping Desa.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon Pendamping Desa 2025:

Gaji Pendamping Desa

Nominal gaji pendamping desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Bantuan Biaya Operasional Tenaga Pendamping Profesional.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, besaran gaji Pendamping Desa tergantung dari jenis pendamping serta lokasi ditugaskan. Berikut adalah rinciannya:

1. Gaji Pendamping Desa- Honor: Rp2.052.000-Rp4.861.000- Biaya bantuan operasional: Rp1.252.800-Rp2.281.480

2. Gaji Pendamping Desa Lokal (PLD)- Honor: Rp1.382.000 - Rp2.393.000- Biaya bantuan operasional: Rp377.000 - Rp979.000

Menteri Kemendes PDTT, Yandri Susanto di akun Tiktok ini mengatakan bahwa tidak ada pihak yang dapat mengatasnamakan menteri, wakil menteri, atau pejabat lainnya untuk mendapatkan jabatan tertentu, termasuk dalam proses rekrutmen Pendamping Desa.

Ia menyoroti adanya praktik tidak bertanggung jawab dari oknum yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi, seperti meminta uang kepada calon pendamping desa atau menekan pendamping yang sedang bertugas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa link lowongan pendamping lokal desa (PLD) Kemendesa 2024/2025 dengan gaji puluhan juta rupiah adalahkeliru. 

Pendaftaran pendamping desa 2025 belum dibuka. Pengumuman resmi akan disebarkan melalui website resmi Kemendes PDTT di link ini   https://kemendesa.go.id/.

Disadur dari artikel Cek Fakta Tempo
Tempo menggunakan layanan reverse images search dari mesin pencari Google untuk menemukan video asli dari konten yang beredar tersebut. Video aslinya ditemukan di saluran YouTube Adi Hidayat Official, diunggah Mei 2019. Sesungguhnya dalam video itu, dia menjelaskan tentang hukum fiqih Islam terkait perempuan yang menikah tanpa restu orang tua. Dalam video aslinya, Adi Hidayat tidak mengatakan dirinya sebagai korban percobaan pembunuhan.
Pemindaian menggunakan aplikasi pendeteksi konten berbasis AI Truemedia.org, juga menemukan bukti kuat bahwa video yang beredar telah diubah menggunakan AI (kecerdasan buatan) sehingga seakan-akan memperlihatkan Adi Hidayat membicarakan tentang pembunuhan

Video berisi narasi ”Ustaz Ari Hidayat jadi korban rencana pembunuhan” merupakan konten yang dimanipulasi (manipulated content).

Terkait narasi soal informasi pencucian uang oleh Dirut BRI, Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi memberi sanggahan. Dia menyebut informasi yang tersebar di media sosial adalah hoaks.

“BRI memastikan hal yang disampaikan dalam video atau konten yang diunggah di sosial media TikTok tersebut tidak benar dan tidak berdasar,” ujar Agustya kepada Tirto, Rabu (18/12/2024).

Agustya juga menegaskan perusahaan selalu berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai good corporate governance (GCG) dalam menjalankan operasional. BRI mengimbau masyarakat agar dapat memanfaatkan sosial media secara positif dan tidak mudah termakan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Kami juga menemukan artikel dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berikut yang membantah narasi tersebut.

Sampai dengan 18 Desember 2024, belum ada informasi dari media kredibel ataupun dari sumber lain yang bisa membenarkan narasi pencucian uang oleh Dirut BRI ini, termasuk di situs Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menangani kasus pencucian uang.

Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan, belum ada informasi kredibel yang dapat mendukung dan mendasari klaim pencucian uang oleh Dirut BRI pada Oktober 2023.

Corporate Secretary BRI, Agustzya Hendy Bernadi, juga memberi pernyataan resmi kalau narasi yang beredar di media sosial tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Sehingga narasi tersebut bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).