(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Berdasarkan penelusuran, video tersebut serupa dengan unggahan YouTube Suaradotcom yang berjudul “Polisi Perlihatkan Tumpukan Uang Rp 173 Miliar Hasil Korupsi Eks Dirut PT PLN Nur Pamudji” yang diunggah 28 Juni 2019 lalu.

Diketahui, Kepolisian Republik Indonesia menyita hasil korupsi pengadaan bahan bakar minyak jenis High Speed Diesel oleh tersangka Nur Pamudji, mantan Direktur Energi Primer PT Pembangkit Listrik Negara (PLN) Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp173 miliar.

"Kita mengutamakan penyelamatan aset negara diakibatkan tindak pidana korupsi sehingga negara dirugikan. Penyitaan yang disampaikan hari ini adalah uang. Tapi penyitaan termasuk aset-aset lainnya," ujar Direktur Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Djoko Purwanto, dilansir dari ANTARA.

Jumlah kerugian negara berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI Nomor 9/LH/XXI/02/2018 dengan perkara tersebut adalah sebesar Rp188 miliar.

Dengan demikian, video tumpukan uang tersebut merupakan kasus korupsi tahun 2018, bukan 2025.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Berdasarkan penelusuran, unggahan video tersebut serupa dengan unggahan YouTube Kementerian Sekretariat Negara RI yang berjudul “Konferensi Pers Menteri Sekretaris Negara dan Menteri PANRB terkait Pengangkatan CASN 2024”.

Dalam konferensi pers, Mensesneg Prasetyo Hadi dan MenPANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa pengangkatan PPPK masih berlangsung, dan tahun 2024 menjadi tahun terakhir pelamar bisa ikut lewat jalur afirmasi. Mulai tahun 2025, penerimaan PPPK akan dilakukan lewat jalur rekrutmen biasa, sesuai aturan dan kebutuhan.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setelah pendaftaran CASN 2024, tidak boleh ada lagi pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK lewat jalur afirmasi.

Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa ke depannya, penerimaan PPPK akan dilakukan secara murni lewat tes yang kompetitif dan adil. Jalur afirmasi adalah jalur khusus untuk tenaga honorer tanpa perlu ikut tes.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan afirmasi hanya berlaku sampai tahun 2024, dan setelah itu, semua pengangkatan ASN harus lewat rekrutmen reguler sesuai aturan dan kebutuhan instansi.

Sehingga, klaim Prabowo hapus pengangkatan PPPK merupakan misinformasi.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Menggunakan perkakas (tools) pencarian foto Yandex Image, ditemukan sumber video yang sudah dibagikan sebelumnya pada Rabu (5/3/2025) lalu oleh pengguna TikTok @faizarputra90 dengan deskripsi “segagah apa pun akan hancur bila sudah waktu nya... #wisatapuncak” dengan menyematkan/membagikan lokasi di “Puncak • Cianjur”.

Selain itu, menggunakan perkakas (tools) pencarian foto (image search) Google Images, ditemukan beberapa unggahan foto oleh pengunjung yang dapat digunakan untuk mengkoroborasi/mendukung keberadaan atau posisi Patung Naga tersebut di TWM Park.

Post tersebut masuk ke kategori konten yang menyesatkan (misleading content), faktanya video yang dibagikan adalah rekaman pembongkaran TWM Park (Taman Wisata Matahari) yang terletak di Puncak, Bogor, Jawa Barat, bukan di Aceh.

Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, klip yang beredar bersumber dari video yang diunggah kanal YouTube Kompas.com pada 9 Juni 2024. Video itu hanya menjelaskan keterlibatan keluarga Jokowi dalam jajaran pejabat PT Pertamina, yakni:
- Joko Priyambodo (Direktur Pemasaran dan Operasi PT Pertamina Patra Logistik), serta
- Bagaskara Ikhlasulla Arif (Manager Non-Government Relations PT Pertamina).

Sejauh ini belum ada bukti yang menguatkan atau menyatakan bahwa keduanya terlibat dalam kasus korupsi di PT Pertamina. Dikutip dari Kompas.com, Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus tersebut, antara lain:
1. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS)
2. Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi
3. Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin (SDS)
4. VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono (AP)
5. Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR)
6. Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati (DW)
7. Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadhan Joedo (GRJ)
8. Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya (MK)
9. VP trading operation PT Pertamina Patra Niaga Edward Corner (EC).

Belum ada nama lain yang ditetapkan sebagai tersangka.

Unggahan berisi klaim “keluarga Jokowi terlibat kasus korupsi Pertamina” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)