Dilansir Kompas.id, Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI) Marlison Hakim menegaskan, uang kertas Rp 10.000 tahun emisi 2005 masih berlaku sebagai alat pembayaran sah.

"Uang Rp 10.000 tahun emisi 2005 masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Marlison, Jumat (4/10/2024).

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak menolak transaksi dengan uang kertas bergambar Sultan Mahmud Badaruddin II dan Rumah Limas Palembang itu.

Menurut dia, masyarakat bisa melihat informasi melalui media sosial dan situs Bank Indonesia (https://www.bi.go.id/id/rupiah/gambar-uang/default.aspx) untuk mengetahui masa berlaku uang rupiah.

Masyarakat juga bisa menghubungi contact center BI Bicara di 131 atau email bicara@bi.go.id atau langsung kantor perwakilan Bank Indonesia terdekat.

Adapun penjelasan Marlison itu menepis pernyataan Kepala BI Perwakilan Sumatera Selatan Ricky Perdana Gozali.

Sebagai konteks, sebelumnya Ricky mengatakan bahwa uang pecahan Rp 10.000 emisi tahun 2005 tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran.

Ricky sempat menyebut uang pecahan Rp 10.000 tersebut tidak bisa dibelanjakan atau ditukarkan ke bank.

Menurut Ricky, uang tersebut dapat dikoleksi secara pribadi atau dijual ke kolektor uang.

Narasi yang mengeklaim uang kertas Rp 10.000 tahun emisi 2005 tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran adalah keliru. 

Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI menegaskan, uang kertas Rp 10.000 tahun emisi 2005 masih berlaku sebagai alat pembayaran sah.

Penjelasan Marlison itu membantah pernyataan Kepala BI Perwakilan Sumatera Selatan Ricky Perdana Gozali yang sempat menyebut uang kertas Rp 10.000 tahun emisi 2005 tidak bisa dibelanjakan atau ditukarkan ke bank.

Akun-akun Facebook yang menyebarkan tautan pendaftaran bukanlah akun resmi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Akun Facebook resmi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan memiliki centang biru yang menandakan akun telah terverifikasi.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah memastikan link pendaftaran yang disebarkan tidak mengarah ke situs web resmi BPJS Kesehatan.

"Ini hoaks dan penipuan. Tidak ada program seperti hal tersebut," ujar dia saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (23/10/2024).

Tautan yang dibagikan kemungkinan besar merupakan upaya phishing. Masyarakat diimbau untuk tidak sembarangan memberikan data pribadi.

"Agar masyarakat berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan," imbuh Rizzky.

Pendaftaran BPJS Kesehatan dapat dilakukan melalui berbagai cara, tergantung kondisi, kategori, dan kapasitas peserta.

Prosedur pendaftarannya dapat dilihat situs web BPJS Kesehatan ini.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui pendataan oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial Kabupaten/Kota; atau pendaftaran perorangan, kolektif satuan kerja, atau melalui pemberi kerja melalui pengisian formulir.

Tidak terdapat prosedur pendaftaran BPJS Kesehatan yang dilakukan dengan cara mengeklik link yang dibagikan di Facebook.

Sementara, prosedur pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dapat dilihat di sini.

Terdapat prosedur pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan melalui kanal fisik dan non fisik.

Namun, tidak ada prosedur pendaftaran yang dilakukan seperti narasi yang beredar di Facebook.

Terkait Program Bantuan Iuran (PBI), hingga kini pemerintah belum menyalurkan PBI melalui BPJS Ketenagakerjaan.

"Kalau untuk saat ini dari pemerintah belum ada PBI BPJS Ketenagakerjaan," kata Penata Madya Komunikasi Internal di BPJS Ketenagakerjaan Brian Radiastra.

Link pendaftaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan gratis di Facebook merupakan hoaks.

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan memastikan tautan tersebut bukanlah cara untuk mendaftar sebagai peserta jaminan sosial.

Akun-akun Facebook yang menyebarkan tautan tersebut juga bukanlah media sosial resmi milik BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Tim Cek Fakta Kompas.com menghubungi BPJS Kesehatan untuk mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, informasi tersebut hoaks dan merupakan modus penipuan.

"Tidak ada program seperti hal tersebut. Masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan mengatsnamaan BPJS Kesehatan," kata Rizzky kepada Kompas.com, Selasa (22/10/2024).

Pendaftaran peserta BPJS Kesehatan dapat dilakukan dengan menghubungi Pandawa (Pelayanan Melalui WA) di nomor 08118165165 atau mengakses aplikasi Mobile JKN.

Berikut cara mendaftar BPJS Kesehatan melalui Mobile JKN:

Cara mendaftar BPJS Kesehatan tersebut dikhususkan bagi kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau bukan pekerja (BP).

Besaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP adalah sebagai berikut:

Besaran iuran tersebut juga berlaku untuk kerabat lain dari pekerja penerima upah, seperti saudara kandung atau ipar, asisten rumah tangga, dan sebagainya.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi pendaftaran peserta BPJS Kesehatan tanpa biaya iuran adalah hoaks.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, informasi tersebut hoaks dan merupakan modus penipuan.

Pemeriksa fakta Mafindo (TurnBackHoax) memperhatikan gerak bibir Raffi Ahmad yang tidak sinkron dengan yang ia bicarakan. TurnBackHoax kemudian mengunduh video tersebut dan mengunggahnya ke laman pendeteksi suara AI, Hive Moderation. Diketahui, audio tersebut 99,9% dihasilkan oleh kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Untuk mengetahui sumber asli video, TurnBackHoax memasukkan kata kunci “Podcast Raffi Ahmad” ke pencarian Google.
Hasilnya, ditemukan video “ABRAR BONGKAR SISTEM PENDAPATAN RANS BERSAMA RAFFI & NAGITA - RAFFI EVERYWHERE” dari kanal YouTube Noiceverse.
Dalam video yang tayang Jumat (20/9/2024) itu, tak ditemukan pernyataan Raffi Ahmad tentang pembukaan situs judi online untuk membantu perekonomian masyarakat.
Kesimpulan
Unggahan dengan narasi “Raffi Ahmad membuka situs judi untuk membantu perekonomian masyarakat” merupakan konten palsu (fabricated content).

Unggahan dengan narasi “Raffi Ahmad membuka situs judi untuk membantu perekonomian masyarakat” merupakan konten palsu (fabricated content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)