Tirto melakukan verifikasi terkait kebenaran isu ini dengan mengunjungi situs resmi Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, selaku instansi terkait. Hasilnya, kami menemukan konfirmasi langsung dari Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso yang membantah isu adanya aturan tilang dengan menyita kendaraan.

Jenderal bintang satu itu mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar. Ia menyebut bahwa sampai saat ini belum ada perubahan aturan tilang yang berlaku di masyarakat.

“Di sini memang banyak katanya katanya yang penting adalah kita nyatanya seperti apa. Jadi sesuai dengan berita-berita yang viral itu dapat saya sampaikan bahwa untuk yang pertama tidak ada perubahan aturan tilang.Tidak ada perubahan dalam proses penilangan,” kata Dirgakkum di Aula Madellu Gedung NTMC Polri, Rabu (19/3/2025).

Lebih lanjut, Dirgakkum Korlantas Polri menyebut bahwa pihaknya akan tetap mengoptimalkan penindakan pelanggaran dengan kamera ETLE dan juga meminimalisir tilang manual untuk menghindari kontak dengan masyarakat.

“Dari ETLE apabila masyarakat sudah tercapture pelanggaran itu akan kita validasi dulu, setelah kita validasi baru kita kirimkan surat konfirmasi kepada pelanggar yang ada di kamera ETLE untuk melakukan pembayaran denda sehingga tidak ada perubahan sama sekali untuk penyitaan kendaraan tidak ada yang disampaikan di berita-berita itu,” ujar dia.

Dalam kabar yang beredar di media sosial, disebutkan bahwa aturan tilang yang berlaku pada April 2025 adalah kendaraan dengan STNK yang mati selama dua tahun akan disita dan datanya akan dihapus.

Menanggapi hal itu, Brigjen Slamet mengatakan bahwa STNK memang harus disahkan setiap tahun. Namun, jika tertangkap petugas dan STNK belum disahkan maka pengendara tetap ditilang, tapi kendaraan tidak disita. Ia juga menegaskan bahwa jika STNK belum disahkan selama dua tahun, data kendaraan tidak akan dihapus kecuali atas permintaan pemilik.

“Di Pasal 74 sudah ada apabila pajak kendaraan mati 5 tahun kemudian selama 2 tahun tidak diurus pajaknya, maka itu dapat dilakukan penghapusan atas dasar permintaan dari masyarakat itu sendiri. Mungkin bisa jadi kecelakaan atau pencurian karena kendaraan itu yang tadinya terdaftar tapi tidak operasional, kan sayang masyarakat harus tetap membayar pajaknya kalau itu tidak dihapuskan,” ujarnya.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan bukti yang membenarkan klaim bahwa pada aturan tilang kendaraan terbaru yang berlaku April 2025, kendaraan dengan STNK yang mati selama dua tahun akan disita dan datanya akan dihapus.

Korlantas Polri, melalui pernyataan Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar. Ia menyebut bahwa sampai saat ini belum ada perubahan aturan tilang yang berlaku di masyarakat.

Jadi, informasi yang menyebut bahwa pada aturan tilang kendaraan terbaru yang berlaku April 2025, kendaraan dengan STNK yang mati selama dua tahun akan disita dan datanya akan dihapus bersifat salah dan meyesatkan (false and misleading).

Ketika ditelusuri, tidak ditemukan informasi kredibel Haris pernah melontarkan pernyataan untuk memblokir program "Bocor Alus Tempo".

Saat dikonfirmasi, Haris menegaskan bahwa narasi yang ada di dalam poster tersebut adalah hoaks.

Haris mengungkapkan, ia tidak pernah mengeluarkan pernyataan untuk memblokir program "Bocor Alus Tempo"

"Totally hoax. Gambar dan kutipan itu palsu, fitnah," ujar Haris kepada Kompas.com, Jumat (21/3/2025).

Haris mengaku tidak mengenal akun X yang mengunggah konten tersebut. Akun itu juga tidak pernah mewawancarai dirinya.

Haris menduga, unggahan yang mengatasnamakan dirinya itu merupakan upaya untuk memojokkan Tempo.

"Saya tidak kenal siapa pemilik akun X yang posting, tidak pernah interaksi dan tidak pernah ada wawancara atau pernyataan saya keluar seperti dalam kutipan tersebut. Saya duga ini yang mau memojokan Tempo," ucap Haris.

Sebelumnya, di media sosial juga muncul unggahan menyesatkan yang mengeklaim mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Sasmito Madrim mengajak masyarakat memboikot program "Bocor Alus Tempo".

Penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com bisa dilihat di sini. 

Poster yang mengeklaim Haris Azhar mengajak masyarakat memblokir program "Bocor Alus Tempo" adalah hoaks.

Haris Azhar tidak mengenal dan tidak pernah diwawancarai oleh akun yang mengunggah konten tersebut. 

Selain itu, Haris juga tidak pernah mengeluarkan pernyataan untuk memblokir program "Bocor Alus Tempo".

Sasmito membantah narasi yang beredar di media sosial.

Di media sosial beredar narasi menyesatkan yang mengeklaim Sasmito menyerukan boikot program siniar yang membahas isu politik tersebut.

Jurnalis yang kini menjabat sebagai pemimpin redaksi Koreksi.org itu tidak pernah membuat pernyataan yang mendiskreditkan program milik Tempo.

Sebaliknya, ia menilai bahwa program "Bocor Alus Tempo" sudah dihasilkan sesuai kaidah jurnalistik.

"Itu bukan saya yang buat. Ini cara-cara yang kotor yang tidak bertanggung jawab dan memperkeruh informasi di ranah digital," kata Sasmito saat dihubungi Kompas.com, Kamis (20/3/2025).

Narasi menyesatkan semacam itu memiliki tendensi untuk mengadu domba.

"Kalau dengan kawan-kawan Tempo, Saya yakin mereka paham bahwa itu bukan pernyataan Saya. Tapi orang yang tidak kenal Saya, bisa jadi memandang 'Bocor Alus' itu pernyataan Saya dan menganggap Tempo adalah media yang memecah belah publik," lanjutnya dalam sebuah pernyataan kepada wartawan.

Pernyataan Sasmito untuk memboikot "Bocor Alus Tempo" merupakan narasi hoaks.

Sasmito tidak pernah membuat pernyataan yang mendiskreditkan program milik Tempo. Menurut dia, itu adalah narasi menyesatkan yang memiliki tendensi untuk memecah belah.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan narasi dalam video tersebut.
Artikel itu diunggah CNBCIndonesia.com pada 3 April 2020 dengan judul "Urus TKI Pulang dari Malaysia, TNI Siapkan 20.000 Personil".
Namun dalam artikel itu penjemputan dilakukan bukan karena mengantisipasi serangan dari Malaysia namun terkait penghentian penyebaran wabah covid-19.
Berikut isi artikel itu selengkapnya:
"Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah sedang mempersiapkan kembalinya buruh migran dari Negeri Jiran, Malaysia ke Indonesia yang kabarnya akan berlangsung dalam waktu dekat.
"Saat ini disampaikan bahwa banyak (buruh) migran dari Malaysia akan kembali ke Indonesia. Sudah dikoordinir untuk pelaksanaan pemulangan. Dari Kemenko Maritim akan ada 20 ribu personil," ujar Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan ( Pangkogabwilhan) I, Laksamana Madya TNI Yudo Margono, saat konferensi pers di Kantor BNPB, Jakarta, Jumat (3/4/2020).
Dia mengatakan, Pangkogabwilhan I bersama TNI Angkatan Laut akan menggerakan Kapal Republik Indonesia (KRI) yang sudah bersiap di Batam, wilayah Indonesia yang jaraknya dekat dengan Malaysia. Sehingga, jika suatu saat dibutuhkan kapal-kapal tersebut sudah siap.
"Khususnya mengangkut (imigran) yang ke Jawa sudah siap (kapal) di Batam," terangnya.
Adapun hari ini rencananya akan ada rapat dengan pemerintah daerah (Pemda) setempat terkait dengan hal ini. Rapat juga akan melibatkan personil migran, khususnya yang positif terpapar virus corona.
"Yang positif akan ditampung di RS Galang yang akan beroperasi 6 April," pungkasnya.
Terkait dengan RS darurat COVID-19 di Pulau Galang sudah hampir 100% selesai. Persiapan S tersebut antara lain ada bangunan renovasi dan bangunan baru, terdiri dari gedung observasi yang bisa menampung 240 bed. Gedung observasi-2 ada 50 bed, observasi-1 ada 50 bed. Gedung lain sebagai pendukung, semuanya ada 460 pasien apabila nanti digunakan.
RS ini disiapkan sedemikian rupa, misalnya untuk kondisi gawat darurat atau emergency, disediakan helipad. Ada juga dermaga yang bisa digunakan jika ada pasien yang diangkut menggunakan kapal.
Lokasinya juga terbilang jauh dari pemukiman penduduk. Adapun dari Batam, memakan waktu sekitar 30 menit via darat. Adapun peruntukannya, RS ini akan digunakan untuk merawat pasien yang sakit ringan hingga sedang, selain memang untuk buruh migran dari Malaysia. (dob/dob)"

Postingan video yang mengklaim TNI menyiapkan 20 ribu personel untuk menjemput pekerja migran Indonesia di Malaysia dalam rangka mengantisipasi serangan adalah tidak benar. Faktanya penjemputan dilakukan untuk antisipasi penyebaran virus covid-19.