Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi laman CNBCIndonesia.com. Di dalam kolom pencarian kami memasukkan kata kunci "Prabowo".
Hasilnya ada artikel yang identik dengan postingan. Artikel itu diunggah pada 20 Maret 2025 pukul 07:55 WIB oleh Emir Yanwardhana.
Foto yang digunakan dalam artikel juga identik dengan postingan. Namun dalam artikel asli berjudul "Sektor Usaha Ini Bakal Dapat Subsidi Kredit 5% dari Prabowo".
 
Isi artikel sendiri sama sekali tidak membahas IKN seperti dalam postingan. Berikut isi artikel selengkapnya:
"Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah mengumumkan akan memberikan insentif revitalisasi khusus permesinan bagi pelaku usaha UMKM padat karya. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas (Ratas) di Istana Negara, terkait industri tekstil, di Istana Negara, Rabu (19/3/2025).
Adapun, menurut Airlangga, insentif bagi UMKM padat karya ini diberikan dalam bentuk kredit dan subsidi bunga kredit sebesar 5% dengan tenor 8 tahun. Untuk menyukseskan program ini, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 20 triliun untuk kredit padat karya ini.
Tujuan dari pemberian subsidi kredit khusus revitalisasi alat permesinan adalah guna mendorong daya saing UMKM Tanah Air.
"Nah revitalisasi permesinan ini regulasinya dalam waktu dekat akan keluar, di mana pemerintah sudah menyediakan Rp20 triliun untuk subsidi investasi. Karena kalau mesinnya tidak diperbaiki, daya saing baik dari penggunaan energi maupun produksi, speednya akan lebih lambat," kata Airlangga di Istana Negara.
Adapun, sektor yang diberikan subsidi bunga kredit ini a.l. tekstil, produk tekstil, alas kaki, furniture, produk dari kulit, serta makanan dan minuman.
"Itu bisa menggunakan scheme itu untuk 8 tahun. Dan bunganya disubsidi sebesar 5% oleh pemerintah. Jadi berapapun kredit investasi perbankan pemerintah potong 5%," tegas Airlangga.
Dia pun memastikan regulasi untuk subsidi bunga kredit ini akan segera dikeluarkan sehingga insentif dapat digulirkan setelah Lebaran.
"Segera, ini tinggal PMK sedang diharmonisasi," ujar Airlangga.(haa/haa)"

Postingan artikel Prabowo akan melanjutkan IKN karena masih ada sisa dana haji Rp 300 triliun yang diikhlaskan rakyat adalah hoaks. Faktanya judul dalam artikel tersebut telah disunting.

Disadur dari artikel Cek Fakta tempo.co

Tempo memverifikasi klaim tersebut melalui penelusuran publikasi, riset dan wawancara ahli. Menurut Dosen Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Dr. Daniel, M.Sc., zat-zat itu memang punya potensi menyebabkan kanker dan gangguan hormon. Namun, belum ada penelitian yang membuktikan kandungan itu terdapat pada pembalut dan menyebabkan kanker dan gangguan hormon.

Daniel—yang pernah melakukan riset tentang sampah pembalut—menjelaskan kandungan zat-zat itu pada pembalut sebenarnya tergolong rendah. Dengan demikian, belum ada riset yang membuktikan hubungan sebab-akibat atau korelasi statistik antara zat-zat tersebut dengan kanker dan hormon.

Sementara itu, temuan residu klorin dalam proses pemutihan (bleaching) produk pembalut wanita tidak berbahaya untuk kesehatan. Kementerian Kesehatan menegaskan, proses produksi semua merek pembalut di Indonesia sesuai standar klasifikasi Badan Makanan dan Obat Amerika Serikat (FDA), termasuk penggunaan zat pemutih (klorin).

“FDA menyatakan bahwa masih diperbolehkan adanya jejak residu klorin pada hasil akhir pembalut wanita,” kata Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Maura Linda Sitanggang, dalam jumpa pers di Jakarta, Juli 2015.

Berdasarkan pengamatan TurnBackHoax, artikel ilmiah yang dipublikasikan di Environmental Sciences Europe yang dijadikan bukti dalam unggahan Instagram “nyinyir_update_official” tersebut tidak meneliti atau membuktikan bahwa kandungan phthalates, BPA, maupun klorin dalam pembalut dapat menyebabkan gangguan hormon hingga kanker.

Penelitian tersebut hanya mengevaluasi potensi gangguan hormon dari klorin aktif hasil elektrolisis air laut, dan menyimpulkan bahwa tidak ada bukti kuat efek gangguan hormon dari zat tersebut, terlebih dalam konteks jika zat tersebut terpapar dalam pembalut. Oleh karena itu, klaim tersebut tidak didukung oleh artikel ilmiah itu.

Unggahan berisi narasi “zat klorin, phthalates, dan BPA dalam pembalut jadi pemicu gangguan hormon dan resiko kanker” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

TurnBackHoax mencermati detail isi video, terlihat ada beberapa sisi bangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang bergerak tidak konsisten. TurnBackHoax kemudian mengunduh video tersebut dan mengunggahnya ke alat pendeteksi AI dari Hive Moderation.

Hasilnya, video itu merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 98 persen.

Unggahan video berisi klaim “IKN kebanjiran dan hampir tenggelam” merupakan konten palsu (fabricated content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mencari tahu konteks asli video dengan memasukkan kata kunci “anggota DPR RI terima amplop saat sidang a” ke kolom pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke video unggahan kanal YouTube KompasTV “[FULL] Klarifikasi DPR Viral Video Terima Amplop Coklat Saat Rapat dengan Pertamina”.

Dalam video yang tayang pada Kamis (13/3/2025) itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan amplop tersebut merupakan uang Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Masih dari video yang sama, Herman—anggota DPR yang menerima amplop—menjelaskan kalau dirinya belum sempat mengambil SPPD sehingga Sekretariat DPR RI memberikan uang SPPD saat rapat antara Komisi VI dengan Pertamina.

Dilansir dari tempo.co, SPPD merupakan salah satu hak yang didapat anggota DPR yang menjalankan tugas dinas ke luar kota. Dalam perjalanan dinas, mereka berhak menerima tunjangan, termasuk uang harian.

Unggahan video berisi klaim “anggota DPR RI terima amplop sogokan saat rapat kerja dengan Pertamina” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)