Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim pendaftaran lowongan kerja Pendamping Lokal Desa lewat WhatsApp, penelusuran mengarah pada artikel berita dari Antara berjudul "Mendes Yandri tegaskan belum ada rekrutmen pendamping desa" yang tayang pada 3 Februari 2026.
Dalam artikel ini, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan pihaknya belum menyelenggarakan rekrutmen tenaga pendamping profesional desa atau pendamping desa.
"Jadi, kami tegaskan di forum terhormat ini belum ada rekrutmen terhadap pendamping desa," kata Yandri dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 3 Februari.
Hal tersebut disampaikan Yandri menanggapi pertanyaan mengenai rekrutmen pendamping desa yang disampaikan oleh anggota Komisi V DPR RI di rapat tersebut. Dia menambahkan, penegasan yang diberikan juga diharapkan dapat mencegah terjadinya penipuan terkait rekrutmen pendamping desa.
"Penipuan melalui medsos (media sosial) banyak sekali sekarang, yang gaji Rp17 juta, Rp15 juta, akhirnya banyak yang tertipu," kata dia.
Dia menambahkan, saat ini, yang dilakukan oleh Kemendes PDT adalah evaluasi terhadap kinerja pendamping desa. Dari total 34.000 pendamping desa, Mendes Yandri mengatakan sekitar 8.000 pendamping desa telah dievaluasi.
"Nanti akan kita isi kalau nanti ada biaya dari Kemenkeu (Kementerian Keuangan) kami ajukan," ujar Yandri.
Ke depan, kata dia, rekrutmen pendamping desa pun akan dilakukan oleh pihak perguruan tinggi. "Yang merekrut itu bukan Kemendes, melainkan perguruan tinggi. Jadi, ini adil dan transparan, pakai CAT dan sebagainya," kata Yandri.
Penelusuran juga mengarah pada unggahan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui akun Instagram resminya @kemendespdt.
"Kami mengingatkan seluruh masyarakat untuk berhati-hati terhadap akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kementerian Desa dan PDT," demikian tulis Kemendes PDT yang dikutip pada 8 Mei 2026.
Kemendes menyatakan, akun-akun ini sering digunakan untuk penipuan, penyebaran informasi hoaks, dan tindakan merugikan lainnya. Pastikan hanya mengikuti akun resmi kami yang terverifikasi. Selain itu, jangan mudah percaya dengan permintaan data pribadi atau transfer uang.
"Hati-hati penipuan, kami memperingatkan sobat desa untuk selalu waspada terkait info rekrutmen pendamping desa yang ada, selain dari website resmi Kemendes PDT itu hoax."
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim pendaftaran lowongan kerja Pendamping Lokal Desa lewat WhatsApp tidak benar.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal belum menyelenggarakan rekrutmen tenaga pendamping profesional desa atau pendamping desa.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah atau media kredibel yang menyatakan bahwa vaksin measles, mumps, rubella (MMR) dapat menyebabkan autisme pada anak. Klaim tersebut berasal dari studi lama pada 1998 yang kemudian terbukti keliru dan telah ditarik dari publikasi ilmiah.

Dilansir dari IDAI, vaksin MMR berfungsi melindungi anak dari tiga penyakit menular, yaitu campak (measles), gondong (mumps), dan rubella (campak Jerman). Penyakit-penyakit tersebut dapat menimbulkan komplikasi serius jika tidak dicegah melalui imunisasi.

Selain itu, berbagai penelitian di Amerika dan Eropa, serta kajian dari lembaga kesehatan seperti American Academy of Pediatrics (AAP), Institute of Medicine (IOM), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dan World Health Organization (WHO), menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara vaksin MMR dan autisme.

Dengan demikian, klaim yang menyebut vaksin MMR menyebabkan autisme pada anak adalah informasi yang tidak benar atau hoaks.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Rating: Vaksin campak sebabkan Autisme pada anak

Klaim: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah atau media kredibel yang menyebut bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta masyarakat menyerahkan pengelolaan kurban kepada pemerintah dan tidak menyembelih sendiri.

Faktanya, Kementerian Agama melalui akun Instagram resminya menegaskan bahwa narasi yang menyebut masyarakat tidak boleh menyembelih hewan kurban dan harus menggantinya dengan uang merupakan hoaks. Kementerian Agama juga menegaskan bahwa tidak pernah ada kebijakan seperti itu.

Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto yang diambil dari artikel berjudul “Menteri Agama Nasaruddin Umar Catatkan Hattrick Prestasi di 100 Hari Pertama Kabinet Merah Putih” yang dipublikasikan pada 25 Januari 2025, dan tidak berkaitan dengan narasi yang beredar.

Kementerian Agama juga mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima dengan mengakses sumber resmi, seperti situs Kemenag.go.id.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dengan demikian, klaim yang menyebut Menteri Agama meminta masyarakat menyerahkan pengelolaan kurban kepada pemerintah adalah informasi yang tidak benar atau hoaks.

Rating: Menag minta warga agar Kurban dikelola Pemerintah daripada potong sendiri

Klaim: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah atau media kredibel yang menyebutkan bahwa tarif listrik akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat.

Faktanya, melalui akun resmi PLN, menjelaskan bahwa tarif listrik tidak mengalami kenaikan. Pemerintah menetapkan bahwa tarif listrik untuk periode April–Juni 2026 tetap sama seperti periode sebelumnya.

PLN juga mengimbau masyarakat agar selalu memperoleh informasi dari sumber resmi, baik melalui situs web maupun akun media sosial resmi perusahaan, guna menghindari kesalahpahaman.

Dengan demikian, klaim yang menyebut tarif listrik naik pada periode tersebut adalah informasi yang tidak benar.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Rating: Tarif listrik naik tanpa pemberitahuan pada awal Mei

Klaim: Disinformasi

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.