Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Purbaya pernah gagal jadi gubernur BI karena didepak oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kemudian, Tirto mengamati gambar yang beredar. Gambar tersebut menampilkan Purbaya dan Puan Maharani. Tirto menemukan kejanggalan visual pada gambar tersebut. Wajah Purabaya dan Puan terlihat tidak proporsional, ekspresi wajah terlihat kaku, tidak natural, dan mata tidak fokus. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI).

Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil rekayasa AI.

Lebih lanjut, Tirto menelusuri kebenaran klaim dengan mengetikkan kata kunci “Purbaya gagal jadi gubernur Bank Indonesia” di mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas bahwa Purbaya pernah diklaim gagal untuk maju sebagai gubernur Bank Indonesia (BI) pertengahan Februari 2026. Alasannya, Purbaya mengaku tidak sanggup membayar Rp900 miliar. Menurut Kompas, narasi tersebut adalah tidak benar.

Melansir Instagram Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan, melalui akun tersebut Kemenkeu menegaskan bahwa narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditolak menjadi Gubernur Bank Indonesia oleh Puan Maharani karena tidak bisa menyediakan uang Rp900 miliar merupakan berita tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya.

Purbaya Yudhi Sadewa saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia dilantik pada 8 September 2025, dan Purbaya tidak pernah terlibat dalam transaksi untuk posisi Gubernur Bank Indonesia.

Baca juga:Defisit APBN Melonjak 342% di Februari, Ini Penjelasan Purbaya

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebutkan bahwa Purbaya gagal menjadi Gubernur Bank Indonesia karena didepak DPR RI adalah bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan (AI).

Purbaya saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2025–2029. Purbaya tidak pernah terlibat dalam transaksi apapun untuk posisi Gubernur Bank Indonesia.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video Menkeu Purbaya mengumumkan program bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Peneluran menemukan, video tersebut identik dengan kegiatan Purbaya seperti dalam unggahan akun Instagram Situs Web Berita & Media iNews yakni @officialinewstv pada 30 September 2025.
Dalam unggahannya yang berjudul "Menkeu Purbaya Ancam Copot Dirjen Kemenkeu jika Subidi dan Kompensasi BUMN Telat Dibayar", Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mempercepat proses pembayaran kompensasi kepada BUMN penugasan.
Jika sebelumnya pelunasan tagihan dilakukan secara kuartalan atau setiap tiga bulan, ke depan proses tersebut ditargetkan hanya memakan waktu satu bulan.
Purbaya menilai bahwa proses audit dan peninjauan yang terlalu lama justru menghambat kinerja BUMN, terutama dalam penugasan energi dan non-energi.
Tidak ada pernyataan mengenai program bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti dalam video klaim di Facebook.
Cek Fakta Liputan6.com pun menelusuri klaim video menggunakan perangkat pendeteksi AI lewat situs Hive Moderation. Dari hasil penelusuran, video klaim Purbaya mengumumkan program bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan menunjukkan 23,1 persen hasil buatan AI, sedangkan audio menunjukkan 99,6 persen dihasilkan oleh AI.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video Menkeu Purbaya mengumumkan program bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, tidak benar.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran bantuan dana DAP dari Australia untuk umat Kristen dan pembangunan gereja. Penelusuran mengarah pada postingan dari Kementerian Agama (Kemenag) melalui akun Instagram resminya @kemenag_ri pada 5 Desember 2025.
Dalam unggahannya, Kemenag meminta masyarakat waspada terhadap hoaks yang mengatasnamakan Kementerian Agama.
"Sahabat Religi, mohon berhati-hati! Telah beredar sebuah surat palsu yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI terkait penyaluran "Bantuan Dana DAP (Direct Aid Program)" yang mencatut kerja sama dengan negara Australia. Kami tegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar alias hoaks," tulis Kemenag melalui unggahannya yang dikutip pada Minggu (15/3/2026).
Segala informasi resmi mengenai bantuan pemerintah hanya diumumkan melalui website resmi kemenag.go.id dan media sosial resmi Kementerian Agama RI.
Cek Fakta Liputan6.com pun menelusuri klaim video menggunakan perangkat pendeteksi AI lewat situs Hive Moderation.
Dari hasil penelusuran, video klaim wawacara seorang presenter dengan pendeta mengenai bantuan dana DAP dari Australia untuk umat Kristen dan pembangunan gereja menunjukkan 99,9 persen hasil buatan AI, sedangkan audio menunjukkan 16,5 persen dihasilkan oleh AI. Video tersebut juga menunjukkan 9,8 persen merupakan deepfake.
 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran bantuan dana DAP dari Australia untuk umat Kristen dan pembangunan gereja, tidak benar.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Akun tersebut memiliki 116 ribu pengikut dan sering membagikan informasi terkait Trump, Prabowo, Purbaya, dan banyak tokoh lainnya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menegaskan bahwa akun resmi Menteri Keuangan Purbaya hanya ada di Instagram dan TikTok dengan nama @menkeuri, bukan di Facebook.

Dari situ diketahui bahwa informasi yang disebarkan tidak resmi dan bukan berasal dari sumber kredibel. Akun-akun Facebook yang mengatasnamakan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI di Facebook adalah bukan akun resmi.

Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Anies Baswedan meminta Trump dan Netanyahu secara langsung untuk menghentikan serangan ke Iran dan menyatakan siap menyerang AS-Israel 7 x 24 jam.

Dalam akun X pribadi @Anies Rasyid Baswedan, Anies memang menyampaikan penilaiannya terkait serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Menurut Anies, hal itu dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk keluar dari keanggotaannya di Board of Peace (BoP).

“Kita bisa gunakan momentum serangan ke Iran ini untuk keluar dari Board of Peace,” begitu keterangan Anies melalui unggahan di akun X pribadinya, pada Kamis (5/3/2026).

Dalam unggahan videonya, Anies menyoroti keanggotaan Indonesia dalam forum BoP dengan mempertanyakan keikutsertaannya, apakah benar-benar mendorong perdamaian dunia atau justru memberikan legitimasi pada ketidakadilan yang selama ini dikecam. Anies menegaskan bahwa Indonesia seharusnya tidak bergabung dalam forum yang dibentuk oleh pihak-pihak yang justru mengabaikan hukum internasional.

“Bagaimana mungkin perdamaian itu bisa tetap berjalan, seolah tak terjadi apa-apa, ketika pelopornya sendiri melanggar hukum internasional di depan mata dunia?” Begitu tanya Anies dalam unggahannya.

Dalam YouTube Tirto, Anies memang menyampaikan pendapatnya terkait serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, namun Anies tidak secara langsung meminta Trump dan Netanyahu menghentikan serangan. Justru Anies menyampaikan bahwa momentum tersebut seharusnya membuat Indonesia menarik diri dari keanggotaan Board of Peace karena pihak-pihak dalam BoP justru mengabaikan hukum internasional.

Lebih lanjut, Anies menyampaikan bahwa dalam politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia seharusnya memprioritaskan kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsipnya, yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan.

Anies menyarankan pemerintah Indonesia untuk segera keluar dari dewan perdamaian Board of Peace (BoP) yang dipimpin oleh Trump. Menurutnya, tidak logis bagi Indonesia untuk tetap berada dalam forum perdamaian yang dipimpin oleh pihak yang justru memerintahkan serangan militer.

Anies tidak pernah menyatakan secara langsung kepada Trump dan Netanyahu agar menghentikan serangan kepada Iran, dan dalam video yang diunggah Anies tidak pernah mengatakan Indonesia akan menyerang AS-Israel jika permintaannya tidak dilakukan.

Dalam rilis Instagram Kompas, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara mana pun. Hal tersebut Prabowo sampaikan saat menghadiri peringatan Nuzulul Qur’an di Istana, Selasa (10/3/2026) malam.

"Kita tidak mau campur tangan dalam urusan dalam negeri negara mana pun. Kita hormati semua kekuatan di dunia, yang besar maupun yang kecil. Ini adalah jalan yang telah ditunjuk oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Ini juga ditunjuk oleh hampir semua guru-guru agama dari semua agama bahwa kita akan berusaha sangat keras untuk menjaga perdamaian," begitu keterangan yang disampaikan Prabowo.

Melansir laman BBC Indonesia, dituliskan bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan Indonesia menerapkan langkah siaga 1 saat terjadi konflik AS-Israel dan Iran. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari mekanisme standar untuk memastikan kesiapan personel serta peralatan tempur. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, menegaskan bahwa TNI bertugas melindungi negara dan masyarakat dari ancaman asing.

Adapun surat telegram dari Panglima TNI dengan nomor TR/283/2026 yang sempat beredar dan tersebar luas di tengah masyarakat berisi tujuh poin, yaitu permintaan untuk menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista), meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis serta kawasan kedutaan besar di wilayah DKI Jakarta, hingga deteksi dini atas potensi gangguan keamanan.

Sampai artikel ini ditulis, tidak ada informasi resmi dari pemerintah maupun dari media kredibel yang menyatakan Indonesia akan menyerang AS-Israel apabila tidak menghentikan serangan terhadap Iran, seperti klaim yang beredar, yang mencatut nama Anies Baswedan.

Baca juga:Berita Perang Iran vs AS Hari ke-12: Ada Serangan hingga Suaka

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim Anies Baswedan meminta Trump dan Netanyahu untuk menghentikan serangan ke Iran dan akan menyerang AS-Israel 7 x 24 jam jika tidak melakukan permintaannya adalah bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Anies memang menyampaikan pendapatnya terkait serangan AS-Israel terhadap Iran dalam akun X milik pribadinya. Di situ, Anies hanya mengecam serangan tersebut dan menyarankan pemerintah Indonesia untuk segera keluar dari dewan perdamaian Board of Peace (BoP) yang dipimpin oleh Trump.

Adapun status siaga 1 yang dilakukan TNI bukan sesuatu yang luar biasa, melainkan bagian dari mekanisme standar untuk memastikan kesiapan personel serta peralatan tempur. Prabowo menegaskan Indonesia tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara mana pun.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.