Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Jadi, unggahan berisi klaim “tentara AS disergap milisi Iran di perbatasan” itu merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 2885 pengikut dan menggunakan logo Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai foto profil.

Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 472,1 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Adapun akun TikTok resmi @kemenkeuri UangKita merupakan akun resmi yang terverifikasi untuk menyampaikan informasi APBN dan kebijakan keuangan negara.

Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh video yang disebarkan ini dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Kejanggalan serupa juga kami temukan pada semua unggahan video dalam akun tersebut.

Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI.

Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya tawarkan bantuan dana keuangan”. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Melansir laman resmi Instagram @ppid.kemenkeu, @kemenkeu.prime, dan laman PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan RI menyatakan bahwa akun TikTok “official.bantuan5” merupakan akun palsu yang mengatasnamakan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan informasi yang diunggah merupakan video deepfake, informasi palsu atau hoaks.

Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat, yang merupakan indikasi phishing atau penipuan.

Adapun bantuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) umumnya dilakukan melalui program pembiayaan UMKM (Ultra Mikro/UMi), hibah, atau beasiswa LPDP. Cara utamanya adalah mengajukan melalui lembaga penyalur resmi (seperti Pegadaian atau PNM untuk UMi), mendaftar via portal resmi Kemenkeu, atau melalui dinas terkait, dengan syarat utama WNI, memiliki NIK/KTP, dan memiliki usaha/izin yang sah.

Melansir laman resmi Kementerian Keuangan RI, adapun bantuan yang diberikan Kemenkeu yaitu Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menuju kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id.

Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun “official.bantuan5” yang mengklaim sebagai akun Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan unggahan video yang menampilkan Purbaya menawarkan bantuan dana keuangan dengan menghubungi WhatsApp pada bio akun bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Hasil analisis menunjukkan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan (AI).

Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar terkait pernyataan Purbaya yang mengajak masyarakat agar mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan dana keuangan dari Kementerian Keuangan RI melalui nomor WhatsApp adalah video hoaks deepfake.

Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tim Periksa Fakta Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar video asli. Hasilnya, mengarah pada akun X Camus @newstart_2024, yang menyatakan bahwa Dr. Sherri Tenpenny menegaskan era vaksin harus berakhir. Tenpenny berpendapat bahwa sistem tersebut tidak dapat begitu saja "diubah sedikit" atau "diperbaiki" ketika sistem tersebut didasarkan pada penyuntikan benda asing ke dalam tubuh bayi, hal tersebut merupakan suatu praktik yang menurutnya bertentangan dengan sains dan akal sehat.

Dalam laman The High Ware with Del Bigtree pada 30 Oktober 2025 “Dr Tenpenny On Vaccines, Immunity & The Chronic Illness Crisis,” Dr. Sherri Tenpenny menjadi narasumber setelah meluncurkan buku barunya yang menjadi puncak dari penelitian selama beberapa dekade tentang vaksin, gangguan kekebalan tubuh, dan mekanisme biologis cedera. Tenpenny menelusuri literatur medis, sejarah kebijakan vaksin, dan jalur penyakit kronis yang kini memengaruhi satu generasi.

Sebagai informasi, Dr. Sherri J. Tenpenny adalah seorang dokter osteopati asal Amerika Serikat yang dikenal luas sebagai aktivis anti-vaksinasi dan penyebar teori konspirasi. Beberapa buku yang ditulis menentang vaksinasi dan sering mengimbau orang tua untuk tidak memberikan vaksin kepada anak-anak mereka.

Menurut Center for Countering Digital Hate (CCDH), Tenpenny memiliki rekam jejak selama dua dekade dalam kampanye anti-vaksin. Pada 2021, Tenpenny masuk kedalam daftar 12 tokoh utama penyebar disinformasi vaksin Covid-19.

Senada dengan hal tersebut, laporan investigasi AFP menyebutkan bahwa Tenpenny tidak memiliki spesialisasi atau sertifikasi khusus di bidang epidemiologi. Meski lulus dari Kirksville College of Osteopathic Medicine pada 1984, ia kerap menyebarkan narasi menyesatkan. Pada 2008, ia menerbitkan buku Saying No To Vaccines yang mengklaim adanya kaitan antara vaksin dan autisme.

Kemudian Tirto memasukkan kata kunci “Tujuan vaksin sebabkan anak sakit” ke dalam mesin pencarian Google, hasilnya diarahkan pada laman Kementerian Kesehatan, tujuan imunisasi atau pemberian vaksin untuk melindungi dari penularan penyakit tertentu dan akan meningkatkan kekebalan tubuh dari penularan infeksi sejumlah penyakit menular di masa mendatang. Lebih jauh lagi, imunisasi tidak hanya melindungi orang tersebut dari serangan penyakit serius namun bisa melindungi masyarakat yang lebih luas dengan terbentuknya kekebalan komunitas dan membantu meminimalkan terjadinya penyebaran penyakit.

Imunisasi tepat waktu selama masa kanak-kanak sangat penting karena membantu memberikan kekebalan sebelum anak-anak terpapar penyakit yang berpotensi mengancam jiwa. Vaksin yang diberikan telah diuji untuk memastikan bahwa vaksin tersebut aman dan efektif untuk diterima anak-anak pada usia yang direkomendasikan. Imunisasi memang tidak 100% mencegah seseorang tidak terkena penyakit tersebut, namun pada orang yang sudah diimunisasi tingkat keparahan penyakit dapat berkurang secara signifikan, sebab penyakit yang disebabkan oleh infeksi umumnya mempunyai dampak berat seperti kecacatan atau bahkan kematian.

Adapun imunisasi biasanya menimbulkan efek samping yang dikenal dengan sebutan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) berupa nyeri, demam, atau sakit kepala. Namun perlu diingat, KIPI tidak selalu terjadi pada setiap orang yang diimunisasi. Jika pun terjadi gejala ringan cenderung lebih sering terjadi dibandingkan reaksi radang atau alergi serius terhadap vaksin. Manfaat imunisasi bagi bayi dan anak jauh lebih besar dibandingkan risiko efek sampingnya.

Menurut Badan Anak Dunia PBB (Unicef), imunisasi adalah investasi penting untuk generasi sehat menuju generasi emas Indonesia 2045. Unicef mencatat bahwa dalam 50 tahun terakhir, imunisasi telah menyelamatkan lebih dari 150 juta nyawa. Pengembangan setiap jenis vaksin wajib melewati tahapan uji yang ketat sebelum digunakan secara luas pada manusia.

Dalam peringatan Pekan Imunisasi Dunia (PID) 2025 di Kabupaten Lebak, Banten, yang didukung oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang diwakili oleh Direktur Imunisasi, dr. Prima Yosephine, MKM, menegaskan pentingnya terus menyampaikan informasi lengkap dan akurat kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi. Layanan imunisasi yang komprehensif, berkualitas tinggi, dan merata sangat krusial untuk melindungi individu, keluarga, dan masyarakat dari penyakit, kecacatan, dan kematian akibat PD3I.

“Vaksin adalah salah satu alat paling ampuh yang kita miliki untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah penyakit. Selama lima dekade terakhir, vaksin telah menyelamatkan 154 juta jiwa di seluruh dunia. Di Indonesia, UNICEF tetap berkomitmen kuat untuk memajukan imunisasi anak dengan bekerja sama erat bersama Kementerian Kesehatan dan para mitra. Investasi yang berkelanjutan dalam program imunisasi sangat penting untuk mempertahankan capaian ini,” begitu tegas Maniza Zaman, Perwakilan UNICEF untuk Indonesia.

Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro menegaskan bahwa pembuatan vaksin bukan proses yang cepat atau sembarangan. Sebelum sebuah vaksin boleh digunakan masyarakat, vaksin harus melewati tahapan penelitian yang sangat panjang, ketat, dan diawasi oleh banyak pihak seperti ilmuwan, dokter, lembaga kesehatan nasional, hingga Organisasi Kesehatan Dunia. Tujuannya adalah memastikan vaksin tersebut aman, efektif, dan manfaatnya jauh lebih besar daripada risikonya.

Adapun pembuatan vaksin terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penelitian laboratorium. Pada tahap ini, para peneliti mempelajari virus atau bakteri penyebab penyakit, lalu mencari bagian mana yang bisa digunakan untuk “melatih” sistem imun tubuh. Jadi, vaksin tidak memasukkan penyakit berbahaya ke tubuh, tetapi biasanya hanya bagian kecil yang sudah dilemahkan, dimatikan, atau dibuat tidak berbahaya.

Tahap kedua adalah uji praklinis. Pada tahap ini, vaksin diuji terlebih dahulu pada sel dan hewan percobaan untuk melihat apakah vaksin dapat memicu kekebalan dan apakah ada efek berbahaya yang serius. Jika hasilnya aman, barulah masuk ke tahap berikutnya.

Tahap ketiga adalah uji klinis pada manusia yang terbagi menjadi beberapa fase. Fase 1 dilakukan pada sejumlah kecil orang sehat untuk melihat keamanan dasar dan dosis yang tepat. Fase 2 dilakukan pada lebih banyak orang untuk menilai respons imun tubuh dan memantau efek samping yang mungkin muncul. Fase 3 dilakukan pada ribuan hingga puluhan ribu orang untuk memastikan vaksin benar-benar efektif mencegah penyakit dan tetap aman digunakan dalam skala besar.

Setelah semua fase selesai, hasil penelitian tidak langsung disetujui begitu saja. Data harus diperiksa oleh badan pengawas resmi seperti BPOM di Indonesia atau WHO untuk standar internasional. Mereka akan menilai apakah vaksin layak digunakan atau tidak. Jika tidak memenuhi syarat, vaksin tidak akan diizinkan beredar.

Melansir Tempo, vaksinasi tidak terkait dengan ADHD, autisme, maupun eksim pada anak. Dosen Departemen Ilmu Penyakit Dalam Divisi Alergi-Imunologi Klinik Universitas Airlangga Ari Baskoro, menegaskan tidak ada penelitian yang menunjukkan vaksin meningkatkan insiden autisme dan ADHD.

Dalam situs medicalnewstoday.com, vaksin tidak secara langsung menyebabkan penyakit-penyakit tersebut, namun dapat memicu gejala pada mereka yang memiliki kerentanan genetik akibat respons peradangan tubuh. Masyarakat dengan riwayat genetik rentan diimbau berkonsultasi dengan dokter sebelum menjalani vaksinasi.

Dengan demikian, klaim bahwa vaksinasi bertujuan agar anak-anak sakit dan terkait dengan penyakit tertentu adalah keliru.

Baca juga:IDAI Nilai Tingginya Kasus Campak akibat Vaksinasi Tak Optimal

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim yang menyatakan bahwa vaksin bertujuan untuk membuat anak sakit demi kepentingan industri dan bisnis adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Kementerian Kesehatan menegaskan pentingnya vaksin untuk melindungi dari penularan penyakit tertentu dan akan meningkatkan kekebalan tubuh dari penularan infeksi sejumlah penyakit menular di masa mendatang.

Vaksinasi tidak terkait dengan ADHD, autisme, maupun eksim pada anak. Vaksin juga tidak secara langsung menyebabkan penyakit-penyakit tersebut, namun dapat memicu gejala pada mereka yang memiliki kerentanan genetik akibat respons peradangan tubuh.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 2885 pengikut dan menggunakan logo Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai foto profil.

Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 472,1 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Adapun akun TikTok resmi @kemenkeuri UangKita merupakan akun resmi yang terverifikasi untuk menyampaikan informasi APBN dan kebijakan keuangan negara.

Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh video yang disebarkan ini dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Kejanggalan serupa juga kami temukan pada semua unggahan video dalam akun tersebut.

Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI.

Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya tawarkan bantuan dana keuangan”. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Melansir laman resmi Instagram @ppid.kemenkeu, @kemenkeu.prime, dan laman PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan RI menyatakan bahwa akun TikTok “official.bantuan5” merupakan akun palsu yang mengatasnamakan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan informasi yang diunggah merupakan video deepfake, informasi palsu atau hoaks.

Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat, yang merupakan indikasi phishing atau penipuan.

Adapun bantuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) umumnya dilakukan melalui program pembiayaan UMKM (Ultra Mikro/UMi), hibah, atau beasiswa LPDP. Cara utamanya adalah mengajukan melalui lembaga penyalur resmi (seperti Pegadaian atau PNM untuk UMi), mendaftar via portal resmi Kemenkeu, atau melalui dinas terkait, dengan syarat utama WNI, memiliki NIK/KTP, dan memiliki usaha/izin yang sah.

Melansir laman resmi Kementerian Keuangan RI, adapun bantuan yang diberikan Kemenkeu yaitu Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menuju kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id.

Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun “official.bantuan5” yang mengklaim sebagai akun Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan unggahan video yang menampilkan Purbaya menawarkan bantuan dana keuangan dengan menghubungi WhatsApp pada bio akun bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Hasil analisis menunjukkan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan (AI).

Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar terkait pernyataan Purbaya yang mengajak masyarakat agar mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan dana keuangan dari Kementerian Keuangan RI melalui nomor WhatsApp adalah video hoaks deepfake.

Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.