Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim Menag Nasaruddin Umar meminta masyarakat yang ingin berkurban diserahkan ke pemerintah untuk dikelola daripada dipotong sendiri. Penelusuran mengarah pada unggahan dari akun Instagram resmi Kementerian Agama (Kemenag) yakni @kemenag_ri.
Dalam unggahnnya, Kemenag meminta masyarakat hati-hati terhadap hoaks yang beredar terkait narasi "Lebaran Kurban, gak boleh nyembelih hewan, Suruh ganti uang".
"Kami sampaikan bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan sama sekali tidak berdasar. Kementerian Agama tidak pernah mengeluarkan kebijakan demikian," tulis Kemenag yang dikutip pada Rabu (29/4/2026).
Kemenag meminta masyarakat selalu mengecek ulang atau cross-check terhadap setiap informasi yang beredar dengan mengunjungi situs web resmi kemenag.go.id.
Kemenag juga mengeluarkan pernyataan dalam website resminya berjudul "Menag Tidak Larang Warga Sembelih Hewan Kurban".
Dalam artikel ini disebutkan, beredar di media sosial, potongan video yang menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar melarang penyembelihan hewan kurban serta minta untuk menggantinya dengan uang. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Thobib Al Asyhar menegaskan bahwa informasi itu  tidak benar.
Potongan video dengan framing yang mengarah pada disinformasi itu diambil dari pernyataan Menag pada Puncak Penutupan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah 2026 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada 2 April 2026. Potongan video tersebut dikemas dengan judul “Lebaran Kurban, Gk Boleh Nyembelih Hewan, Suruh Ganti Uang” sehingga memicu kesalahpahaman dan disinformasi di tengah masyarakat.
Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, menegaskan bahwa narasi yang berkembang telah keluar dari konteks pernyataan yang sebenarnya. Menurut Thobib, Menag saat itu menyampaikan gagasan pengelolaan ibadah penyembelihan hewan kurban yang lebih tertata agar memberi manfaat lebih luas bagi umat, bukan untuk mengganti atau menghapus praktik ibadahnya.
"Pernyataan Menag harus dipahami secara utuh, bahwa yang dibicarakan adalah gagasan awal pengelolaan agar lebih tertata dan memberi manfaat luas. Itu bukan berarti mengganti praktik ibadah yang sudah berjalan," jelasnya, Selasa (28/4/2026).
"Tidak ada pernyataan Menag yang melarang praktik penyembelihan hewan kurban. Kementerian Agama memastikan praktik ibadah tetap berjalan seperti biasa," tegasnya.
Ia menambahkan, dalam gagasan tersebut, terdapat opsi kemudahan bagi masyarakat yang ingin menyerahkan pelaksanaan ibadah penyembelihan hewan kurban kepada lembaga profesional, seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau lembaga resmi lainnya.
"Bagi masyarakat yang menginginkan kemudahan, dapat menyerahkan hewan kurban kepada lembaga profesional seperti Baznas atau memberikan dana senilai hewan kurban yang disediakan oleh Baznas. Selanjutnya, proses penyembelihan dan pendistribusian dilakukan secara profesional oleh Baznas pusat maupun Baznas daerah," imbuhnya.
Pengelolaan kurban oleh Baznas, lanjutnya, didukung fasilitas rumah potong hewan (RPH) yang profesional dan memenuhi standar. Proses penyembelihan dilakukan secara higienis, sesuai syariat, serta memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewan. Dengan demikian, kualitas daging lebih terjamin dan distribusinya tepat sasaran berdasarkan pendataan terintegrasi.
"Bagi masyarakat yang ingin menyembelih hewan kurban secara mandiri atau kelompok sebagaimana biasa, juga tidak dilarang," tandas Thobib.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim Menag Nasaruddin Umar meminta masyarakat yang ingin berkurban diserahkan ke pemerintah untuk dikelola daripada dipotong sendiri, tidak benar.

Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim OJK hapus data nasabah gagal bayar pinjol mulai 28 April 2026 tidak benar.
OJK tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pemutihan data pinjaman online.

Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 2885 pengikut dan menggunakan logo Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai foto profil.

Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 472,1 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Adapun akun TikTok resmi @kemenkeuri UangKita merupakan akun resmi yang terverifikasi untuk menyampaikan informasi APBN dan kebijakan keuangan negara.

Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh video yang disebarkan ini dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Kejanggalan serupa juga kami temukan pada semua unggahan video dalam akun tersebut.

Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI.

Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya tawarkan bantuan dana keuangan”. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Melansir laman resmi Instagram @ppid.kemenkeu, @kemenkeu.prime, dan laman PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan RI menyatakan bahwa akun TikTok “official.bantuan5” merupakan akun palsu yang mengatasnamakan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan informasi yang diunggah merupakan video deepfake, informasi palsu atau hoaks.

Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat, yang merupakan indikasi phishing atau penipuan.

Adapun bantuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) umumnya dilakukan melalui program pembiayaan UMKM (Ultra Mikro/UMi), hibah, atau beasiswa LPDP. Cara utamanya adalah mengajukan melalui lembaga penyalur resmi (seperti Pegadaian atau PNM untuk UMi), mendaftar via portal resmi Kemenkeu, atau melalui dinas terkait, dengan syarat utama WNI, memiliki NIK/KTP, dan memiliki usaha/izin yang sah.

Melansir laman resmi Kementerian Keuangan RI, adapun bantuan yang diberikan Kemenkeu yaitu Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menuju kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id.

Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun “official.bantuan5” yang mengklaim sebagai akun Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan unggahan video yang menampilkan Purbaya menawarkan bantuan dana keuangan dengan menghubungi WhatsApp pada bio akun bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Hasil analisis menunjukkan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan (AI).

Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar terkait pernyataan Purbaya yang mengajak masyarakat agar mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan dana keuangan dari Kementerian Keuangan RI melalui nomor WhatsApp adalah video hoaks deepfake.

Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Sumber: Turnbackhoax